Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intention to use teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan Kuesioner TAM yang digunakan untuk mengukur persepsi pegawai Kementerian Sosial dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menemukan hubungan antara faktor eksternal variabel independen dengan variabel dependen, yaitu Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness berpengaruh langsung , serta pengaruhnya terhadap Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh tidak langsung dalam kerangka penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal memengaruhi persepsi pegawai Kementerian Sosial terhadap Perceived Ease Of Use dan Perceived Usefullness, dan persepsi mereka berdampak pada Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi. Faktor eksternal yang paling berpengaruh adalah Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm dan Training. Penelitian ini hanya dilakukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sedang dalam proses Reformasi Birokrasi. Intention To Use disini dianggap mewakili terhadap penggunaan sebenarnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan kapabilitas organisasi. Implikasi yang diharapkan dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi Intention To Use teknologi informasi dan komunikasi, akan dapat mendukung peningkatan kapabilitas organisasi di Kementerian Sosial RI, sehingga organisasi dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk meningkatkan niat pegawai Kementerian Sosial RI dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pekerjaannya. Dan untuk meningkatkan kapabilitas organisasi dalam rangka Reformasi Birokrasi. Peneliti berharap penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk peningkatan kapabilitas organisasi di organisasi publik lainnya.

---

ABSTRACT AbstractThe purpose of this paper is to analyze the influencing factors toward the intention to use information and communication technology in order to improve organizational capacity in the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia. This study used TAM questionnaire to collect data to measure the perceptions of Ministry of Social employees in the use of information and communication technology and to find the relationship between external factors independent variables with Perceived Ease Of Use And Perceived Usefullness direct influence , and the effect on the Intention To Use information and communication technology indirect influence within the research framework. The results of this study indicate that external factors influence the perceptions of Ministry of Social Affairs employees to Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use, and their perception has an impact on Intention To Use information and communication technology. The most influential external factors are Prior Experience, Education Level, Job Relevance, Trust, Autonomy, Subjective Norm and Training. This research is conducted in the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which is in the process of Bureaucratic Reform. Intention to use here is considered to represent the actual use in the utilization of information and communication technology in order to increase the Organizational Capability. The expected implication by understanding the factors that influence the Intention To Use information and communication technology, will be able to support the improvement of organizational capability in the Ministry of Social Affairs, so that the organization can run effectively and efficiently. The results of this study are expected to provide information to improve the intention of Ministry of Social Affairs employees to use Information and Communication Technology optimally in their work. And to improve the organizational capability in the framework of Bureaucratic Reform. Researchers hope this research can also be used as a guide for improvement of organizational capability in other public organizations."

"Teknologi yang berkembang sampai dengan saat ini dirasa begitu sangat cepat yang membuat semuanya menjadi sangat mudah, namun hal tersebut juga telah menimbulkan dampak negatif yang cukup banyak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dampak negatif yang terjadi adalah munculnya ancaman cyber bagi semua kalangan khususnya yang menggunakan teknologi internet. Salah satunya adalah deface yang bisa terjadi pada siapa saja bahkan pihak Pemerintah. Sudah banyak contoh kasus deface yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data utama adalah in depth interview lalu dilengkapi dengan documentation study dan participant observation. Analisis data dilakukan secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penulisan, semua hal tersebut sebagai bagian dari proses triangulasi. Dari penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana kondisi sistem keamanan Siber di Kementerian Pertahanan saat ini, lalu sistem keamanan Siber pada saat Website Kementerian Pertahanan terkena serangan deface pada tahun 2011, dan sistem keamanan cyber di Kementerian Pertahanan di masa mendatang dalam mencegah serangan cyber dalam mewujudkan Pertahanan Siber.

---

The technology that developed until now is felt so very fast that makes everything very easy, but it also has a lot of negative impacts on human life itself. The negative impact that occurs is the emergence of cyber threats for all people, especially those using internet technology. One of them is deface that can happen to anyone even the Government. There have been many examples of defensive cases that have occurred in Indonesia.

This research is a descriptive study with a qualitative approach, a research procedure that produces descriptive data in the form of written or oral words from people and observed behavior from the phenomenon that occurs. The main data collection techniques are in depth interviews and then equipped with the documentation study and participant observation. Data analysis is carried out continuously from data collection to writing, all of these as part of the triangulation process.

From this research we will get an overview of how the current Cyber security system in the Ministry of Defense, then the Siber security system when the Ministry of Defense Website was hit by a deface attack in 2011, and cyber security systems in the Ministry of Defense in the future to prevent cyber attacks in creating Cyber ​​Security."

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"Kemhan dan TNI sebagai leading sector dalam hal pertahanan, tidak terkecuali dalam bidang siber perlu melakukan langkah langkah terkait pertahanan siber. Langkah awal yang perlu dilakukan terkait pengamanan terhadap ancaman siber adalah mengetahui kesiapan TIK. Kemhan dan TNI dalam rangka mendukung pertahanan siber. Untuk mengaktifkan permasalahan penyiapan pertahanan siber dapat dimulai dengan melalui TIK di Indonesia. Dari hasil penelitian diperoleh formulasi model yang sesuai untuk pengukuran kesiapan TIK di Kemhan dan TNI berbasis Technology Acceptance Model dengan kerangka Technology-Organization Environment. Terdapat lima variabel dominan dalam model kesiapan sistem ( TIK untuk pertanahan siber dan kurangnya minat adopsi Perceived Easer Use), tekanan kompetisi (Competitive Preasure), dan kualitas sistem (Perceived Service Quality). Dari hasil penelitian terhadap kesiapan TIK di Kemhan dan TNI dapat disampaikan bahwa terdapat permasalahan yang meliputi rendahnya kesiapaan TIK untuk pertahanan siber dan kurangnya minat adopsi TIK."

"ABSTRAKKeamanan siber merupakan pondasi pembangunan ekonomi digital dan terwujudnya ketahanan nasional di Indonesia. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi dapat membantu pencapaian dan menjadi ancaman. Mengatur dunia siber bisa membingungkan melihat Indonesia memiliki beberapa siber yang dimiliki oleh institusi baik di sektor pemerintah, swasta, universitas dan komunitas masyarakat. Konsep awal Pusat Pertahanan Siber di Kementerian Pertahanan (Kemhan) didesain sebagai pusat pertahanan siber nasional, akhirnya difokuskan untuk dioperasikan internal Kemhan sehingga beberapa fungsi kapabilitas tidak berjalan dengan optimal. Urgensi pertahanan siber ditujukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman dan serangan siber yang terjadi dan menjelaskan posisi ketahanan saat ini, sehingga diperlukan kesiapan dan ketanggapan dalam menghadapi ancaman serta memiliki kemampuan untuk memulihkan akibat dampak serangan yang terjadi di ranah siber. SOC membutuhkan strategi peningkatan kapabilitas pertahanan siber dalam menghadapi ancaman dan serangan. Ketiadaan kerja sama dan koordinasi dengan Badan Siber Nasional ataupun Kementerian lainnya menyebabkan SOC terjebak dalam rutinitas yang biasa sehingga hasil penanganan serangan siber belum cukup berdampak, baik bagi Kemhan maupun secara nasional. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berfokus melakukan analisis Gap kapabilitas SOC Kemhan menurut Pedoman Pertahanan Siber dengan delapan kapabilitas SOC oleh Carson Zimmerman. Pemetaan kapabilitas ini menunjukkan bahwa SOC Kemhan hanya unggul pada dua kapabilitas yaitu Analisis Artifak dan Teknologi Pendukung dari delapan kapabilitas SOC Zimmerman. Penelitian ini menghasilkan lima strategi peningkatan kapabilitas SOC termasuk model konseptual koordinasi antar lembaga untuk menjadikan Pusat Pertahanan Siber yang berdampak bagi Kementerian Pertahanan dan nasional."