Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKesadaran akan pentingnya pemanfaatan sistem inovasi untuk mendukungpembangunan, dipicu terjadinya proses transisi perekonomian dunia yang semulaberbasis pada sumber daya menjadi perekonomian berbasis pengetahuan atauKBE. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami penguatan Sisteminovasi dalam kebijakan pembangunan di provinsi NTT menggunakan metodeSSM dalam kerangka hirarki kebijakan Bromley (1989). Hasil analisismenunjukkan bahwa belum adanya kebijakan lokal sebagai payung legitimasiSIDa di daerah yaitu roadmap penguatan SIDa yang terintegrasi dengan RPJMDmenyebabkan penguatan SIDa dalam kebijakan pembangunan pemerintahprovinsi NTT tidak berjalan efektif pada tataran organisasi maupun tataranoperasional. Oleh karena itu, pengaturan kebijakan pada ketiga tatarankelembagaan tersebut tidak bisa dilihat secara terpisah antara satu dengan yanglain, karena saling berkaitan. Untuk itu pemerintah provinsi perlu melakukanrevisi peraturan daerah tentang RPJMD sebagai payung legitimasi SIDa di daerah.Kemudian perlu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas BPPD provinsi, sehinggasemakin berkompeten mengkoordinasikan kegiatan penguatan SIDa. Terakhirperlu merevitalisasi konsorsium menggunakan model triple helix I.untukmenunjang peningkatan intensitas dan kualitas interaksi stakeholder inovasidalam dalam satu rantai kegiatan penguatan SIDa.

---

ABSTRACTAwareness of importance the use innovation system to support development,triggered by world economy transition which was originally based on a resource basedeconomy into a knowledge- based economy or KBE. This thesis contributesto understanding strengthening of innovation systems in NTT province policydevelopment using SSM method within policy framework of hierarchy Bromley(1989). The analysis showed that the absence of a local policy as an systeminnovation legitimacy in the region, specifically roadmap SIDA which integratedwith RPJMD cause strengthening SIDA in the NTT provincial government'sdevelopment policy has not been effective at organizational level and operationallevel. Therefore, setting institutional policy on the third level can’t be seen inisolation from one another, due to inter-related. The provincial government needsto revise local regulations that legitimacy SIDA in the region. Then the need toincrease the capacity and capability BPPD province, so the more competentcoordinate building activities SIDA. Last need to revitalize the consortium usingtriple helix model I, to increase intensity and quality of stakeholder interaction inthe chain of innovation in building activities SIDA."

"Meningkatnya konsumsi daging sapi selama 10 tahun terakhir, tidak diimbangi dengan laju produksi daging nasional, sehingga pemerintah pusat menggulirkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014 yang dimulai pada tahun 2010. Dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ditetapkan sebagai koridor ekonomi MP3EI yang difokuskan pada sektor peternakan. Penelitian ini mengevaluasi program peningkatan populasi sapi di provinsi NTB, program Bumi Sejuta Sapi (BSS) NTB, dan menganalisis sistem inovasi daerahnya. Program BSS NTB tidak mencapai target populasi yang ditetapkan. Melalui pendekatan kualitatif, permasalahan seperti tingkat pemotongan betina produktif yang meningkat, tingkat kelahiran pedet melalui Inseminasi Buatan masih rendah, penggunaan teknologi pakan masih minim, serta pendampingan Sarjana Membanun Desa (SMD) belum optimal menghambat laju pertumbuhan populasi sapi di NTB. Selain itu, sistem inovasi daerah di program BSS belum berjalan efektif karena masih adanya path-dependent pada masyarakat peternak.

---

In order to increased the domestic beef production to fullfill beef consumption that has been increased for the past ten years,the central government through Ministry of Agriculture has enacted a program called Beef Self-Sufficiency Program 2014 which was started from 2010. West Nusa Tenggara (NTB) has been appointed as livestock sector in MP3EI. This study will analyzeregional innovation system in the cattle-beef development program in NTB Province, Bumi Sejuta Sapi(BSS) NTB. BSS NTB didn't meet their target on the cattle-beef population. Using qualitative approach, high rate of slaughter of local cows, low birth rate of calf through artificial insemination, low utilization of feed technology and mentoring through Sarjana Membangun Desa (SMD) not optimal identified as the constraint factors in increasing cattle-beef stock. Moreover, regional innovation system in BSS NTB is not effective due to persistence of path-dependent from the cattle-beef farmers."

