Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota PembinaYayasan dengan mencoba meneliti Undang-Undang Yayasan dan Standard AktaYayasan sebagai pedoman teknis pembuatan atau pengesahan Akta PendirianYayasan. Pengangkatan anggota Pembina yayasan diatur dalam Pasal 28 Ayat (3)Undang-Undang Yayasan walaupun tidak secara explisit termasuk dalam wewenangpembina dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Yayasan. Terkait denganpemberhentian anggota Pembina Yayasan baru diatur di dalam Standar Akta YayasanPasal 8 Ayat (2) huruf d yang mana perumusan kewenangan Pembina nampak kurangjelas. Hal ini bisa menjadi celah hukum bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan beritikad buruk untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Oleh karena itu,sebaiknya Undang-Undang Yayasan direvisi kembali menjadi undang-undang yangbetul-betul mengikat, tegas, dan jelas guna mengakomodir kepastian hukum sertamenghindari permasalahan hukum yang secara lazim sering terjadi pada yayasan dansecara khusus terjadi pada organ yayasan yaitu Pembina, mengingat Pembinamerupakan organ tertinggi di dalam suatu Yayasan. Selanjutnya mengenai syarat,mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diaturdalam Standar Akta Yayasan Pasal 10 dan 11. Terakhir mengenai efektifitaskeberlakuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Pembina diatur dala Pasal 19Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013. Metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the appointment and dismissal of foundation?s trusteesthrough examining the Foundation Law and Foundation document standard. thefoundation's trustee appointment is arranged in paragraph 28 Verse (3) Law offoundation eventhough it is not explicitly included to the trustees authorities inparagraph 28 verse 2 in Law of Foundation. Regarding the dismissal of the newtrustee members Associated with the dismissal of members of the FoundationTrustees set new standards in the Foundation Deed of Paragraph 8 verse (2) letter bthat the formulation of Trustees authority seems not clearly explaind in theFoundation document standard. This could be a legal loophole for those who are notresponsible and act in bad faith to take advantage of the opportunity. Therefore, thelaw of Foundation is advised to be revised and re -evaluated in terms of validity andclarity in order to accommodate the legal certainty, and also avoiding the commonlegal issues or problems occur in foundation, particularly in the foundation's organ,which is trustee, the highest organ in foundation structure.Furthermore, therequirements, mechanisms and procedures for the appointment and dismissal ofTrustees Deed of Foundation Standards set in Paragraph 10 and 11. Newsletterregarding the effectiveness of the enforceability of the appointment and dismissal ofTrustees are set out in Paragraph 19 Verse (2) of Government Regulation No. 2 of2013. The method applied in this research is normative juridical."

"Dengan berlakunya Undang-Undang Yayasan berikut peraturan pelaksanaannya telah diamanatkan kepada seluruh pengurus yayasan untuk menyesuaikan akta pendiriannya terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan. Ternyata ketentuan tersebut sebagian besar tidak dilaksanakan oleh pengurus yayasan, termasuk Yayasan ?BS? yang akan diteliti penulis. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana status yayasan yang didirikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Yayasan?, kedua, bagaimana keabsahan Anggaran Dasar Yayasan ?BS? yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Yayasan?, dan ketiga, bagaimana keabsahan kegiatan pendidikan Yayasan ?BS?? Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif-evaluatif.Kesimpulan dalam penelitian ini adalah : status yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan sepanjang dibuat dalam akta notarial dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat maka akan memperoleh status badan hukum, sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan maka anggaran dasar yayasan tersebut mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status sebagai suatu badan hukum, dan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara RI. Apabila anggaran dasar yayasan yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan tidak disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Yayasan, maka yayasan tersebut dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

---

With the validity of the Foundation Law and followed by the implementation of the Foundation Law has been mandated to the entire of foundation management to adjust the establishment certificate and act toward to the provision of the Foundation Law in 3 (three) years terms since the Foundation Law was valid. Obviously the most of the provisions were not implemented by the foundation management, including Yayasan ?BS? will be researched by the author. The issues will be researched in this case are: first, how is the status of a foundation which is established before and after the Foundation Law is applied? second, how is the validity of Yayasan ?BS??s articles of association which is not in accordance with the Foundation Law? and third, how is the validity of the education activity which is built by the Yayasan ?BS?? Type of research method will be used in this case is juridical-normative, with typology of this research is descriptive-evaluative.The conclusions of this research are: the status of foundation which is established before the Foundation Law is applied as long as is legitimized in a notarial certificate and registered to the local District Court, then this foundation will get the legal status, while after the Foundation Law is applied, the foundation act must be adjusted to the provision of the Foundation Law and must be legitimized by the Ministry of Law and Human Rights to get the legal status and required to announce in Official Gazette Republic Indonesia (Tambahan Berita Negara RI). If the foundation was established before the Foundation Law was not adjusted to the provisions of the Foundation Law, then the foundation can be disbanded according to the court verdict on the petition the attorney or interested parties."

