Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPenelitian ini dilatarbelakangi kebutuhan setiap orang yang ingin identitasnyadihormati. Identitas mencakup nilai-nilai yang diyakini, yang kemudiandirefleksikan melalui perilaku komunikasi. Adanya latar belakang perbedaanbudaya dan keunikan individual dapat mengakibatkan timbulnya dialektika antarpasangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengelolaan muka yangdilakukan oleh pasangan dalam rangka Manajemen Identitas, sebagai caramengatasi hambatan budaya yang berpotensi merusak suksesnya suatu hubungan.Dengan menggunakan konsep teori Manajemen Identitas dan pendekatankualitatif studi fenomenologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapatvariasi pilihan pengelolaan muka terkait pengalaman pasangan. Baik bagi orangJepang maupun Indonesia, terdapat kecenderungan self yang merujuk pada sisiindividualistik yang dimotivasi oleh kebutuhan akan muka. Tetapi juga terdapatkecenderungan other atau mutual yang merujuk pada sisi kolektivistik untukmempertahankan harmoni. Pengelolaan muka terkait stereotipe dan pembekuanidentitas, mengikat hubungan, spiritualitas, peran sosial, bahasa, material budaya,konsep penyelenggaraan perkawinan, keterlibatan dalam kelompok budaya asal,dan pengasuhan anak akan diwarnai oleh sisi dominan yang mana yangmembentuk identitas budaya pasangan serta situasi ketika dialektika berlangsung.Apakah identitas budaya dominan berasal dari budaya asal pembentuknya (Jepangdan Indonesia), atau keunikan individual yang terbentuk dari kesamaanpengalaman, atau nilai-nilai normatif yang ada diantara keduanya.

---

ABSTRACTThis research is motivated by the needs of everyone for their identity to berespected. Identity includes values believed, which then reflected throughcommunication behaviour. The existence of cultural differences and theuniqueness of individuality can lead to dialectic tension between the couple. Thisresearch aimed to identify the face management used by couple in the context ofIdentity Management, as a way to overcome cultural barriers that couldpotentially damage the success of a relationship. By using the concept of IdentityManagement theory and qualitative approach using Phenomenology study, theresults indicated that there are variations in the choices of face managementrelated to couple's experience. Either for Japanese or Indonesian people, there is atendency of self which refers to the individualistic motivated by the need of face.But there are also other tendencies of other or mutual, which refer to thecollectivistic side to maintain harmony. Face management related to stereotypeand identity freezing, binding relationship, spirituality, social roles, language,cultural material, the concept of marriage ceremony, engagement in the culturalgroup of origin, and child care will be characterized by the dominant side in whichcultural identity of the couple is formed as well as situations when dialecticshappened. Whether they cultural identity come from the dominant culture of theirorigin (Japan and Indonesia), or the uniqueness of the individual formed from acommon experience, or normative values between them."

"Perkawinan berbeda kewarganegaraan menyebabkan persatuan harta dikemudian waktu. Banyak peraturan peraturan di negara ini, yang membedakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia untuk sistem kepemilikan suatu harta benda, jika menikah tanpa Perjanjian Perkawinan, maka harta tersebut akan menjadi bulat, oleh karna itu dibuatlah Perjanjian Perkawinan, untuk melindungi masing masing pihak. Berlakukanya Perjanjian Perkawinan setelah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan semenjak perkawinan berlangsung. Oleh karna itu, Perjanjian Perkawinan berlaku apabila Perkawinan yang dijalani oleh pasangan berbeda kewarganegaraan berjalan dengan sah, tetapi dalam analisa kasus ini pasangan yang menikah berbeda kewarganegaraan ini tidak menjalani beberapa aturan dan ada beberapa keterangan yang tidak diterangkan. Permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah, Bagaimana Pengaturan pelaksanaan pencatatan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Indonesia oleh pasangan berbeda kewarganegaraan, permasalahan berikutnya, Bagaimana pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan dengan yang perkawinannya tidak sesuai dengan undang undang yang berlaku di Indonesia, serta pencatatan perkawinan agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dan sah. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalahanalisis data yang ada secara kualitatif. Metode yang menekankan pada peraturan perundang undangan teoritis. Dan bentuk penelitian adalah yuridis Normatif, penelitian yang menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis.pengaturan dan pelaksanaan, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Warga Negara Oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri Harus mendapatkan surat bukti perkawinan warga negara Indonesia,untuk jadi alat bukti pencatatan. Pengaturan Pencatatan Perkawinan yang dibuat oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraandalam penulisan ini melalui, konsorsium penetapan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil agar perjanjian perkawinan tersebut tercatat dengan sah dengan dasar Asas Lex Loci Celebrationis.

