Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Indonesia terkenal dengan negara kepulauan (archipelago). Tentu saja,membuat Indonesia memiliki banyak perbatasan darat maupun laut dengannegara tetangga. Ada beberapa perbatasan darat dan laut yang hingga sekarangmenjadi klaim negara-negara tetangga, karena lemahnya penjagaan perbatasanoleh Indonesia sendiri. Seperti yang terjadi di Kepulauan Sangihe, SulawesiUtara. Karena terlalu dekatnya wilayah Sangihe dengan Filipina, membuatmasyarakat Sangihe enggan untuk bepergian ke kota-kota besar lainnya,bahkan Manado. Salah satu faktornya adalah kerajaan zaman dahulu yangsering berlayar ke utara, hingga pada era globalisasi pelayaran masyarakatSangihe dan Filipina Selatan dikategorikan sebagai crime activities, yaitutindak kejahatan ilegal. Tidak hanya itu, faktor pendorong melakukan crimeactivity di perbatasan laut Kepulauan Sangihe dengan Filipina Selatan adalahminimnya infrastruktur yang memadai dan tingkat ekonomi yang rendah.Inilah yang akan menyebabkan ancaman lemahnya kedaulatan Indonesiasebagai negara yang berdaulat dari segi geografi, ekonomi, sosial budaya,politik, dan hankam

---

ABSTRAK Indonesia is the one famous archipelago country. Of course, this makes Indonesiahas a lot of land and sea borders with neighboring countries. There are severalland and sea borders, until now the claims of neighboring countries, due to lack ofborder control by Indonesia itself. As happened in Sangihe, North Sulawesi.Because of too close, Sangihe region with the Philippines, makes Sangihe?sreluctant to travel to other major cities, even Manado. One factor is the ancientkingdom that is often headed north, up to the age of globalization and theshipping Sangihe?s and southern Philippines activities categorized as a crime, acrime that is illegal. Not only that, the drivers of crime activity did Sangihe seaborder with South Philippines is the lack of adequate infrastructure and loweconomic level. This is what will cause a threat to weak Indonesian sovereigntyas a sovereign state in terms of geographical, economic, social cultural, political,and defense."

"ABSTRAKKecenderungan proses globalisasi saat ini telah memunculkan fenomena geografi tanpa batas (geographical borderless). Secara teoritis hal ini mengindikasikan adanya peluang peningkatan pertumbuhan ekonomi dari aktifitas ekonomi yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Untuk itu diperlukan kajian empriris terkait potensi wilayah dalam rangka membangun model pengembangan wilayah perbatasan laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Mindanao Filipina.Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi. Pendekatan kuantitatif seperti analisis shift share dan location quotient adalah untuk menganalisisis sektor ekonomi potensial wilayah. Pendekatan kualitatif menjelaskan variabel penelitian yang tersintesis dari literatur mengenai aktifitas ekonomi di wilayah perbatasan Sangihe dan Mindanao.Temuan studi ini menunjukkan adanya pola Comparatif Advantage yang terjadi dalam keterkaitan ekonomi antara wilayah Sangihe dan Mindanao, dimana sangihe menjadi wilayah hinterland sebagai pemasok bahan baku agroindustri dan industri perikanan yang dikembangkan di Mindanao. Pola Comaparatif Advantage ini mengakibatkan terjadinya Backwash Effect terhadap wilayah Sangihe. Untuk mereduksi kecenderungan Backwash Effect tersebut dapat di tempuh melalui pendekatan kebijakan (policy lead) peningkatan kerjasama antara kedua wilayah.

---

ABSTRACT

The tendency of the current globalization process has given rise to the phenomenon of geographical borderless. Theoretically it indicates an increased pattern of economic growth that occurred in the border region between countries. It is necessary for studies related to the potential empirical region in order to build a model of the development for border regions in the Districts of Sangihe Islands and Mindanao Philippines. This study uses a combined approach.

Quantitative approach, shift share and location quotient analyses, is the potential for economic sectors analyzing region. A qualitative approach explains the variables that synthesized from the literature on economic activity in the border regions of Sangihe and Mindanao.

The findings of this study indicate a pattern of Comparatif Advantage emeged in the economic linkages between Sangihe and Mindanao region, where the Sangihe into its hinterland as a supplier of raw materials and agro-industrial fisheries developed in Mindanao. This pattern resulted in the Backwash Effect on Sangihe region; to reduce such a Backwash Effect, one could apply a policy approach (policy lead) to encourage cooperation between the two regions."

