Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab Ketujuh Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa (Ditinjau Dari Akta Notaris)" dengan mengangkat kasus perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notaris. Pokok permasalahannya adalah bagaimana cara penyelesaiannya bila terjadi wanprestasi terhadap objek sewa menyewa pada waktu berlangsungnya sewa menyewa, bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap pihak yang menyewakan dan pihak penyewa dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimanakah isi klausul perjanjian yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang seimbang kepada para pihak yang membuat perjanjian. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan per Undang-Undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui data berupa dokumen pada objek penelitian. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa penyelesaiannya dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap objek sewa menyewa oleh pihak BANK dan ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak, baik pihak yang menyewakan dengan dibayarkannya uang sewa seketika dan sekaligus lunas pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa dan bagi penyewa akan mendapatkan sisa uang sewa yang belum dijalani dan dinikmati beserta ganti rugi dari seluruh kerugian yang akan ditanggung oleh pihak penyewa dengan lalainya pihak yang menyewakan atas kewajibannya terhadap BANK dalam perjanjian sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini.

---

Human tendency to immediately fulfill the need for the benefits of an object cannot be entirely fulfilled by the objects onecurrently owns. One way to mitigate this situation is through lease agreement. Lease agreement is very commonly used in the society and thoroughly regulated in the seventh chapter of the third book of the Indonesian Civil Code. This thesis is entitled "Legal Protection For Parties Involved In Lease Agreement (Viewed from the Notary Deed)", taking the case of land and property lease agreement initiated with a Notary deed. The main problem is how a default accurred to the rent object during the lease agreement can be resolved, how balanced legal protection for the owner and the tenant can be implemented and how the clauses that can provide legal assurance to both owner and tenant that were analyzed can truly give legal assurance and balanced legal protection to each party involved in the agreement. This research is carried out using juridical-normative method through analysis of secondary data by collection of primary and secondary data, along with tertiary legal materials. The research employs qualitative data analysis, which resulted in descriptive-analytic data. This research concludes that default accurred during lease agreement is to be resolved by execution of the rental object by the bank. And that laws governing lease agreement in the Indonesian Civil Code have provided adequate and balance legal protection for the parties involved in lease agreement. Analysis of legal cases found sufficient clauses that can provide legal protection and assurance for the owner, by immediate and full payment of lease fee at the time of signing of the agreement, and for the tenant, where the tenant will be entitled for the lease fees not yet accrued, together with the compensation for all the loses which will be born by the tenant in the case of the owner?s negligence of his liability to the BANK, as further explored in this thesis."

"Perjanjian sewa menyewa yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Seorang Notaris dalam pembuatan aktanya harus mengikuti proses yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelalaian yang dapat terjadi pada proses pembuatan akta autentik dapat menyebabkan kekuatan pembuktian akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ataupun batal demi hukum. kemudian, terhadap Notaris yang melakukan kesalahan pada pembuatan aktanya dapat dinyatakan sebagai pelaku atas Perbuatan Melawan Hukum. Dampak atas kelalaian yang dilakukan Notaris ini terkadang tidak hanya terhadap penghadap tetapi juga pada pihak ketiga diluar akta. Permasalahan yang dibahas dalam thesis ini adalah substansi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Notaris serta Para Pihak dan perlindungan hukum bagi pihak diluar akta yang menjadi korban atas dibuatnya akta Perjanjian Sewa Menyewa serta tanggung jawab Notaris atas kesalahan yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif. Adapun terhadap kelalaian yang dibuat Notaris menyebabkan akta nya cacat dan batal demi hukum. Terhadap perbuatannya, Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kesalahan yang dibuatnya serta bagi pihak ketiga diluar akta yang menjadi korban terdapat perlindungan hukum sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

---

A lease agreement made by and before a Notary applies as an authentic deed of absolute proof. When making a deed, a Notary must follow the proper procedure in accordance with the rules of the law. Any negligence that may occur in the process of making an authentic deed, may result in degradation of the proving power of the authentic deed into a private deed, or even make the authentic deed void by law. Subsequently, the Notary who committed an error in the making of the deed may be declared as a perpetrator of an Unlawful Act. The impact of the negligence conducted by the Notary can sometimes not only on affect the party engaged in the deed, but also third parties outside the deed. The issues discussed in this thesis are the substance of the Unlawful acts committed by Notaries and Parties in the deed, the legal protection of the parties outside the deed who are impacted as victims of the Tenancy Agreement, and the Notary's responsibility for the offenses committed. The research method used in this thesis is normative juridical method with a descriptive analytical research type. The types of data used in this study are secondary data with a qualitative approach. As for the Notary's negligence, this caused his deed to be defective and void by law. For his actions, the Notary may be held responsible for any wrongdoing that he may have committed, and for any third party outside the deed who is impacted as a victim, they are eligible legally protected in accordance with the applicable rules and regulations."

