Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Kabupaten Klaten memiliki peran strategis sebagai jalur penghubung kelancaran arusbarang/jasa di dua kota besar yang mengapitnya, yaitu Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta.Kondisi tersebut menempatkan Kabupaten Klaten sebagai daerah rawan tindak kejahatansalah satunya kekerasan pada anak. Masalah kekerasan pada anak cukup mengkhawatirkansehingga Pemerintah Kabupaten Klaten menerapkan suatu kebijakan sebagai upayapemenuhan hak anak melalui Program Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkanpermasalahan itu, fokus penelitian adalah dampak kekerasan pada anak-anak yang menjadikorban dan efektivitas Program Kabupaten/Kota Layak Anak pada penanganan anak-anakkorban kekerasan dalam mendukung ketahanan daerah di Kabupaten Klaten melalui teorianalisis kebijakan William N. Dunn. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode deskriptif. Informan penelitian adalah anak-anak korban kekerasan baik fisik,psikis maupun seksual, Gugus Tugas KLA Kabupaten Klaten dan pejabat terkait dariKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak berjalan efektifsebagai pedoman bagi Gugus Tugas KLA dalam penanganan Anak MembutuhkanPerlindungan Khusus (AMPK) khususnya anak korban kekerasan meliputi urusan pendidikan,kesehatan, pelayanan sosial dan perlindungan anak. Program Kabupaten/Kota Layak Anakbelum berjalan efektif bagi anak-anak korban kekerasan karena beberapa hambatan antaralain penolakan salah satu pihak keluarga untuk dilakukannya penanganan, terputusnya hakpendidikan pada anak korban kekerasan seksual yang mengalami kehamilan sertaketidaksesuaian penerapan kebijakan terkait penyelesaian kasus kekerasan pada anak melaluiproses mediasi. Hambatan tersebut perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerahsetempat mengingat kompleksitas dampak kekerasan pada anak di Kabupaten Klatendilatarbelakangi pula oleh lingkungan tumbuh kembang anak, dimana anak yang tinggal diwilayah pedesaaan cenderung untuk diam dan menutupi tindak kekerasan yang terjadipadanya sehingga secara psikologis mengalami tekanan batin lebih besar. Sementara itu,anak-anak korban kekerasan yang tumbuh di wilayah pusat kabupaten cenderung lebihekspresif dalam merespon tindak kekerasan yang dialaminya. Program Kabupaten/KotaLayak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mengatasi ancamanstabilitas daerah dari tindak kekerasan pada anak dan dampak yang ditimbulkannya.Meskipun belum sepenuhnya efektif, Program Kabupaten/Kota Layak Anak memberikandampak positif bagi upaya perlindungan anak di Kabupaten Klaten. Peningkatan kesadaranmasyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan pada anak dan partisipasi masyarakat sebagairelawan pendamping anak korban kekerasan menguatkan dukungan terhadap ketahanansosial di tengah masyarakat sehingga berujung pada ketahanan daerah di Kabupaten Klaten

