Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan pembangunan PLTA Asahan 3 melalui pinjaman luar negeri yang bertujuan mengatasi krisis listrik di Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tertundanya pembangunan PLTA Asahan 3 disebabkan oleh konflik kepentingan dan konflik kewenangan antara PT PLN dengan Pemprov. Sumut. Untuk mencegah berulangnya permasalahan ini di masa depan diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara pihakpihak yang terkait terutama pada tahap perencanaan proyek.

---

This research discusses the implementation of government policy to develop Asahan 3 hydropower plant financing by foreign loan to solve electricity crisis in North Sumatera. This is a descriptive qualitative research in which the data were collected by deep interviews and documentation. Findings: the delay of Asahan 3 hydropower plant has caused by conflict of interest as well as conflict of authority between PT PLN and the Government of North Sumatera Province. It is suggested that improving the coordination and communication among parties mainly at the project planning phase will prevent the problem to recur."

"Berlatar belakang dari munculnya permasalahan berkurangnya kapasitas daya pembangkit Bendungan PLTA yang ada, akibat pendangkalan sungai dan sedimentasi yang mengurangi kapasitas tampungan waduk dan umur bendungan.  Sedangkan kebutuhan akan listrik terus naik menyebabkan kelangkaan energi dimasa depan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan sejumlah instansi terkait mengadakan rapat di Solo tanggal 25 Agustus 2016 untuk membahasn hal tersebut, tema rapat tersebut adalah Pengembangan Infrastruktur PUPR dalam mendukung ketahanan energi wilayah Pulau Jawa-Bali. Solusi dari pemerintah untuk membangun bendungan-bendungan baru dianggap tidak sesuai dengan target pemerintah untuk mencapai 23% baruan energi ditahun 2025. Karena pembangunan bendungan baru membutuhkan waktu konstruksi yang lama. Solusi tersebut dianggap merupakan solusi jangka panjang yang tidak sejalan dengan target pemerintah. Sehingga pemerintah berupaya untuk mencari alternatif lain yaitu dengan memanfaatkan bendungan single purpose yang telah terbangun, seperti bendungan yang sebelumnya hanya diperuntukan untuk irigasi, banjir maupun air baku masyarakat. Bendungan single purpose tersebut akan di tambahkan pernagkat pembangkit didalam konstruksinya sehingga menjadi bendungan multipurpose yang dapat menghasilkan daya listrik. Solusi ini dianggap lebih efektif daripada membangun bendungan baru, karena dengan menambahkan instalasi atau perangkat pembangkit (PLTA) kedalam konstruks bendungan single purpose yang ada, tentunya tidak membutuhkan waktu konstruksi yang lama, keuntungan lainnya adalah menghemat anggaran pemerintah. Membangun bendungan baru, diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah mengambil langkah awal dengan melakukan rapid assesment dan mendapatkan 17 nama bendungan eksisting yang diharapkan memiliki potensi daya listrik yang dapat dimanfaatkan untuk mengganti daya listrik dari Waduk PLTA yang operasinya sudah tidak optimal. Diharapkan dapat menjadi solusi untuk memenuhi target bauran energi baru terbarukan 23% tahun 2025. Dalam penelitian ini, akan menganalisa data hidrologis dari 17 bendungan tersebut untuk mengetahui besarnya potensi daya listrik yang mungkin dibangkitkan. Dengan mengumpulkan data hidrologi, menguji data tersebut secara statistik kemudian menggunakan metode Flow Duration Curve untuk menghitung debit rencana pembangkit, serta menghitung hasil akhirnya menggunakan rumus potensi daya sehingga diperolehlah total potesi energi yang mampu dibangkitkan dari 17 bendungan tersebut. Hasil dari pendekatan menunjukkan bahwa total energi dari 17 bendungan eksisting tersebut adalah 135 MW, angka ini belum dapat memenuhi angka target pemerintah untuk pembangkitan energi terbarukan tahun 2021 yaitu 1542 MW. Masih jauh dari target RUEN hingga tahun 2025 yang mencapai 45.200 MW (23%). Meski begitu, ini merupakan potensi awal yang baik sehingga pemerintah bisa menggali lebih banyak potensi bendungan eksisting lainnya.

