Hasil Pencarian

Ditemukan 145029 dokumen yang sesuai dengan query

Agnes Josepha Jasin

Penghapusan dispensasi tempat lelang : dampak terhadap otentisitas risalah lelang, kinerja Balai Lelang dan Notaris sebagai pejabat lelang kelas II = The abolition of provisions on the dispensation of auction location the impact on the authenticity of the auction deed the performance of auction house and notary as class ii auctioneer

"ABSTRAK

Keluhan kantor-kantor lelang di daerah mengenai tidak meratanya pendapatan dari penjualan lelang, serta kekhawatiran akan timbulnya gugatan terhadap tempat pelaksanaan lelang lintas wilayah sehubungan dengan otentisitas risalah lelang merupakan alasan dihapuskannya dispensasi tempat lelang oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Tesis ini akan menganalisis mengenai otentisitas risalah lelang yang dibuat berdasarkan dispensasi tempat lelang, dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang terhadap kinerja balai lelang dan notaris sebagai pejabat lelang kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan hasil penelitian ialah bahwa pemberian dispensasi tempat lelang tidak mengurangi otentisitas risalah lelang dan dampak penghapusan dispensasi tempat lelang adalah penurunan kinerja balai lelang serta notaris sebagai pejabat lelang kelas II.

ABSTRACT
Due to complaints from several state auction offices concerning the declining of state revenues derived from auctions, as well as concerns about the emergence of lawsuits against the dispensation of auction location in relation to the authenticity of the auction deed, cause the Minister of Finance of the Republic of Indonesia issued Ministerial Regulation No. 106/PMK.06/2013. This thesis analyzes two things. First, it analyzes the relation between the dispensation of the auction location and the authenticity of the auction deed. Second, it analyzes the impact of the abolition of provisions concering the dispensation of the auction location on the performance of the auction house and the notary's performance as a class II officer auctions. Methodology used in this research is juridis normative, combined with interviews to several prominent persons. The result of this research is that the provisions on the dispensation of the auction location does not reduce the authenticity of the auction deed, and that the removal of the aforementioned provisions has an adverse impact on the declining of the performance of private auction houses and notaries as the class II auctioneers."

Depok: Universitas Indonesia, 2014

T41732

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Rafika Ilhami

Keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam Wilayah Jabatan Pejabat Lelang Kelas II : studi kasus PT. M Finance Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi = The validity of an auction deed of auction objects which are not within the Jurisdiction of the Class II Auctioneer : case study PT. M Finance Pekanbaru and the Class II Auctioneer of Bekasi

"Tesis ini membahas mengenai keabsahan akta risalah lelang terhadap objek lelangyang tidak berada dalam wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II Studi KasusPT. M Finance Pekanbaru dan Pejabat Lelang Kelas II Bekasi . Objek lelangdalam tesis ini berada di wilayah Pekanbaru, sedangkan akta risalah lelang dibuatoleh Pejabat Lelang Kelas II Bekasi. Dalam praktiknya, terdapat Pejabat Lelangyang membuat akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayahjabatannya. Praktik ini tidak sesuai dengan peraturan yang diberikan dalamPeraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangmenetapkan bahwa seorang pejabat lelang hanya bisa mengeluarkan akta risalahlelang yang objeknya berada dalam wilayah jabatannya. Oleh karena itu, masalahpenelitian yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan akta risalahlelang terhadap objek lelang yang tidak berada dalam wilayah jabatan PejabatLelang Kelas II dan bagaimana akibat hukum bagi Pejabat Lelang Kelas II yangmembuat akta risalah lelang terkait objek lelang yang tidak berada dalam wilayahjabatannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Teknikpengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil penelitian menemukanbahwa akta risalah lelang yang objeknya tidak berada dalam wilayah jabatanPejabat Lelang Kelas II adalah tidak sah. Risalah Lelang tidak dapatdiklasifikasikan sebagai akta otentik, namun menjadi akta biasa dan akibat hukumdari kasus ini adalah Pejabat Lelang dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Kata Kunci : Lelang, Risalah Lelang, Pejabat Lelang