"Tesis ini menganalisis tentang implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) Berbasis Sumber Daya Lokal dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1974). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan studi lapangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota kelompok terhadap teknik pembudidayaan tanaman maupun ternak, dan penataan administrasi kelompok masih menjadi kendala. Selain itu belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung kebijakan ketahanan pangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah karakteristik badan pelaksana dan sikap pelaksana yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kabupaten Ende yang sangat menentukan berjalannya program ini. Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan yang terbatas sementara tugas pemberdayaan kelompok wanita menjadi tugas pemerintah daerah. Komunikasi antar organisasi belum intensif, dan adanya dampak sosial dan ekonomi. Agar implementasi berjalan baik, perlu ada peraturan daerah yang mendukung, sosialisasi dan pendampingan oleh penyuluh pendamping terus harus dilakukan demi peningkatan pemahaman dan keberlanjutan kegiatan kelompok.

---

This thesis analyzes the implementation of the food security policy in Ende Regency, Province of East Nusa Tenggara through Program of Acceleration of Food Consumption Diversification based on Local Resources and the factors that influence the policy by using a theoretical of policy implementation model Van Meter and Van Horn (1974). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection methods. The technique of the collecting data through indepth interviews, observation and field study and literature study. The results shows that the understanding of the group members about techniques of cultivation livestock and plants, and the arrangement of group administration still an obstacle. In addition to the absence of local regulations that supports food security policies. There are several factors that influence the implementation are characteristic and the attitude of the executing agency namely the Agency of Food Security and Agricultural Extension of Ende Regency which is responsible of this program, the size and purpose of the policy, policy resources are limited while the task of group empowerment of women?s group is the duty of the local government, communication among the organization has not been intensive, and the program has been given the impact in social and economic sectors. In order to make the program implementation goes well, it needs local regulation to support the food security policy, and then socialization and mentoring by an agricultural extension continues to be done in order to improve the understanding and sustainability of group activities."

"Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah, Pemerintah menetapkan Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Kebijakan ini ditengarai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji spillover effect peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Taman Nasional Komodo terhadap peningkatan kunjungan wisman ke destinasi wisata lain di provinsi NTT serta pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian kabupaten-kabupaten lain di provinsi NTT. Dengan menggunakan metode Spatial Autoregressive (SAR) dan Spatial Durbin Model (SDM) pada data 19 Kabupaten/Kota di NTT dalam kurun waktu Tahun 2012-2018, penelitian ini menemukan bahwa terdapat spill over effect yang positif dan signifikan dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo terhadap kunjungan wisman ke destinasi wisata di daerah lainnya di NTT. Efek dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga berasosiasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun terhadap daerah lain di NTT. Lebih lanjut, peningkatan sektor pariwisata tersebut dapat mendorong terjadinya konvergensi pembangunan wilayah di provinsi NTT.

---

To increase tourist visits and the contribution of the tourism sector to national and regional economic development, the Government has designated Komodo National Park in East Nusa Tenggara (NTT) Province as one of the super priority tourist destinations. This policy has been proven to be able to increase foreign tourist visits to Komodo National Park, which is in West Manggarai Regency, NTT. This study aims to examine the spill over effect of increasing foreign tourist visits to Komodo National Park on increasing foreign tourist visits to other tourist destinations in NTT province and increasing the economy of other districts in NTT province. By using the Spatial Autoregressive (SAR) and Spatial Durbin Model (SDM) methods on data from 19 districts/cities in NTT in the period 2012-2018, this study found that there was a positive and significant spill over effect from foreign tourist visits to Komodo National Park. on foreign tourists visiting tourist destinations to other areas in NTT. The effect of increasing foreign tourist arrivals is also positively and significantly associated with economic growth both locally and in other regions in NTT. Furthermore, the increase in the tourism sector can encourage the convergence of regional development in the province of NTT."

