Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas keberadaan lembaga mukim sebagai self unity governmentdalam meningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie dengan Fokuspenelitian pada kedudukan dan kewenagan mukim dalam tata pemerintahan Aceh,faktor yang menyebabkan peran mukim belum optimal dan peran mukim dalammeningkatkan ketahanan daerah di Kabupaten Pidie. Kondisi dinamis daerahditinjau dari gatra sosial budaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenanganmukim dalam strata pemerintahan Aceh belum sesuai sebagaimana diharapkandalam undang-undang, masih banyak kendala yang dihadapi sehingga peran danfungsi mukim belum optimal. Dengan posisi mukim sebagai kepala pemerintahanadat yang mempunyai nilai lebih dalam masyarakat, seandainya peran mukimberjalan optimal dalam pemerintahan akan menciptakan suatu kondisi stabilitasdalam masyarakat yang berujung pada peningkatan kualitas ketahanan daerah diKabupaten Pidie.

---

ABSTRAK This thesis discusses the existence of the institution as a cell Mukim govemmentunity in improving resilience Pidie area in the district with a focus on the positionand authority of habitation in Aceh governance, a factor which led to roles androles 'd maybe not optimal habitation in enhancing regional resilience in Pidiedistrict . Dynamic conditions in the area in terms of socio-cultural gatra . Thisresearch uses descriptive qualitative method of data collection techniques throughinterview, observation and documentation. The results showed that the positionand authority of government strata habitation in Aceh is not appropriate as it isexpected the legislation, there are still many obstacles faced so that the role andfunction of habitation is not optimal With Mukim position as head of the customsadministration has more value in society, if the role of Mukim run optimally in thegovernment will create a state of stability in society that lead to resilience qualityin the area of Pidie district ."

"ABSTRAK Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomilokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomiandaerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis inibertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasukhambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannyadengan ketahanan ekonomi daerah.Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klatentidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakanoleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembagaterkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentramenjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasipengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupunpelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembanganusaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayananperijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimalpelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal.Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkanketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satuperan UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akanberpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKMdalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatankesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKMmerupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakandari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasipemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antarindividu untuk penguatan UKM.

---

ABSTRAK The current framework of regional development based on local economicdevelopment and community empowerment. One way to optimize regional economicdevelopment role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluatethe concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraintsaffecting the implementation of SME development and linkages with local economicresilience.The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation ofSME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade,Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SMEdevelopment in the range of 2012 to now is a transition center approach into the clusterapproach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten cancome from internal agency or business operators. Research shows that business licensesrole in business development, especially for business partnerships and banking relatedmatters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not runningoptimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing.Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase theresilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of therole of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area willaffect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of socialrole in employment, improving the welfare of local people. On the ideological andpolitical perspective, the development of SMEs is the embodiment of politicalcommitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implementedin the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective ofthe role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creationof networks that are based on social relationships between individuals for strengtheningSMEs."