---

The background is the emergence of the problem of reducing the power capacity of the existing hydropower dam, due to river silting and sedimentation which reduces the reservoir's storage capacity and the life of the dam. Meanwhile, the need for electricity continues to increase causing energy scarcity in the future. The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) with a number of related agencies held a meeting in Solo on August 25, 2016 to discuss this, the theme of the meeting was PUPR Infrastructure Development in supporting energy security in the Java-Bali region. The solution from the government to build new dams is considered not in accordance with the government's target of achieving 23% new energy by 2025. Because the construction of new dams requires a long construction time. The solution is considered a long-term solution that is not in line with the government's target. So the government is trying to find another alternative, namely by utilizing single-purpose dams that have been built, such as dams that were previously only intended for irrigation, flooding and community raw water. The single-purpose dam will be added with generating devices in its construction so that it becomes a multipurpose dam that can generate electrical power. This solution is considered more effective than building a new dam, because by adding a generator installation or device (PLTA) into the existing single-purpose dam construction, of course it does not require a long construction time, another advantage is saving the government budget. Building a new dam requires a lot of time and money. The government took the initial step by conducting a rapid assessment and obtaining 17 names of existing dams which are expected to have potential for electrical power that can be utilized to replace electrical power from hydropower reservoirs whose operations are no longer optimal. It is expected to be a solution to meet the new renewable energy mix target of 23% by 2025. In this study, we will analyze the hydrological data from the 17 dams to determine the amount of potential electrical power that may be generated. By collecting hydrological data, statistically testing the data and then using the Flow Duration Curve method to calculate the planned discharge of the generator, and calculating the final result using the power potential formula so that the total potential energy that can be generated from the 17 dams is obtained. The results of the approach show that the total energy of the 17 existing dams is 135 MW, this figure has not been able to meet the government's target figure for renewable energy generation in 2021, which is 1542 MW. It is still far from the RUEN target until 2025 which reaches 45,200 MW (23%). Even so, this is a good initial potential so that the government can explore more potential for other existing dams. "

"Proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri di bidang infrastruktur jalan raya merupakan salah satu proyek yang dilaksanakan pemerintah guna menunjang pembangunan berkelanjutan. Pajak menerapkan kebijakan khusus berupa insentif berupa Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah dan Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut yang timbul dari transaksi di dalam pengerjaan proyek tersebut. Prinsip equality dipilih karena perlakuan pajak berbeda dengan proses pengerjaan proyek pemerintah lainnya sehingga dengan menggunakan perbandingan apple to apple guna melihat aspek horizontal equality. Pemberian insentif pajak tersebut tidak memenuhi horizontal equality karena beban pajak yang diterima berbeda pada kondisi yang sama.

---

Government projects financed with borrowed funds abroad in the field of road infrastructure is one of the projects implemented by the government to support sustainable development. Taxes implementing specific policies in the form of incentives such as income tax paid by the government and is free of Value Added Tax arising from transactions in the execution of the project. The principle of equality have been selected for the tax treatment is different from the process of other government projects that by using apple to apple comparison to see the horizontal aspect of equality. The tax incentives do not meet the horizontal equality because different tax burden acceptable under the same conditions."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik yang signifikan di Indonesia, diperlukan sumber energi lain untuk dapat mengganti peran bahan bakar fosil yang akan habis sebagai sumber energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang menggunakan landfill gas (LFG) sebagai sumber energi dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan listrik. Kekurangan LFG adalah karakteristik produksinya yang terus menurun dengan berjalannya waktu. Penelitian ini membahas model pembangunan PLTSa secara berkelanjutan dari sisi ekonomi. Ada dua model yang diajukan, model 1 melakukan penimbunan sampah selama satu periode saja (4 tahun) dan tidak ada lagi pembukaan lahan dan penimbunan sampah, sedangkan model 2 melakukan penimbunan sampah setiap empat tahun sekali dimana dilakukan lagi pembukaan lahan. Parameter yang digunakan dalam studi kelayakan ini adalah Benefit-Cost ratio dan Net Present Value. Berdasarkan hasil analisis, model yang layak secara ekonomi adalah model 2 dengan B/C Ratio 1.16 dan NPV Rp.9,015,502,964, dimana pengolahan sampah dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan model 1 dengan B/C Ratio 0.91 dan NPV Rp.3,848,278,544, belum layak secara ekonomi dan belum menguntungkan

