Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas alasan-alasan Indonesia menyetujui percepatan ASEAN Economic Community dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada tiga hal yang menjadi alasan Indonesia dalam menyetujui percepatan AEC, yaitu kepentingan ekonomi dan politik Indonesia serta pertumbuhan ekonomi China dan India. Pertumbuhan ekonomi China dan India saat memasuki abad ke-21 telah menyulitkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk berkompetisi, sehingga Indonesia menginginkan agar ASEAN lebih menarik dari China dan India dengan mempercepat pembentukan AEC.

---

The focus of this study is the reasons for Indonesia approved the acceleration of the ASEAN Economic Community from 2020 to 2015. Study was a descriptive qualitative research design. The results showed that there are three broad reasons for the acceleration in approving the AEC, that Indonesia's political and economic interests as well as economic growth in China and India. Economic growth in China and India while entering the 21st century has been difficult for the countries in the region to compete, so that Indonesia wants ASEAN more attractive than China and India to accelerate the formation of the AEC."

"ASEAN Economic Community (AEC) segera diberlakukan pada 2015. Sebagai pasar tunggal, AEC didesain untuk menghasilkan perubahan struktural melalui penghilangan atau reduksi hambatan perdagangan. Menjadi pertanyaan bagaimana kemampuan para wirausahawan muda Indonesia menghadapi kondisi tersebut. Di satu sisi mereka memiliki keterbatasan krusial, di sisi lain dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat kompetitif. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi karakterisik lingkungan strategis AEC dalam kaitannya dengan tingkat kompetisi yang akan akan terjadi dan dampaknya terhadap wirausaha; mengidentifikasi ukuran kesiapan wirausaha muda untuk sukses dalam lingkungan AEC dan mengukur kesiapan wirausaha muda Indonesia menghadapi AEC. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teori integrasi ekonomi, teori ekonomi jaringan, teori perubahan dan kesiapan menghadapi perubahan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara pakar, stakeholder terkait dan asosiasi wirausaha muda Indonesia serta melalui kaji pustaka. Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Lingkungan strategis AEC merupakan bentuk integrasi ekonomi yang lebih dalam daripada free trade area; dicirikan oleh tingkat kompetisi yang semakin tinggi; pengaruh eksternal yang semakin kuat; (2) Ukuran kesiapan wirausaha muda menghadapi AEC -ditentukan oleh kebijakan publik yang kuat dan terintegrasi untuk menciptakan daya saing nasional; (3) Wirausaha muda Indonesia masih memerlukan sejumlah penyiapan terutama dalam aspek knowledge, skill, dukungan finansial dan kebijakan perlindungan untuk menghadapi AEC.

---

As a single market, AEC is characterized by its higher level of competition since it is designed to drive structural change through reduction and elimination of trade barrier. While young entrepreneur typically have limitations due to their age and experience therefore they need specific supports; on the other hand they have to face harder competitive era.

Research focused to identify characteristics of AEC strategic environment in associated with the level of competition and it’s impacts to Indonesian entrepreneur; to identify readiness indicators; and to asses readiness of Indonesian young entrepreneur facing AEC. Research designed using qualitative approach, based on theories of regional economic integration; economic networking; and change and readiness for changes. Datas collected through interview of experts; related stakeholders and association of Indonesian young entrepreneurs and literature study.

Based on the research it is concluded that : (1) AEC is a deeper form of economic integration compared to free trade area; characterised by higher levels of competition and external influence (2) Readiness of young entrepreneur to face changes in AEC determined by an integrated public policy to create national competitiveness; (3) Indonesian young entrepreneur need several preparation such as skill, knowledge, financial supports and protection regulation to face AEC. "

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapa indikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutama fokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi dan keterampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasok terbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah (lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam, Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"On 28 July 2008, the ASEAN Studies Centre and the Regional Economic Studies Programme, both of the Institute of Southeast Asian Studies, and the Konrad Adenauer Stiftung organized a roundtable on The ASEAN Economic Community Blueprint."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."

"ABSTRAKASEAN Economic Community AEC merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan berlakunya AEC, diharapkan kawasan ASEAN menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi, wilayah yang berdaya saing tinggi, pertumbuhan ekonomi yang setara, dan terintegrasi dengan ekonomi global. Ketika AEC telah terealisasi, di dalam wilayah ASEAN akan terdapat pergerakan yang bebas pada barang, jasa, dan investasi serta lebih bebasnya aliran modal dan tenaga kerja. Guna menjadi wilayah berdaya saing dengan pasar yang berfungsi baik, hukum persaingan usaha perlu berlaku dan efektif. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia akan terlibat dalam liberalisasi pasar yang diakibatkan oleh berlakunya AEC. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keberlakuan AEC terhadap Indonesia dilihat dari hukum persaingan usaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa aliran barang, jasa, dan investasi yang semakin bebas di kawasan ASEAN perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan perilaku monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia melalui penegakkan undang-undang persaingan usaha. Pelaku usaha dan konsumen yang berasal dari Indonesia harus terlindungi dari adanya perilaku usaha yang berpotensi menguasai pasar secara tidak sehat.

---

ABSTRACTASEAN Economic Community AEC is realisation of the end goal of economic integration in ASEAN region. AEC envisions a single market and production base, a highly competitive region, with equitable development, and fully integrated into the global economy. Once AEC is realised, ASEAN will be characterized by free movement of goods, services, and investments as well as freer flow of capitals and skills. In order to be a competitive region with well functioned market, competition law will need to be operational and effective. As one of ASEAN member states, Indonesia will involve in market liberalisation created by ASEAN. By using normative legal research method, this thesis is aimed to identify the impact of implementation of AEC on Indonesia from competition law perspective. It is undeniable that the more liberalised flow of goods, services, and investments in ASEAN must be anticipated so they do not create monopolistic and unfair behaviour in Indonesian market by enforcing Indonesian competition law. The market player and consumer in Indonesia must be protected from market player whose market power will create monopolistic and unfair behaviour."

"

---

ABSTRACTASEAN leaders proclaimed to create an ASEAN Economic Community by 2015. But achieving the target requires cooperation and coordination both within and among the ten ASEAN economies. Currently, with countries having varying considerations towards complete liberalization, protectionism still persists in certain sectors of the economies. A lot of work needs to be done in addressing the domestic reforms, the gaps in infrastructure, the lack of human resources and adequate institutions. Moreover, it is the businesses whose decisions and actions will help the region to achieve an effective integration. The policymakers have vital roles to play in raising the engagement of the private businesses in ASEAN matters. As time is limited, one way for ASEAN is to focus on "core" elements of integration and implement them earnestly in the shortest possible time. The rest of the process, as envisaged in the AEC Blueprint, can follow beyond 2015. This book examines the state of readiness of the member countries for regional integration and discusses the challenges to ASEAN businesses. It gives policy recommendations to address some of the issues faced by the key stakeholders. "

"ASEAN leaders proclaimed to create an ASEAN Economic Community by 2015. But achieving the target requires cooperation and coordination both within and among the ten ASEAN economies. Currently, with countries having varying considerations towards complete liberalization, protectionism still persists in certain sectors of the economies. Lot of work needs to be done in addressing the domestic reforms, the gaps in infrastructure, the lack of human resources and adequate institutions. Moreover, it is the businesses whose decisions and actions will help the region to achieve an effective integration."