"ABSTRAKPolitik pada dasarnya merupakan fenomena yang berkaitan erat dengan manusia, di mana manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan dalam dirinya mempunyai potensi untuk berubah dan berkembang. Perubahan perilaku politik elite agama ternyata tidak spontan, tetapi melalui proses yang memakan waktu panjang. Meskipun banyak variabel yang menyebabkan terjadinya perubahan perilaku politik, namun dalam penelitian ini hanya dipilih beberapa variabel yang dominan yang diperkirakan paling berpengaruh yaitu pembangunan ekonomi, sosialisasi politik dan birokrasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses terjadinya perubahan tingkah laku politik elite agama di Kabupaten Pidie dan faktor-faktor apa yang paling dominan dalam proses perubahan tingkah laku politik itu. Pola tingkah laku politik berkaitan erat dengan nilai-nilai umum yang dianut masyarakat Pidie yang amat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Tetapi nilai-nilai umum tersebut tampaknya telah mengalami perubahan yang kemudian membawa pengaruh terhadap perilaku politik elite tersebut. Dalam penelitian ini ada tiga hipotesis yang diajukan untuk melihat perilaku politik elite agama. Pertama, semakin meningkat keberhasilan pembangunan ekonomi akan menyebabkan semakin cepat proses perubahan perilaku politik elite agama. Kedua, semakin intensif pelaksanaan sosialisasi politik di kalangan elite agama, maka semakin cepat pula proses perubahan perilaku politik. Ketiga, semakin berperan birokrasi, maka proses perubahan perilaku politik akan semakin cepat terjadi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pemilihan Kabupaten Pidie berdasarkan pertimbangan bahwa kabupaten ini secara historis merupakan daerah di mana selalu terjadi konflik politik yang berdimensi sosial, ekonomi dan politik seperti revolusi sosial di tahun 1946, pemberontakan Darul Islam (DI) di tahun 1953 dan juga menjadi pusat pemberontakan separatis Aceh Merdeka pada tahun 1976 sampai sekarang. Di samping itu kabupaten ini merupakan basis kuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di mana Golkar baru berhasil meraih kemenangan dalam pemilu 1992. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi mempunyai korelasi dengan perubahan perilaku politik elite agama yaitu meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk mendukung Golongan Karya (Golkar). Di samping itu, sosialisasi politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku politik elite agama. Penerimaan Ideologi Pancasila dan ditinggalkannya ideologi Islam oleh elite agama menunjukkan terjadinya perubahan orientasi politik elite agama yang selanjutnya mendorong terjadinya perubahan perilaku politik elite tersebut dalam bentuk mendukung Golongan Karya. Selanjutnya hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa birokrasi berperan terhadap perubahan perilaku politik elite agama di Kabupaten Pidie. Tampaknya elite agama telah kehilangan peranan dominannya dalam bidang politik, dan telah menjadi sasaran dari berbagai kepentingan politik khususnya kepentingan politik pemerintah. "

"Proses Pemulihan kehidupan pascabencana merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak akibat bencana. Pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dilaksanakan oleh Orgainisai Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Perka Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengelolaan dana hibah yang telah dialokasikan pemerintah pusat, BPBD harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya agar manfaat dana hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perka Nomor 4 Tahun di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie . Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Kebijakan ini bersifat Distributive Policies, merupakan jenis kebijakan khusus yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yaitu daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penelitian ini ingin melihat implementasi pengelolaan dana hibah rehabiltasi dan rekonstruksi dari sisi konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan Perka Nomor 4 Tahun 2015 telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya (2) Faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada isi kebijakan (content of Policy ) ada pada pelaksana kebijakan, sedangkan pada konteks kebijakan (context of Policy) faktor yang cukup berpengaruh adalah lingkungan kebijakan , dapat dilihat bahwa lingkungan politik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

---

The post-disaster recovery process is the responsibility of all parties, the government, society, and the private sector. The Rehabilitation and Reconstruction Grant Fund is a manifestation of the central government's responsibility to improve grant funds managed by the Regional Office, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) following the Head of National Disaster Management Agency regulation Number 4 Year 2015 , BPBD must have commitment and responsibility in its implementation so that the funds can be received well by the community. The research objective was to discuss the implementation of the grant and preparation grants policy set in Head of BNPB Regulation Number 4 Year 2015 in Pidie Jaya District and Pidie District. This policy is a Distributive Policy, is a special type of policy that has certain goals and objectives, which is regions and communities affected by disasters. In this study we want to see the implementation of rehabilitation funds and content from the content and context policy itself. Research Results (1) the Implementation of Head of BNPB Regulation Number 4 in 2015 already carried out by Pidie District and Pidie District even though it has not been well implemented (2) the determining factor in implementing grant funds and improvements in Pidie and Pidie Jaya Districts on policy content is the policy implementers, while in the policy context the determining factor is environmental policy, it can be seen that the political environment is quite influential in the implementation of policies in Pidie District and Pidie Jaya Regency."

