Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 170225 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tria Ayu Norma Ardani
Koordinasi antara ma dengan MPPN dalam upaya penegakan sanksi terhadap notaris yang telah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (studi kasus putusan MA nomor 1847 K/PID/2010) = Coordination between MA and MPPN in an attempt of enforcement sanctions against a notary who has been convicted to a criminal who has had the force of law (case study decision MA number 1847 K /PID/2010)
"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Dalam menjalankan jabatannya tidak luput dari kesalahan sehingga dapat dikenakan hukuman. Hukuman diberikan oleh Lembaga Peradilan Umum maupun dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Diperlukan koordinasi antara keduanya dalam hal ini MA dan MPPN untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif terhadap efektifitas asas-asas, sistematika hukum. Hasil penelitian menyarankan dilakukan koordinasi antara MA dan MPPN demi menjaga kehormatan profesi Notaris.
A notary public is a public officer who is authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in UUJN. In running his Office did not escape the error so it can be subject to punishment. The penalty given by the judiciary of the House of Assembly or public Notary hierarchical Supervisor. Coordination is required between the two in this MA and MPPN to conduct surveillance, investigations and impose sanctions against the notary. This research uses the juridical normative method against the effectiveness principles, legal Systematics. Research results suggest that made coordination between MA and MPPN in order to maintain the honor of the profession of notary public."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42178
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Trishanty Putri
Kewenangan notaris yang dijatuhi pidana penjara dan implikasi hukum terhadap aktanya (studi putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 18/B/MPPN/XII/2017) = Authority of notary who detained on prison criminal and law implication towards his deed (case study of notary center examining board verdict number 18/B/MPPN/XII/2017)
"Seorang Notaris di Kalimantan Tengah, yang bernama Agustri Paruna, S.H. ditangkap dan ditahan atas dugaan memalsukan Akta Notaris. Ia dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP karena menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas tindakannya tersebut Ia dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Setelah insiden tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam putusannya Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tersebut, Agustri Paruna diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Adanya tenggang waktu antara dikeluarkannya putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan dikeluarkannya putusan Surat Keterangan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Menteri menjadi celah bagi Notaris untuk tetap berpraktik. Hal ini menjadi dilema bagaimana menentukan sejak kapan Notaris tersebut tidak berwenang dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris setelah Ia mendapat usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") dan peraturan lainnya hanya mengatur mengenai kewenangan Notaris yang dikenai ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap saja (Pasal 13 UUJN). Adanya kekosongan hukum tersebut menjadi pertanyaan bagaimana menentukan kewenangan Notaris yang dikenai sistem sanksi jabatan selain ketentuan dalam Pasal 13 UUJN tersebut. Oleh karena kekosongan hukum tersebut, dikhawatirkan Notaris tersebut masih membuat akta dan karenanya akan menjadi pertanyaan mengenai sifat akta yang dibuat oleh Notaris dalam ketidakwenangannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Notaris dan implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dalam ketidakwenangan Notaris.
A Notary in Central Kalimantan, named Agustri Paruna, S.H. arrested and detained on suspicion of falsifying the Notarial Deed. He was charged with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code for placing a false statement on an authentic deed. For his actions, he was sentenced to 3 (three) months in prison as stated in the Decision of the Palangka Raya District Court Number 69 / Pid.B / 2016 / PN Plk. After the incident, according to the Notary Center Examining Board on its decision Number 18 / B / MPPN / XII / 2017, Agustri Paruna was proposed to be dishonorably dismissed. The existance of spare time between the issued verdict from the Notary Central Examining Board and the issued Decision Letter of Dismissed Dishonorably by the Minister became a gap for the Notary to continue practicing. This become a dilemma on how to determine when the Notary is no longer authorized in his position as a Notary after he has received a proposal for dismissal dishonorably. On the other hand, the regulation in the Notary Position Law (hereinafter referred to as "UUJN") and other regulations only regulate the authority of the Notary who is threatened with more than 5 (five) years in prison and has permanent legal force (Article 13 UUJN). The existence of this legal vacuum becomes a question on how to determine the authority of a Notary who is subject to an office sanctions sytem apart from the regulation in Article 13 of the UUJN. Because of the legal vacuum, it is feared that the Notary is still making a deed and hence will be a question regarding the nature of the deed made by the Notary in his non-authority state. Based on the case, we can find out the regulations regarding the authority of the Notary and the legal implications of the Notary deed made in the Notary`s non-authority state."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52208
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Feisya Amalia Ghaisani
Perlindungan hukum dan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama studi kasus : (studi kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 04/B/MPPN/VII/2017) = Legal protection and sanctions against notary who does not provide copy of deeds over a long relative period case study: verdict of supervisory board of notary center No. 04/B/MPPN/VIIv/2017
"Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk diberikan kewenangan membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai negeri atau pegawai pada umumnya, melainkan pendapatan Notaris berasal dari honorarium yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum dan sanksi terhadap Notaris yang tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu relatif lama.
Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris apabila kliennya tidak memberikan honorarium atas jasanya serta sanksi yang diterima oleh Notaris apabila tidak memberikan salinan akta dalam jangka waktu yang relatif lama. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis noramatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptis analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan pendekatan kualitatif.
Hasil Penelitian yang diperoleh dalam tesis ini adalah menahan salinan akta merupakan suatu bentuk perlindungan hukum Notaris karena tidak dibayarnya honorarium oleh kliennya atas jasanya dalam hal pembuatan akta. Meskipun merupakan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas tidak dibayarnya honorariumnya akan tetapi juga merupakan suatu pelanggaran jabatan Notaris oleh karena itu Notaris yang menahan salinan akta dari kliennya dalam jangka waktu yang reatif lama dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN.
Notary is a Public Official appointed by the State who has authority to be make an authentic deed. As Public Official, Notary does not receive monthly salary like public servants or employees in general, but income Notary comes from honorarium from clients who use their services. This thesis discusses the legal protection and sanctions against the Notary who does not provided a copy of the deed in a relatively long time period.
The problem discussed in this thesis is how the legal protection for the Notary if the client does not give honorarium for their services and sanctions for the Notary if they do not provide a copy of deed in a relatively long period of time. The research method used in this thesis is normative juridical with analytic descriptive type of research. The type of data used in this study is secondary data with qualitative approach.
The result of the research in this thesis is holding a copy of the deed is a form of legal protection of Notary because of the unpaid honorarium by their client for their services from making the deed. Although it is a form of legal protection for a Notary for the unpaid of their honorarium but also a violation of the position of Notary therefore a Notary who holds a copy of the deed from his client in a long period of time can be sanctioned in accordance with the provisions stipulated in the UUJN."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50948
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Iqbal Rullya R.
Implikasi penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyerahkan protokol tanpa usul permohonan kepada Majelis Pengawas Notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 10/B/MPPN/XII/2017 = Implication of criminal sanctions against notary proven providing criminal acts of corruption and submitting protocol without proposal of request to Notary Supervisory Board : case study of decision of Supervisory Board of Notary Center Number 10/B/MPPN/XII/2017
"Tesis ini membahas mengenai notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu korupsi pada saat ia tidak melaksanakan jabatan sebagai notaris yang berdampak kepada jabatannya sebagai pejabat umum serta menyerahkan protokol kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Majelis Pengawas Notaris. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum atau sanksi yang dikenakan kepada notaris yang telah dijatuhkan pidana karena melakukan tindakan korupsi menurut UUJN dan dampak dari penyerahan protokol tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris dan grosse akta atau salinan akta jika dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif.
Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa dengan adanya putusan pidana yang telah membuktikan bahwa notaris yang saat tidak melaksanakan jabatannya tersebut terlibat korupsi, maka notaris tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UUJN yang mengakibatkan sanksi adminitratif yang dikenakan adalah sanksi yang paling berat yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dan penyerahan protokol tersebut tidak sah serta jika grosse akta atau salinan akta dikeluarkan oleh pihak yang menerima protokol tersebut maka grosse akta atau salinan akta tidak sah karena tindakan penyerahan protokol sendiri juga tidak sah akibat tidak memenuhi ketentuan atau prosedur penyerahan protokol yang berlaku. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi semua peraturan yang ada serta etika dan moral yang hidup dalam masyarakat baik saat menjalankan jabatan ataupun saat sedang tidak menjalankan jabatannya sebagai notaris dan Majelis Pengawas Notaris harus meningkatkan pengawasan terhadap notaris dalam wilayah kerjanya untuk menghindari hal demikian terulang kembali.
