Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penghapusan Hak Tanggungan yang biasanya disebut Roya dimana Bank selaku Kreditor telah likuidasi akibat menggabungkan diri dengan bank lain. Pada saat debitor telah melunasi hutangnya kepada kreditor, maka debitor akan melakukan pencoretan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan dimana Hak Tanggungannya didaftarkan. Ketika akan melakukan Roya, maka salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah melampirkan surat roya yang dikeluarkan oleh kreditor. Jika kreditor dalam hal ini adalah bank dimana bank tersebut telah likuidasi akibat merger ataupun bank tersebut likuidasi akibatnya aset-asetnya diambil alih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PT. PPA) dahulu Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka siapa yang berhak mengeluarkan surat roya.Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai hal-hal yang mungkin dihadapi ketika melakukan roya seperti hilangnya surat roya, hilangnya sertipikat Hak Tanggungan, hilangnya sertipikat hak atas tanah.

---

ABSTRAK The focus of this study is about deletion of mortgage usually called Roya while the bank as creditor was liquidated because of merger with the other bank. When the debitor finished his debt, so the debitor will do roya at the Land Affairs Office. One of the requirement of roya is the letter of roya made by the creditor. If the creditor in this case is bank which bank was liquidated because of merger with the other bank or the bank was liquidated so the assets have been possed by Perusahaan Pegelola Aset (PT. PPA) before called Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), so who made the letter of roya. Beside of this matter, when we want roya at the Land AffairsOffice, the things will happen such as the lost of the letter of roya, the lost of mortgage’s certificate, and the lost of rights on land’s certificate"

"Tesis ini membahas mengenai Perlindungan hukum bagi bank selaku kreditur pemegang Hak Tanggungan dalam Kredit Pemilikan Rumah dengan kasus yang terjadi pada Bank X, dimana jaminan kredit yang ada pada Bank X digugat oleh pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik sah dari jaminan tersebut. Kedudukan Bank X selaku kreditur preference pemegang Hak Tanggungan dan proses pemberian kredit yang dilakukan pun dipertanyakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses KPR yang dilakukan oleh Bank X sudah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang ada dengan menerapkan prisnip prudential banking dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Bank X merupakan kreditur yang beritikad baik, sehingga kepentingannya harus dilindungi oleh hukum. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Repubik Indonesia No. 394/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 sudah mengatur perlindungan hukum terhadap bank selaku kreditur yang beritikad baik. Namun dalam kasus ini hukum tersebut dikesampingkan, dan kedudukan bank selaku kreditur preference menjadi tidak mutlak.

---

This thesis discusses the legal protection for the bank as creditor Mortgage holders in Housing Credit From Bank X Cases, where the credit guarantees available From the Bank X sued by a third party claiming to be legitimate owner of the collateral. The Bank X Status as the holder of preference Mortgage lenders shaken and processes performed lending has also been questioned. This study case uses the literature resources with juridical normative approach to generate qualitative analytical descriptive data. Based on the results of this study concluded that the mortgage process is carried out by the Bank X is in conformity with the provisions of the existing credit by applying prudential banking principles as well. Therefore, it can be said that Bank X as a good faith creditor, so its interest should be protected by law. In the Indonesia Supreme Court's Jurisprudence No. 394/K/Pdt/1984 on May 31, 1985 has been set as the legal protection of creditor banks were acting in good faith. But in this case the law be excluded, and the position of the bank as creditor preference not becomes absolute."

"Perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank dengan Nasabah Debitur memerlukan jaminan dan memenuhi prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan. Penelitian ini dilakukan pada perjanjian kredit dengan agunan yang dibebankan hak tanggungan melalui pembuatan SKMHT dan APHT. Namun, sering kali dalam proses pembuatan APHT ini muncul berbagai masalah yang akan menyulitkan Bank untuk mengeksekusi objek jaminan kredit. Maka, ada dua rumusan masalah, yaitu: bagaimanakah pengaturan pemberian kredit oleh Bank dengan pengikatan SKMHT? Dan bagaimana risiko Bank selaku Kreditur dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT? Adapun tujuan penelitian ini adalah memahami peraturan-peraturan terkait dan menganalisis risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT dan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh Bank untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan diperkuat dengan data dari wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa pengaturan terkait dalam pemberian kredit dengan pengikatan SKMHT. Lebih lanjut, dalam memberikan kredit dengan pengikatan SKMHT, Bank memiliki beberapa risiko, diantaranya: kedudukan Bank selaku Kreditur Konkuren, Debitur wanprestasi, adanya catatan blokir dan/atau catatan sita, dan jangka waktu berlakunya SKMHT yang terlalu singkat. Bank selaku Kreditur dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah, seperti: menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip dalam pemberian kredit (Prinsip 5C dan 7P), melakukan pembuatan APHT dan pendaftaran hak tanggungan. Lebih lanjut, apabila terjadi kredit bermasalah, Bank dapat melakukan dua upaya, yaitu: penyelamatan kredit bermasalah atau penyelesaian kredit bermasalah. Berdasarkan hasil penelitian ini, Penulis memberikan saran agar Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dengan meminta PPAT rekanan Bank untuk melakukan peningkatan SKMHT menjadi APHT dan kepada Pemerintah (lembaga legislatif dan eksekutif) agar melakukan kajian lebih mendalam mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT dan juga tata cara atau prosedur penyelesaian kredit bermasalah

---

Credit agreement made between a Bank and a Debtor requires collateral and fulfilling the prudential principle, in accordance with Article 8 paragraph (1) of the Banking Law. This research pertains to credit agreements with collateral that is imposed upon mortgage rights through the making of SKMHT and APHT. However, in establishing APHT, a lot of problem arises which hinder Banks from executing the collateral object. Therefore, there are two research questions, namely: how is the regulation of credit provision by the Bank in relation to SKMHT binding? and how is the risk of Banks as creditors in granting credits with SKMHT binding? However, the purpose of this research is to comprehend regulations regarding SKMHT binding and analyzing risks that may occur in credit provisions with SKMHT binding, in addition to efforts that may be undertaken by Banks to resolve these issues. Methodology used in this research is juridical normative, and the research type is analytical descriptive. This research is founded upon secondary data and substantiated with data from interviews. According to this research’s result, there are some regulations relating to credit provisions with SKMHT binding. Furthermore, in providing credits with SKMHT binding, Banks have several risks, among others: the status of Bank as a concurrent creditor, Debtor default, existence of blocking or confiscation records, and the validity period of SKMHT that is too short. Banks as creditors are able to make various efforts to prevent non-performing loans from emerging through efforts such as: implementing risk management and principles in granting credit (5C and 7P principles), establishing APHT and registering mortgage rights. Moreover, in the event of non-performing loans, Banks can perform two actions, namely: rescue of non-performing loans or settlement of non-performing loans. Based on the results of this research, the Author suggests that Banks are required to apply prudential principles by asking PPAT bank partners to upgrade SKMHT to APHT and to the government (legislative and executive institutions) to conduct a more in-depth study of the validity period of SKMHT and also procedures for the settlement of problem loans.

"

"Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Agunan hanyalah sebagai salah satu unsur pemberian kredit, agunan kredit berupa Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan (HGB) diminati terutama oleh bank dan dianggap aman. HGB sebagai agunan kredit bank harus dibebani dengan Hak Tanggungan. Adanya ketentuan hapusnya Hak Tanggungan dengan hapusnya hak atas tanah yang dibebaninya, akan menimbulkan persoalan dan keberatan di dalam praktek. Dengan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi lembaga Hak Tanggungan, karena tanah yang dijaminkan itu suatu waktu dapat berganti statusnya dan dengan demikian menghapuskan hak tanggungannya. Dari data yang ada pada PT. Bank XYZ yang berkedudukan di Jakarta, pada posisi Bulan Mei 2014 terdapat 61 (enampuluh satu) sertipikat HGB yang telah jatuh tempo dan terdapat 184 (sertatus delapanpuluh empat) sertipikat HGB yang akan jatuh tempo sebelum 2 (dua) tahun ke depannya. Tesis ini hendak mengkaji kekuatan kuasa SKMHT atau APHT untuk perpanjangan HGB jatuh tempo yang masih dibebani Hak Tanggungan, selain itu perlindungan hukum dan upaya kreditur jika debitur wanprestasi sementara HGB yang diagunkan akan atau telah jatuh tempo. Kesimpulan dalam tesis ini SKMHT atau APHT tidak memiliki kekuatan kuasa untuk perpanjangan HGB yang akan atau telah jatuh tempo dan bagi kreditur Bank akan mengakibatkan hilangnya kedudukan yang diutamakan (preferen) karena pelaksanaan permohonan perpanjangan HGB yang masih dibebani Hak Tanggungan tidak selaras dengan ketentuan perundang-undangan.

