Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi semua orang, namun harga rumah yang semakin lama semakin mahal membuat tidak semua orang sanggup membelinya. Hal ini yang membuat lembaga perbankan menyediakan fasilitas pembiayaan rumah bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah tetapi dengan cara yang mudah. Salah satu produk pembiayaan untuk rumah dari bank syariah adalah pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, dimana antara bank dan nasabah bekerjasama untuk membeli sebuah rumah, kemudian nasabah melakukan pembayaran ke bank secara berkala untuk mengambil alih kepemilikan rumah tersebut secara bertahap hingga pada akhir pembiayaan, rumah tersebut menjadi milik nasabah sepenuhnya. Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana proses pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dalam KPR syariah, bagaimana konsep jaminan pembiayaan ini, serta bagaimana status kepemilikan sertifikat atas rumah yang menjadi objek pembiayaan.Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian ini adalah eksplanatoris analitis. Pembiayaan ini cocok untuk jangka waktu diatas 10 tahun. Dalam ketentuan musyarakah mutanaqishah tidak disinggung mengenai jaminan, tetapi bank syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dapat meminta jaminan kepada nasabah yang bersangkutan. Walaupun rumah tersebut selama masa pembiayaan merupakan milik bersama bank dan nasabah, tetapi didalam sertifikat rumah tersebut bank mengkuasakan rumah atas nama nasabah. Karena musyarakah mutanaqishah ini merupakan produk baru perbankan dalam pembiayaan rumah, ketentuan yang mengatur nya belum lengkap dan jelas, sehingga diharapkan dibuat ketentuan-ketentuan baru sebagai dasar untuk pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah ini berjalan dengan baik.

---

Houses are one of the basic need for everyone, but houses prices are getting more expensive so that can not be affordable for everyone to buy. These things that makes banking institutons facilitated houses financing facilitation for peoples whose wants to have houses in easy ways. One of the financing product for houses from islamic banking is Musyarakah Mutanaqishah financing (Diminishing Partnership), which where between bank and customers working together to buy a house , then the customer do payment to the bank periodically to take over the house ownership phasecally until the end of funding time, the house would be customer fully owned. This research would study how implementation Musyarakah Mutanaqishah financing process in Islamic mortgages, how the funding guarantee concept, and how house sertificate ownership status that be financing object.

The research implemented in normative juridic way, and the result in analytic explanatory way. This funding is suitable for time periode upper than 10 years. In Musyarakah Mutanaqishah terms is not ruled about guarantee, but islamic banking in case to implement prudential banking principles, can take guarantee to the customers. Eventhough the house during funding time is owned together bank and customer, but in the house sertificate bank authorizing the house in the name of customer. Because of Musyarakah Mutanaqishah is new product banking in home financing, the ruling terms is not complete and clear yet, so that it is hoped that new terms and rules are maked as basic foundations for implementation of musyarakah mutanaqishah financing running in good ways."

"ABSTRAKMetode nisbah bagi hasil sebagai sistem yang diterapkan dalam perbankan syariah khususnya pada akad pembiayaan musyarakah seharusnya dapat memberikan keadilan. Hal ini karena pembayaran nisbah bagi hasil kerap dilakukan di awal pencairan dana saat proyek belum berjalan dan keuntungan belum diperoleh. Hal ini tentu memicu permasalahan,sebagaimana tercermin dalam perkara putusan Mahkamah Agung No:47/PDT.G/2019/PT.A.SMD. Dalam tesis ini penulis akan mengkaji putusan tersebut dengan pokok pembahasan mengenai penerapan metode nisbah bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah X serta peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akad pembiayaan musyarakahpada perbankan syariah. Adapun tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dalam menganalisis permasalahan. Hasil penelitian adalah penerapan metode nisbah bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah X tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah bahwa setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber bahwa seharusnya nisbah dibagikan setelah proyek mendapatkan keuntungan, jika nisbah harus dibayarkan nasabah kepada bank pada saat pencairan dana maka hal ini merubah sifat akad musyarakah menjadi riba.

