Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu isu lingkungan hidup yang memberikan pengaruh signifikan terhadap semua komponen kehidupan dan sistem kehidupan banyak kalangan saat ini adalah mengenai fenomena perubahan iklim (climate change). Perubahan Iklim tidak hanya berdampak di permukaan bumi saja, namun dampak Perubahan Iklim juga menjadi masalah di lingkungan antariksa, hal ini disebabkan aktifitas manusia seperti pembakaran fosil, kegiatan industri, dan penggunaan lahan secara eksploitatif telah berkontribusi dalam peningkatan konsentrasi karbon dioksida (CO2) dan zat sejenis lainnya seperti methane (CH4), yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan suhu global secara keseluruhan. proses tersebut mengakibatkan peningkatan konsentrasi Karbondioksida (CO2) dan Methana (CH4) di atmosfer bawah (terjadi pemanasan atmosfer bawah) yang menyebabkan pendinginan atmosfer atas yang berdampak menurunkan kerapatan atmosfer atas tempat satelit-satelit LEO berada (Satelit di Orbit menengah bumi). Karena ada indikasi kecenderungan penurunan kerapatan atmosfer atas, maka debris dan satelit-satelit akan semakin lama berada di orbitnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Potensi ancaman Sampah Antariksa terhadap Keamanan Nasional dan Peran Kelembagaan LAPAN dalam Mitigasi Ancaman Keamanan Nasional dalam Bidang Keantariksaan terkait dampak dari Perubahan Iklim. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan hasil dari analisis yang diperoleh adalah Bagi Indonesia, isu sampah antariksa tergolong krusial karena dua alasan, Pertama ukuran negara dan populasi yang besar dan yang kedua perkembangan jumlah/populasi sampah antariksa yang semakin bertambah, salah satunya adalah Praktik RPO sebagai misi rawan, Terkait Panduan Mitigasi sampah antariksa untuk saat ini LAPAN belum membuat panduan tersebut tetapi LAPAN sudah melakukan Mitigasi Benda jatuh antariksa sebagai bagian dari sampah antariksa. LAPAN telah melakukan pengamatan dengan Sistem/program tracking sampah antariksa dengan menggunakan kode pemodelan prediksi dari CELESTRAC. Pemantauan ini dilakukan dengan memanfaatkan data orbit satelit yang saat ini dipublikasikan oleh USSPACECOM. Walaupun demikian ternyata di lapangan dalam melakukan pengamatan dan pemodelan yang bergantung dari data orbit negara lain masih banyak memiliki kekurangan.

---

One environmental issue that has significant impact on all components of life and the lives of many systems today is the phenomenon of climate change (climate change). Climate change not only impacts on the earth's surface, but the impact of climate change is also an issue in the space environment, this is due to human activities such as burning fossil, industrial activities, and exploitative land use has contributed to the increase in the concentration of carbon dioxide (CO2) and substance other such as methane (CH4), which in turn will lead to an overall increase in global temperatures. The process resulted in an increase in the concentration of carbon dioxide (CO2) and Methane (CH4) in the lower atmosphere (atmospheric warming below) which cause cooling of the upper atmosphere that impact on reducing the density of the upper atmosphere where satellites are LEO (satellites in medium earth orbit). Because there is an indication of the downward trend in the density of the upper atmosphere, the debris and satellites will longer be in orbit.

The purpose of this study was to analyze the potential threat to the National Security Space Trash and Space agency Institutional Role in National Security Threat Mitigation in a field related to the impact of Keantariksaan Climate Change. The method used in this study is descriptive, and the results obtained from the analysis is For Indonesia, the issue of space junk classified crucial for two reasons, first the size of the country and the large population growth and the second number / population growing space debris, one of which Practice RPO is as mission-prone, manual Mitigation Related to the current space debris space agency has not made the guide but did Mitigation space agency already falling object space as part of the space debris. Space agency has made observations with the system / program tracking space debris using predictive modeling code of CELESTRAC. Monitoring is done by utilizing the satellite orbit data is currently published by USSPACECOM However it turns out in the field making observations and modeling that relies on the orbital data of other countries still have many shortcomings."