"ABSTRAKPembangunan berprespektif gender merupakan upaya mengintegrasikan masalah gender dalam pembangunan melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kredit, pekerjaan, dan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan pada sektor publik. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dinilai dari kinerja Gender Development Index GDI atau Indeks Pembangunan Gender IPG ; Provinsi NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki trend angka IPG yang terus meningkat, namun disisi lain capaian IPM nya masih rendah. Pada tahun 2014 dan 2015, angka IPG provinsi NTT berturut-turut sebesar 92,76 dan 92,91 dimana secara nasional berada diatas capaian IPG Indonesia. Akan tetapi angka IPM nya masih sangat rendah peringkat ke-4 dari belakang dibandingkan IPM rata-rata provinsi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan berprespektif gender pada kabupaten/kota di provinsi NTT serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut baik dari indikator ekonomi dan non ekonomi; Metode analisis secara deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan data panel dengan program pengolahan EVIEWS.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesetaraan gender pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel porsi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, besarnya pengeluaran pemerintah perkapita di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, proporsi belanja rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta porsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total. Dampak peningkatan seluruh variabel bebas tersebut terhadap kesetaraan gender sangat kecil terlihat dari nilai kooefisien regresinya yang sangat kecil. Variabel bebas yang menunjukan arah pengaruh yang positif, yaitu belanja pemerintah perkapita untuk pendidikan dan kesehatan serta proporsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total.

---

ABSTRACTDeveloping gender perspective is an effort to integrate gender issues into development through the fulfillment of basic rights such as education, health, credit, employment, and increasing the participation of women in public sector living. One of the indicators of development success is judged by the performance of the Gender Development Index GDI NTT Province is one of the provinces in Indonesia which has a trend of increasing GDI numbers, but one the other hand the achievement of HDI is still low. In 2014 and 2015, the GDI of the province of NTT is 92.76 and 92.91, respectively, which is nationally above the achievement of GDI Indonesia. However, the HDI is still very low ranked 4th from behind than the average HDI of the province in Indonesia. This study aims to analyze the success of developing gender perspective in districts of NTT province and to know the factors that influence the success both from economic and non economic indicators. Descriptive analysis method and multiple linear regression using panel data with EVIEWS processing program. The research results show that gender equality in districts of East Nusa Tenggara province is influenced by the variables of government expenditure portion in education and health on APBD, the amount of government expenditure per capita in education and health on APBD, the proportion of household expenditure on education and health, and the share of the female labor force in the total labor force. The impact of the increase of all independent variables on gender equality is very small from the very small regression coefficient. The independent variables indicate the direction of positive influence, ie per capita government expenditure on education and health and the proportion of female labor force in total labor force "

"ABSTRAKCapaian kesejahteraan suatu negara tidak lagi hanya tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Kemajuan teknologi yang tercermin dari tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah lama dipahami sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sistem inovasi menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan pengembangan dan distribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar utama kemajuan perekonomian dalam era Knowledge Based Economy ini. Keberagaman potensi lokal antar wilayah di Indonesia yang cukup besar memerlukan sistem inovasi yang dapat mengakomodir hal tersebut, sehingga memunculkan pengembangan wacana Sistem Inovasi Daerah SIDa . Dengan berkembangnya SIDa di seluruh daerah akan mendorong capaian inovasi nasional pula.Dengan keterbatasan regulasi dalam implementasi SIDa yang masih dini ini, namun persaingan global terus terbuka, tak dapat dihindari dan semakin kompetitif. Karena itu dibutuhkan berbagai kebijakan yang tepat sebagai langkah-langkah sistemik implementasi inovasi. Dengan menggunakan Analytical Hierarchy Process AHP disusun hirarki arah kebijakan penguatan SIDa yang dapat segera diberi arahan ataupun regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dengan meminta expert untuk mengisi kuisioner yang disusun lalu dilakukan pembobotan.Hasilnya kriteria pendanaan menjadi faktor yang dianggap penting untuk dikuatkan dibandingkan kriteria lainnya. Sehingga dalam hirarki arah kebijakan keseluruhan, penataan APBD dan APBN untuk SIDa menjadi arah kebijakan prioritas pertama dan kedua dan kemudian baru dilanjutkan dengan arah kebijakan yang merupakan bentuk komitmen pelaksanaan SIDa di daerah yakni Penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah sebagai prioritas ketiga. Meskipun penyusunan Roadmap, RPJMD dan RKPD di daerah merupakan kunci komitmen pelaksanaan penguatan SIDa di daerah, namun jika dukungan regulasi maupun petunjuk pelaksanaannya dirasa lebih memadai dibandingkan arah kebijakaan terkait penataan pendanaan, maka memungkinkan jika arah kebijakan penataan pendanaan diprioritaskan untuk diberi aturan lebih lanjut.