This thesis discusses the validity of an auction deed of auction objects which arenot in the jurisdiction of the Class II Auctioneer A Case Study of PT M FinancePekanbaru and the Class II Auctioneer of Bekasi . The auction objects in thisthesis were in Pekanbaru territory while the legal document of the auction, namelyRisalah Lelang, was made by a Class II Auctioneer in Bekasi. In practice, therewas an Auctioneer making a Risalah Lelang of several auction objects which werenot in his her legal territory. This practice was not in conformity with the rulesgiven in the Minister of Finance Regulation concerning the Auction Directivewhich stipulates that an Auctioneer can only issue auction deeds of auction objectwithin his her jurisdiction. Therefore, the research issues discussed in this thesisare the validity of the auction deed of auction objects which are not within theClass II Auctioneer rsquo s jurisdiction and its legal consequences for the Class IIAuctioneer who conducts the auction. The research method used in this theseswas normative juridical. Data collection technique used was the study ofdocuments. The research found that the auction deed of auction objects which areoutside the jurisdiction of the competent Auctioneer are not valid. The RisalahLelang can not be classified as an authentic deed, but becomes an ordinary deedand the legal effect of this case is the Auctioneer can be dishonorably discharged. Keywords Auction, Auction Deed, Auctioneer."

2017

T48326

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vania Johana

Analisis yuridis hubungan hukum antara Balai Lelang dengan pejabat lelang kelas II (dua) = The legal analysis of juridical relationship between auction house and second class auctioneer

"[Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010

tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakan

Jasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri

Keuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.; This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But then

such provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer., This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and

the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations,

published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005

on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on

Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance,

published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No.

176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No.

175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative

juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology

of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research.

Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of

Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services

Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer

regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But then

such provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in

2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can

hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the

auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of

the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of

Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when

compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there

is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class

Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which

can harmonize relations between the Auction House and the Second Class

Auction Officer.]"

Universitas Indonesia, 2015

T44153

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihotang, Jeeferson

Kewenangan notaris dan kepastian hukum akta risalah lelang = The authority of a notary and the legal certainty of the auction deed / Jeeferson Sitohang

"ABSTRAK

Tesis ini membahas kewenangan notaris dan kepastian hukum dari akta risalah

lelang notaris. Pasal 15 ayat 2 huruf g UU Notaris menetapkan bahwa notaris

berwenang membuat akta risalah lelang sementara Vendu Reglement (Peraturan Lelang) menyatakan bahwa kewenangan untuk menyusun suatu akta lelang dilakukan oleh pejabat lelang. Oleh karena itu, pokok permasalahan dari tesis ini adalah kewenangan hukum dari notaris dalam membuat akta risalah lelang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan bagaimana kepastian hukum dari akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan dilengkapi dengan wawancara. Berdasarkan prinsip hukum lex specialis derogat legi generalis, penulis menyimpulkan bahwa notaris tidak secara otomatis berwenang untuk membuat akta risalah lelang. Hanya notaris yang ditunjuk sebagai pejabat lelang oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk membuat akta risalah lelang. Oleh karena itu, akta risalah lelang yang dibuat oleh notaris yang tidak memenuhi syarat sebagai juru lelang akan membuat akta risalah lelang menjadi tidak otentik dan tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak

ABSTRACT

This thesis discussed the authority of a notary and the legal certainty of notary's auction deed. Article 15 paragraph 2 point g of the Notary Act stipulates that a public notary is authorized to draw up an auction deed while vendu reglement (the Auction Act) states that the authority to draw up an auction deed is held by an auctioneer. Therefore, the main issues of this thesis are the legal authority of notary in drawing up an auction deed based on the Notary Act and how the legal certainty of an auction deed drew up by a notary. The method used in this research is juridical normative and equipped by interviews. Based on the legal principle of lex specialis derogat legi generalis, the writer concluded that a notary is not automatically authorized to draw up an auction deed. Only a notary who is also appointed as an auctioneer by the government has the authority to draw up an auction deed. Therefore, an auction deed drew up by a notary who does not qualify as an auctioneer will make the deed not authentic and does not provide legal certainty for the parties."