"Tugas Karya Akhir (TKA) ini meneliti respon Indonesia, Vietnam, dan Filipina, terhadapaktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Selatan antara tahun 2014-2020. Berdasarkankerangka analisis teori kerja sama, penelitian ini berpendapat bahwa ketiga negaramerespon aktivitas militer Tiongkok dengan cara yang kooperatif. Menurut beberapapenelitian sebelumnya, respon negara di wilayah Laut Tiongkok Selatan bergantungkepada jumlah dana bantuan Belt and Road Initiatives (BRI) yang diterima. Penelitian inimenyarankan untuk memasukkan konteks nasional negara-negara penerima BRI, denganmelibatkan motives dan power dalam menganalisis respon. Tulisan ini adalah penelitiankualitatif dan penulis menggunakan metode perbandingan. Penelitian ini dapatmeningkatkan pemahaman tentang persamaan pola respon antara Indonesia, Vietnam,dan Filipina terlepas dari perbedaan jumlah BRI yang diterima

---

This study examines the responses of Indonesia, Vietnam, and Philippine, toward China’s

military activities at the South China Sea between 2014-2020. Based on the logic of

cooperation theory analytical framework, this paper argues that those countries reacted to

China’s military activities in a cooperative way. As some scholars predicted if those

responses depend on the amount of the Belt and Road Initiatives (BRI) assistance fund.

This paper suggests to include the national context of BRI recipient countries, by

describing the different motives and power, in examining those responses. This paper

used qualitative framework and comparative methods. This paper may enhance the

understanding of the similar pattern of responses between Indonesia, Vietnam, and

Philippine despite the differences of the BRI amount received"

"ABSTRAK Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan kepentingan potensi ekonomis yang terkandung di Paracel sebagai jalan keluar dari krisis ekonomi. Di sisi lain, Hukum Internasional mengakui status kepemilikan suatu Pulau kepada negara tertentu melalui praktik pemenuhan asas okupasi efektif. Asas ini merupakan suatu preseden yang berkembang dari waktu ke waktu sejak kasus Putusan Arbitrase Las Palmas hingga kasus Putusan Sipadan dan Ligitan. Lewat metode okupasi yang efektif suatu kedaulatan negara dimanifestasikan lewat tindakan-tindakan damai yang secara terus menerus dalam periode penguasaan negara atas wilayah sengketa.

---

The presence of nine dash line claim by People?s Republic of China driven tensions to heat up the South China Sea as result of the unsettle territorial dispute since the 1970?s decades to present. The situations have developed since the discovery of oil potentials and other natural resources contained in the Paracels seas by States. Vietnam?s conditions is currently falling under the global economic crisis as a result of the Vietnam war and unification of the South and North Vietnam that produce the interests for such natural exploration of the Paracels waters. In the other side, International Law approves the right of territory of an island belong to the State that has exercised the practices of effective occupations principle. The principle is valid as a precedent that developed from time to time since the Las Palmas arbitration case until the Sipadan and Ligitan islands disput ruled out by the International Court of Justice. Through exercising the method of such effectivites, a sovereign state is recognsed its will to manifest the acts of peaceful display in a continual control over the dispute islands."

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACTAlur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution."

"Tesis ini membahas strategi daya saing destinasi wisata bahari berbasis local wisdom di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui analisis terhadap destination competitiveness dan place marketing. Destination competitiveness digunakan untuk menilai daya saing destinasi wisata bahari dalam rangka penyusunan strategi daya saing yang dilakukan melalui teori place marketing. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifkualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Hasil penelitian menunjukan bahwa destinasi wisata bahari Kabupaten Kepulauan Sangihe berdaya saing berdasarkan indikator natural resources, heritage and culture, dan special events dan tidak berdaya saing pada indikator tourism infrastructure, demand condition dan promotion and coordination. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan stakeholder pariwisata Kabupaten Kepulauan Sangihe agar memadukan wisata bahari dengan kearifan lokal melalui buying product dan buying experience, melakukan segmentasi wisatawan potensial, melaksanakan events pariwisata bertaraf nasional dan internasional dengan menonjolkan unsur kearifan lokal masyarakat, menerapkan Community-Based Tourism dan Public-Private Partnership dan bekerja sama dengan kelompok sadar wisata dalam mempromosikan wisata bahari berbasis lokal wisdom dan mengatasi masalah lingkungan pariwisata bahari Sangihe, membentuk brand image destinasi wisata bahari kabupaten kepulauan Snagihe dan menargetkan wisatawan potensial berdasarkan aktivitas tujuan wisata, demografi dan trend kunjungan wisatawan ke provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Sangihe.

---

This thesis discusses the competitiveness of local wisdom-based marine tourism destinations in the Sangihe Islands Regency through an analysis of destination competitiveness and place marketing. Destination competitiveness was used to assess the marine-tourism destination competitiveness in the context of developing the strategies that were carried out through place marketing theory. This research is a descriptive qualitative study with a post-positivism approach.