"ABSTRAKStroke adalah penyakit peredaran darah otak yang mempunyai manifestasi klinis tergantung dari luas dan lokasi lesi yang terkena. Akibat dari tergangguanya kebutuhan oksigen keotak dapat terjadi manifestasi klinis berupa kelemahan sebagian anggota gerak dari tubuh sehingga pasien tidak mampu melakukan fungsi kemandirian. Untuk meningkatkan kembali kemampuan fungsional pasien stroke ditandai dengan meningkatnya nilai kemandirian pasien, maka perlu dilakukan latihan "gait" untuk mengembalikan anggota gerak yang lemah sehingga pasien dapat melakukan kembali aktivitas sehari-hari dan mengurangi tingkat ketergantungan pasien pada orang lain.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh latihan "gait" terhadap fungsi kemandirian pasien dengan stroke di BPK RSU Sigli Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam.Desain Penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan rancangan pretestpostest group desain. Sampel berjumlah 34 orang pasien yang diambil secara using non probability sampling jenis consecutif sampling . Pasien diberikan tindakan latihan "gait" selama 14 hari. Evaluasi hasil penelitian dilakukan setelah 14 hari dengan menilai fungsi kemandirian menggunakan skala Barthel Indeks.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata nilai fungsi kemandirian pasien stroke berbeda, artinya bermakna antara nilai sebelum dan sesudah latihan (p=0,000). Ada hubungan umur dengan peningkatan kemandirian (p=0,000). Tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan peningkatan kemandirian (p=0,148). Tidak terdapat hubungan antara faktor risiko dengan nilai kemandirian (p=0,13). Rekomendasi hasil penelitian ini adalah latihan gait yang dimodifikasi dapat diterapkan pada pasien stroke untuk meningkatkan nilai kemandirian sehingga akan meningkatkan kemampuan nilai kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

---

ABSTRACTStroke is a cerebro vascular disease which has clinical manifestation based on the location and the damaged lesion. The disorder of oxygen flow to the brain results clinical manifestation called hemipharese or the deficiency of some parts of extremities which is indicated by the muscle deficiency. Effect of exercise gait program in needed in order to recover the strength fuctional self care of which is indicated by the improve strength extremitas.The aim of this study was the effect of exercise gait to the improve fungtional self care of the patients at Sigli General Hospitas in Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh Darussalam.A quasi experimental research design with pretest-postest group designwas used in this study. Thirty four patients were selected using non probability sampling kind consecutif sampling tehnigue as the sample of the study. Fourteen days of exercise gait program were given to the patient. An evaluation to the result of the program was conducted after fourteen days by measuring fuctional self care of the subjects.The study showed that the average of the stroke patiens fuctional self care is significantly after the treatmen (p=0,000). Anyhow there was relationship between patients age and the fuctional self care (p=0,000). Anyhow there was no relationship between sex and the functional self care (p=0,148). There was also no relationship between risk factor the fuctional self care (p=0,13). This study recommendeds the use of exercise gait to improve fuctional self care of stroke patients in order to improve their ability to do daily living activities."

"Angka Kematian Bayi (AKB) Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN. Penycbab utama kcmatian tcrsebut adalah penyakit infeksi saluran nafas dan diarc yang dapat dicegah antara lain dengan pemberian ASI secara benar, termasuk pemberian ASI secara eksklusiti Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh laporan bulanan ke-3 Dinas Kesehatan Pidie Jaya pada tahun 2008, untnuk Kabupaten Pidie Jaya sebanyak 22,2% ibu membefim ASI eksklusifam inntuk Kwamamn Meumh Dua sebanyak 219%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui falctor-faktor yang berhubungan dcngan pcmberian ASI cksklusif. Desain pcnelilian ini adalah crossaveclional. dengan besar sampel 172 orang ibu menyusui di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. Analisis data yang digunakan adalah analisis Regresi Logistic Mhltinomiai menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ibu yang mcmiliki bayi 6-11 bulan hanya 20,3% yang member-ikan ASI eksklusif hanya sampai 4 bulan dan 9,3% yang memberikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Hasil analisis menunjukkan faktor yang dominan dalam perilaku pemberian ASI ekskiusif adalah tempat periksa hamil pada ibu yang menyusui ekslusif 4 bulan menuniukkan OR 7,19 (CI 95% = 1,52 - 33,9S) dan pengetahuan tentang ASI pada ibu yang menyusui eksklusif 6 bulan menunjukkan OR 15,08 (CI 95% =' 1,81 - l25,47). Berdasarkan hasil penclitian ini disarankan, pertama bahwa tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas penyuluhan dan dapat meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Meurah Dua. Kedua, agar dinas kcschatan meningkatkan pelatihan tenaga kesehatan dan pengawasan terhadap program ASI eksklusif di masyarakat. Ketiga perlu penelitian Iebih lanjut dengan menggunakan desain kohort dengan vafiditas tinggi.