"Notaris dalam mengkonstatir semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang disampaikan oleh para pihak kepadanya dalam pembuatan akta otentik, seringkali menemukan kendala berupa adanya keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak. Hal ini menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi notaris dalam hal terdapat keterangan palsu dari para pihak terhadap akta yang dibuatnya, pertanggungjawaban pidana notaris bilamana dalam pembuatan akta terdapat keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak, dan kedudukan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak kepada notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis, sehingga berdasarkan data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara dapat disimpulkan bahwa notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku mendapat perlindungan hukum yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam akta relaas notaris bertanggung jawab atas keterangan yang ada di dalamnya karena notaris menuliskan sendiri tentang semua perbuatan para pihak yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh notaris. Dalam aktapartij notaris tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana terhadap akta otentik yang terdapat keterangan palsu dari para pihak, apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada diri notaris. Kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian apabila terdapat keterangan palsu yang diberikan oleh Para Pihak kepada Notaris yaitu dapat dibatalkan.

---

Notary in writing down all actions, agreements, and stipulation presented by the parties to him in the drawing up of authentic deed often comes across impediments in the form of false information presented by the parties. This issue becomes the background in this research. The subject matter in this research is regarding legal protection for notary in the case there is false information from the parties over the deed drawn up by the notary, the penal accountability of the notary if, in the drawing up of the deed, there is false Information presented by the parties, and the standing of authentic deed as the unquestionable evidence in the evidentiary system if there is any false information presented by the parties to the notary. This research uses juridical nonnative research with the descriptive analytical research type, therefore, based on the data acquired through library study and interview, it can be concluded that notary who has performed its official duty in accordance with provisions of the prevailing Law will receive nonnative legal protection which has been stipulated in Law. In the relaas deed, a notary will be liable for the information contained in the deed because the notary writes down by himself regarding all actions of the parties which were observed, listened and witnessed by the notary. In the partij deed, the notary cannot be requested for his accountability in a penal manner towards an authentic deed containing false information from the parties, if there is not any element of mistake within the self of the notary. The position of authentic deed if there is any false information provided by the Parties to the Notary can be null and void."

"Latar Belakang dari Penelitian ini adalah Jual beli terhadap perumahan yang meliputi jual beli rumah beserta tanahnya tidak selamanya dilangsungkan dengan kontan dan tunai. Pelaksanaan jual beli dalam prakteknya yang dilakukan tidak secara tunai untuk pemilikan rumah maka banyak pihak Perusahaan Pengembang yang kemudian memakai surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli baku sebagai perjanjian jual belinya, yang tidak dibuat dihadapan Pejabat Umum (Notaris). Keadaan seperti ini akan menjadi permasalahan terutama tentang bagaimana kekuatan perjanjian pengikatan jual beli, yang dibuat dibawah tangan oleh Pihak Developer. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah antara PT. CP dengan Pihak pembeli yang dibuat di bawah tangan? Yang kedua bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat di bawah tangan oleh PT. CP?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, baik bahan hukum primer sekunder dan tersier, data akan dikelola secara kualitatif hasilnya berupa deskriftif analitis. Dari hasil penelitian ini disimpulkan, bahwa Kekuatan hukum dari akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan, khususnya yang dibuat oleh PT CP dengan nasabah adalah sama dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh akta perjanjian Pengikatan Jual Beli (PJB) yang dibuat secara dibawah tangan, dimana kekuatannya hanya didasarkan kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi : semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sepanjang para pihak mengakui adanya perjanjian jual beli yang dibuat di bawah tangan.