---

ABSTRACTAchievement prosperity of a country is no longer just depend on natural resources owned. Advances in technology are reflected in the level of mastery of science and technology has long been understood as an important factor in economic growth. Systems innovation becomes important to accommodate the needs of the development and distribution of knowledge that is needed as the primary fuel economic progress in this era of Knowledge Based Economy. The diversity of local potential between regions in Indonesia sizeable require innovation system can accommodate it, so that led to the development discourse of the Regional Innovation System SIDA . With the development of SIDA in the whole region will encourage the achievement of the national innovation anyway.With a lack of regulation in the implementation of SIDA is still early, but global competition continues to be open, unavoidable and increasingly competitive. Because it takes a variety of appropriate policies as a step by step implementation of systemic innovation. By using Analytical Hierarchy Process AHP arranged hierarchy SIDa strengthening the policy direction that may soon be given a referral or further regulation by the Central Government to ask the expert to fill out questionnaires and then be weighted compiled.The result is a funding factor criteria are considered important for strengthened compared to other criteria. So that in the hierarchy of the overall policy direction, the arrangement of the APBD and APBN for SIDa to be a first and second policy priority and then just continued with the policy direction which is a form of commitment, the implementation of SIDA in the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD as the third priority. Although the preparation of the Regional Roadmap, RPJMD and RKPD is a key commitment to strengthen the implementation of SIDA in the region, but if the regulatory support and guide its implementation is considered more adequate than the policy direction associated funding arrangement, it is possible that the arrangement of the funding policy priority to be given more rules."

"Indonesia menerapkan sistem Transfer ke Daerah sejak 1999. Sistem Transfer ke Daerah menghadapi situasi permasalahan terkait penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah di Indonesia dalam rangka penerapan akuntansi akrual. Penelitian ini menyusun situasi permasalahan pada sistem tersebut dengan menggunakan Contingency Model Luder, 1992 . Penelitian ini menemukan bahwa penerapan akuntansi akrual di sistem Transfer ke Daerah didorong oleh pengaturan standar akuntansi pemerintahan yang mempengaruhi harapan dari pengguna informasi dan perilaku dari pembuat informasi. Kemudian, penerapan akuntansi akrual menghadapi beberapa kendala penerapan, seperti karakteristik organisasi, kualifikasi akuntan, dan ukuran yuridiksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah menggunakan Soft System Methodology SSM Checkland dan Poulter, 2006 . Rekomendasi tersebut adalah: reformulasi sistem alokasi, peningkatan efektivitas pertukaran data antara unit teknis dengan unit akuntansi, dan peningkatan kualitas pelaporan Transfer ke Daerah. Hasil dari penelitian ini sangat penting karena dua alasan utama. Pertama, penelitian ini menunjukkan manfaat yang signifikan dari penerapan Contingency Model dan SSM untuk merekonstruksi kebijakan publik dalam konteks reformasi manajemen keuangan. Kedua, penelitian ini menyusun sebuah kerangka kera yang menjadi pedoman bagi pemerintah untuk merekonstruksi sistem Transfer ke Daerah.

---

Indonesia has implemented intergovernmental transfer system since 1999. Intergovernmental transfer system experienced problematical situations related to implementation of accrual accounting. This research aims to reconstruct Indonesia 39 s intergovernmental transfer system in order to implement accrual accounting. The study structured problematical situations in that system using Contingency Model Luder, 1992 . The study found that the implementation of accrual accounting in intergovernmental transfer system is stimulated by the setting of governmental accounting standards which affects expectation of users of information and behaviour of producers of information. Furthermore, implementation of accrual accounting faces some implementation barriers, such as organizational characteristics, qualifications of accountants, and size of jurisdiction. This research gives some recommendations to reconstruct that intergovernmental transfer system using Soft Systems Methodology SSM Checkland Poulter, 2006 . The recommendations are reformulating the allocation system, effectiveness enhancement of data exchange between technical and accounting units, and quality enhancement of intergovernmental transfer 39 s reporting. This research 39 s results are very important because of two main reasons. First, this research shows us the significant benefit of the appication of Contingency Model and SSM to reconstruct public policy in the context of financial management reform. Second, this research creates a framework that guides government to reconstruct their intergovernmental transfer system."