---

The number of infant mortality in Indonesia is the highest among ASEAN countries. The major cause for infant and children mortality is infections, especially the upper respiratory tracts infection and diarrhea. The prevention efforts for reducing the infections are a good nutrition management for infant and children such as adequate and and appropriate breastfeeding. Based on the existing data which was published in the third monthly report of the Pidie Jaya Health Office (2008), there was only 22,2% of mothers who practiced exclusive breastfeeding in the District of Pidie Jaya and only 27,9% in Sub-district of Meurah Dua.

The research was carried out to find the factors related to behaviour in giving Exclusive Breastfeeding. The design of this study was cross-sectional survey, the data obtained by involving 172 exclusive breasfeeding among mothers in sub district Mcurah Dua. The data analysis uses logistic muitinomial regression analysis. The sample was selected using simple random sampling technique. Primary data was collected by using standardized questionnaire.

The result showed that the proportion of mother who practice exclusive breastfeeding among mothers owing 6-ll months old babies was 20,3% for 4 months and 9,3% for 6 months. From the analysis it was indicated that dominant factors related to practice of exclusive breastfeeding for 4 months very much depended on place of physician visits during pregnancy (OR=7,l8, Cl 95% = 1,52 - 33,95) and those of 6 months were mothers knowledge about breastfeeding (OR = l5,08, CI 95% = 1,81 - l25,47).

Based onthe result of the study, it was strongly recommended to the Chief Sub- district of Meurah Dua to increase the quality of health education to the community in the Sub-district Meurah Dua in relation to promotion of exclusive breastfeeding. Furthermore, staff of Health office was also encouraged to promote the training for health personnel and supervision and monitoring the exclusive breastfeeding program in the community. Recommendation is also made for further research to using the cohort design and observation for studying with high validity on data."

"ABSTRAKKepemimpinan perempuan menjadi isu publik yang selalu diperbincangkan, dan telah memancing polemik dan debat antara yang pro dan kontra terhadap pemimpin perempuan dalam sebuah negara. Persoalan kepemimpinan perempuan juga selalu menarik untuk diminati, bahkan dewasa ini semakin banyak ilmuan atau peneliti lebih memfokuskan diri pada pengkajian kepemimpinan perempuan secara khusus. Sebagaimana dalam penelitian ini mengkaji jauh bagaimana gaya kepemimpinan permpuan dilembaga legislatif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran kepemimpinan dan partisipasi politik ibu Rospita Sitorus di tingkat legislatif, serta untuk menganalisa kepemimpinan perempuan di DPRD Kabupaten Simalungun sebelum dipimpin vigur perempuan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rendahnya keterlibatan peempuan baik dalam infrastruktur politik maupun dalam suprastruktur politik berpangaruh dalam kebijakan bias gender, masih melekatnya budaya patriarki di Kabupaten Simalungun tersebut dan juga kepemimpinan Rospita Sitorus lebih mengarah ke kepemimpinan transformsional. Hasil penelitian ini menunjukan perlunya peningkatan kepemimpinan perempuan di legislatif dengan harapan mampu memberikan pengaruh positif dalam menyusun sebuah kebijakan untuk masyarakat terkhusus kepentingan perempuan.

---

ABSTRACTWomen's leadership became public issues are always discussed, and has provoked polemics and debate between the pros and cons of women leaders in the country. The issue of women's leadership also always interesting to demand, even today more and more scientists or researchers focused more on the assessment of women's leadership in particular. As in this study examine further how permpuan instituted legislative leadership style. The purpose of this study was to identify and analyze the role of leadership and political participation Rospita Sitorus at the legislative, as well as to analyze the leadership of women in Parliament Simalungun before her. The results of this study found that the lack of involvement of women both in the political infrastructure as well as in the political superstructure. And this, influential in gender policy and still attached to the patriarchal culture in Simalungun. Then, Rospita Sitorus is a transformsional leadership. These results indicate the need to increase women's leadership in the legislature, with the hope to provide a positive influence in the decision making for the community especially those of women's interests. "