---

ABSTRAK Klaten Regency has a strategic role as a line connecting the smooth flow of goods or servicesin two major cities flanking that are Yogyakarta City and Surakarta City. The conditions putKlaten Regency as a crime-prone area, one is child abuse. Problem of child abuse is quitealarming so that the Government of Klaten Regency adopted a policy as an effort to fulfill therights of children through Child Friendly City Program. Based on the issues, the researchfocused on the impact of child abuse to the victimized children and the effectiveness of ChildFriendly City Program in handling victimized children of abuse in support the regionalresilience of Klaten Regency using the theory of policy analysis by William N. Dunn. Theresearch used qualitative approach by descriptive method. Informants research are victimizedchildren of abuse whether physically abuse, psycologically abuse and sexually abuse, childfriendly city task force in Klaten Regency and relevant officials in the Minister of Woman’sEmpowerment and Child Protection of Republic of Indonesia.The result showed that Child Friendly City Program run effectively as a guidance for childfriendly city task force in handling children in need a special protection particularly thevictimized children of abuse included educational affairs, health affairs, social services affairsand children protection affairs. Child Friendly City Program run uneffectively for thevictimized children of abuse because of some barriers such as refusal of either party to behandled, breaking of the right to education to the victimized children of sexual abuse whobecame pregnant and discrepancy related policies for resolving cases of child abuse throughthe mediation process. The barriers need attention from the Local Government consideringthe complexity of the impacts of child abuse in Klaten Regency is also motivated by theenvironmental development of the child, where children living in rural areas tend to be quietand cover acts of violence that occured to them that the psycological distress greater. Whilethe victimized children were growing in central region district tend to be more expressive inresponse to the violence experience. Child Friendly City Program is the effort of theGovernment of Klaten Regency in overcoming the threat of regional stability from childabuse and the impacts of it. Although not yet fully effective, Child Friendly City Programcontributed positive impact for the effort of child protection in Klaten Regency. Theincreased awareness of the public to report child abuse and community participation as avolunteer chaperone victimized children of abuse strengthens support for social resilience incommunities that lead to regional resilience in Klaten Regency"

"Skripsi ini membahas peran-peran anggota FOKLA dan kendala-kendala yang dialami selama pengembangan RW Ramah Anak yang dikaitkan dengan konsep pengembangan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa anggota FOKLA memerankan keempat peran community worker, yakni peran memfasilitasi, mengedukasi, representasional, dan teknis. Namun anggota FOKLA masih belum terlalu mampu dalam melakukan peran teknis terutama pada manajemen, penggunaan komputer, dan presentasi verbal. Penelitian ini menyarankan kepada lembaga untuk memperbaiki beberapa peran yang dinilai kurang tersebut melalui pemberian pelatihan kepada pengurus atau merumuskan ulang peran-peran yang dijalankan di masyarakat.

---

This thesis discusses the roles of FOKLA and the obstacles encountered during the development of child friendly environment that associated with the concept of community development. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of the study conclude that FOKLAs member plays four roles of community worker, namely facilitating, educating, representational, and technical. However, FOKLAs member is still not very capable in performing technical roles especially on management, computers, and verbal presentations. This research suggests to the agency to improve some of their roles and skills through training for administrators or reformulate the roles that are need to be executed in the community."

"ABSTRAKKepadatan kendaraan bermotor semakin lama semakin dikeluhkan oleh wargaJakarta karena waktu tempuh untuk mencapai tujuan menjadi semakin lama. Targetpemerintah DKI Jakarta untuk membangun sistem transportasi massal saat ini sedangdilaksanakan. Salah satu sistem yang dibangun oleh pemerintah DKI Jakarta adalah MRT(Mass Rapid Transit) berbasis rel. Pembangunan MRT akan memberi dampak terhadapruang kota yang dilintasinya. Sebagaimana yang ditunjukkan dari preseden berbagaikota di dunia, pemerintah DKI juga berharap MRT akan mendorong konseppengembangan Transit-Oriented Development (TOD).Actant dalam teori sastra adalah orang atau makhluk atau benda yang bermaindalam satu set peran aktif dalam suatu narasi.. Dalam konteks dunia maya, actant dapatdikaitkan dengan keberadaan teknologi internet yang dapat memproduksi ruang,mempermudah aktivitas manusia, membantu manusia bekerja jarak jauh,mengendalikan pergerakan orang dan barang dan meningkatkan nilai ekonomi ruang.Dalam hal ini aktan bergerak untuk memproduksi hal-hal tersebut. Selain teknologiinternet, dimensi sosial juga berpengaruh terhadap ruang kota dengan manusia sebagaipelakunya. Kedua elemen, yaitu aktan dan dimensi sosial akan menjadi penggerakperubahan ruang kota pasca pembangunan MRT. Tujuannya untuk mencapai konsepTOD yang mendorong kepadatan secara proporsional, fungsi yang bercampur, sirkulasidan ruang publik yang berorientasi kepada pejalan kaki, dan peningkatan kualitaslingkungan hijau.