---

The background of this research is to buy and sell against housing that includes the buying and selling of houses and their land was not always held by cash and cash. The implementation in practice of buying and selling is done not in cash for home ownership so many parties the company the Developer then uses the agreement Binding sale and purchase agreement to purchase as a raw, which was not made Public before the Official (Notarity). Such circumstances this would be a problem especially on how the power of binding sale and purchase agreements, made under the hands of the Developer.

Formulation of the problem in this research is divided into two, the first deed of legal power of how Covenants Binding sale and purchase of land between PT. CP with the buyers made under the hands? The second how to legal protection of the parties in the agreement binding sale and purchase made under the hand by PT. CP. This research is research that is both normative juridical law by using secondary data, both primary and secondary legal materials tertiary, the data will be managed qualitatively the results in the form of analytical deskriftif.

From the results of this study, it was concluded that the legal power of the deed of Covenant binding of selling land rights created under the hands, especially made by PT CP with a customer is equal to the force of law that are owned by the deed of Covenant Binding sale and purchase (PJB) made under the hands, where his strength is based upon Article 1338 of the book of the Civil Code Act which reads : all agreements made legally valid as legislation for those who make it and the fulfillment of the legal protection of the rights of the parties if one party doing the binding agreement in tort and selling highly depends on the strength of binding sale and purchase agreements are made, if made by deed under the hand then its protection along the parties acknowledge the existence of the purchase agreement made under the hand."

"Waralaba adalah suatu metode bisnis yang dalam penyelenggaraanya terdapat pemberian izin penggunaan hak kekaayaan intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba. Dalam penyelenggaraannya waralaba didasari dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba dan prospektus penawaran waralaba merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam prosedur pendaftaran waralaba. Pendaftaran waralaba sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak dalam waralaba yang didasari dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini menggunakan metode peneltian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap peraturan penyelenggaraan waralaba. Selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus mengenai pelindungan hukum yang didapatkan atas pendaftaran waralaba dan bagaimana Peraturan penyelenggaraan waralaba telah memberikan suatu kontruksi pelindungan hukum kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Adanya kehadiran pelindungan hukum untuk para pihak dalam waralaba dalam hal ini memberikan suatu kepastian pelindungan yang akan didapatkan. Hal ini juga kemudian mendorong hadirnya penyelenggaraan waralaba yang lebih baik lagi. Dalam hal ini terdapat juga salah satu contoh perjanjian kerja sama waralaba yang tidak didaftarkan yakni perjanjian kerja sama Restoran X dengan Pengusaha Y yang dianalisis hak dan kewajibannya serta meninjau bagaimana pelindungan hukum untuk para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut.

---

Franchising is a business method in which there is a grant of permission to use intellectual property rights from the franchisor to the franchisee. In the arrangement of franchising against the franchise agreement The franchise agreement and franchise offer prospectus are integral parts of the franchise registration procedure. Franchise registration is an obligation that the franchisees must fulfill in accordance with the provisions of the applicable regulations. In this study, a normative juridical research method was used using an approach to the rules of franchising. Furthermore, this paper will specifically discuss the legal protection of acquisitions for franchise registration and how the Franchise Administration Regulations have provided a construction of legal protection for franchisors and franchisees. The presence of legal protection for the parties to the franchise in this case provides a certainty of protection that will be obtained. This also then encourages the presence of a better franchising. In this case, there is also an example of a unregistered franchise cooperation agreement, namely the cooperation agreement between Restaurant X and Entrepreneur Y, which rights and obligations are analyzed, as well as how legal protection is provided for the parties involved in the agreement."

"Kecenderungan manusia untuk segera memenuhi kebutuhan atas manfaat suatu benda tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh benda-benda miliknya. Salah satu cara mengatasinya adalah melalui perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa rumah dan bangunan merupakan salah satu perjanjian sewa menyewa yang banyak dilakukan dalam masyarakat dan mendapatkan pengaturan yang cukup lengkap dalam Bab ketujuh Buku Ketiga KUH Perdata.Penulisan tesis mengambil judul "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Dan Bangunan (Analisis Terhadap Akta Notariil Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dan Bangunan)" dengan mengangkat kasus 2 (dua) perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dibuat dengan Akta Notariil.Pokok permasalahannya adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum yang seimbang terhadap para pihak dalam perjanjian sewa menyewa serta bagaimana klausul perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan yang dianalisis dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang membuat perjanjian.Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif normatif dengan cara menganalisa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, didukung oleh data primer, sekunder serta bahan hukum tertier serta pengkajian terhadap kasus melalui observasi dan wawancara. Hasilnya mendapatkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum tentang sewa menyewa dalam KUHPerdata telah memberikan perlindungan hukum yang memadai dan seimbang bagi para pihak. Dalam kasus yang dianalisis ditemukan klausul-klausul yang dapat memberi perlindungan kepada masing-masing pihak tetapi masih ditemukan beberapa klausul yang harus disempurnakan termasuk kejelasan data benda yang disewakan dan resiko yang mungkin terjadi serta akibat hukum bagi masing-masing pihak jika melakukan pelanggaran atau wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati sebagaimana tersajikan selengkapnya dalam tesis ini."

"Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik, yaitu menyaksikan syarat-syarat formalitas suatu akta sudah terpenuhi atau tidak. Adapun syarat-syarat formalitas tersebut adalah bahwa akta tersebut telah disusun dan dilakukan pembacaan akta kepada para penghadap yang harus dihadiri oleh 2 (dua) atau 4 (empat) saksi instrumentair, yang selanjutnya diikuti dengan penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi-saksi dan notaris. Dalam penulisan ini, penulis menganalisis mengenai kasus atas suatu akta yang tidak memuat identitas para saksi instrumentair sebagaimana diharuskan oleh undang-undang mengenai bentuk suatu akta otentik.Metode penulisan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, data yang dipergunakan adalah data sekunder, alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif, sedangkan tipologi penelitian ini adalah deskriptif sehingga hasil penelitian adalah deskriptif analisis.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa notaris bertanggung jawab untuk mengganti rugi, biaya dan bunga bagi pihak yang dirugikan dan akibat hukum terhadap akta yang tidak memuat identitas para saksi instrumentair adalah menjadi akta dibawah tangan, serta perlindungan terhadap saksi instrumentair berkaitan dengan kasus tersebut telah didapatkan dengan sendirinya karena saksi instrumentair tidak bertanggung jawab terhadap isi akta.

---

A deed is said to be an authentic act if it has the elements of an authentic deed. Notary Act has set the form of an authentic deed. One of the requirements in the form of an authentic act is the inclusion of the identity of instrumentair witnesses at the end or closing of the deed. Instrumentair Witness itself plays an important role in the making of an authentic deed, which witnessed the terms of the formality of the deed are fulfilled or not. As for the terms of the said formality is that the deed has been drawn up and carried out the readings of the deed to the appearer which must be attended by 2 (two) or 4 (four) instrumentair witnesses, which further followed by the signing of the deed by the appearer, witnesses and a notary. In this paper, the authors analyze the case over a deed which does not include the identity of the instrumentair witnesses as required by law regarding the form of an authentic deed.

Writing method used in this paper is normative, the data used are secondary data, tools of data collection is done by literature study, the data were analyzed with a qualitative approach, while the typology of this study is descriptive so that the research is descriptive analysis.

From the results of this research, it can be seen that the notary is responsible for replacing losses, expenses and interest to the injured party and the legal effect of the deed which does not include the identity of the instrumentair witnesses is becoming an under hand deed, and the protection of the instrumentair witnesses relating to the case had been obtained by itself because the instrumentair witness is not responsible for the contents of deed."

"Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan jabatannya dalam memberikan pelayanan jasa hukum dibidang keperdataan dalam hal pembuatan akta otentik memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris adalah apabila Notaris itu sendiri telah berada dijalur yang tepat yaitu dengan memperhatikan semua dokumen-dokumen asli dalam proses pembuatan akta untuk para pihak yang bersangkutan dan menaati pelbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka tindakan Notaris tersebut sudah melindungi dirinya sendiri secara hukum meskipun terdapat gugatan dari pihak ketiga (bukan pihak dalam akta). Menyangkut gugatan pihak ketiga ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap akta yang dibuat Notaris tersebut. Dalam hal ini, akta otentik tersebut mempunyai Asas Praduga Sah dimana akta tersebut tetap dianggap sah dimuka pengadilan sampai ada pihak yang membuktikan yang sebaliknya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris mendapatkan Perlindungan Hukum karena Notaris itu sendiri telah menaati aturan hukum yang berlaku pada saat proses pembuatan akta sekalipun ada gugatan dari pihak ketiga dan akta otentik yang dibuatnya mempunyai Asas Praduga Sah.