"Tesis ini membahas sengketa pengangkatan pengurus cabang yayasan yang disebabkan karena adanya ketentuan Anggaran Dasar yang dilalaikan oleh para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif analitis yang bersumber pada studi dokumen. Hasil dari penelitian menemukan bahwa banyak ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Yayasan disebabkan oleh latar belakang sejarah pembentukan yayasan tersebut sebagai badan hukum.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus cabang yang dilakukan melalui mekanisme yang tercantum dalam Anggaran Dasar adalah sudah tepat dan benar. Penyesuaian Anggaran Dasar seperti yang diwajibkan oleh undang-undang harus segera dilakukan untuk memberi kepastian dan jaminan hukum.

---

This tesis discuss a conflict arise from the appointment of branch management of a foundation resulted from neglection of rules on its Article of Association by each party. This research uses descritive analysis which is based on library study. The result of this research found that many of the rules in the foundation?s Article of Association contradict with the rules required by Indonesian Laws specifically the laws that govern the establishment of a foundation in Indonesia. This is as a result of history which govern the forming of foundation in Indonesia before the law of foundation itself formed and in place as a law.The result of this research also found that the Verdict of District Court was truely correct because the appointment of head branch management was complied with its Article of Association thus Branch Board Meeting is the only mechanism to do so. By adapting the Article of Association to the rule required by the Indonesian Law of the establishment of foundation will give more certainty and assurance of law."

"Studi perilaku pondasi rigid pada berthing dolphin dilakukan untuk memperoleh konfigurasi grup tiang paling efektif dan efisien sebagai tambatan untuk kapal CPO 30.000 DWT. Studi perilaku ini dilakukan dengan membuat permodelan pada struktur tiang dengan menggunakan Program SAP2000 (Structural Analysis Program). Permodelan dilakukan dengan memasukkan beberapa parameter, seperti pembebanan yang terjadi, baik lateral maupun gravitasi; dan modulus reaksi tanah horisontal (kh) dengan jenis tanah lempung, yang akan dianggap sebagai pegas, dimana akan berperilaku linier maupun non-linier. Kemudian permodelan divariasikan terhadap jumlah tiang dalam grup, sudut kemiringan tiang, dan arah kemiringan tiang dalam grup. Dari permodelan tersebut akan diperoleh besarnya deformasi tiang yang terjadi, bending moment dan gaya dalam aksial pada tiang. Kemudian akan dilakukan analisa dari hasil yang diperoleh untuk setiap variasi konfigurasi tiang tersebut.

---

Study of the behaviour of rigid foundation is performed for getting the most effective and efficient pile grup configuration as a berth for CPO ship 30.000 DWT. This study is performed by making some models of pile structure which those are using SAP2000 program. The models were presented by giving some parameters, such as the loading which occurred to them, both gravity and lateral; and modulus subgrade reaction (kh) of clay layers, which modeled by springs, both linier and non-linier are considered. Then the models are varied based on the number of piles, the angle of inclanation of piles, and the direction of inclination of piles. From each model will be get some results, such as pile deformation, bending moment, and axial force on pile. Then the results from all models will analyzed toward each variation."

"Terdapat ketidaksesuaian dalam Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden No.13/2018 tentang Penerapan Prinsip Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melihat dari ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang menyatakan bahwa Organ Yayasan tidak boleh menerima keuntungan, sementara Pemilik Manfaat sendiri bertujuan untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat dari Yayasan, hal ini tentu bertentangan dikarenakan Organ Yayasan tidak diperbolehkan menerima manfaat apa pun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian berbentuk preskriptif yang merupakan penelitian dengan memberikan arahan teori hukum dan peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah serta memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian menyatakan bahwa beberapa kriteria dalam menetapkan Pemilik Manfaat bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan dan tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan dan efektif sehingga terbentuk suatu batasan dalam penentuan Pemilik Manfaat . Pada hakikatnya Pemilik Manfaat dalam AHU online tidak mudah di akses oleh semua pihak, akibatnya prinsip transparansi tidak terlaksana secara maksimal dan masih memberikan celah. Perlu dipahami bahwa memang tidak dimungkinkan suatu Peraturan dapat efektif sepenuhnya dalam menangani permasalahan hukum di Indonesia. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah diperlukannya tinjauan dan pembaharuan hukum Pemilik Manfaat dalam Yayasan agar terciptanya Peraturan yang lebih baik dan efektif.

---

There is a discrepancy in Foundation Law Number 28 of 2004 and Presidential Regulation No.13/2018 concerning the Application of the Principle of Benefits from Corporations in the Context of Preventing and Eradicating Crimes of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes. Looking at the provisions in the Foundation Law which states that Foundation Organs may not receive profits, temporarily Beneficial Owner itself aims to identify the Beneficial Owner of the Foundation, this is of course contradictory because Foundation Organs are not allowed to receive any benefits. The research method used is doctrinal research with a prescriptive research typology, which is research that provides direction on legal theory and statutory regulations on a problem and provides solutions to resolve the problem. The results of the research state that there are several criteria in determining Beneficial Owner contrary to the Foundation Law and cannot be implemented as a whole and effectively until a limitation is formed in the determination Beneficial Owner . In reality Beneficial Owner in AHU online is not easily accessed by all parties, as a result the principle of transparency is not implemented optimally and still provides gaps. It needs to be understood that it is not possible for a regulation to be completely effective in dealing with legal problems in Indonesia. Suggestions that can be given in this research are the need to review and update related laws Beneficial Owner within the Foundation to create better and more effective regulations.

"

"Sebelum undang-undang tentang yayasan diberlakukan, terdapat ketidakpastian mengenai pengertian dan bentuk yayasan, maupun batasan yang tegas terhadap maksud, tujuan, dan kegiatan yayasan. Akibatnya yayasan cenderung disalahgunakan sebagai wadah berkedok sosial untuk memperkaya pihak-pihak tertentu. Diberlakukannya UU Yayasan memberi jawaban atas dibutuhkannya payung hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan yang tadinya belum memiliki kepastian hukum. Namun UU Yayasan belum menekankan secara khusus batasan antara perbedaan yayasan keagamaan dengan yayasan pada umumnya. Padahal yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam memiliki karakter berbeda dibandingkan dengan yayasan yang hanya bersifat sosial dan kemanusiaan, sebagai contoh fungsi yayasan sebagai instrumen syiar keagamaan, penyelenggara pendidikan diniyah, berperan sebagai lembaga amil zakat, dan lain sebagainya. Atas sebab itu timbul pertanyaan mengenai bagaimana peran UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam.Penelitian ini berlatar belakang dari adanya pemikiran terhadap perlunya UU Yayasan memberi batasan yang tegas antara yayasan keagamaan dengan yayasan sosial dan yayasan kemanusiaan. Sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah UU Yayasan sudah dapat mengakomodir pendirian yayasan keagamaan, dan bagaimana bentuk yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris yakni menggambarkan dan menjelaskan tentang proses pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam untuk menjadi badan hukum, penelitian evaluatif yakni memberi penilaian atas peranan UU Yayasan dalam mengakomodir pendirian Yayasan Keagamaan khususnya terhadap Yayasan Islam, serta penelitian analitis yakni analisis terhadap pendirian yayasan keagamaan yang sesuai dengan kaidah Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Perolehan data dalam penelitian ini adalah berdasarkan studi dokumen, wawancara, dan penelitian lapangan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa UU Yayasan belum sepenuhnya mengakomodir pendirian yayasan keagamaan khususnya yayasan Islam, oleh karena UU Yayasan belum memandang yayasan keagamaan sebagai yayasan yang berbeda dengan yayasan pada umumnya, sehingga pendirian yayasan Islam tidak dituntut untuk sesuai dengan kaidah hukum Islam. Atas sebab ini maka hal-hal yang belum diakomodir UU Yayasan tersebut harus ditutupi dengan pengetahuan tentang keagamaan dan permohonan izin operasional dari Departemen Agama. Selain itu diketahui pula bahwa yayasan keagamaan yang sesuai dengan hukum Islam adalah yayasan keagamaan yang dilandasi akhlak, akidah, dan syariat, sehingga pendirian yayasan keagaman yang sesuai dengan Hukum Islam berarti yayasan keagamaan didirikan dengan memenuhi kaidah normatif dan yuridis dalam syariat Islam.