---

ABSTRACTThe method of the ratio of the result as a system applied in Sharia banking, especially in the deliberative financing scheme, should be able to provide justice. This is because the payment of the ratio of results is often done at the beginning of disbursement when the project has not been run and profits have not earned. This certainly triggered the problem, as reflected in the case of Supreme Court ruling No:47/PDT.G/2019/PT.A.Smd. In this thesis the author will examine the ruling on the subject of the discussion on the implementation of the method of the ratio of disaster financing to PT. Bank Syariah X and the role and responsibility of the notary in making the musyarakah financing agreement on sharia banking. The thesis is a normative juridical study that uses secondary data to analyse problems. The results of the research is the implementation of the method of ratio of the results to the financing of the musyarakah in PT. Bank Syariah X not in accordance with sharia principles. It is based on the Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 on the deliberative financing that each partner's profits must be shared proportionally on the basis of the entire profit and no amount determined at the initial set for a partner. Based on the results of interviews with the speakers that should the ratio be distributed after the project profit, if the ratio should be paid by the customer to the bank at the time of disbursement, this changed the nature of musyarakah to riba."

"ABSTRACTThis thesis discusses about the applicable laws and regulations surrounding syndicated ship financing according to musyarakah scheme covering principles of a valid agreement, BI and OJK regulations and other stipulations. This undergraduate thesis has 2 research questions namely; 1. What are the laws andregulations regarding syndicated ship financing in Musyarakah Scheme and 2. How are the coherency between the above mentioned laws and regulations in Indonesia and the Information Memorandum by Bank Syariah Mandiri. The research methodology used will be juridical-normative where laws and regulations and the conduct of an interview will be used to assess the rightful application under the case at hand. The aforesaid laws will then be put into practice through the assessment of conformity of the Information Memorandum between PT. XXX as debtor and PT. Bank Mandiri Syariah as the mandated lead arranger regarding financing the recondition of vessel FPSO Brotojoyo. Aside from the assessing the validity of the agreement, the rights and obligations of the parties would also be evaluated in accordance to musyarakah scheme under Fiqh Muamalah and other provisions. In the end, the writer would come to several conclusion as well as recommend practical solutions for a better functioning syndication loan suited with Indonesias economic and legal climate which is through the conduct of vocational trainings to prevent customers not to become susceptible to arbitrary actions.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang hukum dan peraturan yang berlaku seputar pembiayaan kapal sindikasi sesuai dengan skema musyarakah yang mencakup prinsip-prinsip perjanjian yang sah, peraturan BI dan OJK dan ketentuan lainnya. Skripsi ini memiliki 2 pertanyaan penelitian yaitu; 1. Apa saja hukum dan peraturan tentang pembiayaan kapal sindikasi dalam Skema Musyarakah? dan 2. Bagaimana keselarasan antara undang-undang dan peraturan di atas dengan Prospektus oleh Bank Syariah Mandiri? Metodologi penelitian yang digunakan akan bersifat yuridis normatif di mana undang-undang dan peraturan dan pelaksanaan wawancara akan digunakan untuk menilai aplikasi yang sah dalam kasus yang dihadapi. Undang-undang tersebut kemudian akan dipraktikkan melalui penilaian kesesuaian Prospektus antara PT. XXX sebagai debitur dan PT. Bank Mandiri Syariah sebagai lead arrangeryang diamanatkan mengenai pembiayaan rekondisi kapal FPSO Brotojoyo. Selain menilai perjanjian yang sah, hak dan kewajiban para pihak juga akan dievaluasi sesuai dengan skema musyarakah di bawah Fiqh Muamalah dan ketentuan lainnya. Pada akhirnya, penulis akan mencapai beberapa kesimpulan serta merekomendasikan solusi praktis untuk pinjaman sindikasi yang berfungsi lebih baik sesuai dengan iklim ekonomi dan hukum Indonesia yang melalui pelatihan kejuruan untuk mencegah pelanggan agar tidak menjadi rentan terhadap tindakan sewenang-wenang."