Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penguatan manajemen kelurahan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan dari dinas-dinas provinsi kepada kelurahan yang diwujudkan dalam tugas pokok dan fungsi kelurahan dan didukung denganpenguatan anggaran kelurahan. Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Melalui kebijakan penguatan manajemen Kelurahan, maka sebagai unsur pelaksana lini/ pelaksana kewilayahan, kelurahan diharapkan mampu melaksanakan kinerjanya yang optimal dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan para informan dari pihak pemerintah dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa outcome implementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dilihat dari fungsi manajemen yaitu perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pelaporan.terlihat masih lemah. Hal ini ditunjukan dengan kapasitas perangkat kelurahan baik secara kuantitas maupun kualitas belum benar-benar memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran serta menyusun pelaporan. Selain itu pengendalian dan koordinasi baik internal maupun eksternal hanya menjadi kegiatan rutinitas tanpa ada standar dan evaluasi yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi impelementasi penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat adalah disposisi atau sikap para pelaksana yang memandang tugas pokok dan fungsinya hanya sebagai rutinitas tanpa ada kesadaran untuk upaya meningkatkan kinerjanya.Selain itu faktor sumber daya manusia yang menunjukan keterbatasan secara kuantitas dan kualitas, faktor sumber daya lainnya adalah informasi yang lambat terkait regulasi yang kerap berubah-ubah yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban. Selanjutnya faktor elit DPRD dalam pengesahan anggaran dengan proses waktu yang lama juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan penguatan manajemen kelurahan di Kelurahan Cakung Barat dimana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam tahap pengorganisasian kegiatan.

---

The urban villages management strengthening is one of the policies issued by the government of Jakarta special capital region. The policy is related to the changing authority of the province’s Department to the urban villages that is embodied in the main task and function of urban village’s reinforcement with urban villages budget strengthening. The research is important considering the complexity of the needs and demands of people in Jakarta is very dynamic and urged to get a solution immediately. Through the policy of urban villages management strengthening, then as the steering element of lines/implementing regional, the urban villages are expected to perform their optimal in providing direct services to the community in the area. This research used a qualitative method that produces descriptive data obtained through literature study, observation, and indepth interviews with informants from the government and society.

The results showed that the outcome of the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat viewed from the management function such as planning, budgeting, organizing, leadership, coordination, control, and reporting still look weak. This is evidenced by the capacity of the village both in quantity and quality is not really adequate to carry out the duties and functions, especially in planning the activity, budgeting and reportinng. Besides, the controlling and coordination of internal and external are only routine activities without any standards and on going evaluation.

The factors affecting the implementation of urban management strengthening in the Village of Cakung Barat is disposition or the implementer’s attitude that looks the main duties and functions has only a routine without any awareness to obtain the improvement of performances. In addition, the factor of human resource has been showed the limitations in quantity and quality, the other resources factors are slowi nformation related to regulations often change which impact to the implementation and responsibilities report. Further, the elite Council factors in endorse the budget with the long time process is also influence the policy implementation of urban management strengthening in the Cakung Barat Village where the activities can not becarried out according to the schedule in the phase of organizing activities."

"Penelitian ini menganalisis karakteristik interaksi antarkota di Indonesia melalui pendekatan pengangkutan udara untuk penumpang dan kargo pada tahun 2008-2011. Dengan menggunakan pendekatan model gravitasi, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara pengangkutan udara antarkota dengan besaran Produk Domestik Regional Bruto, populasi, struktur ekonomi, interaksi antar kota utama dan dan terdapat hubungan terbalik dengan jarak sebagai proksi penghambat interaksi. Adapun pengaruh beberapa kota utama memberikan hasil yang berbeda di masing-masing estimasi. Pemisahan analisis untuk wilayah Indonesia Barat, Indonesia Timur dan antarwilayah Indonesia menemukan bahwa pengangkutan udara untuk masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri.