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia riset keantariksaan di LAPAN dalam konteks Implementasi Edwards III. Undang-undang keantariksaan mengamanatkan LAPAN untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Sebagai lembaga litbang, LAPAN kekurangan SDM riset peneliti, perekayasa dan litkayasa , mengalami ketimpangan komposisi kualitas SDM, dan masih minimnya kontribusi riset litbang yang menuju ke arah pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan pengembangan SDM riset teknologi keantariksaan di LAPAN. Analisis dampak dilakukan dengan menganalisa implementasi kebijakan terhadap tugas dan fungsi LAPAN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan SDM riset keantariksaan di LAPAN, sebaiknya dibuatkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang memuat rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang terarah dan terukur setiap tahunnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan terintegrasi dengan perencanaan strategis Lembaga untuk meningkatkan pengembangan, capaian dan penerapan riset keantariksaan yang mendukung pembangunan di Indonesia.

---

This thesis discusses the impelementation of human resource development policy in space research in LAPAN at the context of Implementation of Edwards III. The space law mandates LAPAN to conduct research and development as well as the implementation of space in Indonesia. As a research and design institution, LAPAN lack of human resources researcher, engineer and technision , experiencing imbalance of human resource quality composition, and still lack of contribution of research and design towards the utilization. This study aims to analyze the impact of the implementation of human resources of space technology at LAPAN. The impact of this analysis is doing by analyzing the implementation of the policy due to duties and function of LAPAN as according to legislation mandates. This research uses post positivism paradigm with descriptive research type. The result of this research concludes that in conducting human resources of space technology in LAPAN, it is better to make strategic planning of human resource development which contains long term, medium and short run plan which is aimed and measured every year to be able to be monitored and evaluated and integrated with institutional strategic planning to enhance the development, achievement and application of research activities that support development in Indonesia."

"COVID-19 adalah varian pneumonia baru yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Dampak yang dihasilkan akibat penyebaran virus ini dihadapi di seluruh bagian di dunia. Salah satunya adalah perubahan perilaku dimana kegiatan tatap muka diadakan secara daring, yang berimbas pada peningkatan penggunaan internet dan ruang siber yang disertai dengan peningkatan ancaman kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ancaman kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic COVID-19, serta peran pemerintah dalam mengidentifikasi dan memitigasinya. Data mengenai kejahatan siber dan peristiwa penting yang digunakan merupakan data pada bulan Februari hingga April 2020 dan didapatkan dari berbagai sumber terbuka. Analisa linimasa digunakan terhadap data kejahatan siber dan peristiwa penting sebelum dilakukan analisa terhadap tingkat ancamannya. Kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) agen ancaman yaitu malware, penipuan online, Zoombombing, dan Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware menjadi mayoritas agen ancaman dengan tingkat ancaman ‘kritis’, sementara penipuan online dan DDoS termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘tinggi’ dan zoombombing termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘dapat diabaikan’. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dan mitigasi ancaman kejahatan siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Repiblik Indonesia.

---

COVID-19, a new variant of pneumonia had the ability to spread rapidly. The resulting impact of the rapid spread of the virus can be seen in all parts of the world. One of them is the change of behavior where face-to-face activities are now held online, which has an impact on the increase of internet usage, also the increase of cybercrime threats. This research aims to determine the level of threat of cybercrime that occurred during the COVID-19 pandemic, as well as the role of the Indonesian government in identifying and mitigating it. Data on cybercrime and key events used is data from February through April of 2020, obtained from various open sources. Timeline analysis is used on cybercrime and key events data to help make identifying cybercrime easier before a threat analysis is performed. Cybercrimes that occur during time of research can be categorized into 4 (four) threat agents; malware, online fraud, Zoombombing, and Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware becomes the majority of threat agent, and after the threat analysis is performed, belongs to ‘critical’ level, while online fraud and DDoS fall into the ‘high’ level and zoombombing falls into ‘negligible’ level. Government agencies responsible for detecting and mitigating cyber crime threats are the National Cyber and Crypto Agency, State Intelligence Agency, and Indonesian National Police."