---

ABSTRACTThe number of vehicles has been increasing rapidly. This caused Jakarta citizentakes a longer time to reach their destination due to the high traffic. The Government ofDKI Jakarta is developing mass transportation systems which is currently beingimplemented. One of them is MRT (Mass Rapid Transit) rail-based that could impact thecities that would be passed-through. Like many other cities in the world, thegovernment believe that MRT would eventually grow into the development of Transit-Oriented Development (TOD) as well.Actant is person or creature or object that have an active role in narrative. Incyberspace, the movement of actant can be related with the presence of internettechnology to create space, accommodate human activities, support people to workremotely, control the movement of people and goods, and enhance the economic valueof space. Besides of Internet technology, social dimensions influence the urban spacewith humans as actor as well. Both actant and social dimension will be the ?agent ofchange? in the urban space after the final phase of MRT development. The aim is toachieve TOD concepts which lead to the proportional density of citizen, mixed functions,the pedestrians-oriented circulation and public spaces, and the improvement ofenvironmental quality issues."

"Perkembangan kota yang sangat cepat seringkali menyebabkan berubahnya tata ruang dan fungsi lahan di dalam kota yang sulit dikendalikan. Bagian kota yang berfungsi sebagai pusat kegiatan jasa(perdagangan, perkantoran dll.) semakin berkembang, sementara lahan yang tadinya merupakan tempat tinggal atau permukiman semakin lama semakin menciut atau tergeser dan berubah menjadi jasapelayanan, seperti bank, kantor-kantor, pusat perdagangan/pertokoan, bangunan pendidikan, perbengkelan dan sebagainya. Meluasnya kota Jakarta secara horizontal akan meningkatkan biaya-biaya fisik, sosial dan ekonomi. Pada sisi yang lain, perkembangan ini akan menghilangkan lahan-lahan pertanian, hutan, kebun, danau sehingga akan mengganggu keseimbangan ekologis, karena terputusnya beberapa siklus dasar dalam ekosistem. Kota yang hemat energi adalah kota yang hemat dalam penggunaan lahan, sistim transportasi massal dan desain bangunan yang ekologis.

---

AbstractThe rapid development of city often gives rise to uncontrolled change on the urban spatial and urban land use. Part of the city such as business center (commercial and office) more and more developed,while the area prior to housing and settlement have been either shrink or abandoned and soon transforms into business areas contain of banks, service business, commercial, education facilities, workshops etc. As the city of Jakarta spreading horizontally, city management become far from cost-effecitve in the matters of physical, social and economic. From the view of environmental issue, city development often erase land for agriculture, urban forest, horticulture as well as ponds etc. As a result it disturbs the cycle of ecosystem which subsequently ruin the ecological equilibrium. The city based on the saved energy, which enable to increase efficiency on land use, use mass transportation and encourage ecological approach in the building design."

"Kebijakan kota layak anak di kota Depok merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak ini muncul akibat dari semakin banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran- pelnggaran hak anak di kota Depok. Dari berbagai sumber refrensi yang didapatkan oleh peneliti, kota Depok merupakan kota satelit jakarta dimana tngkat laju penduduknya paling tinggi diantara kota-kota lain yang menjadi satelit jakarta sehingga dirasa penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan utnuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak yang di Implementasikan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan Positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam Program Kota Layak Anak di kota depok sudah cukup berhasil karena sudah adanya sosialisasi mengenai hak-hak anak, sudah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan pihak swasta.