---

With the increasing demand of electrical energy in indonesia, another source of energy required to be able to replace the roles of fossil fuels as the main source of electrical energy. Waste power plant with landfill gas (LFG) as a source of energy can provide solutions in fulfilling the need for electricity. The disadvantages of LFG is the characteristic of gas production continues to decline over time. This research discusses the development model of sustainable waste power plant from economic view. This research propose two models, model 1 conducting the landfilling in one periode (4 years) only. Model 2 conducting the landfilling every 4 years by opening more area. The parameters used in this feasibility study are benefit-cost ratio and net present value. As the results, the model that economically feasible is model 2 with B/C Ratio 1.16 and NPV Rp.9,015,502,964, while the model 1 with B/C Ratio 0.91 and NPV Rp.3,848,278,544, is not economically feasible."

"Kebijakan Indonesia mengenai penyediaan listrik dengan target berkapasitas 35.000 MW bertujuan untuk menjawab kekurangan listrik di beberapa daerah dan meningkatkan perekonomian Indonesia. PLTU-B terbesar di ASEAN dibangun di Kabupaten Batang dan didominasi oleh perusahaan pendanaan Jepang. Akan tetapi, pembangunan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan dan meninggalkan dampak ekologis, kesehatan serta sosial. Greenpeace sebagai Environmental Non-Government Organization, melakukan penolakan bersama dengan masyarakat Kabupaten Batang dan beberapa NGO lokal maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan oleh Greenpeace, namun tidak berhasil untuk menghentikan pembangunan PLTU-B. Muncul pertanyaan, mengapa Greenpeace belum berhasil mendorong Pemerintah Indonesia untuk menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang. Dalam menjawab pertanyaan, penelitian ini merujuk pada konsep Transnational Advocacy Network dan Boomerang Pattern oleh Keck dan Sikkink 1998 . Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa dalam menjalankan information politics, Greenpeace tidak memanfaatkan media secara maksimal. Dalam leverage politics, pemilihan aktor yang dianggap lebih powerful menjadi tidak efektif dan tidak tepat karena berbagai faktor. Accountability politics tidak dapat dijalankan secara maksimal karena benturan kepentingan dalam perumusan suatu kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa Greenpeace telah gagal dalam menghentikan pembangunan PLTU-B di Batang namun berhasil mempengaruhi kebijakan nasional terkait pengadaan listrik 35.000 MW.

---

Indonesia 39 s policy on electricity supply with a target capacity of 35,000 Megawatt aims to address the shortage of electricity in some areas and improve the Indonesian economy. The largest coal plant in ASEAN is built in Batang and dominated by Japanese funding companies. However, this development pose many problems and leave ecological, health and social impacts. Greenpeace as an Environmental Non Government Organization, rejoin the communities of Batang and several local and international NGO rsquo s. Various efforts were made by Greenpeace, but they are not success to stop the construction of the coal plant. The question arises, why Greenpeace has not succeeded in pushing the Indonesian Government to stop the construction of coal plant in Batang. This study refers to the concept of Transnational Advocacy Network and Boomerang Pattern by Keck and Sikkink 1998 . This study will use qualitative research method with case study approach. This study found that in running information politics, Greenpeace does not utilize the media maximally. In leverage politics, the powerful actor become ineffective and inappropriate because of various factors. Accountability politics can not be executed maximally due to a conflict of interest in the formulation of a policy. Thus, this study concluded that Greenpeace has failed to stop the coal plant in Batang but succeeded in influencing the national policy regarding the supply of 35,000 Megawatt of electricity."