This thesis discuss about the notary who performs unlawful acts of corruption when he did not carry out a position of public notary that affects his position as a general official and submit his protocol to other party without the permission of the Notary Supervisory Board. The issues raised in this thesis are the legal consequences or sanctions imposed on the notary who has been imposed for criminal acts of corruption under the UUJN and the impact of the submission of the protocol without giving notification to the Notary Supervisory Board and grosse deed or a copy of the deed if issued by the party who receive the protocol. This thesis research is a normative juridical research, which is a legal research conducted by researching library materials. The research is analytical descriptive by using qualitative approach method.
The conclusion of this thesis is the notary has violated the provisions in Article 12 and Article 13 UUJN which resulted in administrative sanctions imposed which is dismiss unrespectedly and the submission of the protocol is invalid and if the grosse deed or copy of the deed is issued by the party who accept the protocol then the grosse deed or copy of the deed is not valid because the protocol submitting action itself was also invalid due to the protocol submission rules or procedures are not fulfilled. Therefore, a notary must comply with all existing rules, ethics and morals that live in the community either while performing a position or not performing his/her position as a notary and the Supervisory Board of Notary must increase the supervision of the notary in its territory to avoid such things from happening again."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50826
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alhadid Endar Putra
Perlindungan hukum terhadap kepala daerah yang diputus lepas dari tuntutan hukum (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) dalam perkara pidana yang sebelumnya telah diberhentikan sementara (Studi Putusan Mahkamah Agung RI No.1379K/Pid.Sus/2011) = Legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings (Onstlag Van Alle Rechtsvervolging) in criminal case after temporary termination (Supreme Court Case Study No.1379K/Pid.Sus/2011)
"Perlindungan hukum sebaiknya dilaksanakan secara proporsional dan memiliki suatu kepastian. Perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas timbul akibat adanya pemberhentian sementara yang menghapus status dan hak sebagai kepala daerah selama proses persidangan.
Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberi gambaran mengenai mekanisme pemberhentian sementara dan permasalahan hukum yang terjadi pada upaya ganti kerugian dan rehabilitasi kepala daerah, dengan menggunakan metode peneilitian yuridis normatif.
Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dilakukan pembaharuan dan penegasan peraturan terkait demi tercipta kepastian mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum bagi kepala daerah yang diputus lepas dan dirugikan atas pemberhentian sementara.
Legal protection should be implemented properly and have a certainty. Legal protection for head of local government who discharge of law proceedings arising from the temporary termination to remove the status and rights as head of the region during the proceeding.
Study is intended to be an overview of the suspension mechanism and legal issues on compensation and rehabilitation efforts of regional heads with normative method.
The results of this study suggest that conducted the renewal and affirmation related regulations by creating legal certainty regarding compensation and rehabilitation, so as to ensure legal protection for head of local government who has been discharge of law proceedings and aggrieved over the suspension."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S52642
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indra Wahyu Nugraha
Penerapan Sanksi Jabatan Oleh Majelis Pengawas Notaris Terhadap Notaris Yang Merangkap Sebagai PPAT (Analisa Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/2016) = Law Enforcement by The Notary Supervisor Council Against a Notary who Concurrently as a PPAT (Analysis of Final Decision of The Notary Central Council Examiner Number 04/B/MPPN/VIII/2016)
"Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan dan pembinaan yang dimaksud adalah terkait dengan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seorang Notaris dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pelaksanaan jabatan Notaris dan PPAT adalah berbeda karena peraturan yang mencakup hal tersebut juga berbeda. Pada praktiknya, kerap ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatan seorang PPAT, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Hal ini tentu saja menimbulkan perdebatan mengingat bahwa seorang Notaris yang merangkap sebagai PPAT merupakan satu subjek hukum yang sama tetapi menjalankan jabatan yang berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana keabsahan hukum penerapan sanksi jabatan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris yang merangkap sebagai PPAT dan bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT dalam menjalankan jabatannya. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis-normatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian akan berupa penelitian deskriptif analitis dimana mendeskripsikan atau menggambarkan permasalahan yang terjadi dengan menganalisa permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan serta teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang terkait.