"Perubahan iklim merupakan permasalahan besar manusia saat ini. Dampak dari perubahan iklim dapat melanggar hak asasi manusia. Mengutip beberapa penelitian mengenai Carbon Majors, ditemukan bahwa emisi yang utamanya berasal dari industri bahan bakar fosil merupakan salah satu pihak yang berkontribusi besar terhadap perubahan iklim melalui gas rumah kacanya. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah korporasi yang berkontribusi menyebabkan dampak perubahan iklim dapat dimintakan pertanggungjawaban atau tidak. Penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis bagaimana perubahan iklim berdampak pada hak asasi manusia, bagaimana kewajiban hak asasi manusia oleh korporasi terkait dampak perubahan iklim serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi melalui mekanisme litigasi perubahan iklim berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan analisis kualitatif terhadap berbagai jenis data. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder mulai dari peraturan, putusan pengadilan, jurnal ataupun buku. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perubahan iklim memang berdampak pada hak asasi manusia dan bahwa korporasi memiliki kewajiban hak asasi manusia dan dapat dimintakan tanggung jawab atas kontribusinya terhadap perubahan iklim. Terdapat dua jalur yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban korporasi dengan menggunakan argumen hak asasi manusia atas dampak perubahan iklim, yaitu melalui gugatan pelanggaran hak dan gugatan perdata perbuatan melawan hukum. Alangkah baiknya apabila Pemerintah membuat peraturan yang mengikat yang mengatur mengenai kewajiban korporasi terkait hak asasi manusia dan perubahan iklim. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan melakukan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia perubahan iklim melalui aktivitasnya.

---

Climate change is a major problem for mankind right now. The impact of climate change can violate many human rights. Citing several studies on Carbon Majors, it was found that emissions mainly from the fossil fuel industry are one of the major contributors to climate change through their greenhouse gases. This raises the question of whether corporations that contribute to climate change impacts can be held accountable or not. This research will examine and analyze how climate change impacts on human rights, how the obligations of human rights by corporations are related to the impacts of climate change as well as how the corporation is accountable through human rights-based climate change litigation mechanisms. This research is a juridical-normative research and qualitative analysis of various types of data. This research used secondary data ranging from regulations, court decisions, journals or books. The results of this study find that climate change does have an impact on human rights and that corporations have human rights obligations and can be held accountable for their contribution to climate change. There are two ways that can be used to hold corporations accountable, those are, using human rights arguments for the impacts of climate change through lawsuits for violation of rights and civil lawsuits for unlawful acts. It would be better if the Government made binding regulations governing corporate obligations related to human rights and climate change. This is necessary so that every action takes to prevent climate change human rights violations through their activities."

"Perubahan iklim dapat memberikan dampak negatif terhadap penikmatan dari hak asasi manusia (HAM), salah satu hak yang dianggap paling signifikan terancam adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan non-derogable rights yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Salah satu akibat dari perubahan iklim dapat dilihat melalui fenomena terpaksanya perpindahan manusia terhadap mereka yang disebut sebagai Environmentally-Displaced Persons (EDPs). Terlepas dari urgensi permasalahan ini, belum terdapat instrument hukum internasional yang dapat melindungi mereka. Namun, Human Rights Committee (HRC) memberikan peluang perlindungan terhadap para EDPs akibat perubahan iklim untuk tidak dikembalikan ke negara asalnya. HRC menyatakan bahwa perubahan iklim merupakan salah satu ancaman yang paling mendesak dan serius serta dapat menghadapkan individu terhadap pelanggaran atas hak untuk hidup. Hal ini maka dapat memunculkan kewajiban bagi Negara untuk tidak mengembalikan mereka ke negara asal atau non-refoulement obligations. Walaupun demikian, terdapat komponen-komponen yang harus dipenuhi oleh EDPs akibat perubahan iklim untuk mendapatkan perlindungan tersebut, termasuk risiko yang ia hadapi haruslah nyata dan tidak dapat diperbaiki, serta bersifat pribadi. Pemenuhan komponen hak untuk hidup dalam konteks lingkungan ini dapat dilihat dalam kasus Ioane Teitiota v. New Zealand yang dianggap sebagai suatu landmark decision dalam perlindungan EDPs akibat perubahan iklim