---

Child-friendly city policies in Depok is a manifestation of the commitment of local government to provide protection to the rights of the child. This child-friendly city policies arising from the increasing number of acts of violence against children and child rights violations pelnggaran in Depok. References from various sources obtained by the researchers, is a satellite city of Depok Jakarta where tngkat rate of population is highest among the other cities that became satellites jakarta thus considered important to resolve cases of child rights violations that occurred. Based on this, researchers primary objective is to determine how the application of the protection of the rights of children in Deploys in Depok. This study uses the theory of policy implementation with Positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descriptive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the Child Friendly Cities Program in the city of Depok has been quite successful because it is the socialization of the children's rights, has been a high commitment from the government, the support of the public and private sectors."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Fasilitator Pembangunan dan Keikutsertaan Masyarakat dan dalam Persiapan Pelaksanaan Proses Perencanaan Pembangunan Kota Bekasi (Studi Kasus di Kelurahan Cimuning Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi). Penelitian ini penting mengingat salah satu perubahan yang mendasar di era reformasi ini adalah perubahan relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Perubahan yang didorong oleh paket kebijakan desentralisasi yang digebut UU Otonomi Daerah seharusnya diikuti oleh perubahan kelembagaan dan paradigma penyelenggara pemerintahan. Perubahan sistem dari sentralistik ke desentralistik haruslah diikuti oleh perubahan watak penyelenggara pemerintahan dari birokratis menjadi partisipatif. Oleh sebab itu aparat pemerintah seharusnya menyadari bahwa partisipasi masyarakat harus dijadikan arus utama dalam seluruh kegiatan penyelenggaraan kepemerintahan maupun pembangunan.Dalam upaya mengikutsertakan masyarakat pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diperlukan fasilitator yang diharapkan dapat berperan sebagai pendidik (educator) dan pemercepat terjadinya pembahan di masyarakat (enabler). Sebagai educaror dan enabler seorang fasilitator harus membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka dan mengidentifikasikan masalah masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif diperoleh melalui proses studi kepustakaan wawancara dengan informan, dan observasi Iapangan. Selama dilakukan penelitian, pemilihan informan dilakukan dengan purposif dan Snowball sampling, dimana informan yang dipilih secara purposif sampling yaitu 2 (dua) orang fasilitator pembangunan, memberikan data informan berikutnya atau informan lanjutan yaitu dari pihak masyarakat sipil yang akan memberikan inforrnasi Ianjutan yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain dua orang fasilitator, informan yang dipilih secara purposif sampling juga adalah pihak aparat Kelurahan Cimuning yaitu Lurah dan Kasi Ekbang serta perwakilan RW sebagai pihak penyelenggara kegiatan.Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa, meskipun persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan diupayakan melibatkan seluruh komponen, stakeholder atau governance kelurahan, namun masih banyak pihak- pihak di luar komponen tersebut yang tidak terfasilitasi dan terwakili seperti janda miskin, kaum duafa atau masyarakat yang terpinggirkan selama ini (marginal). Dengan demikian persiapan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan di Kelurahan Cimuning belum dapat dikatakan partisipatif karena belum melibatkan masyarakat secara luas, terutama masyarakat marginal.Peran fasilitator pembangunan sebagai educator dan enabler, dalam membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasikan masalah mereka kurang mendukung pada persiapan pelaksanaan proses perencanaan partisipatif, karena dalam melakukan peran tersebut fasililator tidak menggunakan metode-metode atau teknik-teknik perencanaan partisipatif.Keberadaan kelompok wanita yang tergabung dalam organisasi PKK dan kelompok pengajian ibu Cimuning, beberapa anggotanya diundang dalam rangka meningkatkan partisipasi perempuan., namun pada saat kegiatan sosialisasi kehadiran mereka berdasarkan undangan saja, hanya diam dan tidak aktif berbicara seperti pada sesi tanya jawab yang dipimpin oleh fasilitator. Sikap diam mereka disebabkan beberapa faktor antara lain: mereka umumnya sungkan dan malu untuk bicara di muka umum, sebagian dari mereka disibukan oleh mengurus anak-anaknya yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi."