Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai adanya aset terlantar (unclaimed assets) pada Perusahaan Efek yang menimbulkan kendala bagi Perusahaan Efek itu sendiri maupun Emiten baik dari segi biaya maupun kepastian hukum mengenai kepemilikan dari aset atau saham dalam Perusahaan Efek atau Emiten. Otoritas Jasa Keuangan maupun Self Regulatory Organisation lainnya sedang membahas mengenai cara penanganan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut. Salah satu pemikiran untuk menangani aset terlantar (unclaimed assets) adalah dengan pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Yang menjadi landasan pemikiran untuk membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal adalah berkaitan dengan tugas Balai Harta Peninggalan yaitu sebagai wakil dari Harta Peninggalan yang tak terurus (Pasal 1126-1129 KUHPerdata) serta pengurusan dan pengawasan atas kekayaan orang yang tidak hadir (Pasal 463, 464, dan 465 KUHPerdata serta Pasal 235 HIR). Akan tetapi Pembentukan Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal ini masih terkendala, dikarenakan aturan yang sekarang untuk Balai Harta Peninggalan secara umumnya masih menggunakan KUHPerdata sehingga pemerintah perlu membuat peraturan mengenai Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal. Berangkat dari adanya permasalahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan beserta unsur Self Regulatory Organisation lainnya dapat segera membentuk Balai Harta Peninggalan khusus Pasar Modal dengan adanya Undang-undang yang mengatur mengenai pembentukan badannya, aturan mengenai daluarsa kepemilikan atas aset terlantar (unclaimed assets), dan tata cara penitipan aset terlantar (unclaimed assets) tersebut.

---

This thesis discusses the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets for Asset Unclaimed Assets in securities companies, which creates constraints for securities companies itself or the issuer both in terms of costs as well as legal certainty on the ownership of the assets or stock in a company's Securities or issuers. Indonesia Financial Services Authority and other elements of the Self Regulatory Organisation are in discussions on the handling of unclaimed assets. One of the solution to handle unclaimed assets is with the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets. That rationale of the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets is related to the duties of the Association of Unclaimed Property as a representative of the unmaintained heritage property (article 1126-1129 KUHPerdata) as well as the management of people?s wealth who are not present (article 463,464, dan 465 KUHPerdata). However the establishment of the Association of Unclaimed Property in Capital Markets are still constrained, because the regulation for the Association of Unclaimed Property commonly use the KUHPerdata, thus the Government need to make new regulations for the Association of Unclaimed Property in Capital Markets in the form of Act of Association of Unclaimed Property. Based on the existence of these problems, the Indonesia Financial Services Authority, along with other elements of the Self Regulatory Organisation can immediately form an Association of Unclaimed Property in Capital Markets with the laws governing the formation of the entity, the rules regarding the expired date of ownership of unclaimed assets, and the storage of unclaimed assets."

"Sebuah proposal untuk pembuatan Hall of Democracy di Brisbane, Australia, telah diberikan oleh klien Grievous Keppler untuk membangkitkan rasa demokrasi pada pengunjung. Perkembangan ini harus mencerminkan rasa semangat yang kuat dan tindakan kooperatif dalam mendukung proses demokrasi. Untuk mengenalkan kembali konsep demokrasi dalam sebuah desain arsitektur, perlu dilakukan kajian yang cermat tentang apa sebenarnya arti demokrasi bagi masyarakat Australia dan apa sebenarnya nilainya. Desain yang diusulkan terletak di antara George, Alice, William, dan Margaret Streets, di kawasan pemerintah Brisbane CBD. Proposal akhir untuk The Hall of Democracy membahas kesehatan sebagai sarana utama jemaat di sekitar topik demokrasi. Tujuan utamanya adalah untuk menyambut warga untuk belajar dan berkolaborasi dan, sebaliknya, untuk bersantai dan merenungkan kesejahteraan seseorang. Desain dibuat sesuai dengan peraturan nasional, negara, kecamatan, dan lokal.