---

A different nationality marriage, cause of a unity property in the future. Many regulation in this country differentiate between an Indonesian and the foreign citizens in the system to ownthe property. If someone married without prenuptial agreement then the property between a marriage couple will be united, then it's better to make prenuptial agreement to protect each property.Prenuptial agreement is valid since its registered by marriage officers, and during the marriage. Therefore the prenuptial agreement is valid when the marriage different nationality do the procedure of regulation and legitimate. But in this case the both couple different nationality not did the procedure, and some identity is being hiden, the problem in this case is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesian, by the marriage different nationality in other country, next problem is how the regulation and implementation to register the prenuptial agreement which is made in Indonesia but the marriage against the regulation Indonesia, also how to make the prenuptial agreement register and legimate.

The method in this thesis is use analysis data by qualitative, and using the regulation theory, the form of the research yuridical normative, which is use regulation. Regulation and implementation of register Prenuptial agreement before marriage begin, marriage with different nationality in other country has been prove with letter to prove their marriage in other country for to as based to register marriage and prenuptial agreement. Register and implementation in this case by marriage different nationality, is using consortium is issued by Register Office Indonesia, also the prenuptial agreement is legimate based on Lex Loci Celebrationis."

"Perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia seharusnya dicatatkan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan. Pengaturan tersebut berlaku untuk Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk di dalamnya Warga Negara Asing (WNA) yang telah memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi. Namun ditemukan kasus putusnya perkawinan karena perceraian dari pasangan WNA yang telah menjadi WNI, tidak dapat memperoleh kepastian hukum. Hal tersebut terjadi karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan tersebut sebelum menjadi WNI dan dilakukan di luar Indonesia, belum dicatatkan menurut ketentuan hukum Indonesia sehingga tidak diakuinya perkawinan berikut perjanjian perkawinannya dan berdampak pada harta perkawinan mereka. Kasus tersebut ditemukan pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 93/PDT/2020/PT DPS yang disesuaikan dan disimulasikan dalam penelitian ini. Untuk itu tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi semestinya dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum. Selain itu juga menganalisis pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi. Bentuk penelitian hukum ini adalah doktrinal yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dari rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa semestinya perkawinan pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi dapat memperoleh pengakuan dan pelindungan hukum di Indonesia dengan cara pencatatan perkawinan sesuai ketentuan hukum Indonesia. Selanjutnya dari rumusan masalah kedua dapat diketahui bahwa pembagian harta perkawinan dalam perceraian pasangan WNA yang menikah di luar Indonesia dan selanjutnya menjadi WNI melalui naturalisasi sesuai dengan pengaturan pembagian harta perkawinan setelah perceraian dalam hukum Indonesia, yaitu harta perkawinan yang merupakan harta bersama dibagi sama rata masing-masing ½ bagian dan untuk harta bawaan menjadi hak dari masing-masing pihak apabila tidak terdapat perjanjian perkawinan.

---

Marriage according to legal provisions in Indonesia should be registered as stipulated in Article 2 of Law Number 1 on Marriage. The regulations regarding this matter apply to Indonesian Citizens (WNI), including Foreign Nationals (WNA) who have obtained Indonesian citizenship through naturalization. However, cases have been found where marriages ended in divorce for foreign nationals who have become Indonesian citizens, who could not obtain legal certainty because the marriage conducted by the couple before becoming Indonesian citizens and outside Indonesia had not been registered according to Indonesian legal provisions. This subsequently resulted in the non-recognition of the marriage and its prenuptial agreement, thereby affecting their marital property. The case was found in the Denpasar High Court Decision Number 93/PDT/2020/PT DPS, which has been adjusted and simulated in this research. Therefore, the purpose of this research is to analyze the marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization, which should obtain legal recognition and protection. Additionally, it also analyzes the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization. The form of this legal research is doctrinal, conducted through library study to collect secondary data, which is then analyzed qualitatively. From the analysis of the first problem formulation, it is explained that marriages of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization should obtain recognition and legal protection in Indonesia by registering the marriage according to Indonesian law. Furthermore, from the second problem formulation, it can be understood that the division of marital property in the divorce of foreign nationals who marry outside Indonesia and subsequently become Indonesian citizens through naturalization is in accordance with the regulations on the division of marital property after divorce in Indonesian law, namely that marital property, which is joint property, is divided equally, each receiving ½ share, and for separate property, it becomes the right of each party if there is no prenuptial agreement."