---

This study analyzes the characteristics of the domestic intercity interaction of Indonesia?s passenger and cargo air transport in 2008-2011. By using the gravity model approach, it is found that there are positive correlations between the intensity of intercity air transportation with Gross Domestic Regional Product, population, economic structure and interaction between the hubs. It is also shown that there is an inverse relationship of distance as a proxy inhibitor for interaction. The influence of several major cities provides different results in each estimation. Segregated analysis were done for interaction in western region, eastern region and between the two regions in Indonesia. The analysis provides clear evidence of unique characteristics for each region."

"The Dialogues in Urban and Regional Planning series offers a selection of some of the best scholarship in urban and regional planning from around the world. The internationally recognized authors of these award-winning papers take up a range of salient issues from the theory and practice of planning.This 6th volume incorporates essays that explore the salient issue commonly referred to as "The Right to the City." This theme speaks to a growing new movement within planning theory and practice with multiple aims and strategies but with the common objective of advancing a more just and equitable world. The right to the city functions as a manifesto advancing academic explorations of the opportunities for, and barriers to, expanding human and environmental justice. At the same time, it extends beyond academic inquiry to engage directly with the policy, legal and political dimensions of human rights. The right to the city has been invoked by global bodies such as United Nations-Habitat and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to bolster not only their agendas around fundamental human rights but advance urban policies promoting inclusion, sustainability, and resilience. Dialogues 6 offers engaging explorations into the academic expeditions by the global planning community that have helped to energize this movement. The papers assembled here through processes of peer review represent an invaluable collection to untangle the complexities of this dynamic new approach to urban and regional planning.The Dialogues in Urban and Regional Planning (DURP) series is published in association with the Global Planning Education Association Network (GPEAN) and its member national and transnational planning schools associations."

"Akibat urbanisasi, pada awal tahun 1960 jumlah penduduk Jakarta yang termasuk ke dalam kelompok usia produktif tumbuh secara signifikan. Selain itu, berkembangnya daerah-daerah penyangga Jakarta juga turut mendorong timbulnya masalah transportasi umum di Jakarta. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak memiliki kendaraan sendiri, dan membutuhkan kendaraan/transportasi umum untuk melakukan mobilitas mereka sehari-hari. Kebutuhan akan transportasi umum ini tidak bisa diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang memadai. Salah satu transportasi umum yang paling memprihatinkan pada saat itu ialah bus kota. Beruntungnya, Ali Sadikin sebagai gubernur baru Jakarta cukup sigap dalam menangani hal ini. Skripsi ini membahas mengenai latar belakang, langkah-langkah pembenahan, serta reaksi masyarakat atas bus kota di Jakarta pada masa pemerintahan Ali Sadikin tahun 1966 - 1977.

---

As a result of urbanization, in the early of 1960's the population of Jakarta which belong to the productive age group is growing significantly. In addition, the development of Jakarta's buffering areas also encouraged the emergence of public transportation problems in Jakarta. This is because most people do not have their own vehicle, and need public transportation for their day-to-day mobilities.

The need for public transportation cannot be offseted by the provision of adequate public transport. One of the most alarming public transportation at that time was a city bus. Fortunately, Ali Sadikin as a new governor of Jakarta was quite eager to deal with this.

This thesis discusses the background, the policies, and public reaction about city bus in Jakarta during the reign of Ali Sadikin's 1966 - 1977."

"The book reviews computer models and media, socio-political initiatives, professional practices which help communicating the future effects of different design, political and planning strategies with a wide range of aims. These world best practices are considered according to four leading issues for urban and regional development, respectively simulation, scenario and visioning, government and governance, and scale. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mencaritahu bagaimana pola permukiman di Kota Medan berdasarkan etnik dan bagaimana pengaruhnya terhadap struktur ruang Kota Medan. Fenomena pengelompokan berdasarkan etnik di Kota Medan menarik untuk diteliti karena keberagaman etnik merupakan ciri Kota Medan dan pola permukimannya, yang menunjukkan adanya jejak pengaturan permukiman berdasarkan kelompok etnik pada masa kolonial Belanda, berpengaruh terhadap perkembangan Kota Medan. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, serta dibahas secara analisis-kritikal. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan pengelompokan permukiman berdasarkan etnik di Kota Medan, yang berdampak terhadap perkembangan struktur ruang kota, yakni kepadatan kota, fungsi dan bentuk ruang kota.