---

Before the establishment of Foundation Act there was uncertainty in the meaning and form of foundations, as well as strict limits on the purposes, objectives, and activities of the foundation. Hence foundations tend to be misused under "social" guise to enrich certain parties. The implementation of Foundation Act has provided answers to the necessity for the legislation on foundations establishment, management, and supervision which previously hadn't complied to the need of legal certainty. On the other hand, Foundation Act doesn't emphasize the boundary between the difference of religious foundation with the foundation in general. Whereas religious foundations in particularly Islamic foundations, have different characters compared to foundations based on merely social and humanitarian purpose, as examples their establishment purpose for the benefit of missionary endeavor, to conduct diniyah education program, to conduct a role as the formal institution of zakat, et cetera. These factors have raised questions on the extent of Foundation Act to be able to facilitate the establishment of religious foundations, in particularly Islamic foundations.This research background was incited by the thought of how important it is to emphasize the boundary between religious foundation and social or humanitarian foundations. Hence the main issues in this research are about whether Foundation Act has been able to accommodate the establishment of religious foundations, and how to establish Islamic foundation that is in accordance with the rules of Islam. Research methods used to answer these issues were explanatory research to describe and explain the process of religious foundations establishment in particularly Islamic foundations to become legal entities, evaluative research to assess the role of Foundation Act in accommodating the establishment of Religious Foundations in particularly Islamic foundations, and analytical research to analyze the establishment of religious foundations that comply with Islamic rules and Indonesian regulations. This research obtained informations by document studies, interviews and field research.The research results noted that Foundation Act hasn't entirely accommodated the religious foundations establishment in particularly Islamic foundations, since Foundation Act hasn't noticed the difference between religious foundations and foundations in general, thus compliance with the rules of Islamic law is not a requisite in Islamic foundation establishment. What haven't been accommodated by Foundation Law shall be covered by religious knowledge and activity license approval from the Ministry of Religious Affairs. Also note that the religious foundation that complies with Islamic law is a foundation based on religious morals, faith, and the Shari'a, thus establishment of religious foundations that in accordance with Islamic law means that the establishment has met the normative and juridical rules in Islamic Law."

"ABSTRAKYayasan merupakan badan hukum nirlaba yang mempunyai tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan karenanya harta kekayaan yayasan hanya boleh digunakan untuk aksud dan tujuan tersebut. Yayasan-yayasan yang berdiri sebelum berlakunya Undang-undang Yayasan, diakui sebagai badah hukum berdasarkan kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin. Sedangkan yayasan yang berdiri setelah adanya Undang-undang Yayasan adanya yang diakui sebagai badan hukum dan ada yang tidak diakui sebagai badan hukum yang mengakibatkan yayasan tersebut kehilangan status badan hukumnya. Dari hasil penelitian ini, status harta kekayaan yayasan berdiri sebelum berlakukan Undang-undang Yayasan tetapi kehilangan status badan hukumnya tersebut masih diakui keberadaannya dan hanya boleh digunakan oleh yayasan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Untuk itu dibutuhkan langkah-langkah pemecahan yang kongkrit, sehingga pendirian Yayasan sejak berlakunya Undang-Undang tidak menemui banyak masalah.

---

ABSTRACTPrior to and after the enactment of Law No. 16 year 2001 Juncto Law No. 28 oyear 2004 Regarding The Foundation (Review of Supreme Court’s Decree No. 822 K/Pdt/2010). Foundation is non-profitable leal entity with certain purpose such as, social, religion and humanity purposes. Therefore, the assets owned by Foundation should only be used for those particulal purposes.Foundations that were established prior to the enactment of the Law of Foundations are being recognized as legal entities, based on habitually, jurisdiction and doctrine. Some of the Foundations that were established after the enactment of Law of Foundation are successfully recognized as legal entities, but some of them are not. As the result, those particular foundations lost their legality statuses.This research indicate that the assets’s status of the Foundation that were established prior to the enactment of The Law of Foundation, but lost its legality status are still recognized, and could only be used for Foundations with similar purposes. Therefore, accurate steps of solution is needed, so the establishment process of new foundations could encounter less trouble, along with the enactment of the Law of Foundations."