2016

T46494

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Widia Ari Wardani

Keabsahan lelang harta perusahaan oleh Pejabat Lelang Kelas II (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 643/PDT/2017/PT.DKI) = The validity of Company Assets Auction by Class II (Auctioneer Study of High Court Verdict Number: 643/PDT/2017/PT.DKI)

"ABSTRAK

Tesis ini membahas pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela terhadap aset Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II Tangerang. Lelang Noneksekusi sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II seharusnya tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Lelang seharusnya aman karena dilakukan secara apa adanya (as is) dan Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang dilelang. Namun demikian, lelang tersebut digugat oleh pihak lain karena objek lelang ternyata juga merupakan objek sita jaminan/eksekusi pada perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, antara pemilik objek lelang dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tesis ini meneliti pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II atas harta milik Perseroan Terbatas dengan permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan lelang dan keabsahan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lelang dapat terlaksana secara sukarela karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Informasi mengenai adanya sita jaminan/eksekusi tidak terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan lelang. Informasi tersebut penting dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan lelang. Pada penelitian ditemukan perbedaan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kewenangan dalam melakukan lelang. Lelang yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap aset Perseroan Terbatas memiliki prosedur yang sama dengan lelang perseorangan. Kekeliruan kewenangan Pejabat Lelang mengakibatkan lelang menjadi tidak sah. Penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pemeriksaan lebih jauh atas objek lelang.

ABSTRACT

This thesis will describe the implementation on the voluntarily non-execution auction of the assets owned by an Indonesian limited liability company. The voluntary auction lead by Class II Auctioneer (Pejabat Lelang Kelas II) was supposed to be conducted voluntarily without dispute and does not leave any future dispute. Considering that the auction conducted "as is", the buyer was expected to realize the condition of the object. In fact, the auction was sued by another party who argues that the object is a confiscation object on another dispute. The information which indicates that the auction object is an object of confiscation does not declared in the Land Registration Letter issued by Land Office. n an auction with fixed assets as objects, the issuance of Land Registration Letter is required to fulfill formal legality of auction object. Land Registration Letter is also a document that became basis in determining who is authorized to conduct the auction. The research found differences between information contained in the Land Registration Letter and information in the Right to Build Certificate. Such discrepancies may result errors in determining auction officers, and it may caused to invalidity of the auction. The research conducted by normative juridical with analytical descriptive method will describe general auction procedure with emphasize on the Limited Liability Company as the owner of auction object."

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49906

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dita Rahmasari

Kewenangan pejabat lelang dalam lelang eksekusi gadai saham (studi kasus atas risalah lelang nomor RL-0XX/2011) = The Authority of auctioneer in conducting auctions of pawned shares (a case study of auction deed number RL-0XX/2011)

"[ABSTRAK

Penjualan lelang eksekusi gadai saham melalui pelelangan umum harus dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Namun pada prakteknya lelang terdapat lelang eksekusi gadai saham yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan di Balai Lelang Swasta sebagaimana dituangkan dalam risalah lelang nomor RL-0XX/2011. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kewenangan pejabat lelang, khususnya Pejabat Lelang Kelas II, dalam melaksanakan lelang gadai atas saham serta bagaimanakah dampak pelanggaran kewenangan pejabat lelang terhadap lelang yang telah dilaksanakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu dengan memperhatikan risalah lelang yang telah diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan diperbandingkan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal terjadi pelanggaran kewenangan pejabat lelang dalam melaksanakan lelang, maka terhadap pejabat lelang tersebut akan dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang dan izinnya sebagai Pejabat Lelang dapat dikenakan sanksi berupa pembebastugasan untuk jangka waktu tertentu. Pejabat Lelang tersebut juga berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Selain itu, terhadap lelang yang dilaksanakan tanpa kewenangan pejabat lelang, maka lelang tersebut dianggap batal demi hukum. Namun prosedur pembatalan lelang yang batal demi hukum belum diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang ada saat ini.