The Notary Supervisor Council has the duty and authority to supervise and guide the Notary. The supervision and guidance is related to supervision of behavior and implementation of the Occupation of Notary. Based on the provisions of the legislation, a Notary may concurrently act as an PPAT. The implementation of the Occupation of Notary and PPAT is different because the regulations covering this matter are also different. In practice, errors are may occurs for PPAT to implement their duty, which is then followed up with examination by the Notary Supervisor Council. This of course raises a debate considering that a Notary who concurrently serves as a PPAT is one of the same legal subject but runs a different occupation. So that raises the question of how the legal validity of the law enforcement for Notary who concurrently as PPAT by the Notary Supervisory Board of Notaries and how the legal protection of the PPAT in carrying out his occupation. This research is in the form of juridical-normative research, while the data analysis method used is a qualitative method, with the type of data used in this study is secondary data obtained through library research. The results of the study will be in the form of analytical descriptive research which describes the problems that occur by analyzing problems which are then linked to legislation and legal theory and the implementation of related positive laws."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52277
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mendrofa, Marianus
Kewenangan Penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri Terhadap Merek Terdaftar Dan Telah Ada Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (Studi kasus: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 196/G/2020/PTUN-JKT) = Authority for Removal of Marks on the Initiative of the Minister against Registered Marks and There Has Been a Court Decision That Has Permanent Legal Force (Case study: Decision of the State Administrative Court Number: 196/G/2020/PTUN-JKT)
"Suatu Merek terdaftar dapat dibatalkan dan/atau dihapuskan dalam daftar umum Merek, berdasarkan dari segi perlindungannya Merek yang telah digugat dipengadilan, telah mendapatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dinyatakan sah sebagai pemilik atas Merek tersebut, maka Merek tersebut akan menjadi kuat dari segi legalitasnya. Merek dapat juga dihapuskan berdasarkan atas prakarsa Menteri sebagaimana dalam pasal 72 ayat (6) UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dapat dihapuskan oleh Menteri, harus berdasar dan beralasan sesuai yang telah ditetapkan dalam Pasal 72 ayat (7) huruf a, b dan c UUMIG. Dalam kasus ini, peneliti mengkaji permasalahan terkait penghapusan yang dilakukan terhadap Merek terdaftar dan telah didukung pengesahan melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, maka berdasarkan permasalahan ini, terdapat dua rumusan masalah utama yaitu, antara lain: (1) Bagaimana kewenangan Menteri dalam penghapusan Merek Atas Prakarsa Menteri terhadap Merek terdaftar dan telah memiliki putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap? dan (2) Bagaimana analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 196/G/2020/PTUN-JKT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau doktrinal yaitu dengan menggunakan pendekatan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini “Menteri memiliki kewenangan untuk melakukan penghapusan terhadap Merek yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum meskipun Merek tersebut telah disahkan melalui putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap”. Berdasarkan pertimbangan hakim PTUN terkait substansi-materiil hal ini “tidak tepat” karena pasal yang diuji di Pengadilan Niaga berbeda dengan Pasal yang dijadikan alasan oleh Menteri untuk menghapus Merek milik PT. Ayam Geprek Benny Sujono, dan hakim tidak menganalisis serta mempertimbangkan terkait fakta-fakta bahwa Merek tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan konsumen, dengan begitu Putusan PTUN tersebut telah membatasi kewenangan penghapusan Merek atas prakarsa Menteri yang dapat ditafsirkan bahwa Merek yang sudah mendapatkan pengesahan atau diuji dari pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan penghapusan. Sedangkan aspek formil-proseduril pertimbangan hakim “telah tepat” karena permintaan yang diajukan oleh Direktur Merek dan Indikasi Geografis atas nama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual kepada Komisi Banding Merek adalah menyalahi Pasal 72 ayat (9) UUMIG dengan demikian pertimbangan hakim terkait formil-proseduril sudah tepat.
A registered Markcan be cancelled and/or abolished in the general register of Marks, based on the protection of the Mark that has been sued in court, has obtained a judgment that has permanent legal force and is declared valid as the owner of the mark, then the Mark will be strong in terms of its legality. Marks can also be abolished based on the initiative of the minister as in article 72 paragraph (6) of Law No. 20 of 2016 concerning Mark and Geographical Indications, Marks can be abolished by the minister, must be based and reasoned as stipulated in Article 72 paragraph (7) letter a, b and c UUMIG. In this case, the researcher examined the problems related to the removal of registered marks and has been supported by ratification through a court decision that has permanent legal force belonging to PT. Ayam Geprek Benny Sujono, then based on this problem, there are two main problem formulations, namely, among others: (1) How is the Minister's authority in the removal of Marks on the Minister's Initiative against registered Marks and has had a court ruling of permanent legal force? and (2) How is the analysis of the Decision of the State Administrative Court Number: 196/G/2020/PTUN-JKT? This research uses normative or doctrinal juridical methods, namely by using the main legal material approach by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. Based on the results of the study from this study "The Minister has the authority to carry out the removal of marks that are contrary to state ideology, laws and regulations, morality, religion, decency, and public order even though the mark has been ratified through a court decision and has permanent legal force". Based on the consideration of the PTUN judge regarding the material substance, this is "inappropriate" because the article tested in the Commercial Court is different from the Article used as an excuse by the Minister to remove the mark belonging to the PT. Ayam Geprek Benny Sujono, and the judge did not analyze and consider the facts that the mark has violated laws and regulations, creating legal uncertainty and consumer confusion, thus the PTUN Decision has limited the authority to remove the mark on the initiative of the minister which can be interpreted to mean that a mark that has been approved or tested from the court with a legally binding judgment still cannot be deleted. Meanwhile, the procedural aspects of the judge's consideration are "appropriate" because the request submitted by the Director of Trademarks and Geographical Indications on behalf of the Director General of Intellectual Property to the Trademark Appeals Commission is in violation of Article 72 paragraph (9) of the UUMIG thus the judge's consideration of the relevant formal-procedural is appropriate."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Janty Lega
Sistem sanksi dalam penegakan hukum terhadap notaris berdasarkan undang-undang jabatan notaris (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = System law enforcement against sanctions in notary based on the notary act (case study verdict against notary supervisory council)
"Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan atribusi kepada Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap notaris dan pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris kepada Menteri untuk mengangkat Majelis Pengawas Notaris. Fungsi-fungsi pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang independen bukan oleh Menteri.
Majelis Pengawas Notaris diangkat oleh Menteri yang secara berjenjang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah di Kota atau Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah di Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat di Ibu Kota Negara,yang masing-masing terdiri dari 9 (sembilan) orang yaitu 3 (tiga) orang mewakili unusr Organsasi Profsei Notaris, 3 (tiga) orang mewakili unsur Pemerintah dan 3 (tiga) orang mewakili unsur akademisi. Notaris selaku Pejabat Umum diangkat oleh Menteri tapi Menteri tidak dapat memberhentikan Notaris kecuali dengan usulan dari Majelis Pengawas Notaris.
Majelis Pengawas Notaris diberi kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dan atau Kode Etik Notaris. Undang Undang Jabatan Notaris tidak memberikan otonomi kepada Majelis Pengawas Notaris untuk penjatuhan sanksi pemberhentian atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya tapi sifat sanksinya hanya pengusulan kepada Menteri berupa pemberhentian dan atau pemberhentian dengan tidak hormat terhadap notaris dari jabatannya. Dalam hal ini Menteri secara tidak langsung melakukan pengawasan terhadap notaris, yang akan mempengaruhi independensi Majelis Pengawas Notaris mauprm Notaris selaku Pejabat Umum.
Notary Act authorizes attribution to the Minister to oversee the supervision of a notary public and be in the form of delegation given by the Notary Act to the Minister to appoint a Notary Supervisory Council. The functions performed by the supervision of a notary public Notary Supervisory Council as an independent institution not by the Minister.
Notary Supervisory Council appointed by the Minister in stages consisting of a Supervisory Council in the City or Regional District, Regional Supervisor at Provincial Assembly and Assembly Center Supervisor at the State Capital, each of which consists of 9 (nine) is 3 (three) unusr represent the organization with Profsei Notary, 3 (three) persons representing the elements of the government and 3 (three) persons representing academicians. Acting as a Notary Public appointed by the Minister, but the Minister can not dismiss Notary except with the proposal of the Supervisory Council of the Notary.
Notary Supervisory Council is authorized to hold hearings and sanctions against the Notary who proved to have violated the Act and the Notary or Notary Code. Notary Act does not give autonomy to the Supervisory Council sanctions Notary for dismissal or dismissal with respect to the notary from office but the nature of the sanction is only a proposal to the Minister and the dismissal or dismissal with respect to the notary from office. In this case the Minister is not directly supervise the notary, which would affect the independence of the Supervisory Council as a Notary and Notary Public Offrcials."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42481
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desi Napouling
Pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris yang melakukan tindak pidana (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Nomor: 18/B/MPPN/XII/2017) = Disrespectul dismissal for a notary who commits a crime (Study of Decision of the Central Supervisory Council Number:18/B/MPPN/XII/2017).