---

The objective of this research is to reveal the settlement pattern of Medan City based on ethnicity and its impact towards the spatial structure of Medan City. The phenomenon of ethnic groups presence in Medan is interesting to study, for ethnic diversity has become a specific character of Medan, and their settlements show the existence of ethnic settlements segregation during the Dutch colonial era. The data for this research was collected by doing interviews, observation and documentation, and is analyzed by using critical-analysis. The study shows that the settlement development in Medan City tends to group based on ethnicity. The physical grouping has affected the city spatial structure, such as the density, function and form of the city."

"Artikel ini membahas mengenai upaya yang dilakukan oleh masyarakat marjinal kampung kota untuk dapat terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota. Studi-studi sebelumnya terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan bentuknya, yaitu studi mengenai upaya keterlibatan melalui aksi di ruang publik, upaya keterlibatan melalui kebijakan legislasi dan upaya keterlibatan publik melalui media sosial. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini berfokus pada bagaimana upaya kontrak politik yaitu community action plan dapat menjadi upaya alternatif kelompok masyarakat marjinal untuk terlibat dalam perencanaan dan pembangunan kota yang menekankan pada proses masyarakat marjinal kampung kota untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan kampungnya, dimana setiap individu memiliki peran aktif untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasinya. Studi ini secara khusus menggambarkan keterlibatan publik kelompok masyarakat marjinal di Kampung Akuarium kota Jakarta yang dilihat menggunakan pendekatan civic engagement. Studi ini menggunakan metode kualitatif serta pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the efforts made by marginal urban villagers to be involved in urban planning and development. Previous studies are divided into three types based on their forms; the study of engagement through public action, through legislation and public engagement through social media. In contrast to previous studies, this study focuses on how political contracts through community action planning can be an alternative effort of marginalized groups to engage in urban planning and development. This political contract emphasizes the process of marginal urban villagers to participate in the village planning and development process where each individual has an active role to engage in voicing his aspirations through political contracts with political actors. This study specifically illustrates the public involvement of marginalized community groups in Kampung Akuarium Jakarta using a civic engagement approach. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"The paper contends that it is possible to synthesise the various studies unilineally relating population processes to regional development into a comprehensive overview within which the process of differential regional development and planning and that of differential population levels can be universally assessed in a system framework. The paper presents a simple planning control system model of regional development based on its process and structure in space and the dynamics of population reactions over time. "

"Provinsi DKI Jakarta memiliki tantangan dan permasalahan urban yang lebih kompleks dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lingkungannya. Aspirasi dan permasalahan yang terjaring selanjutnya perlu dipetakan dan disinergikan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan teknik Text Mining untuk mengklasifikasi laporan yang berupa teks menjadi beberapa kelas dan mengelompokkan set data setiap kelas untuk mendapatkan topik-topik khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah banjir dan kebersihan, khususnya menyangkut saluran air dan masalah sistem transportasi, khususnya mengenai jalan yang butuh perbaikan atau peninggian menjadi topik yang paling sering dilaporkan masyarakat. Visualisasi dan analisis dengan Sistem Informasi Geografis serta Diagram Pareto menunjukkan persebaran masalah dan masalah yang perlu diprioritaskan oleh tiap kota/kabupaten

---

Jakarta has more complex problems and challenges than other urban areas in Indonesia. Therefore, the development plan of Jakarta involves all of the stakeholders, especially the public. One approach taken is to provide a means for public to submit aspirations and problems that occur at their surroundings. Aspirations and problems conveyed by public then need to be mapped and synergized with national policy and development priorities. This study uses Text Mining techniques to classify the textual report into several classes and then cluster data set in each class into specific topics. The results showed that the majority of public reports are associated with flood problems, especially regarding to drainage and waterways, and transportation system problems, especially regarding to roads condition. Visualization and analysis using Geographic Information Systems and Pareto Chart shows the spreads of the problems and issues that need to be prioritized by each city/county"