Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDoktrin Fasilitas Penting atau Essential Facilities Doctrine merupakan kegiatanmenghalangi pelaku usaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting bagiproduksi dan distribusi pelaku usaha pesaing. Doktrin ini mengungkapkan bahwasalah satu jenis tindakan monopoli yang dilakukan oleh satu atau lebih pelakuusaha yang menguasai fasilitas penting dengan cara menutup akses bagi pelakuusaha pesaing untuk menggunakan fasilitas penting tersebut. Doktrin ini berkaitandengan penguasaan pasar dan juga praktek monopoli sesuai dengan yang diaturdalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat. Atas keberadaan doktrin ini dilakukan penelitianuntuk mengetahui dan menganalisa mengenai batasan atas penerapan doktrintersebut dalam perspektif persaingan usaha dan bagaimana penerapannya dalamPutusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perkara Nomor 03/KPPUl/2008 tentang Hak Siar Liga Utama Inggris, apakah telah memenuhi ketentuandari prasyarat/karakteristik Doktrin Fasilitas Penting tersebut. Penelitian atas tesisini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalampenelitian tesis ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan Doktrin Fasilitas Pentingini memiliki batasan sehingga doktrin ini dapat disimpangi. Batasan tersebuttimbul ketika terdapat pengaturan di dalam undang-undang atas fasilitas penting.Selain itu berkaitan dengan izin atas penggunaan fasilitas penting dari pihak yangberwenang. Serta apabila dalam fasilitas penting tersebut terdapat unsur HakKekayaan Intelektual. Setelah dilakukan analisa lebih jauh dalam Putusan KPPUtersebut, diketahui bahwa Majelis Komisi telah benar menyatakan bahwa hak siarLiga Inggris adalah fasilitas penting. Sehingga akses untuk mendapatkan hak siarharus dibuka kepada publik, tidak dikhususkan hanya untuk televisi berbayartertentu saja. Atas penggunaan doktrin tersebut diharapkan KPPU lebih jeli dalammenentukan karakteristik fasilitas penting, karena setiap kasus mengenaipenguasaan pasar itu berbeda

---

ABSTRACTEssential Facilities Doctrine is a blocking activity of business competitors to useimportant facilities for the production and distribution of business competitors.This doctrine reveals that one of monopoly action conducted by one (or more)business actor (s) who control important facilities by closing access for its businesscompetitors to use those important facilities. This doctrine relates with marketcontrol as well as monopoly practices based on Law Number 5 of 1999 aboutMonopoly Practices and Unfair Business Competition. This research is aimed tofind out and analyze the limitation of this doctrine implementation on theperspective of business competition and the implementation on KPPU DecisionCase Number 03/KPPU-L/2008 about Broadcasting Rights for UK PremierLeague, whether it meets the provisions of prerequisites/characteristic of thisEssential Facilities Doctrine. This research is conducted using the normativejurisdicial research method. This research revealed that on the implementation ofEssential Facilities Doctrine there was a limitation so that this doctrine can beremain unfulfilled. This limitation occured when there was provisions in the Lawon important facilities. In addition, related with permits on the use of theseimportant facilities from the authorities. Also, if there was elements of IntellectualProperty Rights. After thorough analysis on KPPU Decision, it is revealed thatbroadcasting rights for English Premier League is important facility. So that theaccess to get the broadcasting rights should be opened to the public, not onlyspecific just for certain television. On the utility of this doctrine, it was hoped thatKPPU would be more careful in deciding the characteristic of important facilities,because each case on market control is different"

"Musim 2007/2008 kesempatan penikmat Liga Utama Inggris mulai terbatas ketika televisi berbayar asal Malaysia ASTRO secara eksklusif membeli hak siar selama 3 tahun. Praktis pertandingan big match yang menghadirkan tim-tim besar tidak bisa dinikmati secara gratis lagi. Sehubungan dengan Hak Siar Ekslusif Liga Utama Inggris tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang No. 5 Tahun 1999) yang dilakukan oleh, Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), dan PT. Direct Vision (PTDV), dengan ESPN STAR Sports (EES), dan Pasal 19 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh AAAN dan PTDV. Berdasarkan Putusan KPPU ESS dan AAMN dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas putusan tersebut PT. MNC Sky Vision (Indovision) selaku Pelapor pada KPPU, mengajukan upaya hukum keberatan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dalam putusannya menolak keberatan Indovision. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, Indovision telah mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung, yang dalam putusannya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut, Indovision mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung yang dalam putusannya menguatkan putusan kasasi Mahkamah Agung. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini mengenai kesesuaian penerapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Putusan KPPU, Pengadilan Negeri dan Putusan MA terkait Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pelanggaran yang dilakukan ESS dan AAMN terhadap unsur-unsur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi. Metode pendekatan yang digunakan dalam pembuktian adalah secara Rule Of Reason. Melalui analisis terhadap putusan tersebut diketahui bahwa Indovision selaku pelapor kepada KPPU tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan keberatan atas Putusan KPPU, selain itu KPPU, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

---

Season 2007-2010 the chance to watch free to air English Premiership was limit when pay television channel from Malaysia, ASTRO, buy the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League for 3 years. Practically, Barclays Premier League?s big match that present the major teams was not free to air anymore. With regards to the exclusive broadcasting rights of Barclays Premier League, there is a report to The Commission for the supervision of Business Competition (KPPU) regarding alleged violations to Article 16 Law number 5 year 1999 about Anti Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Law number 5 year 1999) performed by Astro All Asia Networks, Plc (AAAN), and PT. Direct Vision (PTDV), with ESPN STAR Sports (EES), and also alleged violations to Article 19 letter a Law number 5 year 1999 performed by AAAN and PTDV. Regarding the KPPU?s Decision, ESS and AAMN declared to have violated Article 16 Law number 5 year 1999. PT. MNC Sky Vision (Indovison) as a party who is reporting the allegation to KPPU, demurred against the KPPU?s Decision to the Distric Court of West Jakarta (Jakarta Barat), who has been decided to dismiss the demur. Indovision then appealed against the District Court Verdict to the Supreme Court, in which the Supreme Court is upheld the previous Verdict. Indovision then filed a judicial review against the Verdict, but again the Supremen Court is upheld the previous Verdict. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is the suitability of the implementation of the prevailing laws and regulations in the Commission's Decisions, the District Court Decision, and Supreme Court related to Barclays Premier League Rights season 2007-2010. The results of analysis show that the violations committed by ESS and AAMN against the elements in Article 16 of Law No. 5 of 1999 have been fulfilled. The method used to proof the violations is Rule of Reason. Through analysis, Indovision does not have legal standing to demurred KPPU's Decisions, in addition to that, KPPU, the District Court of West Jakarta, and the Supreme Court have been implementing the Law in accordance with the prevailing Laws and regulations."

"ASTRO, salah satu televisi berbayar/televisi berlangganan (PayTV) di tanah air, menimbulkan pro dan kontra atas kepemilikannya terhadap Hak Siar Liga Inggris (EPL) di dalam layanannya. Perolehan hak siar tersebut diduga merusak kesempatan bermain yang sama (equal of play) antar sesama penyedia layanan televisi berlangganan dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dugaan kemungkinan adanya penyalahgunaan kepemilikan hak siar liga utama Inggris (EPL) sehingga dapat dilihat apakah kepemilikan hak siar tersebut diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Suatu produksi program acara merupakan suatu karya yang diakui sebagai bagian dari Hak Cipta. Penggunaan acara untuk disiarkan melalui televisi, merupakan bagian dari pemanfaatan atas Hak Terkait yang diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Acara Televisi memainkan peranan penting dalam industri penyiaran. Namun untuk memproduksi suatu acara berkualitas dan memiliki daya tarik bagi penonton televisi, memerlukan biaya yang besar. Siaran Sepak Bola Liga Utama Inggris memiliki daya tarik sangat tinggi diimbangi dengan nilai kontrak yang tinggi. ESPN STAR Sports (ESS) membeli hak siar untuk kawasan asia, kemudian Astro All Asia Network (AAAN) membeli hak siar untuk wilayah siarnya dan didistribusikan kepada ASTRO (PT Direct Vision) untuk wilayah siar Indonesia. Indonesia memiliki keterbatasan dari peraturan perudang-undangannya, sehingga Kepemilikan Hak Siar EPL pada ASTRO menimbulkan pro-kontra dalam penafsiran suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Tesis ini membahas mengenai hubungan Hukum Persaingan Usaha dengan Hak Siar dalam televisi dalam kaitannya dengan pengecualian dan batasan mengenai pengecualian dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan pertama dalam Tesis ini Apakah Hak Siar dalam televisi termasuk kategori Hak atas Kekayaan Intelektual yang dikecualikan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Permasalahan kedua, Bagaimana batasan mengenai hal-hal yang dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 50 huruf b UU Anti Monopoli? Penelitian Tesis ini menggunakan penelitian normatif. Ditemukan bahwa Hak Siar melekat dalam Hak Terkait berupa Hak Penyiaran Lembaga Penyiaran. Bahwa penggunaan Hak Eksklusif dalam perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh menciptakan praktik monopoli yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Sebab itu pengecualian terhadap perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual tidak bersifat mutlak. Terdapat batas kewajaran dalam mengekploitasi Hak Eksklusif. Struktur pasar merupakan instrument utama yang dapat memperlihatkan sifat persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh perjanjian lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual.