---

Notary is a public official who implement the occupation in providing legal services in private law of the creation of an authentic deed requires legal protection. Legal protection for notary is in Notary itself had been in the right track that having regard to all the original documents in the process of making the deed to the parties concerned and comply with the various laws and regulations that exist, so that the Notary’s act has already been protect legally while there may be a lawsuit from a third party (not a party in the deed). A lawsuit from the third-party will automatically affect the Notarial deed made. In this case, the authentic deed had a Legitimate basis for the presumption of an act which still considered valid upfront court until there is the party that proves the opposite. This thesis is using the method of research juridical normative with analysis of data in a qualitative manner. From the results of an analysis of the conclusions, may be drawn that a notary get the legal protection because the notary itself has obey the rule of law prevailing at the process of making the deed although there's a lawsuit from the third party and the authentic deed which has been made have the principle of presumption valid."

"Pembatalan secara sepihak oleh penjual dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy berdampak bagi para pihak yaitu notaris dan pembeli tidak mendapatkan hak yang seharusunya didapatkan yaitu berupa unit apartemen xy, akibat tindakan tersebut perlu adanya penyelesaian. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengertian mengenai perlindungan hukum untuk para pihak atas pembatalan perjanjian pengikatan jual beli secara sepihak, selain itu dampak bagi para pihak dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan perlindungan hukum dibagi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, kedua pengertian bertujuan untuk melindungi para pihak guna mencegah pelanggaran dan mengembalikan keadaan semula. Prateknya penjual melakukan pembatalan secara sepihak dan merugikan pembeli. Tindakan tersebut tidak membatalkan perjanjian karena upaya penjual bertentangan dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait perjanjian pengikatan jual beli apartemen xy hanya terkait wanprestasi hanya melibatkan pembeli dan penjual, namun dalam kasus ini posisi notaris  dalam perkara tersebut yang menjadi tergugat terlihat kurang tepat. Secara keseluruhan untuk para pihak perlindungan hukum baik dari dalam perjanjian dan dan putusan pengadilan negeri jakarta utara masih kurang maksimal untuk pelaksanaannya.

---

The unilateral cancellation of the XY Apartment Sale and Purchase Agreement has an impact on the parties, one of which is the Notary and the buyer. As a result of the problems that occur, the buyer does not get the rights that should be obtained, namely in the form of the XY Apartment unit. The problem that arises is that the impact of default is that appropriate settlement efforts are needed for the parties. This legal research was conducted to find out and analyze the legal protection of the parties for the unilateral cancellation of the binding sale and purchase agreement. This research was conducted using descriptive analysis research methods. The method used is normative juridical aiming to examine the principles, rules of legislation, court decisions, agreements and further doctrine regarding legal protection for the parties as a result of one party defaulting. The type of research used is a perspective carried out to find out and explain more deeply and analyze whether the court's decision has provided legal protection and the right settlement of default. The results of the study indicate that legal protection is divided into 2 parts, namely preventive legal protection and repressive legal protection, which both preventive and repressive legal protections aim to protect the rights and obligations of the parties in the agreement. Regarding the court decision that was decided by the judge, it was explained that the default only involved the parties and the notary only made the deed in accordance with the interests of the two parties."

"Klausula baku adalah suatu klausula atau syarat - syarat dan ketentuan standar yang dibakukan dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam hubungan mereka dengan para konsumen. Skripsi ini membahas mengenai penerapan klausula baku pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box berdasarkan Undang - Undang Perlindungan Konsumen beserta masalah - masalah yang terjadi di dalamnya. Analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 yang mengatur mengenai klausula baku. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa pengawasan terhadap klausula baku adalah tanggung jawab bersama dari pemerintah, pelaku usaha, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri selaku konsumen

---

Standard Clause is a standardized clause which is made unilaterally by the company in any transaction with the consumers. This thesis concern about the application of standard clauses on the lease agreement of Safe Deposit Box based on Consumer Protection Law, and also the problem that occurred with it. The analysis of the problem which is discussed in this thesis is based on the Law Number 8 of 1999 regarding Consumer Protection, especially in Article 18 which regulate about the standard clause. Therefore, I think that the control to the application of standard clause is a shared responsibility of government, companies, non-government organization, and the society itself as a consumer"