---

Climate change can have a negative impact on the enjoyment of human rights, one of the rights that is considered to be the most significantly threatened is the right to life. The right to life is a non-derogable right which cannot be reduced under any circumstances. One of the consequences of climate change can be seen through the phenomenon of forced displacement of people against them which is called Environmentally-Displaced Persons (EDPs). Despite the urgency of this problem, there is no international legal instrument that can protect them. However, the Human Rights Committee (HRC) provides an opportunity to protect EDPs due to climate change from being returned to their countries of origin. The HRC states that climate change is one of the most urgent and serious threats and can expose individuals to violations of the right to life. This can then give rise to an obligation for the State not to return them to the country of origin or non-refoulement obligations. However, there are components that must be met by EDPs due to climate change in order to obtain such protection, including the risks that they face must be real and irreversible, as well as personal. The fulfillment of the right to life component in this environmental context can be seen in the case of Ioane Teitiota v. New Zealand that is considered as a landmark decision in protecting EDPs due to climate change."

"Tulisan ini mengkaji konsep cyberterrorism dalam konteks Indonesia, menggunakan pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh Correia (2022) dan Prof. Golose (2015), serta berdasarkan kasus-kasus serangan siber aktual di negara tersebut. Studi ini memberi fokus pada karakteristik unik cyberterrorism yang mencakup aspek kognitif, di mana kerusakan di wilayah siber, korban, dan ancaman yang ditimbulkan menjadi kriteria penting dalam mengklasifikasikan jenis serangan. Correia mengidentifikasi bahwa cyberterrorism mencakup aktivitas siber yang mengajukan ideologi tertentu dan mengancam publik serta properti. Analisis kasus Bjorka, Polrileak, dan kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penelitian ini menyediakan contoh konkret dari Cyber Dependent Terrorism. Penelitian ini juga menyoroti bahwa parameter utama dalam mengevaluasi cyberterrorism bukanlah pada korban jiwa atau kerusakan fisik yang langsung tampak, melainkan lebih pada kerusakan data dan dampak psikologis yang diakibatkannya. Dampak serangan siber ini tidak hanya mengganggu layanan publik dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya pengembangan strategi pencegahan dan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi cyberterrorism, yang meliputi aspek kerjasama internasional dan peningkatan kesadaran serta pendidikan masyarakat. Dengan menggarisbawahi bahwa potensi ancaman cyberterrorism di Indonesia akan terus meningkat, penelitian ini mengajukan pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan ini. Pendekatan tersebut mencakup perlunya kebijakan yang lebih kuat, kerjasama antar-sektor yang lebih intensif, dan pengembangan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberterrorism. Diharapkan, dengan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi keamanan nasionalnya serta privasi dan keamanan warganya dari ancaman cyberterrorism yang berkembang.

---

This paper examines the concept of cyberterrorism in the context of Indonesia, using theoretical approaches developed by Correia (2022) and Prof. Golose (2015), and based on actual cases of cyber attacks in the country. The study focuses on the unique characteristics of cyberterrorism, which include cognitive aspects, where damage in the cyber realm, victims, and the threats posed become important criteria in classifying the type of attack. Correia identifies that cyberterrorism encompasses cyber activities that advocate certain ideologies and threaten the public and property. The analysis of cases such as Bjorka, Polrileak, and the data breach of Bank Syariah Indonesia (BSI) in this study provides concrete examples of Cyber Dependent Terrorism. This paper also highlights that the main parameters in evaluating cyberterrorism are not based on casualties or immediate physical damage, but rather on data damage and the psychological impact it causes. The impact of these cyber attacks disrupts public services and the economy, and also generates fear and insecurity in society. The study emphasizes the importance of developing prevention strategies and rapid and effective responses to cyberterrorism, which include aspects of international cooperation and enhancing public awareness and education. By underlining that the potential threat of cyberterrorism in Indonesia will continue to increase, this study proposes a holistic approach to address this challenge. This approach includes the need for stronger policies, more intensive inter-sector cooperation, and the development of educational programs aimed at raising awareness of the dangers of cyberterrorism. It is hoped that with these comprehensive strategies and measures, Indonesia can be more effective in protecting its national security as well as the privacy and safety of its citizens from the growing threat of cyberterrorism."