---

A proposal for the creation of a Hall of Democracy in Brisbane, Australia, has been given by the client Grievous Keppler to invoke a sense of democracy in visitors. This development should reflect a strong sense of reinvigoration and of cooperative action in support of the democratic process. In order to re-introduce the concept of democracy in an architectural design, there should be a careful study of what democracy actually means to the Australian people and what its value really is. The proposed design is located between George, Alice, William, and Margaret Streets, in the government area of Brisbane CBD. The final proposal for The Hall of Democracy addresses health as the primary means of the congregation around the topic of democracy. Its primary purpose is to welcome citizens to learn and collaborate and, the opposite, to unwind and reflect on one's well-being. The design is created according to national, state, and local regulations."

"Bangunan Cagar Budaya merupakan peninggalan bersejarah yang memiliki peran yang sangat penting, yakni untuk mentrasfer identitas budaya pada generasi selanjutnya. Namun, adanya penurunan kondisi Bangunan Cagar Budaya terkait usia serta kurangnya perawatan berdampak akan kondisi Bangunan Cagar Budaya yang memprihatinkan. Maka dari itu, melakukan pelestarian Bangunan Cagar Budaya merupakan hal yang krusial untuk dilakukan untuk menjaga keberlanjutan akan keberadaannya. Selain menjaga keberlanjutannya, menjaga keaslian bangunan juga tidak kalah penting, mengingat tanpa keasliannya, Bangunan Cagar Budaya kehilangan hal mendasar yang menjadi tujuan keberadaanya. Oleh karenanya, melakukan pelestarian sesuai dengan tahapan yang benar serta sesuai etika dan kaidah konservasi merupakan hal yang harus dipahami dan diperhatikan demi terjaganya keaslian Bangunan cagar Budaya. Dengan demikian, maka nilai-nilai sejarah dapat tetap terjaga.

---

The Cultural Heritage Building is a historical heritage that has a very important role, namely to transfer cultural identity in the next generation. However, the decreasing condition of age-related Cultural Heritage Buildings and the lack of maintenance have an impact on the poor condition of Cultural Heritage Buildings. Therefore, preserving the Cultural Heritage Building is a crucial thing to do to maintain the sustainability of its existence. In addition to maintaining its sustainability, maintaining the authenticity of buildings is no less important, bearing in mind that without its authenticity, the Cultural Heritage Building loses its fundamental purpose for being. Therefore, conducting conservation in accordance with the correct stages and according to the ethics and rules of conservation is something that must be understood and considered for the preservation of the authenticity of the Cultural Heritage Building. Thus, historical values ​​can be maintained.

"

"Kabuenga adalah tradisi lisan masyarakat Kapota Kabupaten Wakatobi. Tradisi kabuenga menggabungkan unsur nyanyian, tarian, dan nasehat pada saat pertunjukannya. Dalam perkembangannya, tradisi ini mengalami perubahan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Kebertahanan kabuenga merupakan hasil dari adaptasi masyarakat tradisi terhadap perubahan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses pewarisan dalam kabuenga. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori perubahan sosial dan pewarisan, serta metode etnografi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses pewarisan tradisi kabuenga pada masyarakat Kapota terjadi dalam dua kategori, yaitu pewarisan terbuka dan tertutup. Pewarisan terbuka yakni pewarisan dilakukan dalam pertunjukan dan pewarisan yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan pewarisan tertutup dilakukan dalam lingkungan keluarga dan dilingkungan adat.

---

Kabuenga is the oral tradition of the community Kapota Wakatobi. Kabuenga tradition combines elements of singing, dancing, and the advice at the time of the show. During its development, this tradition has changed with social change society. Kabuenga survival is the result of the adaptation of tradition to social change. The purpose of this study is to describe the process of inheritance in kabuenga. This research uses the concepts and theories of social change and inheritance, as well as methods of ethnography.

The results of this study revealed that the process of inheriting tradition in society Kapota kabuenga occur in two categories, namely open and closed inheritance. Inheritance openly performed in the show, and doing by the government, then inheritance closely performed in the family and the customs."

"Bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta dari tahun ke tahun semakin terancam oleh banjir. Identifikasi resiko kerusakan yang disebabkan oleh banjir belum menjadi perhatian dalam pengelolaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota tua. Penilaian tingkat bahaya, kerentanan dan kemampuan penanganan pada setiap bangunan cagar budaya adalah informasi penting untuk proses perencanaan mitigasi bencana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan penilaian kemungkinan dampak resiko kerusakan yang diakibatkan oleh banjir pada bangunan cagar budaya, khususnya pada kejadian banjir tahun 2013.Analisis resiko yang dilakukan pada 101 bangunan cagar budaya di evaluasi melalui metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE merupakan sebuah proses yang menggabungkan dan mentransformasikan data geografi menjadi keluaran untuk membantu pengambilan keputusan. Paramater untuk faktor bahaya banjir (ketinggian genangan, lama genangan dan frekuensi genangan), kerentanan cagar budaya (golongan bangunan cagar budaya), kerentanan fisik (indeks konservasi, umur bangunan, bahan bangunan), dan kemampuan penanganan (penanganan pasca banjir) digunakan untuk mengkalkulasi besaran resiko pada setiap bangunan cagar budaya.Pola distribusi keruangan memperlihatkan resiko tinggi berada pada wilayah utara kawasan Kota Tua (zona Sunda Kelapa) dan wilayah barat (zona Pekojan dan Pecinan), sedangkan tingkat resiko terendah berada di bagian tengah kawasan Kota Tua (zona kawasan Fatahillah). Implikasi resiko kerusakan tidak hanya berdampak pada bangunan itu sendiri, tetapi pada integritas setiap zona yang merepresentasikan ciri khas setiap wilayah (nilai budaya, historis, sosial, arsitektur).

---

Heritage building in Jakarta Old Town area threatening by flood every years. Spatial risk damage identification caused by flood is rarely getting attention for heritage building in old city heritage management. Hazard, vulnerability and coping assessment in every heritage building is a key information for disaster mitigation planning. Hence, this research purpose is to developing an approach to assessing risk damage possibilities that caused by flood to heritage building, particularly flood event in 2013.Risk assessment of 101 heritage building has been evaluated through Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE is a process combining and transforming geographical data into specific output to help decision making. Factor parameter for flood hazard (flood depth, flood duration and flood frequency), heritage vulnerability (heritage building rank), physical vulnerability (conservation index, heritage building age, and heritage building structural material), and coping capacity (post disaster action) have been used to calculate risk impact in every single heritage building in study area.Distribution pattern show high risk area is located at north Jakarta Old Town area (Sunda Kelapa Zone) and west area (Pekojan and Pecinan Zone). The lowest risk concentrate at the center of Jakarta Old Town area (Fatahillah Zone). Risk damage implication not only potentially affect the heritage building, but each zone integrity which is representation the uniqueness of area (culture value, historical value, social value and architecture) possibly degraded."

"Kelenteng Boen Hay Bio merupakan salah satu tempat peribadatan tertua dari tiga kelenteng di kawasan Tangerang. Dua diantaranya telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Belum ditetapkannya kelenteng ini sebagai cagar budaya menjadi dasar dilakukannya penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi nilai penting pada bangunan beserta peringkatnya. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara yang akan digunakan dalam menentukan nilai penting dan peringkat kelenteng. Hasil identifikasi nilai ini mengindikasikan bahwa kelenteng Boen Hay Bio memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai cagar budaya karena memiliki salah satu atau gabungan dari nilai sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan agama. Penelitian ini berkontribusi dalam penentuan kebijakan pelestarian kelenteng sebagai upaya pelestarian cagar budaya.

---

Boen Hay Bio Temple is one of the oldest places of worship of the three temples in the Tangerang area. Two of them have been designated as cultural heritage buildings. This temple has not been designated as a cultural heritage which is the basis for conducting this research with the aim of identifying the important values of buildings and their level of significant. This study uses qualitative research techniques through literature study, field observations, and interviews which will be used in determining the importance and ranking of temples. The results of this value identification indicate that the Boen Hay Bio temple meets the requirements to be designated as a cultural heritage because it has one or a combination of historical, scientific, cultural and religious values. This research contributes to the determination of temple preservation policies as an effort to preserve cultural heritage.

"

"Ketatnya persaingan dalam pasar pariwisata menuntut pengelola untuk memiliki keuntungan kompetitifnya . Pada heritage tourism, memahami dan menjaga atribut authenthicity merupakan hal yang penting. Karena hal ini berhubungan dengan motivasi dan engagement pada destinasi wisata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi, persepsi authenticity ,dan engagement, terhadap konsekuensi perilaku dimasa depan yaitu loyalitas. Untuk memprediksi loyalitas digunakan authenticity dan engagement sebagai variabel prediksi. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Square, dengan menggunakan model variabel formatif dan reflektif. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah cultural motivation, serious leisure, self-connection, object-based authenticity, existential authenticity, engagement, dan loyalty.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh signifikan motivasi yaitu cultural motivation dan self-connection terhadap sense of authenticity. Temuan lain adalah, terdapt pengaruh signifikan sense of authenticity terhadap loyalitas. Namun tidak ada pengaruh signifikan antara engagement dan loyalitas.

---

Intense competition in the tourism market requires managers to have a competitive advantage. On heritage tourism, understand and maintain authenthicity attributes are important, because it is related to motivation and engagement in tourist destinations. The purpose of this study was to determine the effect of motivation, perception of authenticity and engagement, towards the consequences of future behavior which is loyalty. In this study to predict loyalty used authenticity and engagement as predictive variables.

This study uses Partial Least Square method, using the model variables formative and reflektif. Variable used in this study are cultural motivation, leisure serious, self-connection, object-based authenticity, existential authenticity, engagement, and loyalty. Result from this study showed that there are significant effect both from cultural motivation and self-connection to the sense of authenticity. Another finding is, there is significant effects sense of authenticity to loyalty. But there is no significant effect between engagement and loyalty."

"Long-range wide area network (LoRaWAN) memiliki kelemahan dalam hal manajemen kunci kriptografinya, yaitu root key dan session key. Root key LoRaWAN tidak pernah berubah sepanjang masa pakai perangkat, sedangkan session key digunakan untuk mengamankan beberapa sesi komunikasi. Kelemahan tersebut membahayakan keamanan LoRaWAN. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan skema baru cryptographic key update yang secara berkala mengubah nilai root key dan session key. Skema root key update bekerja berdasarkan algoritma CTR_AES DRBG 128 dan memiliki dua tahap berurutan: inisialisasi dan proses root key update. Sementara itu, skema session key update terdiri dari tiga tahapan: tahap inisialisasi, penyiapan keying material, dan tahap key update berdasarkan algoritma Truncated Photon-256 dengan keying material yang dapat diperbarui. Semua tahapan disusun oleh seperangkat protokol komunikasi baru. Untuk memvalidasi skema yang diusulkan, dilakukan pengujian keacakan urutan bit dari root key dan session yang dihasilkan oleh setiap algoritma dan pengujian keamanan protokol komunikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap algoritma menghasilkan kunci yang lulus semua 15 parameter rangkaian uji statistik NIST 800-22 dengan nilai proporsi untuk root key berada diantara 0,9855 hingga 0,9936 dan nilai proporsi untuk session key berada diantara 0,9831 hingga 0,9945. Selanjutnya, Scyther tools membuktikan bahwa protokol komunikasi yang diusulkan tersebut memastikan skema pembaharuan LoRaWAN yang aman dan menjamin bahwa intersepsi aktif tidak terjadi. Analisis keamanan formal menggunakan GNY logic menunjukkan bahwa tujuan keamanan secara keseluruhan yang didefinisikan telah terverifikasi secara logis. Penjelasan analisis keamanan root key update difokuskan pada pada fitur perlindungan integritas, perfect forward secrecy, dan ketahanan replay attack. Sementara, analisis skema session key update juga membahas semua fitur keamanan tersebut dengan tambahan analisis terhadap dua hal: kerahasiaan data dan mutual authentication. Terakhir, dilakukan evaluasi terhadap kinerja skema cryptographic key update. Skema root key update hanya membutuhkan proses komputasi sebanyak 2N atau dua langkah protokol pada sisi end device. Selain itu, skema root key update mendukung proses pembaharuan secara dinamis, simultan, dilakukan secara remote pada kondisi saat end device ditempatkan di area yang jauh di dalam cakupan area LoRaWAN. Semantara kinerja pada skema session key dievaluasi dalam hal tiga hal yaitu biaya komputasi, biaya komunikasi dan penyimpanan. Biaya komputasi session key update pada sisi backend system sangat kecil sehingga dapat dianggap tidak menambah beban arsitektur jaringan. Berikutnya, skema session key update menghemat biaya komunikasi sehingga menjadi 14,28% pada skenario yang telah dijelaskan, serta dengan peningkatan kinerja yang diperoleh hanya memerlukan tambahan penyimpanan data yang sangat kecil yaitu sebesar 19 Byte dibandingkan total media penyimpanan pada end device LoRaWAN.