"Penelitian ini membahas tentang proses globalisasi dengan meminjam real world berupa tambang rakyat intan yang berlokasi di Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) yang berdasar pada action research (SSM Based on action research) untuk menjawab research interest. Fokus penelitian ini adalah melihat pada pemanfaatan moment produktif yang ada di tambang rakyat. Momen produktif adalah framework yang dipinjam peneliti dari Anna Tsing yaitu situasi yang berada diluar regulasi hukum yang berlaku atau illegal. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh berbagai pihak karena memiliki keuntungan. Moment produktif dimanfaatkan karena menjanjikan keuntungan berupa kesejahteraan, pengetahuan dan kebebasan. Sehingga momen produktif berarti friction yang dimanfaatkan. Moment produktif yang dimanfaatkan menjadi bukti adanya peran aktif aktor dalam globalisasi. Aktor berperan aktif dalam bentuk negosiasi penuh kepentingan.

---

This research about globalization process by borrowing real world in the form of diamond artisanal mining which location in Cempaka, Banjarbaru, Kalimantan South. This Research use method of Soft System Methodology ( SSM) based on action research to answer research interest and problem solving. Focus this research is see at exploiting of productive moment exist in artisanal mining. A concept of Productive Momen is borrowed by framework of researcher of Anna Tsing. The meaning of productive moment is situation that reside in outside applicable law regulasi or of illegal. The situation exploited by various side because owning advantage. Productive Moment exploited because promising advantage in the form of prosperity, freedom and knowledge. So that productive momen mean exploited friction. Productive Moment which exploited become evidence of[is existence of active role of actor in globalization. Actor share active in the form of negotiation full of importance."

"Kajian ini merupakan aplikasi riset tindakan berbasis Soft Systems Methodology yang mengacu kepada dual imperatives dari McKay dan Marshall ( 2001) yaitu research interest dan problem solving interest untuk melakukan penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung. Institusi yang memegang peranan penting dalam governansi pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo adalah Perum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010. Adapun pihak lain yang terkait erat dengan pengelolaan hutan lindung adalah pemerintah daerah, masyarakat desa hutan, serta stake holder seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dalam prakteknya, governansi dalam pengelolaan hutan lindung banyak menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut disebabkan antara lain oleh perambahan serta perusakan hutan lindung yang mengakibatkan terjadinya deforestasi dan berkurangnya fungsi hutan lindung. Implementasi kebijakan serta koordinasi dalam rangka pengelolaan hutan lindung juga menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penataan ulang governansi, implementasi kebijakan, serta pelaksanaan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan hutan lindung.Hasil kajian menunjukkan bahwa penataan ulang governansi dalam pengelolaan hutan lindung dapat dilakukan melalui perubahan yang systematically desirable dan culturally feasible di mana partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, dan konsensus dapat diadopsi sebagai prinsip-prinsip governansi yang baik dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo. Implementasi kebijakan menyangkut hutan lindung dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat desa hutan mengenai fungsi hutan lindung. Komunikasi dan interaksi yang intensif antar institusi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam pengelolaan hutan lindung di Kabupaten Wonosobo.

---

This study is an application of action research based on the Soft Systems Methodology which refers to the concept dual imperatives, as put forwarded by McKay and Marshall (2001) ? research interest and problem solving interest ? in dealing with restructuring governance for protected forests. According to the Government Regulation No. 72 of 2010, Perum Perhutani is a government institution that should play a crucial important role in the governance of protected forest in the Wonosobo Regency. Other parties having close relations to the governance of protected forests are local governments, villagers living next to the forests, as well as those stakeholders such as non-governmental organizations (NGOS).In practice, the governance of protected forest management does face a lot of problems. These problems are partly caused by encroachment and destruction of protected forests which then lead to deforestation and also reduced functions of the protected forests. In addition to this, policy implementation and coordination within the context of protected forest management also face various problems. Therefore, the main purpose of this research is to investigate governance restructure, policy implementation, as well as the implementation of effective coordination in the management of protected forests.The results show that governance restructure for the protected forest management can be done through systematically desirable and culturally feasible changes in which participation, efficiency and effectiveness, fairness and equality, transparency, accountability, and consensus can be adopted as principles of good governance in the management of protected forests in the Wonosobo Regency, in particular. Maximum efforts associated with protected forest oriented policy implementation can be made by enhancing the nearby villagers?s understanding of the functions of protected forests. At the same time, intensive communication and interaction among related institutions are also essential in order to improve the effectiveness of coordination in the management of protected forests in the Wonosobo Regency."