"Semakin bertambahnya angka pertumbuhan penduduk menyebabkan angka kebutuhan energi listrik semakin bertambah. Pemerintah membangun berbagai pembangkit listrik tenaga terbarukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sangat tergantung pada ketersediaan air waduk. Adanya sedimentasi yang berada di waduk dapat menyebabkan kinerja pembangkit listrik tenaga air menjadi terganggu. Bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk, keberlanjutan PLTA? Dan bagaimana pengaruh KJA terhadap sedimentasi waduk?Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh sedimentasi terhadap energi listrik, fungsi umur waduk Jatiluhur, keberlanjutan pembangkit listrik tenaga air Jatiluhur serta pengaruh KJA terhadap peningkatan sedimentasi di waduk.Penelitian ini dengan menggunakan analisis korelasi regresi sederhana. Selama periode tahun 2018 hingga 2022 dibandingkan dengan data pada tahun 2013, terjadi peningkatan sedimentasi sebesar 1,6 yang menyebabkan penurunan produksi energi listrik sebesar 72 . Fungsi umur waduk Jatiluhur terhitung sejak tahun 2017 adalah 193 tahun. Keberadaaan KJA memberikan pengaruh terhadap peningkatan sedimentasi di waduk Jatiluhur.

---

The increasing number of population growth causes the number of electrical energy needs grew. The government built various renewable power plants to meet the demand for electrical energy. One of them is hydroelectric power. The hydroelectric power is highly dependent on the availability of water reservoirs. The presence of sedimentation in the reservoir can cause the performance of hydroelectric power to be disturbed. What is the effect of sedimentation on electrical energy, reservoir age function, hydropower sustainability And how does KJA influence sedimentation of reservoirs.

The purpose of this research is to analyze the effect of sedimentation on electric energy, Jatiluhur reservoir age function, Jatiluhur hydropower generation and KJA influence on increasing sedimentation in reservoir.

This study used simple regression correlation analysis. During the period 2018 to 2022 compared to the data in 2013, a 1.6 increase in sedimentation resulted in a 72 decrease in electrical energy production. The age function of Jatiluhur reservoir since 2017 is 193 years. The existence of KJA had an effect on the increase of sedimentation in Jatiluhur reservoir."

"ABSTRAKIndonesia diberkahi dengan potensi cadangan energi panas bumi terbesar di dunia, setara dengan 28,61 Gigawatt electric (GWe). Namun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia saat ini hanya sekitar 2,13 Gigawatt listrik (GWe), jauh dari potensi yang sebenarnya. Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi diperlukan bagi Indonesia untuk mencapai pemanfaatan energi berkelanjutan di Indonesia. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi tentu akan menjadi tujuan pemerintah di tahun-tahun mendatang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah sistem yang kompleks dan dinamis, yang tentunya menjadi tantangan dalam mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami struktur kompleks pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia dan menganalisis kebijakan terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Indonesia. Maka dari itu, pendekatan holistik dan sistematis dengan sistem dinamis digunakan dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

Indonesia is blessed with the largest potential geothermal energy reserves in the world, equivalent to 28.61 Gigawatt electric (GWe). However, the installed capacity of geothermal power plant in Indonesia is currently only around 2.13 Gigawatts of electricity (GWe), far from its true potential. The development of geothermal power plant is needed for Indonesia to achieve sustainable energy utilization in Indonesia. Increasing the utilization of geothermal energy will certainly be the aim of the government in the coming years to maintain sustainable development. However, the development of geothermal power plant is a complex and dynamic system, which is certainly a challenge in developing geothermal energy in Indonesia. This study aims to comprehend the complex structure of geothermal power plant development in Indonesia and analyze the geothermal power plant development-related policy in Indonesia. For this purpose, a holistic and systematic approach with a system dynamics approach is used."

"Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Kesiapan ini diketahui dari seberapa besar kontribusi industri Indonesia dalam memproduksi komponen- komponen PLTN yang dikelompokkan menjadi 4 subsisteni yaitu primary subsystem, secondary subsystem, construction/civil subsystem dan balance and protection subsystem. Analisis dilanjutkan dengan melihat kernampuan komponen yang diproduksi industri Indonesia dalam menghasilkan devisa atau yang biasa dikenal dengan efisiensi perusahaan dalam menghemat atau menghasilkan devisa melalui domestic resource cost yaitu dengan melihat proporsi biaya sumber daya lokal dan biaya sumber daya luar negeri dalam menghasilkan nilai tambah.

---

Research in this thesis aims to determine the readiness of Indonesia in the construction of nuclear power plant. This readiness is known of how much contribution the industry Indonesia in producing nuclear components are grouped into 4 system is the primary subsystem, secondary subsystem, construction / civil subsystem and balances and protection subsystem. The analysis continued by looking at the ability of Indonesias industrial components produced in generating foreign exchange or commonly known by the companys ejficiency in saving or generating foreign exchange through domestic resource cost by looking at the proportion of the cost of local resources and the cost of offshore resources in generating added value."

"Pembangunan PLTN di Indonesia dan dunia masih menjadi kontroversi, hal ini disebabkan oleh keamanan dan keselamatan PLTN yang masih diragukan. Kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 dan kejadian bencana PLTN Fukushima tahun 2011 menunjukan standar keselamatan dan kemanan yang sangat ketat pada kontruksi dan pengoperasian, ternyata tidak dapat menghindari bencana kebocoran radioaktif. International Atomic Energy Agency IAEA adalah badan yang mengawasi perkembangan energi nuklir di dunia, terutama negara berkembang.Pada tahun 2009 IAEA telah melakukan evaluasi kesiapan Indonesia dalam pembangunan PLTN pertama, berdasarkan evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa dari 19 kriteria yang telah ditetapkan hampir semua isu area infrastruktur dapat ditindaklanjuti untuk membuat keputusan selanjutnya berlanjut ke Fase II, kecuali komitmen negara, manajemen dan keterlibatan stakeholder. Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisa kembali 19 multikriteria yang ditetapkan IAEA untuk pembangunan PLTN pertama di Indonesia berdasarkan kondisi saat ini.Berdasarkan hasil penelitian, Indonesia belum siap membangun PLTN pertama, terutama pada kriteria komitmen negara, keselamatan, keamanan, perencanaan kedaruratan serta keterlibatan stakeholder. Namun apabila Indonesia menganggap PLTN sangat mendesak untuk dibangun, perlu ada upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar IAEA yaitu komitmen tegas Pemerintah, pemilihan lokasi dan teknologi yang tepat, komitmen perlindungan keamanan dan keselamatan, peningkatan SDM, pengelolaan limbah radioaktif, keterbukaan informasi dan sosialisasi nuklir, subsidi serta penyiapan dana keadaan darurat.

---

There is still a controversy about the development of nuclear power that shows concern for its security and safety aspects. The catastrophic nuclear accident happened in Chernobyl 1986 and Fukushima 2011 suggested that a very strict safety and security standard on construction and operation apparently could not prevent radioactive leak disaster. International Atomic Energy Agency IAEA is the organization that oversees the development of nuclear energy in the world, especially developing countries.

In 2009, IAEA has conducted an assessment on Indonesia 39 s readiness for its first nuclear power plant. The assessment concluded that 19 nuclear infrastructure issues, Indonesia still has pending issues on state commitment, management and stakeholder involvement. In this study, the author would like to reanalyze the 19 nuclear infrastructure issues which set by the IAEA for Indonesia rsquo s first nuclear power plant based on Indonesia current conditions.

The study itself suggests that Indonesia is unlikely to be ready to build the plant. This is due to numerous unmet nuclear infrastructure standards, especially in state commitment, management, safety, security, emergency planning and stakeholder involvement aspects. However, if the construction of nuclear power plant is urgently needed, the government has to make efforts to meet IAEA standards in several aspect, such as state commitment, proper location and technology selection, security and safety protection, human resource development, radioactive waste management, information disclosure and nuclear socialization, subsidies and preparation of emergency funds."