"Penelitian ini memfokuskan perhatian proses pemekaran dan pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian ini juga mengkaji tata cara pengusulan pembentukan daerah otonom baru ditinjau dari perspektif ketahanan daerah. Untuk menjawab permasalahan penelitian, penelitian ini mengkaji tentang proses pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru dalam perspektif Ketahanan Daerah dan juga mengkaji proses pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama di Kabupaten Bengkulu Tengah serta menganalisis pemekaran Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi daerah otonom baru ditinjau dari indikator-indikator Ketahanan Nasional (ipoleksosbudhankam). Jenis Penelitian yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriftif. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan sampel bertujuan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, sumber tertulis dan data statistik. Selanjutnya data dianalisa melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah melalui proses-proses yang telah diatur melalu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, serta tidak ada konflik-konflik yang berarti yang melibatkan pihak-pihak yang menerima maupun yang menolak pemekaran tersebut. Proses Pemilihan Umum di Kabupaten Bengkulu Tengah berjalan dengan aman, adapun perselisahan akibat Pemilihan tersebut dilaksanakan melalui aturan-aturan yang berlaku yang melibatkan lembaga peradilan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Adapun dari indikator-indikator ketahanan nasional menyimpulkan juga bahwa pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah layak untuk dimekarkan walaupun ada beberapa catatan-catatan. Dari hasil kesimpulan tersebut mengisyaratkan bahwa proses pemekaran di Kabupaten Bengkulu Tengah telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemda harus bekerja keras membangun sarana dan prasarana demi kesejahteraan masyarakat. Dengan terpilih pimpinan daerah yang pertama diharapkan bisa mengakomodir semua kepentingan masyarakat pada umumnya. Juga Pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja penyelenggarakan pemerintahan daerahnya yang berbasis masyarakat.

---

This study focused expansion process and the general election of Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu. This study also examines the establishment of procedures for the nomination of new autonomous regions in terms of regional security perspective. To answer problems research, this study examines the process of formation of Bengkulu Central to the new autonomous region in the Regional Resilience perspective and also reviews the general election of Regional Head and Deputy Head of the first in Central Bengkulu and Bengkulu Central analyze expansion into new autonomous indicators in terms of National Defense (ipoleksosbudhankam).

The study used a type used in this study is a type of descriptive research by providing a picture or description of the situation as clearly as possible without any treatment of the research object. The unit of analysis in this study is the North Bengkulu Regional Government, Local Government and the Central Bengkulu Bengkulu Central Election Commission. In this study using a sampling technique aims samples. Collecting data in this study using observation, interviews, written sources and statistical data. Furthermore, the data analyzed do data reduction, data display and conclusion.

The results showed that the process of expansion in Central Bengkulu have gone through the processes that have been regulated through Law No. 22 of 2004 and Government Regulation No. 129 of 2000, and no significant conflicts involving parties who receive or reject the division. Election Process Regional Head and Deputy Head of Region Central Bengkulu run safely, while the election result conflik implemented through rules that apply involving the judiciary which has been mandated by the Act. The resilience of national indicators also concluded that the expansion in Central Bengkulu worth bloomed although there are some records.

The conclusion of the results suggests that the process of expansion in Central Bengkulu been run in accordance with the legislation in force. Local governments must work hard to build infrastructure and facilities for the welfare of society. With the first elected regional leaders are expected to accommodate all the interests of society at large. Local governments can also improve the performance-based arrangements for local government community."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik butir soal ujian akhir madrasah tsanawiyah bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang dirakit oleh pihak yang berkompeten di instansi madrasah tsanawiyah di Kabupaten Pidie. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Objek penelitian ini adalah 45 butir soal ujian pilihan dan 5 butir soal uraian. Analisis instrumen dilakukan dengan pendekatiıı metode klasik memakai program Iteman dan Microsoft Excel dan pendekatan modern memakai program Quest dalam upaya mendeteksi butir soal yang mengandung DIF berbasis pada jenis kelamin. Hasil penelitian melalui analisis instrumen diperoleh 11 butir soal mempunyai karakteristik soal yang tidak baik. Dari 39 butir soal yang baik, dipakai untuk analisis pendeteksian DIF sehingga didapati 6 butir soal signifikan terdeteksi DIF, yaitu butir soal nomor 19 dan 30 yang lebih menguntungkan kelompok laki-laki, disebabkan oleh aspek budaya anak laki-laki di daerah Aceh. Sebaliknya, butir soal nomor 10, 15, 34 dan 42 merupakan butir-butir soal yang menguntungkan kelompok perempuan disebabkan faktor internal substansial materi soal yang memilki kelekatan dengan kehidupan anak perempuan sehari-hari. Oleh karena itu, butir-butir soal yang tidak baik dan mengandung DIF tidak bisa dipakai dalam ujian di masa yang akan datang.