ABSTRACT

Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.

;Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer?s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.

, Shares pawned with creditors (pledge) should be sold by public auction conducted by the Class I Auctioneers of the State Asset and Auction Services Office (KPKNL). In practice, however, there was an auction of the aforementioned pledge conducted by a Class II Auctioneer at a Private Auction House as set forth in the Auction Deed No. RL-0XX/2011. This research examines auctioneer’s authority, particularly the Class II Auctioneer, in conducting auctions of pawned shares and how a violation of the provisions on authority affecting the auction. The research used the normative juridical method, by taking into account the Auction Deed and the prevailing regulations in relation to auctions. The research concluded that if an auctioneer violates the provision on authority in conducting the auction, he shall be guilty of an offense against the Auction Regulations and his license as an auctioneer may be suspended for a certain time period. He may also be obliged to pay the losses incurred. Furthermore, the auction of pawned shares conducted by the Auctioneer without proper authority shall be deemed as null and void. However the revocation procedure for a null and void auction has not been set forth in auction regulations in Indonesia.

2015

T42652

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Daniel

Autentisitas kutipan risalah lelang yang diterbitkan oleh pejabat lelang kepada pihak pembeli berdasarkan peraturan dirjen kekayaan negara nomor 5/KN/2017 tentang risalah lelang = The authenticity of auction deed excerpts issued by auctioneers based on the regulation of director general of state assets management number 5/KN/2017 on auction deed / Daniel

"Tesis ini mengemukakan tinjauan terhadap perubahan format, bentuk dan konten dari Kutipan Risalah Lelang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Republik Indonesia Nomor 5 KN 2017 Perdirjen KN No. 5 2017. Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Lelang dan hanya ditujukan kepada pihak Pembeli ini pada mulanya diatur melalui Undang-Undang Lelang Vendu Reglement dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27 PMK.06 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Terobosan dalam Perdirjen KN No. 5 2017 menciptakan jumlah halaman pada dokumen Kutipan yang lebih ringkas hanya berjumlah tiga hingga empat halaman. Oleh sebab itu, Penulis melakukan analisis terhadap sifat autentisitas dari dokumen Kutipan Risalah Lelang tersebut dan melihat harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lelang yang mengatur masalah Risalah Lelang maupun Kutipan itu sendiri. Penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif ini menyimpulkan bahwa dokumen Kutipan tersebut tetap autentis dikarenakan Kutipan Risalah Lelang merupakan turunan dari Risalah Lelang walaupun adanya disharmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang lelang. Di samping itu, Penulis menyarankan agar pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat melakukan penyempurnaan terhadap dokumen Kutipan melalui amandemen Perdirjen KN No. 5 2017.

This Thesis reveals a review of the changes in format, form and content of Auction Deed Excerpts based on the Regulation of Director General of State Assets Management Number 5 KN 2017 on Auction Deed Perdirjen KN No. 5 2017. The document issued by Auctioneers and awarded to the Buyer only is originally regulated by Laws of Auction Vendu Reglement and Minister of Finance Regulation Number 27 PMK.06 2016 concerning Implementation of Auction Guidance. The breakthrough in Perdirjen KN No. 5 2017 creates the document is more concise, only consists of three to four pages. Therefore, the Author analyzes the authenticity and harmonization among prevailing regulations of the Auction. The research, using Normative Juridical method concludes that the Excerpt is still authentic because the document is derived from Auction Deed itself, even though there is a disharmony among the prevailing regulations in Auction. Moreover, the Author suggests that General Director of State Assets Management can refine the Excerpt by amending Perdirjen KN No. 5 2017."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54889