The findings showed that the marine tourism destinations in the Sangihe Islands Regency were competitive based on indicators of natural resources, heritage and culture, and special events and were not competitive on the indicators of tourism infrastructure, demand conditions, promotion and coordination.

This research recommends the local government of Sangihe Islands Regency and tourism stakeholders, to integrate marine tourism with local wisdom through buying products and buying experience, segmenting potential tourists, carrying out national and international-level tourism events by highlighting elements of local wisdom, implementing Community- Based Tourism and Public-Private Partnership and collaborating with tourism observer groups in promoting local wisdom-based marine tourism and addressing the environmental issues of Sangihe marine tourism, shaping a brand image of marine tourism destinations and targeting potential tourists markets based on tourist destination activities, demographics and tourist visits trend to the North Sulawesi Province and Sangihe Islands Regency."

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga keamanan dan pemanfaatan wilayah lautnya selama kurun waktu 1982-1998, terutama wilayah Kepulauan Natuna pasca ditandatanganinya United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Ditandatanganinya UNCLOS 1982 menghasilkan hak dan kewajiban bagi negara kepulauan, salah satunya Alur Laut Kepulauan (ALK) yang wajib dimiliki seluruh negara kepulauan. Kepulauan Natuna sebagai wilayah yang dilalui Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadi jalur keluar dan masuknya kapal-kapal asing sehingga menjadi rawan terjadinya pelanggaran keamanan. Selain sebagai wilayah yang dilalui ALK Indonesia, Kepulauan Natuna juga mempunyai posisi geografis yang rawan akan klaim dari negara lain, karena wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang menjadi konflik beberapa negara.

---

This minithesis describes the efforts of the Indonesian government to maintain the security of maritime regions during the period 1982-1998, especially after the signing of the Natuna Islands region of the United Nation Convention on the Law Of the Sea (UNCLOS) 1982 in December 10, 1982 in Montego Bay, Jamaica. The signing of UNCLOS 1982 resulted in the rights and obligations of the island nation, one of archipelagic sea lanes (ALK) must be owned the entire island nation. Natuna Islands as a region through which the Indonesian archipelagic sea lanes into a lane exit and entry of foreign ships to be prone to breach of security. Aside from being a region that passed ALK Indonesia, Natuna Islands also has a geographical sensitive position to claims from other countries, because the area directly adjacent to the South China Sea into conflict countries."

"

Di proritaskannya pengamanan pada ALKI I dalam pembahasan Tesis ini mengingat di ALKI I tingkat kepadatan lalu lintas pelayaran dan penerbangan internasional sangat tinggi maka dituntut untuk lebih mewaspadai terhadap setiap ancaman di sepanjang ALKI-I yang melewati Perairan Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda. Resiko meningkatnya sengketa di Laut Cina Selatan terus mendapat perhatian khusus dari negara-negara di kawasan, termasuk AS, dan India. Dengan terbatasannya jumlah dan sarana patroli laut dan udara, kemampuan pengawasan dan sarana maritime surveillance dalam pengamanan di ALKI-I, memberikan indikasi kuat akan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ALKI-I. Tujuan dari penelitian ini mengoptimalisasi pengawasan dan pengamanan ALKI I dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut. Optimalisasi pengamanan ALKI-I dilaksanakan melalui penggelaran kekuatan TNI Angkatan Laut secara permanen dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan kerjasama instansi terkait serta penyusunan suatu produk hukum pengamanan ALKI dalam bentuk Peraturan Presiden

---

Considering that the level of internatonal traffic and aviation is very high, the priority of security for ALKI I is prioritized in this study. It is strongly required to be more aware of to any threats along ALKI-I which pass the Natuna Sea, Karimata Strait, Java Sea and Sunda Strait by securing and supervising all foreign vessels that crosses the Republic of Indonesia sovereignty. The risk of increasing disputes in the South China Sea continues to take special attention from countries in the region, including the US and India. With the limitation of the number and means of sea and air patrols, the surveillance capability and means of maritime surveillance in security at ALKI-I, provide a strong indication of the possibility of misuse of ALKI-I by foreign vessels carrying out intelligence functions to conduct illegal surveys and other illegal activities. The purpose of this study is to Optimize the supervision and security of ALKI I in the context of enforcing sovereignty and law in the sea. ALKI-I security measures are implemented through deployment of the Navy permanently by considering and utilizing the potential possessed by the central government and regional government and the cooperation of related agencies and the preparation of the regulation at ALKI in the form of a Presidential Regulation

"

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."