---

ABSTRAKThe aim of this research is to know the items characteristic of SKI test which developed by competent persons on school in Pidie regency. Quantitative research related on this study which descriptive statistics interpretive. The focus are classical analysis for 45 multiple choice items test and 5 essay items test whose analyzed by Iteman and Microsoft Excel softwares. The Quest program conducted analysis to detect DIF base on gender in test. The classical analysis resulted 11 items in bad quality. Thus, 39 items which good quality of this research enrolled to analyze DIF detection. So, there are 6 items detected significantly DIF. The item of number 19 and 30 have genderly DIF which work very well to male group respondents with the internal factor of cultural aspect in Aceh. In other hand, some items worked very well to female group respondent with the internal factor that are closely related to female life experience. Those items are number 10, 15, 34 and 42 of SKI test. Thus, items which bad quality psychometric analysis and DIF detected must be unuseful in the next examination of SKI test."

"Tenaga sanitasi Puskesmas merupakan tenaga yang sangat menentukan keberhasilan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu tenaga sanitasi tersebut harus terampil dan memiliki kinerja yang baik. Tolak ukur kinerja adalah cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih_ Masalah dalam penelitian belum adanya gambaran tentang kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie dan falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, sehingga perlu dilalcukan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarna air bersih, dimana kinerja baik bila cakupan 2 60 % dan kinerja kurang bila cakupan < 60 %. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Rancangan penelitian yang digunakan adalah crass sectional, sedangkan sampel penelitian semua Petugas Sanitasi Puskesmas khususnya yang menangani program air bersih di Kabupaten Pidie, yaitu sebanyak 23 orang (total populasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan penggunaan air bersih baru mencapai 44,96 % dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih 10,83 %, masih dibawah target yang ditentukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie masih kurang. Variabel-variabel yang diteliti meliputi faktor predisposisi (jenis kelamin, pengalaman kerja dan pendidikan), faktor pemungkin (pelatihan, tugas rangkap, buku pedoman kerja dan peralatan), faktor penguat (dukungan pimpinan, supervisi/bimbingan teknis dan insentif). Dari semua variabel yang diteliti hanya variabel insentif yang mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinelja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih. Penelitian ini menyarankan perlu peningkatan dana operasional. pemenuhan peralatan dan sarana, pedoman kerja (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), reward (penghargaan), peningkatan kualitas supervisi dan pelatihan umuk memperbaiki kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dimaksud.

---

The sanitation oiiicer of Public Health Center is otlicer who to determine. The successfull sanitation?s program, especially water suppy program. Therefore, the sanitation officer have to be skilled and good-exellent of his job performance. The indicators of job performance are covering of water supply and sanitation inspection of water supply fasilities. The problem in this study, that had not description of sanitation officer job performance in district of Pidie and the factors related to job performance. The study had objectives to know the sanitation otiicer job performance that observed from covering of water-supply using and emering of sanitation inspection of water-supply facilities, if coverage at least 60%, the performance is said good-exellent, and lower than 60% of covering is considered unsatisfactory performance. The Study in district of Pidie, Province of Daerah Istimewa Aceh. The study used cross sectional design and all of the sanitation oliicer in district of Pidies as sample especially who handled of water-supply program. Total sample amount 23 sanitation officer.

The results of study showed that the covering of water-supply using only 44,96% and the covering of sanitation inspection of water supply facilities l0_83%. Means, under the target that determined. The study conclude that the job performance of sanitation officer in district of Pidie is unsatisfactory. The variables that are studied; predisposing factors (sex, esperience of working and education), enabling factors (training, double job, guider's book of working and tools), reinforcing factors (the chief supporting, supervision, incentive) and incentive is variable significant related to performance."