---

Loans granted by banks involve risks, so the banks have to pay attention to their implementation principles of a healthy credit. To reduce these risks, credit guarantees in terms of confidence in the ability and responsibility of debtor to pay off its obligations in accordance with the agreement is an important factor that must be considered by the bank. Collateral is only as one element of the provision of credit, mortgage credit in the form of Land Rights Reserved or Land Brooking (HGB) demand especially by banks and are considered safe. HGB as collateral for bank loans should be burdened with the Mortgage. In the absence of voidance Mortgage with the abolition land rights are burdened by it, will cause problems and objections in practice. Thus it would create legal uncertainty for Mortgage institutions, because the land as collateral was a time can change its status and thus abolishes dependents. From the existing data on the PT. XYZ Bank based in Jakarta, the position as of May 2014 there were 61 (sixty one) HGB certificates that have expired and there are 184 (one houndred eighty-four) HGB certificates that will expire before the two (2) years in the future. This thesis examines the power going to the power SKMHT or APHT for extension of maturity HGB is still burdened Mortgage, in addition to the legal protection and efforts to creditors if the debtor defaults while HGB will collateralized or have expired. The conclusion of this thesis SKMHT APHT not have the power or authority to HGB extension that will or have expired and the creditor bank will result in the loss of the preferred position (preferred) since the implementation of the application for extension of the HGB is still burdened Mortgage is not aligned with the statutory provisions."

" ABSTRAK Bank, dalam melakukan aktivitas bancassurance, perlu menggunakan data nasabahnya yang menjadi target pemasaran produk bancassurance untuk diteruskan kepada perusahaan asuransi mitra bank. Untuk menggunakan data nasabahnya tersebut, bank wajib melakukan prosedur tertentu sesuai dengan standar pengaturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Bank Indonesia. Pokok permasalahan skripsi ini adalah pertama, bagaimana pengaturan mengenai rahasia bank dan perlindungan nasabah terkait penggunaan data nasabah dalam aktivitas bancassurance; kedua adalah bagaimana analisis kesesuaian kasus H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri dan PT. AXA Mandiri dengan peraturan yang berlaku? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Kesimpulan: pertama, untuk menggunakan data nasabahnya, bank perlu meminta persetujuan tertulis dengan form khusus untuk keperluan bancassurance kepada nasabah bersangkutan. Kemudian bank tidak bertanggungjawab atas sengketa antara perusahaan asuransi dengan nasabahnya, melainkan hanya memberikan perlindungan melalui transparansi informasi produk bancassurance tersebut. Kedua, dalam rangka penggunaan data nasabahnya, kasus tersebut belum sesuai dengan standar pengaturan Bank Indonesia. Tetapi, dalam hal perlindungan nasabahnya, kasus tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

ABSTRACT In the context of bancassurance, Bank needs to disclose its customer rsquo s data in order to share it with the Insurance Company. To disclose the customer rsquo s data, bank must to follow certain procedure that is based on the The Indonesian Financial Authority OJK and Bank Indonesia standard. The main problems of this thesis are, how do the Indonesian regulations governing about Bank Secrecy and Customer Legal Protection in order to disclose bank customer rsquo s data in bancassurance activity how is the analysis of H.T. Syamsul Bahri v Bank Mandiri and PT. AXA Mandiri case pursuant with the Indonesian Regulations about Bank Secrecy and Customer Legal Protection The method of this research is juridical normative. The conclusions are first, to disclose the customer rsquo s data, bank must have written disclosure agreement from the customer, which is only made for bancassurance activity. The legal protection from bank to the customer is only as far as giving informations of the bancassurance product, but bank is not responsible on the dispute between Insurance Company and the customer. Second, based on the analysis, the case is not pursuant with the regulations which means there are some rules that are not being applied. "