Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada dewasa ini salah satu jenis kredit yang diberikan oleh Bank adalah kredit modal kerja konstruksi, yaitu pemberian kredit kepada Developer untuk membantu dalam pembiayaan pembangunan proyek perumahan atau biaya pembangunan konstruksi rumah sampai dengan penyelesaiannya. Kredit tersebut diberikan dengan memberikan jaminan sertipikat tanah yang selanjutnya akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan setempat melalui Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ketika Developer tidak lagi membayar kewajiban dalam pembayaran angsuran dan bunga kredit kepada Bank. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kredit macet. Hal tersebut mengakibatkan dampak terhadap beberapa pihak, yaitu pihak bank, pembeli, kontraktor, dan Notaris/ PPAT. Berdasarkan hal tersebut dilakukan analisa terkait kedudukan para pihak dan pihak ketiga serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Perjanjian Kredit Konstruksi, melalui penelitian Yuridis Normatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain. Dengan demikian diperoleh kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pengembalian pinjaman kredit yang telah diberikan, kepemilikan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, dan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipertanggungjawabkan oleh Developer.

---

These days one of Credit types offered by Banks is Work Capital Construction Credit, which is given to developers to help them in funding their projects building housing or funding building house constructions until they are done. This credit is given if land certificate is given to the Bank followed by fastening The Right To Bail to Land Office through Notary/Office Making Land Act office (Kantor Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)). But sometimes these process do not go as planned, which is when Developers no longer do their obligation in paying the installments and interests to the Bank. In this case, it means that the credit is stuck fast. This then can cause effect to some parties, which are the Bank, the Buyer, the Contractor, and Notary/Office Making Land Act. Based on that, analisis is taken place related to the status of the parties dan third party, also law protection against third party in the Credit Construction Agreement, through Juridical Normative Research which refer to written law, in which written in the form of legislation, or in other literatures. Thus law assurance and protection for all parties are achieved in returning the creadit loan that has been given, ownership certificate as land and building right ownership substantiation, and other obligations that must be accounted by the Developer."

"Perbankan yang bedasarkan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak, seperti rumah adalah kebutuhan primer bagi sebagian besar keluarga. Pemenuhan kebutuhan primer tersebut, tidak dapat dipenuhi jika tidak ada pembiayaan serta perlindungan nasabah terhadap pihak ketiga, oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga keuanganuntuk memberikan bantuan dana dalam bentuk penyaluran kredit terutama dalam Kredit Pemilikan Rumah (KPR).Metode pendekatan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif, yaitu penulis berusaha melakukan pendekatan dengan suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma, masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum riil berlaku di masyarakat, sedangkan teknik pengambilan samplenya adalah purposive sampling yang didasarkan pada tujuan tertentu.Pihak Developer dalam hal ini tidak memenuhi tanggung Jawabnya terhadap nasabah bank dengan melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Developer mengakibatkan kerugian pada nasabah yang bersangkutan, diantaranya adalah nasabah yang bersangkutan tidak mendapatkan haknya sesuai perjanjian dan nasabah yang bersangkutan dikategorikan dalam collectibilitas5 (kredit macet), untuk itu perlindungan hukum bagi nasabah bank sangat perlu di samping itu juga adanya hak bagi nasabah untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan.

---

Based on the banks of the economic democracy with its primary function as a

collector and distributor society fund has a strategic role to support the

implementation of national development in order to improve the equitable

distribution of national development and its results, economic growth and

national stability, the direction of increasing standard of living of many, such as

home is a primary requirement for most families. The fulfillment of these primary

needs, can not be met if there is no financing and customer protection against

third parties, therefore, required a financial institution to provide financial

assistance in the form of lending, especially in the Home Ownership Loan

(mortgage).

Method of approach in the writing of this thesis is empirical juridical, the

authors attempted to approach which is a method in which the law is conceived

as a norm , rule, principle or dogma , the problems examined in accordance with

the legal nature of the real force in society, while the sampling technique was

purposive sampling samplenya based on specific goals.

Third parties in this case does not fulfill its answer to the customers of the bank

by default. Breach of contract action by a third party to the detriment of the

customer concerned, including the customer in question did not get his rights

under the agreement and the customer in question fall within collectibilitas 5

(bad debts), for the legal protection for bank customers really need in addition

is also the right for customers to conduct customer complaints, as well as the

use of banking mediation forum for settlement of disputes in the Banking"

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI merupakan sebuah Independent Power Producer IPP yang mendapatkan Power Purchase Agreement PPA ,dari PLN pada tahun 2011. PPA adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara IPP dan PLN selama 30 tahun. Untuk pendanaan pembangunan PLTU Mulut Tambang Banjarsari, PT BPI mengeluarkan ekuitas sebesar 30 dan BNI sebesar 70 dari biaya pembangunan PLTU. Kebutuhan pembiayaan pada proyek PLTU diberikan dalam bentuk kredit investasi secara sindikasi. Sejak dimulainya operasi komersial, timbul permasalahan dalam hal ketersediaan PLTU dan juga jaringan transmisi yang menyebabkan munculnya masalah keuangan. PT BPI mendapatkan kendala yang serius dalam pemenuhan kewajibannya mengembalikan pinjaman baik pinjaman pokok maupun bunga dari pinjaman sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI. Sehingga terjadi potensi default atau kegagalan dalam pelunasan utang baik besaran maupun waktu pelunasan pinjaman oleh PT BPI. Dalam tesis ini, telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa mengenai kesesuaian perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI denga nketentuan yang berlaku, menganalisa mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam klausula-klausula pada perjanjian kredit serta menganalisa mengenai perlindungan hokum bagi debitur jika terjadi resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalu I studi kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa perjanjian kredit antara PT BPI dan BNI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Namun, Klausula-klausula pada perjanjian kredit PT BPI dan BNI tidak sepenuhnya memberikan perlindungan hokum kepada debitur karena BNI masihmencantumkan klausula yang dilarang oleh Undang-Undang No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, mengenai resiko default yang timbul dari luar perjanjian kredit dalam hal ini disebabkan oleh pihak PLN, yaitu pada saat PLN tidak dapat mengambil seluruh energy yang dihasilkan PLTU karena kesalahan PLN walaupun ada perlindungan ldquo;take or pay rdquo; tapi tidak melindungi potensi kerugian karena adanya kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Klausul ldquo;take or pay rdquo;menyatakan bahwa jika PLN tidak dapat membeli listrik sesuai dengan jumlah yang disediakan oleh IPP maka PLN diharuskan untuk membayar minimal 80 dari listrik yang diproduksi.

---

PT Bukit Pembangkit Innovative PT BPI is anIndependent Power Producer IPP which has been awarded aPower Purchase Agreement PPA by PLN on 2011. The PPA is a contract or agreement between an IPP and PLN to sell the electricity power for the period of 30 years. To finance the development of Mine Mouth Power Plant of PLTU Banjarsari 2 x 110 MW, PT BPI uses the structure of Debt to Equity ratios of 75 to 25 . It means that PT BPI has to put the equity as much as 30 of the total project cost and the 70 of project cost was financed by the loan from lender. This loan needed to finance the project is given by a syndication bank as stated in the loan agreement. Started from the commercial operation there is a problem of the availability of the power plant and also the performance of the transmission line which has resulted the financial problem. PT BPIhas faced a serious problem in the process of repayment of the loan including the interest of the loan. This problem lead to a potential default or the failure in returning the money that has been borrowed by PT BPI. In this thesis, a thoroughly study has been executed, in order to analyse in depth concerning the compliance of the loan agreement to the valid law and regulation related to such agreement. Also it has been studied all the clauses in accordance with the legal protection for the debtor if there is a default that arisen outside of the loan agreement. This study is a normative study with the case to case approaches and also by the valid regulation approach which is done through the literature study, with the study through all of the legally related documents which can be categorized as primary, secondary and tertiary documents. The results of the study and research has shown that the loan facility agreement between PT BPI and BNI is in compliance with the valid law and regulation however its clauses of the loan agreement has not given all the complete legal protection to the debtor, because BNI still incorporated a clause that is prohibited by the Law Number 8 1999 concerning Consumer Protection and POJK Number 1 POJK.07 2013 concerning Consumer Protection in Financial Services Authority, concerning the default risks that arise from the outside of the loan agreement. In this case because of the default caused by PLN whenever PLN can not take the whole energy because their fault, there will be an opportunity lose for IPP. Even though there is the so called ldquo take or pay rdquo clause in which whenever PLN could not take the power as stated in the contract, PLN must pay the amount of 80 from the availability of the power plant to ensure the IPP will still pay the loan to the bank.So the ldquo take or pay rdquo clause is a kind of protection for the Bank. Also for the Bank itself there is a protection in which as stated in the loan agreement ie. the pledge of shares agreement in which the Share Holders of IPP will pledge all of their share in the IPP."

"Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jasa Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta-akta otentik sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha perbankan, salah satunya adalah dalam pembuatan akta perjanjian kredit perbankan yang melibatkan Nasabah dan Bank, guna menjamin kebenaran dari isi yang dituangkan dalam perjanjian kredit perbankan tersebut, supaya secara publik kebenarannya tidak diragukan lagi. Berdasarkan latar belakang hal tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertama Bagaimanakah Peran Notaris terhadap permasalahan terbakarnya objek jaminan nasabah terkait dengan akta perjanjian kredit yang dibuat olehnya Yang kedua Bagaimanakah Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Kredit yang dibuatnya untuk melindungi kepentingan para pihak (Kreditur dan Debitur).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dan apakah dapat melindungi kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Perjanjian kredit perbankan yang dibuat secara notariil bermanfaat bagi para pihak, dalam hal menjamin kekuatan pembuktiannya, menjamin kebenaran dari aktanya Penyelesaian hukum terhadap akta perjanjian kredit perbankan bila timbul persengketaan, dan Notaris mempunyai peran yang penting terhadap kebenaran akta yang dibuatnya.

---

According to Article 1868 KUHPerdata mentioned: an authentic deed is a made deed in the form of which is determined by code, by or before Public Functionary in charge for that in place that deed is made". Service Notary as Public Functionary which make authentic deed very required in banking business activity, one of them is in making deed agreement of banking credit entangling Client and Bank, utilize to guarantee the truth from content which is poured in agreement of banking credit, so that publicly its truth no doubt again. Based on that the subject matter for this thesis first how is the role of the Notary towards the credit agreement which the objects of the guarantee had burned, and the second subject matter is How Responsibilities of the Notary Towards of Credit Agreement were made to protect the interests of the parties (creditors and debtors).

Intention this research is to know and analyze the role and responsibilities of Notary Public Notary of the deed he made and whether it can protect the interests of the parties. Research method the used is to through method approach empirical juridical, by using primary data and secondary data. Made Credit banking agreement by notarial be of benefit to creditor, in the case of guarantying strength of its verification, guarantying the truth of from its deed and guarantee its investment security. and the Notary has an important role to the truth of the deed made."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi.

---

Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy."

"Merebaknya kasus perumahan pada dasarnya diawali dengan ketidaksesuaianantara apa yang diperjanjikan dengan yang tersurat dalam perjanjian jual beli yangditandatangai oleh konsumen. Fakta-fakta yang ada semakin membuka mata bahwaKonsumen berada pada posisi yang lemah serta perlindungan hukum terhadapnyabelum terjamin sebagaimana yang diharapkan. Faktor utama yang menjadi kelemahanKonsumen adalah tingkat kesadaran Konsumenakanhaknya masih rendah. Hal initerutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan Konsumen, sehingga dalampelaksanannya, pengembang selalu menjadi pihak yang kuat dan Konsumen sebagaipihak yang lemah. Pada umumnya Konsumen tidak memahami isi perjanjian bahkanlangsung menandatangani perjanjian, sebelum memastikan apakah pengembang atauagen pemasarannya itu sudah mencantumkan secara tertulis janji-janji yang sudahdisepakati atau belum dalam perjanjian tersebut, sehingga bias melindungi Konsumensecara hukum. Demikian juga dalam pelaksanaan Perjanjian Pengikatan Jual Beliantara Developer dengan Konsumen, pengembang secara seragam memberlakukanPerjanjian Baku (Standart Contract) dalam setiap Perjanjian Pengikatan Jual Belirumah, dimana seluruh isi dari Perjanjian Pengikatan Jual-Beli tersebut ditentukansecara sepihak oleh pengembang yang posisinya lebih kuat disbanding Konsumen.Penggunaan Perjanjian Baku (Standart Contract) tersebut banyak menimbulkankerugian bagi Konsumen pembeli rumah karena ternyata pengaturan hak dankewajiban dalam Perjanjian Baku tersebut tidak seimbang dan cenderungmenguntungkan pengembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaanperjanjian pengadaan perumahan antara Developer, Bank dan Konsumen danmengetahui upaya perlindungan hokum bagi Konsumen dalam memahami isiperjanjian serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank apabila ada para pihak yangtidak memenuhi isi perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, Kendala yangdialami oleh Bank akibat macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Konsumenadalah ketidakfahaman Konsumen akan isi perjanjian, dimana mereka menuntutsesuatu janji dari Developer yang tidak dituangkan dalam perjanjian tersebut sehinggahal ini yang mengakibatkan lemahnya Konsumen untuk menuntut secara hukum.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian bersifat deskriptif. Deskriptifdimaksudkan disini untuk memberikan gambaran data tentang pelaksanaan perjanjianDeveloper, Konsumen dan Bank serta implikasinya bagi Bank sebagai penyedia dana,secara khusus dalam pelaksanaannya di Bank BTN cabang Bandung Timur.Pendekatan yang digunakana dalah bersifat Yuridis Normatif yang mengutamakantinjauan dari segi peraturan hukum yang berlaku serta data maupun dokumendokumenyang mempunyai kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen dalam Kepemilikan Perumahan.

---

The incidence of housing problems basically begins with the discrepancy

between what was agreed and written in the contract of sale which signed by the

consumer. The existing facts will open our eyes that the customers’ position is in a

weak side, so legal protection against not guaranteed as expected. The main factor is, consumer awareness of right levels is too weak. This is mainly due to lower consumer education, so that on the implementation, the customers is always put as a weak group compared to the developer. In general, the consumers has signed the agreement without knowing the contents, before ensuring whether the developer or marketing agent has put in writing the promises that have been agreed or not in the agreement, so that consumers can legally protect. Similarly, in the execution of binding agreements between the developer and the consumer,the developers uniformly

execute contract standard in every binding trading agreement of houses, which all of

the content of the binding trading agreement was determined unilaterally by the

developer that has stronger position then the consumer. The using that standard

contract bring a lot of loss to the house consumer because actually the arrangement of

rights and obligations in standard contract is not equal and tend to exceptionally

beneficial the developer. The purposes of this research are to investigate the

undertaking of an agreement in housing project, between developer, customer, and

Bank and to determine the effort on legal protection for consumer in understanding

the content of the agreement and also to examine the problems faced by Bank BTN,

Bandung Timurbranch in undertaking agreement of housing project, and to recognize

the ways how to overcome the problems if there is one side that does not meet the

contents of the agreement. Based on the research results, the losses suffered by the

bank due to lack of consumer’s understanding into contents of the agreement, where

they demanded a promise from the developer, which is not contained in an agreement

letter, which lead to consumer weakness on legally demand.This research was

conducted with the descriptive research method, Here is intended to provide a

descriptive overview of the data on the implementation of the agreement among

developer, consumers and its implications for Bank BTN as a fund provider

particularly on the implementation at Bank BTN in East Bandung branch in terms of

applicable legislation as well as the data and documents which is concerned with the

problems in this research. The approach used was juridical-normative which

emphasized the use of the prevailing laws and regulations as well as data and

documents that were related to this research to form a point of view.

Keywords: Law of Consumer Protection in Real Estate Ownership."

"[Dalam menjalankan bisnis bank selaku kreditur atau pihak pemberi pinjaman dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur terdapat risiko yang melekat, dan bank harus dapat memperhitungkan risiko yang dapat timbul terkait dengan aktivitas pemberian kredit tersebut, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Namun persetujuan bank atas pemberian fasilitas kredit ternyata dikemudianhari terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sedangkan Perjanjian Kredit telah ditandatangani dan sah menurut hukum kemudian bank menghentikan pencairan fasilitas kredit maka menimbulkan hak bagi debitur untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian hukum ini bertujuan untukmengetahui dan memahami mengenai akibat hukum bagi bank apabila telah melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta Untuk mengetahui dasar gugatan wanprestasi oleh debitur terhadap bank serta perlindungan hukum bagi bank atas adanya gugatan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit yang telah ditanda tangani antara bank dengan debituratas pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Penulisan tesis ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaandengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Terhadap pelanggaran dan/atau pelampauan atas ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi dantidak menutup kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana kepada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya, mencerminkan adanya permasalahan tata kelola bank (GCG), hingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan serta secara hukum bank dapat dilindungi dari gugatan wanprestasi debitur akibat terjadinya pelanggaran dan/ataupelampauan batas maksimum pemberian kredit demi kepentingan bank.;In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities to borrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account the risks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize the potential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement of bank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach of contract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences for the bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as to know the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreement has been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legal lending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridical normative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials both materials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary. The results of the research that has been done, that against violations and / or overrun on the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrative sanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and other affiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decrease in the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit the debtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in the interests of bank lending., In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities toborrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account therisks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize thepotential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL)while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement ofbank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach ofcontract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences forthe bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as toknow the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreementhas been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legallending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridicalnormative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials bothmaterials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary.The results of the research that has been done, that against violations and / or overrunon the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrativesanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and otheraffiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decreasein the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit thedebtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in theinterests of bank lending.]"

"Tesis ini membahas ketentuan Perbankan maupun ketentuan KUHPerdata dalam ruang lingkup pemberian kredit. Namun prosedur pemberian kredit beserta jaminan atas tanah masih mengalami permasalahan dari segi hukum maupun perlindungan bagi pihak ketiga. Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketentuan Perbankan mengenai pemberian Kredit yang macet dihubungkan dengan pertimbangan hakim dan menganalisis secara mendalam urgensi amar putusan Hakim menafsirkan keberlakuan akta kuasa menjual pada pencairan agunan perjanjian kredit dihubungkan dengan ketentuan perjanjian kredit bank sehingga menemukan titik terang pada permasalahan Bank B dengan debiturnya ABS. Penelitian Tesis ini menggunakan metode penelitian eksplanatoris dan penelitian mono disiplin, sumber data pada metode yuridis-normatif sebagian besar berasal dari studi kepustakaan. Pembahasan tesis ini akan dibatasi menjadi dua bagian besar. Pertama, mengenai pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw dikaitkan dengan ketentuan perjanjian kredit Bank. Kasus ini berawal pada adanya perjanjian kredit antara Bank B dengan nasabah ABS, yang kemudian mengalami kemacetan pembayaran oleh ABS macet sehingga timbul Akta Kuasa Menjual yang ditawarkan Oleh Bank B. Tindakan Bank B menjual agunan dengan Akta kuasa Menjual menjadi dasar gugatan kepada pengadilan oleh ABS kepada bank. Kedua, menganalisis kesesuaian Amar Putusan Hakim dengan ketentuan perjanjian kredit dalam menafsirkan Akta Kuasa Menjual pada putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw. Hasil penelitian ini adalah: 1 Terdapat ketidaksesuaian penerapan undang-undang dalam pertimbangan majelis hakim jika dikaitkan dengan ketentuan perbankan. Dalam hal ini majelis hakim menyatakan bahwa dengan terlanggarnya ketentuan Undang-undang Hak Tanggungan maka Akta Kuasa Menjual dibatalkan, sehingga menimbulkan akbat-akibat yang timbul setelah putusan. 2 Adanya ketidak sesuaian Amar putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara dalam kasus putusan Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Skw.

---

This thesis discusses the provisions of the Banking as well as the provisions of the Civil Code in the scope of credit granting. However, the procedure of granting credit along with the guarantee of the land is still experiencing problems in terms of law and protection for the third party. This thesis aims to identify Banking provisions concerning granting of bad credit related to judges 39 consideration and to analyze in depth the urgency of judgmen.t The judge interpreted the validity of the power of sale deed on the collateral disbursement of credit agreement connected with the provisions of the bank credit agreement so as to find a bright spot on the problems of Bank B with the debtor ABS. This thesis research uses method of explanatory research and mono disciplinary research, the source of data on juridical normative method mostly derived from literature study. The focus of this thesis will be limited to two major sections. First, concerning Judge 39 s consideration of Decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw is attributed to the terms of the credit agreement of the Bank. This case originated in a credit agreement between Bank B and customer ABS, which then experienced a jam payment by ABS jammed so that the Deed of Sale Selling offered by Bank B. Action Bank B sells the collateral with the power of attorney Sell becomes the basis of lawsuit to the court by ABS to the bank. Second, analyze the conformity of the Decision of the Judge with the terms of the credit agreement in interpreting the Power of Attorney Selling at decision Number 17 Pdt.G 2013 PN.Skw. The results of this study are 1 There is a mismatch of the application of the law in consideration of the panel of judges when associated with banking regulations. In this case the panel of judges declares that with the violation of the provisions of the Insurance Rights Act, the Power of Attorney of Selling is canceled, resulting in a consequence arising after the decision. 2 There is a mismatch of the existence of amar verdict judges in case of decision No. 17 Pdt.G 2013 PN.Skw."

"Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Bank X dengan PT. Y mengadakan perjanjian kredit modal kerja yang dituangkan ke dalam akta notaris. Tetapi, terdapat klausul-klausul dalam perjanjian tersebut yang ditemukan lebih menguntungkan pihak bank yang menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan bank. Permasalahan yang dikaji adalah perlindungan nasabah kredit menurut peraturan perbankan yang berlaku dan pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan nasabah kredit dalam perjanjian kredit modal kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisnormatif dengan tipologi penelitian eksploratoris-eksplanatoris dan berbentuk evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perjanjian kredit modal kerja antara Bank X dengan PT. Y tidak terdapat keseimbangan kedudukan antara bank dengan nasabah kredit, sehingga tidak menerapkan prinsip kebebasan berkontrak karena masih kurang memberikan perlindungan bagi nasabah kredit walaupun telah ada peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi nasabah.

---

Working capital loan is a loan that used for the purpose of increasing production in its operations. Bank X and PT. Y entered into a working capital loan agreement which was poured into notarial deed. However, there are clauses in the agreement that are found to be more favorable to the bank which shows an imbalance of position between the customer and the bank.

The problem to be studied are the protection of loan customers according to prevailing banking regulations and the implementation of loan customer protection in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y.

This thesis aims to analyze the implementation of loan customers protection in the working capital loan agreement. Using juridical-normative research method with exploratoryexplanatory research typology and evaluative form.

The results showed that in the working capital loan agreement between Bank X and PT. Y there is no balance position between the bank and the customer, so the principle of freedom of contract does not applied because it still does not provide the protection for loan customers despite the existing regulations that regulate the protection for customers."