---

The root key and session key of a long-range wide area network (LoRaWAN) have flaws in their cryptographic key management. The root key LoRaWAN is constant over the device's lifetime, while the session key is used to secure many communication sessions. The security of LoRaWAN is at risk due to these flaws. As a result, this study suggests novel cryptographic key updating schemes that change the root key and session key on a regular basis. The root key updating scheme comprises two sequential phases: the initialization and the root key update process based on the CTR AES DRBG 128 algorithm. On the other hand, the session key updating scheme is composed of three consecutive stages: initial, preparation of the keying materials, and key updating stage using the truncated Photon-256 algorithm and updatable keying materials. Sets of novel communication protocols govern all stages. The proposed schemes are put to the test in two different ways: the security test of the communication protocols and a random bit sequence test of the root key and session key generated by each technique. The results show that each algorithm generates keys that satisfy all 15 criteria of the NIST 800-22 statistical test suites, with the root key's proportion value between 0.9855 and 0.9936 and the session key's proportion between 0.9831 and 0.9945. The Scyther tools subsequently demonstrate that such communication protocols assure the security of LoRaWAN key update schemes and provide assurance against active interceptions. The formal security assessments based on GNY logic indicate that the general security objectives are logically supported. By concentrating on the security attributes of integrity protection, perfect forward secrecy, and replay attack resistance, the analysis of the root key updating technique is further developed. Data confidentiality and mutual authentication are two additional security factors that are elaborated on as part of the session key update scheme study. Finally, the performances of the suggested cryptographic key schemes are assessed. On the end device side, the root key update approach only necessitates a computing procedure of 2N or two protocol steps. When the end device is placed in a remote location inside the LoRaWAN coverage region, the root key updating scheme also supports dynamic, concurrent, remote update procedures. Meanwhile, the proposed session key update scheme is assessed in terms of computational, communication, and storage costs. The very low computational cost of the technique shows that the backend system is not put under any additional strain. In the described situation outlined, the cost of communication becomes 14.28 percent, showing that the proposed method uses less traffic than the previous solution. However, the scheme provides LoRaWAN with more robust security by generating a new key for each communication session. In comparison to the total amount of storage on the LoRaWAN end device, the scheme only requires a small amount of extra space, i.e.,19 Bytes."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pelestarian Cagar Budaya beruparumah tinggal milik perorangan (private property) dengan menitikberatkan padapemilik sebagai pemangku kepentingans penting. Penelitian ini menggunakan metodekualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pemilik rumah Cagar Budayasebagai teknik mengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemiliksetuju dengan adanya pelestarian terhadap rumah Cagar Budaya yang mereka miliki,namun tidak setuju dengan status Cagar Budaya. Masalah dominan dalam pelestarianCagar Budaya milik perorangan ini adalah adanya ketidakseimbangan hak dankewajiban pemilik, belum adanya otoritas pemilik dalam proses pelestarian CagarBudaya, serta komunikasi yang buruk antarpemangku kepentingan. Oleh karena itukonsep pelestarian yang disarankan dalam pelestarian rumah Cagar Budaya milikperorangan adalah konsep manajemen pemangku kepentingan yang menekankan padakomunikasi terbuka, keseimbangan hak dan kewajiban pemilik, serta memberikanotoritas kepada pemilik sebagai pemangku kepentingan penting dalam pelestarian.Temuan penting lainnya dalam penelitian ini adalah bahwa proses budaya memberikanpengaruh positif dalam pelestarian Cagar Budaya.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to produce the concept of preservation of private homeheritage with emphasis on the owner as important stakeholder. This study usesqualitative methods with in-depth interviews of the owners as a technique of dataretrieval. The results of this study indicate that the owner agrees with the preservation oftheir private home, but does not agree with the Cultural Heritage status. The dominantproblem in the preservation of the private home is the existence of an imbalance of therights and obligations of the owner, the absence of the owner's authority in the processof preserving the Heritage, as well as poor communication amongst stakeholders.Therefore, the preservation concept suggested in the preservation of private home ismanagemant stakeholders that emphasizes on communication, balance of rights andobligations of the owner, and authority to the owner as an important stakeholder inpreservation. Another important finding in this research is that cultural processes have apositive influence on preservation of Heritage."

"Penelitian ini membahas mengenai penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam. Permasalahan yang dikaji adalah bagimana status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dilihat dari Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam 2004-2014, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana penepatan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tolak ukur tindakan pemerintah dan upaya melindungi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual. Jawaban yang diperoleh dari hasil peneltiian : Pertama, Penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.105/HK/IV/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam dan ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 belum menemui kejelasan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Penetapan Kampung Tua bersifat politis tanpa kajian akademis sehingga tidak memenuhi kriteria dan prosedur dalam penetapan kawasan cagar budaya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, Pemerintah seharusnya menyelenggarakan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan berbasis Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Selanjutnya disebut AAUPB) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB. Namun, praktik dilapangan menunjukkan permasalahan dalam penetapan status hukum lahan Kampung Tua dan belum diselenggarakannya penetapan status hukum lahan Kampung Tua berbasis AAUPB yakni : transparansi, akuntabilitas, kepastian, dan partisipasi. Pemerintah Kota Batam sebagai pihak yang berwenang dalam hal ini harus melakukan persiapan untuk menyesuaikan penetapan status hukum lahan Kampung Tua Kota Batam dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan AAUPB.

---

This research aims to analyse about establishment of the legal status of ';Kampung Tua'; Batam City. The problem is focused on how the legal status of the 'Kampung Tua' of Batam City was seen from the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City, Regional Regulation No. 2 of 2004 concerning Urban Spatial Planning Batam 2004-2014, and Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and how to adjust the establishment of the legal status of the 'Kampung Tua' based on the General Principles of Good Governance as a benchmark for government actions and efforts to protect the public. This type of research is normative legal research that use a legal, historical, and conceptual approach. The answer of the research is the first one, Establishment of the legal status of the Kampung Tua of Batam City since the issuance of the Decree of the Mayor of Batam Number: KPTS.105 / HK / IV / 2004 concerning the Establishment of 'Kampung Tua' Areas in Batam City and designated as cultural heritage areas in the Regulations Region Number 2 of 2004 concerning the Batam City Spatial Plan for 2004-2014 has not yet met with clarity due to a dissonance with the provisions stipulated in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Establishment of 'Kampung Tua' is political without academic studies so it doesn't match with the criteria and procedures in establishing cultural heritage areas as mandated in legislation. The second one the Government should hold a establishment of 'Kampung Tua'; based on Good Governance General Principles (hereinafter referred to as AAUPB) as mandated in Act. Number 30 of 2014 concerning Government Administration that any mandatory decisions and / or actions are based on provisions legislation and AAUPB. However, the practice in the field shows many problem in establishment of 'Kampung Tua'; and how far implementation of AAUPB in establishment of the legal status of 'Kampung Tua';. Local Government as the authorized party in this matter must make preparations to adjust the legal status determination of 'Kampung Tua' Batam City with the provisions in Act. Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage and AAUPB."