---

This thesis discusses the relationship with the Competition Law in Television Broadcasting Right in relation to exceptions and limitations regarding the exclusion of Article 50 letter b of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The first problem in this thesis Is Television Broadcasting Right in the category of Intellectual Property Rights which excluded Article 50 Letter b of the Anti Monopoly Law? The second problem, How restrictions on matters that can be exempted under Article 50 letter b of the Anti Monopoly Law?

This thesis is using normative research. Found that Broadcasting Right inherent in the form of Neighboring Right by Broadcasting Organization. That the execise of Exclusive Rights in the license agreement on Intellectual Property Rights may not create a monopoly practices that may result unfair competition. Related to the previous facts the exclusion to the license agreement on Intellectual Property Rights are not absolute. There are reasonable limits in exploiting Exclusive Rights. The market structure is the main instrument that can reveal the nature of unfair competition posed by the license agreement on Intellectual Property Rights."

"Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, pastilah terdapat satu elemen penting seperti fasilitas, dimana tanpa elemen tersebut kegiatan usaha itu tidak dapat dilaksanakan. Ketika seorang pelaku usaha dominan memegang kontrol terhadap fasilitas penting tersebut, tentunya akan sulit bagi pelaku usaha lain untuk mengaksesnya. Essential Facilities Doctrine (EFD) dianggap sebagai sebuah solusi untuk keadaan ini dimana doktrin ini membebankan kewajiban kepada pelaku usaha dominan untuk memberikan akses menuju fasilitas penting tersebut sehingga pelaku usaha lain dapat menggunakannya. Pertama kali, konsep dan istilah essential facilities doctrine dikenal di dalam antitrust law Amerika Serikat. Tidak hanya dikenal di Amerika Serikat, Uni Eropa juga menggunakan doktrin ini dalam menangani beberapa perkara. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga quasi judisial telah menggunakan konsep ini dalam empat putusannya. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan dan pengaturan essential facilities doctrine di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Indonesia serta meneliti urgensi pengaturan essential facilities doctrine di Indonesia. Penulis menyarankan agar Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk membentuk Peraturan Komisi yang menjelaskan dan mengatur lebih lanjut tentang essential facilities doctrine.

---

In running a business activity, there must be an essential element (or essential facility). Without that essential facility, a firm cannot run that business activity. When the owner of the facility holds a dominant position in the market, the others will find difficulties to get the access to the facility. Essential Facilities Doctrine (EFD) considered as a remedy to this circumstance. This doctrine put a liability to the dominant firm to grant or open the access to the essential facility, so the other firms can use it. This term and concept of Essential Facilities Doctrine is originated from Antitrust Law Case in United States. European Union also use this term and concept in several cases.

Commission Regulation of Indonesias Competition as a quasi-judicial body in Indonesia also apply this doctrine in four cases. This Thesis will discuss about the application and regulation in United States, European Union, and Indonesia, also analyst about the urgency of regulating essential facilities doctrine in Indonesia. The writer recommends Commission Regulation of Indonesias Competition to regulate essential facilities doctrine."

"Skripsi ini membahas mengenai Filed Rate Doctrine yang berkembang di Amerika mengenai peranan peraturan sektoral dalam penentuan harga. Isu penting pembahasan Filed Rate Doctrine adalah pengaturan harga diserahkan kepada sebuah badan sektoral yang khusus ditunjuk oleh pemerintah dan pengadilan tidak memiliki kewenangan intervensi dalam persoalan terkait harga, meliputi penentuan excessive price atau penetapan pembayaran ganti rugi sehingga konsumen tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi terkait harga yang dianggap excessive. Penelitian terhadap doktrin ini diperlukan, mengingat sangatlah sulit mengukur presisi harga yang dianggap excessive dan penghitungan ganti rugi dari KPPU. Filed Rate Doctrine dapat dijadikan contoh sebagai solusi permasalahan di atas.

---

This thesis discusses about Filed rate Doctrine that flourished in America on the role of the sectoral regulations of pricing. The important issue of Filed Rate Doctrine is that a specific sectoral body appointed by the government to sets the price, including the determination of excessive price nor compensation which causes the consumer not being able to file a claim for damages related to the excessive price considered. Research of this doctrine is essential, given the level of difficulty to measure the precise price that is considered excessive and calculation of damages from KPPU. Filed Rate Doctrine can be a form of solution for the aforementioned problem."

"Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor.

---

This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik monopoli kompetisi Liga Primer Indonesia. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi selama kompetisi Liga Primer berlangsung serta dampak yang timbul dari adanya kompetisi tersebut.

---

This thesis mainly discusses about monopolistic practices against competition of Indonesian Premier League. Research conducted with the normative juridical research with qualitative data analysis which is descriptive analytical. The objective of the research is to know problems that occur during the competition of Indonesian Premier League and the arising impact from the existence of such competition."

"Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel,putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka panganmenyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsurmempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persainganusaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, MajelisKomisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat olehpara terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beligaram dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanyakartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain,kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskanunsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalamperkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, MajelisKomisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkarauntuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels,KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for variousfood industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elementsof influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competitionare not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Councildid not consider the excess profits obtained by the reported parties based on theprofit margin from the value of the salt purchase price and the value of the sellingprice. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartelwill occur when there is a significant price increase. On the other hand, thissignificant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements ofmonopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tireand chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Councilcan use economic evidence outside the time period of the case object to see themovement of price changes from before and after the cartel."

"Putusan KPPU adalah salah satu produk hukum KPPU yang dapat membebankan sanksi tindakan administratif berupa denda kepada pelaku usaha yang terbukti bersalah. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan denda dalam beberapa putusan KPPU atas pelanggaran persekongkolan tender, hal inilah yang menjadi latar belakang dalam penelitian. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana eksistensi sanksi terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha, bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran persekongkolan tender oleh KPPU, bagaimana penerapan hukum oleh KPPU dalam putusan nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013, dan apakah KPPU telah konsisten dalam menerapkan UU 5/1999 dan pedoman pelaksanaan pasal 47 terhadap pelaku usaha yang terbukti bersalah melanggar pasal 22 UU 5/1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan metode analisis data menggunakan pendekatan kualitatif. Beberapa teori yang digunakan diantaranya teori koherensi, teori korespondensi, teori empiris dan teori pragmatis. Setelah dilakukan penelitian hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksana yang kemudian diterapkan pada persoalan konkrit dalam putusan KPPU nomor 12/KPPU-L/2009, 03/KPPU-L/2011, dan12/KPPU-L/2013 diperoleh kesimpulan bahwa KPPU tidak konsisten dalam putusannya, tidak konsisten terhadap undang-undang dan aturan pelaksananya

---

The KPPU`s decision is one of the Commission's legal products that can impose sanctions in the form of administrative action such as fines to business actors that are proven guilty. There are some differences in the levying of fines in Commission`s decision on conspiracy of tender, it is at the background in research. As for the formulation of the problem is how the existence of sanctions against violations of competition law, how the application of sanctions against violations of tender conspiracy by the Commission, how the application of the law by the Commission in decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013, and whether the Commission had been consistent in the implementation of Law 5/1999 and the guidelines of implementing for article 47 of the business actors that were found guilty of violating Article 22 of Law 5/1999. The method used is a method normative research with data analysis method uses a qualitative approach. Several theories used include coherence theory, the theory of correspondence, empirical theory and pragmatic theory. After doing research competition law is based on law and implementing rules are then applied to concrete problems in the Commission's decision No. 12 / KPPU-L / 2009, 03 / KPPU-L / 2011, dan12 / KPPU-L / 2013 the conclution is the Commission inconsistent in its decision, inconsistent with the law and its implementing rules"