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dastie Kanya Dasril

Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement

"ABSTRAK

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya

memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak

pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari

Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan

pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana

kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing profesi tersebut

dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis

normatif yang meliputi studi kepustakaan dan wawancara dan kemudian

menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan

menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence

(CDD), dan Enhanced Due Diligence (EDD). Sedangkan tindakan pemberantasan

dapat dilakukan dengan melakukan kewajiban pelaporan kepada PPATK bagi

profesi yang telah menjadi Pihak Pelapor atau melaporkan adanya indikasi tindak

pidana pencucian uang kepada instansi penegak hukum bagi profesi yang belum

menjadi Pihak Pelapor, selain itu para Notaris/Pejabat Pembuat Akta

Tanah/Pejabat Lelang Kelas II juga dapat berperan dalam rangka memberantas

tindak pidana pencucian uang dengan bertindak secara kooperatif apabila

keterangan atau kesaksiannya diperlukan dalam suatu proses hukum.

ABSTRACT

A Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II should have an important role

in the prevention and eradication of money laundering in Indonesia. This paper

discusses about the role of Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II in the

prevention and eradication of money laundering and various legal cases relating to

the role of each of these professions in preventing and combating money

laundering in Indonesia. The problem is answered by using normative juridical

research method, which includes studies of literature and interviews. It leads to

the conclusion that the prevention measure which should be taken and

implemented by a Notary/Land Deed Official/Auctioneer Class II are Know Your

Customer (KYC) principle, Customer Due Diligence (CDD) principle and

Enhanced Due Diligence (EDD) principle. A Notary/Land Deed

Official/Auctioneer Class II should also help combat money laundering by

reporting requirements to INTRAC to those who have become Reporting Parties

or reporting indication of money laundering to the law enforcing institutions for

those who have not become Reporting Parties, moreover Notary/Land Deed

Official/Auctioneer Class II may also combat money laundering by acting

cooperatively in the event of providing evidence and information in any relevant

judicial proceeding."

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41821

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lumbrini Yudhapramesti

Peranan pejabat lelang kelas II dan perlindungan hukum bagi pembeli dalam lelang noneksekusi sukarela-studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 481 k/tun/2016 = The role of class II auctioneer and legal protection for buyer in non-execution voluntary auction a case study of Supreme Court verdict number 481 k/tun/2016

"ABSTRAK

Pejabat Lelang sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik berupa Risalah Lelang, bertanggung jawab terhadap autentisitasnya. Pejabat Lelang juga bertanggung jawab terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang, serta membantu permohonan lelang yang diajukan padanya. Lelang merupakan sistem jual beli secara terbuka yang handal, aman dan terpercaya, dan harus selalu dilakukan menurut prosedur yang berlaku. Lelang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dari segala bentuk pengalihan hak atas objek lelang. Namun demikian, pada pengalihan hak objek lelang pada Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 481 K/TUN/2016, walaupun lelang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, telah menimbulkan ketidakpastian hukum dengan pembatalan objek lelangnya oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan mengenai keamanan dan perlindungan hukum dari mekanisme lelang, sehingga pada akhirnya dapat menghambat perkembangan lelang noneksekusi sukarela di masyarakat. Berdasarkan kasus tersebut, maka tesis ini menguraikan pengalihan hak melalui mekanisme lelang noneksekusi sukarela untuk objek lelang yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II agar lebih menjamin perlindungan hukum bagi pembeli, dan tanggung jawab pejabat lelang kelas II terhadap objek lelang yang dibatalkan oleh Peradilan Tata Usaha Negara tersebut. Tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat kekeliruan di Badan Pertanahan Nasional BPN yang telah menerbitkan objek lelang ketika sedang dalam sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Agar dimasa mendatang tidak terjadi kasus serupa yang dapat merugikan berbagai pihak, disarankan kepada Pejabat Lelang dan Peserta/Pembeli Lelang selalu menerapkan prinsip ketelitian dan kehati-hatian yaitu dengan meneliti dan mengetahui secara terperinci mengenai keadaan dan status hukum dari objek lelang dimaksud sebelum lelang dilaksanakan. Penulis menyarankan agar dibuat sistem verifikasi, pendaftaran, dan pengalihan hak atas tanah yang terintegrasi antara BPN dan Badan Peradilan Indonesia.Kata kunci:Pejabat Lelang, Lelang Noneksekusi Sukarela, Pengalihan Hak, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang.