"Notaris sebagai pejabat publik, apabila ia dijatuhi hukuman pidana, maka ia dapat dikenakan sanski pemberhentian dengan tidak hormat seperti yang diatur dalam Undang- Undang Jabatan Notaris. Ketentuan untuk sanksi pemberhentian dengan tidak hormat bagi notaris telah ada, namun dirasa tidak cukup jelas. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah a. substansi tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat dan b. upaya hukum bagi notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat karena dipidana dengan ancaman dibawah lima tahun. Metode penelitian berupa yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, melalui penelusurun berbagai literatur. Pendekatan analisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berkenaan dengan substansi bahwa tindak pidana yang diklasifikasikan dengan sanksi pemberhentian tidak hormat bagi notaris adalah tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam perbuatannya sebagai diri pribadi atau individu, maupun dalam jabatannya seperti diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris, juga perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat notaris seperti berzinah dan narkoba, yang diatur dalam Pasal 12 Undang Undang Jabatan Notaris. Selanjutnya upaya hukum bagi Notaris yang dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat padahal yang bersangkutan dijatuhi pidana kurang dari lima tahun adalah melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tertuju kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Tertugat I, dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Tergugat II.
A notary as a public official, if he is sentenced to a criminal sentence, he can be subject to a dishonorable discharge sanction as regulated in the Law on Notary Positions. Provisions for dishonorable dismissal for notaries already exist, but they are not clear enough. The problems under discussion are a. substance of a criminal act classified with a dishonorable discharge sanction and b. legal remedies for notaries who are sentenced to dishonorable discharge because they are sentenced to under five years. The research method is normative juridical, using data collection tools in the form of document studies, through various literature searches. The analytical approach with a qualitative approach. The results of the study relate to the substance that criminal acts classified with dishonorable discharge sanctions for notaries are criminal acts with a threat of imprisonment of 5 (five) years or more that have obtained permanent legal force, in their actions as individuals or individuals, as well as in their positions such as regulated in Article 13 of the Law on Notary Positions, as well as acts that degrade the dignity of a notary such as adultery and drugs, which are regulated in Article 12 of the Law on Notary Positions. Furthermore, legal remedies for a Notary who is sentenced to dishonorable dismissal even though the person concerned has been sentenced to less than five years is to file a lawsuit with the State Administrative Court, directed to the Minister of Law and Human Rights as Defendant I, and the Notary Central Supervisory Council as Defendant II."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Debby Tulistania
Pembatasan jangka waktu tanggung jawab notaris yang sudah purnabakti atas akta yang telah dibuatnya dengan daluarsa penuntutan untuk kepastian hukum (studi putusan nomor 262/PID.B/2014/PN.BDG) = The limit of responsibility of a notary who has retired on the deed he has made with expiration prosecution for legal certainty verdict number 262/PID.B/2014/PN.BDG
"Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ini, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Problematika yang terjadi adalah mengenai batasan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang telah dibuatnya, perlindungan hukum terhadap purnabakti Notaris serta bagaimana kedudukan hukum pemegang protokol Notaris setelah berakhirnya jabatan Notaris. Hal ini dapat diperjelas dengan daluarsa penuntutan. Salah satu nya untuk kepastian hukum bagi Notaris yang telah menjalankan jabatannya sesuai UUJN dan Kode Etik namun kerap menjadi turut tergugat di Pengadilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis. Hasil yang didapat penulis adalah menentukan sampai kapan Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris harus bertanggungjawab atas akta yang dibuatnya. Tanggung jawab Notaris adalah melekat pada dirinya hingga seumur hidup. Berakhirnya masa jabatan Notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti Notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.
This thesis discusses the time limit of Notary 39 s responsibility to the deed he made. It is necessary to obtain legal certainty for the retired Notary. Article 1 Sub Article 1 of Law Number 30 Year 2004 Concerning Position of Notary UUJN states that the so called Notary is a public official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this Law. Therefore, a Notary may be held liable for his actions in connection with his work in making the deed. The problems that occur are regarding the limitation of the responsibility of Notary to the deed which has been made, the legal protection to the retirement Notary and how the legal status of the Notary protocol holder after the termination of Notary. This can be clarified by the expiration of prosecution. One of them is for legal certainty for Notary who has carried out his her position according to UUJN and Code of Ethics but often becomes a member of the defendant in the Court. This research method is normative juridical with qualitative approach with analytic descriptive characteristic. The results obtained by the author is to determine to the extent that Notary, Notary Substitute, Notary of Special Replacement, and Official Notary Official shall be responsible for the deed he made. The responsibility of a Notary is to stick to him for life. The termination of the Notary does not terminate the responsibility of the notary public from legal acts committed during his her term of office."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50927
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>