"Penelitian ini merupakan studi mengenai Analisis Potensi Ancaman dan Program Deradikalisasi yang Dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap Warga Negara Indonesia yang Terindikasi Terkait Foreign Terrorist Fighters. Kompleksitas permasalahan pada WNI yang terindikasi terkait dengan FTF dapat memunculkan potensi ancaman keamanan, dimana BNPT telah melaksanakan upaya penanganan melalui deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literature. Penelitian bertujuan untuk (1) mengidentifikasi dan menganalisa potensi ancaman yang berasal dari Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF; dan (2) mengidentifikasi dan menganalisa upaya-upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap Warga Negara Indonesia yang terindikasi terkait dengan FTF. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori Deradikalisasi, radikalisasi dan Stratejik Intelijen.Hasil dari penelitian ini adalah (1) Potensi ancaman yang dapat ditimbulkan dari WNI yang terindikasi terkait dengan FTF antara lain melakukan serangan teror di dalam maupun luar negeri baik secara individual/kelompok, merencanakan dan mengarahkan serangan teror, menjadi relocators, merekrut jaringan baru atau memperkuat organisasi teroris yang ada di Indonesia; (2) Hasil analisis terhadap upaya deradikalisasi yang dilaksanakan oleh BNPT terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF menunjukkan BNPT tidak memiliki strategi deradikalisasi yang komprehensif terkait penanganan WNI yang terindikasi terkait dengan FTF, BNPT juga memainkan peran yang belum optimal dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan deradikalisasi terhadap WNI yang terindikasi terkait dengan FTF.

---

This research is a literature study on the Analysis on Threat Potential and Deradicalization Program Conducted by the National Counterterrorism Agency (BNPT) against Indonesian associated with Foreign Terrorist Fighters. The complexity of the problems with Indonesian associated with FTF can lead to potential security threats, where the BNPT has carried out efforts to address them through deradicalization. This study uses a qualitative approach to data collection through interviews and literature studies. The research aims to (1) identify and analyze potential threats from Indonesian associated with FTF; and (2) identifying and analyzing the de-radicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF. Theories and concepts used are Deradicalisation, Radicalization and Strategic Intelligence.The results of this study are (1) Potential threats that may arise from Indonesian associated with FTF, including carrying out terrorist attacks at home and abroad both individually/in groups, planning and directing terror attacks, becoming relocators, recruiting new networks or strengthening terrorist organizations in Indonesia; (2) The results of the analysis of the deradicalization program conducted by BNPT towards Indonesian associated with FTF shows that BNPT does not have a comprehensive deradicalization strategy related to handling Indonesian associated with FTF, BNPT also plays a role that has not been optimal in implementing and coordinating the deradicalization of Indonesian associated with FTF."

"Dalam beberapa dekade terakhir, dampak perubahan iklim terus meningkat secara signifikan dan menimbulkan kerusakan pada sektor infrastruktur transportasi. Hal ini disebabkan oleh peristiwa bahaya iklim seperti banjir, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan laut. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah wilayah pesisir dan perkotaan seperti Jakarta di mana bahaya iklim telah mengancam keberlanjutan pembangunan akibat rusaknya infrastruktur jalan/jembatan. Oleh karena itu, institusi tata kelola adaptif merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan kapasitas lokal sekaligus beradaptasi dengan perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism untuk menganalisis bagaimana institusi tata kelola adaptif dapat mendukung adaptasi jalan dan jembatan di Jakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan sepuluh informan dan tinjauan pustaka seperti peraturan, laporan kinerja pemerintah, dan dokumen kebijakan adaptasi perubahan iklim. Hasil penelitian ini adalah bahwa institusi tata kelola adaptif telah mendukung upaya adaptasi perubahan iklim di sektor infrastruktur transportasi di Jakarta. Meskipun terdapat berbagai kebijakan yang telah diterapkan untuk mencapai ketahanan, adaptasi infrastruktur transportasi masih belum terintegrasi. Pasalnya, beberapa indikator yang dikembangkan institusi tersebut belum terpenuhi, di antaranya keterlibatan aktor yang lebih luas dalam pembuatan kebijakan, tidak adanya regulasi pendanaan, insentif, dan pembelajaran institusi. Padahal itu penting untuk menghasilkan kebijakan dan regulasi adaptasi perubahan iklim melalui keterlibatan aktor yang lebih luas dan pembelajaran institusi yang baik.  Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat kerja sama yang telah terbentuk dan mengintensifkan upaya adaptasi yang konkret dan spesifik, khususnya pada infrastruktur jalan dan jembatan.