ABSTRACT

An auctioneer is a public officer who creates an authentic deed of auctions. The auctioneer is responsible for the authenticity of the auction deeds and the formal legality of the subject and the object of the auction, as well as assisting the auction request submitted. Auction is an open and reliable and safety selling and buying system, and should always be done according to the applicable procedures. The auction aims to ensure the legal certainty transfer of rights its auction object. However, on the transfer of auction object rights in the case of the Supreme Court Verdict Number 481 K TUN 2016, although the auction has been conducted in accordance with applicable procedures, it has created legal uncertainty with the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This case may lead to distrust of the security and legal protection of the auction mechanism, thereby ultimately impeding the development of non execution voluntary auction in the society. Based on the aforementioned case, this thesis analizes the transfer process of the auction object rights through non execution voluntary auction by Class II Auctioneer to ensure legal protection for the buyer, and the responsibility of Class II Auctioneer on the cancellation of its auction object by the State Administrative Court. This thesis research uses normative juridical method with qualitative descriptive analytical approach. The research found that there is a mistake in The Indonesian National Land Agency who issued the auction object while there is a dispute on that object in the State Administrative Court. Finally, the writer suggests that the auctioneer and the auction participants, particularly buyers, always to apply the precision and prudent principle by researching and knowing in detail the state and legal status of the auction object before the auction is held. The writer also suggests the Government to create a new integrated system between The Indonesian National Land Agency and The Indonesian Judiciary Board on the verification, registration and right transfer of the land. Keywords Auctioneer, Non execution Voluntary Auction, Transfer of Right, Legal Protection For Auction Buyer "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50848

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Metta Chandrasasi

Tinjauan yuridis risalah lelang dalam pelaksanaan lelang melalui email = Yuridical review of auction deed in the implementation auction via email

"[ABSTRAK

Lelang melalui email muncul seiring dengan perkembangan internet itu sendiri. Di

Indonesia, lelang melalui email sudah dipelopori oleh pemerintah dengan situs lelang

email yang dapat diakses melalui alamat domain www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id.

Tesis ini akan menganalisis mengenai

langkah dalam penggunaan Aplikasi Lelang

Email (ALE) dan keabsahan dari risalah lelang email. Metode penelitian yang

digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil

penelitian ialah bahwa penggunaan ALE dirasa efektif dan efisien, meskipun belum

ada peraturan yang mengatur mengenai lelang email, risalah lelang email yang di

keluarkan oleh KPKNL penyelenggara lelang tetap berlaku dan sah.

ABSTRACT

Auction via email appears along with the Internet itself. In Indonesia, the auction via

email has been pioneered by the government with the auction site that can be

accessed via domain address www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id. This thesis will

analyze about the auction procedure using the Auction Email Application (Aplikasi

Lelang Email / ALE) and the validity of the email auction deed. The research method

which used in this study is a normative juridical or legal research literature.

Research found that the use of ALE was effective and efficient, although the

regulations governing the email auction, is still far from perfection. With regard to

the email auction deed, the writer found that the deed drawn/ issued by the state

auction office are valid and legitimate.;Auction via email appears along with the Internet itself. In Indonesia, the auction via