"Penelitian ini membahas mengenai jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang dilakukan oleh pasangan kawin campur yang merupakan harta bersama. Hal ini dikarenakan banyaknya pasangan kawin campur yang tidak melakukan perjanjian pemisahan yang tidak mengetahui mengenai pengaturan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia yang diperbolehkan bagi pasagan kawin campur menurut hukum tanah nasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh kasus pasangan kawin campur yaitu nyonya X yang berkewarganegaraan Indonesia yang menikah dengan Tuan Y yang berkewarganegaraan Amerika Serikat, yang membeli rumah dengan hak berupa HGB dengan harta bersama atas nama nyonya X. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengenai apakah pasangan kawin campur dapat melakukan jual beli tanah dan bangunan di Indonesia dengan harta bersama terkait pengaturan hak atas tanah tertentu dalam UUPA, dan bagaimana keabsahan jual beli tersebut serta upaya yang dapat dilakukan oleh pasangan kawin campur tersebut untuk dapat memiliki tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan menurut UUPA, hak yang dapat dimiliki oleh orang asing (WNA), termasuk dalam hal ini mereka yang menikah dengan WNI dan tidak melakukan pemisahan harta, adalah hanya Hak Pakai. Sehingga apabila tanah dan bangunan yang hendak dibeli tidak sesuai seperti Hak Milik dan HGB maka harus dilakukan perubahan hak terlebih dulu sebelum dilakukan jual beli.

---

This study explains about the sale and purchase of land and property in Indonesia that is conducted by mixed marriage couple which is a community property. It is because of there are so many mixed marriage couple who did not make a prenuptial agreement before their marriage and also do not know anything about the provisions that regulate about sale and purchase on land and properties in Indonesian Law. In this study, the writer take a mixed marriage couple as the case sample in which, there is Mrs. X who is an Indonesian citizen and his husband, Mr. Y, who is an American citizen. This sample couple has bought the right of building even though they did not make a prenuptial agreement first before their marriage. The problem in this study is about whether a mixed marriage couple which did not make a prenuptial agreement can conduct a sale and purchase agreement on land and properties in Indonesia or not, and also about the impact of such agreement and what they could do to have an ownership right on land and properties in Indonesia. By using normative juridical method, this study gives a conclusion that the only rights on land and properties in Indonesia that can be owned by a mixed marriage couple who did not have a prenuptial agreement is only The Right to Use. So, if the mixed marriage couples want to purchase a land or properties on which the right is The Ownership Right or The Right of Building, they should change it into The Right to Use first."

"Skripsi ini membahas akibat Perkawinan Campuran Terhadap Status anak dan harta benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengacu kepada perbandingan hukum antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perkawinan campuran. Perbandingan tersebut dikaji dari segi hukum perkawinan dan kewarganegaraan yang berlaku di kedua negara. Setiap negara mempunyai kebijakan mengenai perkawinan campuran dan kewarganegaraannya masing¬masing. Kebijakan mengenai perkawinan campuran di Indonesia, berbeda dengan Malaysia. Indonesia mempunyai kebijakan yang lebih fleksibel dibandingkan Malaysia. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemahaman masyarakat mengenai perkawinan campuran perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman mengenai perkawinan campuran tidak hanya akan berakibat fatal bagi status anak, namun juga bagi harta perkawinan serta harta indiviual milik para pelaku perkawinan tersebut.

---

Abstract This paper discusses about the law consequences of Mixed Marriage concerning status of children and property acquired before and after marriage. This study is a descriptive qualitative research design that refers to the comparative law between Indonesia and Malaysia regarding intermarriage. Comparisons are examined in terms of marriage and citizenship laws in force in both countries. Every country has its own policy regarding on marriage and citizenship. The policy about mixed marriage in Indonesia is different than Malaysia. Indonesian's law is more flexible than Malaysia. The results of this research suggest that the comprehension in society of mixed marriages should be increased. The lack of understanding of mixed marriages not only can be fatal to the child's status but also marital and individual property which own by the perpetrators of intermarriage. "

"Perjanjian perkawinan belum diketahui secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meskipun demikian, perjanjian perkawinan dapat dianggap penting terutama dalam perkawinan campuran mengingat dampak yang dihasilkan dari perkawinan itu sendiri cukup besar. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia yakni dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan membandingkan pengaturan di Texas, Amerika Serikat yakni Texas Family Code dan Uniform Premarital Agreement Act. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian doktrinal untuk melakukan perbandingan pengaturan antara Indonesia dan Texas, Amerika Serikat. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran di Indonesia diperlukan adanya kepastian hukum karena dalam prakteknya masih terdapat ketidaksesuaian berkaitan dengan pengaturan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran. Hal ini dapat dilakukan dengan pemerintah sebagai lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran agar prosedur, akibat hukum, serta legalitas dari perjanjian perkawinan itu sendiri memiliki kepastian.

---

Prenuptial agreement is still not widely known by the Indonesian people. However, marriage agreements can be considered important, especially in mixed marriages, considering the significant impact of the marriage itself. This thesis discusses the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia namely in the Indonesian Civil Code and the Marriage Law No. 1 of 1974 and compares the with those in Texas, United States namely Texas Family Code and Uniform Premarital Agreement Act. The research used in this thesis is doctrinal research to compare the regulations between Indonesia and Texas, United States. The results of this study are that the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages in Indonesia requires legal certainty because in practice there are still inconsistencies related to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages. This can be done by the government as the authorized institution to pay more attention to the regulation of prenuptial agreement in mixed marriages so that the procedures, legal consequences, and legality of the prenuptial agreement themselves have certainty."

"[Perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran dapat dilaksanakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dalam hal perkawinan campuran dilaksanakan di luar Indonesia adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi Warga Negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak sekembalinya mereka ke Indonesia, bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Pasangan perkawinan campuran yang hendak melangsungkan perkawinan campuran di luar negeri juga dapat membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan campuran adalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah di Indonesia yang hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan menelusuri bahan hukum sekunder berupa norma-norma dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Prosedur pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri, tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal setelah perkawinan dilangsungkan di luar negeri dan mereka kembali ke Indonesia namun tidak mendaftarkan perkawinannya tersebut dan kemudian mereka membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan Undang-undang yaitu dibuat setelah perkawinan berlangsung.

---

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place. Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

;Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

, Mixed marriage as stipulated in Law No. 1 of 1974 is a marriage between two people in Indonesia which subject to different laws, because of differences in nationality and one party is having Indonesian nationality. Mixed marriage can be implemented and held in Indonesia and outside Indonesia. In the case of mixed marriages conducted outside Indonesia is legal if carried out under the applicable law in the State where the marriage was celebrated and for Indonesian citizens do not violate the provisions of the Marriage Act. Within a period of one (1) year since upon their return to Indonesia, evidence of their marriage should be registered in the marriage registration office where they live. Mixed marriage couples who want to hold the marriage abroad can also make a prenuptial agreement. Prenuptial agreement is a written agreement made by the prospective spouses before or at the day of the marriage took place to regulate the effects of marriage on their property. The importance of making prenuptial agreements for couples who want to have a mixed marriage is associated with legal protection of property rights over land in Indonesia that can only be owned by an Indonesian citizen, as stipulated in the Basic Agrarian Law (UUPA). This thesis using normative juridical method, which is carried out by tracing the secondary law in the form of norms of the legislation relating to the cases. The procedure of making the prenuptial agreement in mixed marriages held abroad, still have to refer to the provisions of the Marriage Act is made before or at the day of the marriage took place and according to the laws in force in Indonesia. In the event that after the marriage held abroad and they return to Indonesia but did not register the marriage and then they make a prenuptial agreement, then the prenuptial agreement becomes null and void because it violated the provisions of the Act that is made after the marriage took place.

]"

"Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai kemungkinan penyimpangan terhadap harta benda suami dan istri di dalam perjanjian perkawinan. Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan kepada calon suami dan calon istri untuk melakukan penyimpangan terhadap ketentuan mengenai pembentukkan harta bersama, penyimpangan tersebut dilakukan dengan membuat suatu perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta benda mereka yang menyimpang dari persatuan harta kekayaaan. Dalam hal terjadi perkawinan di luar wilayah Indonesia, yang mana sebelum perkawinan calon suami dan calon istri telah membuat perjanjian perkawinan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak mendapat pengesahan dari Pegawai Pencatat Perkawinan di Indonesia, dengan demikian status perjanjian perkawinan yang demikian tetap berlaku tidak menjadi batal, kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian perkawinan tersebut berlaku sebagai akta otentik bagi para pihak yang membuatnya, akan tetapi akta perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya. Dengan status perjanjian perkawinan tersebut, maka Perlindungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri adalah apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang menyangkut harta kekayaan suami dan istri maka perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku terhadap mereka saja sedangkan terhadap pihak ketiga tetap menganggap mereka melangsungkan perkawinan dengan percampuran harta. Agar perjanjian perkawinan tersebut dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka suami dan istri dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk Surat Penetapan Pengadilan Negeri yang memerintahkan agar Kantor Catatan Sipil bersedia untuk mengesahkan perjanjian perkawinan tersebut.

---

In the Law Number 1/1974 on Marriage, it doesn’t explicitly provide the possible aberration on a married couple’s property in a marriage contract. Article 29 of Law Number 1/ 1974 on Marriage gives possibility to the prospective husband and prospective wife to commit violation of the provisions on the formation of joint property, such violation is committed by entering into a marriage contract before a marriage takes place. A Marriage Contract forms a joint agreement between prospective husband and prospective wife that is legalized by Marriage Registrar to govem the marriage consequences against their properties that aberrate from the unity of property. If a marriage takes place outside the territory of Indonesia, in which prior to a marriage the prospective husband and wife have entered into a marriage contract, the said mairiage contract doesn’t obtain an approval from a Marriage Registrar in Indonesia, there by such marriage contract status remains in effect and not invalid except, its drafling process violating the law, public order and morality. Such marriage contract shall become effective as an authentic deed for the parties who entered into it; however such marriage contract deed shall only bind on both parties who entered into it. With such marriage contract status, the Legal Protection against a married. couple’s property is, in case of any problem or dispute in respect of a married couple’s property then such marriage contract shall be effective for them only while against the third party remains considering them to have solemnized a marriage with the confusion of property. In order that the said marriage contract can be legalized by a Marriage Registrar then a married couple may file an application for obtaining an approval from the District Court in the form of a Stipulation of the District Court instructing the Civil Registration Office is willing to legalize the said marriage contract."

"Karena globalisasi, pernikahan internasional telah meningkat terutama di Korea dan di Indonesia karena saat ini banyak perusahaan Korea cenderung untuk memperluas bisnis mereka di Indonesia. Tentu, tingkat antar-pernikahan antara Korea dan Indonesia juga meningkat. Selain itu, mereka cenderung berpikir mudah melakukan pernikahan antar Korea dan Indonesia. Faktanya lebih banyak mendatangkan masalah dibandingkan dengan perkawinan dengan ras yang sama karena keduanya memiliki latarbelakang yang berbeda. Masalahnya masing-masing keduanya memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal perbedaan budaya dan perbedaan bahasa yang dapat menyebabkan beberapa konflik pasangan perkawinan internasional. Dengan demikian, tujuan dari makalah ini adalah untuk membahas perkawinan silang antara Korea dan Indonesia, bersama dengan identifikasi kesulitan beradaptasi yang dihadapi pasangan sebagai akibat dari perbedaan budaya dan perbedaan bahasa.

---

Due to the globalization, international marriage has increased especially in Korea and in Indonesia because currently lots of Korean companies tend to expand their business in Indonesia. Naturally, the rate of inter-marriage between Korean and Indonesian has also increased. Moreover, they tend to think it is easy to have inter-marriage between Korean and Indonesia. In fact, there are more problems in this kind of marriage compared with same racial marriage because both are having each different background. The problem both are having each different background especially, in term of difference culture and difference language can cause some conflicts in inter-marriage couple. Thus, the aim of this paper is to discuss inter-marriages between Koreans and Indonesians, along with the identification of the difficulties of adapting couples face as a result of cultural differences and language differences. "