---

In recent decades, the impact of climate change has continued to increase significantly and inflict damage on the transportation infrastructure sector. This is caused by climate hazard events such as floods, extreme weather, and sea-level rise. One of the most affected areas is coastal and urban areas such as Jakarta where climate hazards have threatened the sustainability of development due to the destruction of road/bridge infrastructure. Therefore, the institution of adaptive governance is the right strategy for increasing local capacity as well as effort to adapt to climate change in the transportation infrastructure sector. This study used a post-positivism approach to analyze how the institution of adaptive governance could support the adaptation of roads and bridges in Jakarta. This research used qualitative methods through in-depth interviews with ten informants and literature reviews such as regulations, government performance reports, and climate change adaptation policy documents. The results study is that institution of adaptive governance has supported climate change adaptation efforts in the transportation infrastructure sector in Jakarta. There are various policies have been implemented to achieve resilience, but the adaptation of transportation infrastructure is still not integrated. It is because several indicators that developed the institution have not been fulfilled, such as the involvement of the multilevel actors in policymaking, the absence of funding regulations, incentives, and institutional learning. Whereas those are important to generate policies and regulations on climate change adaptation through the broader involvement of actors and good institutional learning. Therefore, the Jakarta Capital City Government needs to strengthen the cooperation that has been formed and intensify concrete and specific adaptation efforts, especially on road and bridge infrastructure."

"Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir yang selanjutnya lebih dikenal dengan WMD dimana di dalamya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir telah menjadi fenomena dalam politik keamanan internasional. Komunitas internasional berusaha meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan barang-barang penggunaan ganda dan militer. Proses proliferasi senjata pemusnah massal sendiri melibatkan beragam pelaku dengan kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda. Negara-negara yang dikenal memiliki program senjata nuklir yang kontroversial adalah Korea Utara dan Iran. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal semakin berubah. Ancaman proliferasi senjata pemusnah massal juga menjadi semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal, seperti nuklir, biologi, dan kimia, merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Analisis intelijen strategis diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dampak, dan menganalisis tren dalam menghadapi ancaman ini. Upaya internasional melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting untuk menangani proliferasi tersebut. Peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang tegas, serta pertukaran informasi intelijen menjadi langkah kunci dalam menghadapi masalah ini. Rekomendasi kebijakan termasuk penegakan hukum yang efektif, peningkatan kerjasama internasional, kapasitas intelijen yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal memiliki konsekuensi serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Upaya kolaboratif melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah penting meliputi peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang efektif, serta pertukaran informasi intelijen. Rekomendasi kebijakan mencakup penegakan hukum yang kuat, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan kapasitas intelijen, dan peningkatan kesadaran publik.

---

The issue of possession and development of ballistic missiles or nuclear weapons, commonly referred to as Weapons of Mass Destruction (WMD), has become a phenomenon in international security politics. The international community strives to minimize the risks posed by the trade of dual-use and military goods. The process of WMD proliferation involves various actors with different interests and motivations. Countries known for their controversial nuclear weapons programs include North Korea and Iran. With the advancement of time and technology, the modes of terrorism financing and funding for WMD have evolved. The threat of WMD proliferation has also become increasingly complex. This research adopts a qualitative method, gathering data through interviews and documentary studies.

In conclusion, this study asserts that the proliferation of WMD, including nuclear, biological, and chemical weapons, poses a serious threat to Indonesia and the international community as a whole. Strategic intelligence analysis is required to identify risks, evaluate impacts, and analyze trends in addressing these threats. International efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are crucial in addressing proliferation. Key steps involve enhancing international monitoring, implementing stringent sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations include effective law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness.

Overall, this research concludes that the proliferation of WMD has significant consequences for Indonesia and the international community. Collaborative efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are vital in addressing these challenges. Important measures include enhancing international monitoring, implementing effective sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations encompass robust law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness."