Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas bekerja merupakan faktor terpenting yang membentuk pola perjalanan di perkotaan, karena dilakukan oleh penduduk dalam jumlah yang besar dan dalam rentang waktu yang bersamaan. Setiap orang pasti memiliki perilaku perjalanan yang berbeda beda tergantung kakarakteristik sosioekonomi dan wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik penglaju terhadap pola perjalanan penglaju Kota Bekasi ke tempat kerja di Jakarta, baik dari segi pemilihan moda dan pemilihan rutenya. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukan bahwa wanita muda mapan dan pria muda mapan cenderung bekerja bekerja ke Pusat Kota Jakarta yang merupakan kawasan perkantoran, sedangkan yang lainnya cenderung bekerja ke pinggiran kota Jakarta yang lebih beragam dari mulai kawasan pekantoran hingga industri. Mobil umumnya digunakan oleh penglaju wanita muda mapan, serta pria mapan, dengan memilih rute tol. Motor cenderung digunakan oleh pria sederhana, dengan rute jalan ruas tengah. Sedangkan kendaraan umum cenderung digunakan untuk perjalanan jauh dan oleh wanita sederhana serta wanita tua mapan.

---

Working is the most important activity that form travel pattern of the city, because it is done with large number of people at the same time. Every commuters have different sosio-economic and region characteristic, that would form different travel behavior. This research is going to describe how the characteristics of Bekasi commuters who works in Jakarta affect their travel behavior, based on mode and route choice. This research employed descriptive analysis and simple statistic methods.

Analysis shows that upper class young women also upper class young man tend to works in the business district at the city center of Jakarta, while the others tend to work either in the business district or industrial district at the urban fringe of Jakarta. Cars usually used by upper class young women also upper class young man, and using highway infrastructure as their route choice. Motorbike tend to used by middle class man, with center road zone as their route. While public transportation tend to used for long distances journey and by middle class women also upper class old women."

"ABSTRAKLingkungan yang baik adalah lingkungan yang sehat dan bersih merupakan keinginan setiapindividu untuk tinggal di dalamnya. Pertumbuhan suatu daerah selalu diiringi dengan timbulnyamasalah. Salah satu masalah yang seringkali timbul dan penting untuk diperhatikan adalahpermasalahan lingkungan yakni persampahan. Jumlah sampah setiap tahun terus meningkat seiringmeningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, serta pola hidup masyarakatyang cenderung konsumtif. Kota Bekasi memiliki 12 kecamatan dengan jumlah penduduk padatahun 2010 mencapai 2.084.000 dan belum termasuk penduduk sementara. Kota Bekasi sebagai kotayang wilayahnya tidak hanya pemukiman melainkan juga sebagai kota perdagangan, jasa danindustri menyebabkan masalah sampah menjadi persoalan utama di Kota Bekasi. Penelitian inidiharapkan mampu untuk menyajikan pola kesesuaian infrastrukur persampahan di Kota Bekasidalam kurun waktu 10 tahun kedepan dan menetapkan target sasaran penanganan sampah. Polakeseuaian tersebut dibuat dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dan prediksi pertumbuhanpenduduk dalam kurun waktu 10 tahun kedepan. Sampah yang menjadi objek penelitian hanyadibatasi menjadi sampah organik, sampah plastik, sampah kertas dan sampah lainnya yangdihasilkan oleh perumahan karena penelitian ini berfokus kepada penanganan permasalahan yangterjadi di wilayah permukiman. Berdasarkan data yang telah diperoleh, jika melihat jumlahpenduduk Kota Bekasi pada tahun 2014 yang mencapai angka 2.540.525 jiwa, Kota Bekasi telahmenghasilkan sampah mencapai 4.783 ton sampah/hari di tahun tersebut dengan jumlah TPS yangtersedia sebanyak 1.402 TPS. Sedangkan berdasarkan data eksisting yakni tahun 2017, jumlahpenduduk di Kota Bekasi mengalami peningkatan 5,5% menjadi 2.682.364 jiwa. Jumlah timbulansampah yang dihasilkan juga meningkat 5,5% menjadi 5.050 ton sampah/hari dengan jumlah TPSsebanyak 1.481 TPS. Jika dilihat berdasarkan daya tampung TPS, diperkirakan hanya sekitar 60%dari total sampah yang berhasil ditangani di kota-kota besar di Indonesia, sehingga dapat dikatakan,Kota Bekasi telah mencapai titik jenuh dalam masalah penampungan sampah, Berdasarkanperhitungan proyeksi jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman, jumlah penduduk diKota Bekasi pada 10 tahun ke depan yakni tahun 2027 akan mencapai angka 3.138.873 jiwa ataunaik sekitar 17,01% dari tahun 2017. Maka pada tahun 2027 kenaikan tonase timbulan sampah jugaakan meningkat sesuai jumlah peningkatan jumlah penduduk sekitar 17,01%. Jika dilakukan analisisterhadap peningkatan jumlah timbulan sampah yang berbanding lurus dengan peningkatan jumlahTPS pada tahun 2014 dan tahun 2017, persentase jumlah sampah yang tidak tertangani juga akanberbanding lurus. Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi persentase sampah yang tidak tertanganitersebut agar nantinya jumlah TPS yang tersedia dapat menampung setiap timbulan sampah yangdihasilkan. Dengan begitu permasalahan persampahan di Kota Bekasi akan teratasi dan terciptalingkungan yang sehat dan bersih yang diinginkan setiap individu untuk tinggal di dalamnya."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola penggunaan moda transportasi untuk perjalanan kerja dari Kecamatan Bojonggede terkait dengan karakteristik lokasi, internal, dan eksternal. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang terdiri dari dua macam, yaitu data primer yang yang diperoleh melalui teknik angket dan data sekunder yang diperoleh melalui instansi-instansi terkait. Data tersebut kemudian dianalisis dengan analisis statistik deskriptif dan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jarak perjalanan yang semakin jauh mengakibatkan terjadinya pergantian moda transportasi dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, yaitu dari sepeda motor ke kereta api sehingga penggunaan moda menjadi semakin beragam tetapi mengakibatkan biaya transportasi yang lebih mahal dibandingkan dengan penggunaan kendaraan pribadi langsung menuju tempat kerja.

---

The purpose of this study is to determine how transportation mode pattern for journey to work from Bojonggede Sub-District. The pattern is produced by its locality, internally, and externally. This study used quantitative data which consists of primary and secondary data. The primary data was obtained through questionnaire, while the secondary data through appropriate agencies. Spatial and descriptive statistics analysis methods are used to analyze this data.

The result showed that farther distant traveled resulting the change of transportation modes from private cars to public transport, from motorcycles to train so it becomes more diverse but it is result a more expensive in cost of transportation compared to the use of personal vehicles directly to the workplace."

"Skripsi ini membahas karakteristik penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi untuk menunjukkan lokasi tempat tinggal menurut pendidikan, golongan, masa kerja dan pilihan moda transportasi berdasarkan jarak dari kantor dan jumlah trayek angkutan umum yang tersedia. Analisis secara spasial dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar penglaju PNS Pemerintah Kota Bekasi tinggal pada jarak dekat, di mana sesuai dengan konsep nglaju yaitu jarak berbanding terbalik dengan volume penglaju. Semakin dekat dengan kantor, maka penglaju PNS semakin tinggi pendidikannya, semakin tinggi golongannya, semakin lama menjalani masa kerjanya dan semakin cenderung menggunakan angkutan umum mikrolet untuk pergi ke kantor daripada motor dan mobil pribadi.

---

The focus of this study is commuter characteristics of civil servants in the city of Bekasi according to education, faction, year of service, and choice of mode based on distance from the office and public transportation route. The analysis is spatial and descriptive. This research indicates that most of commuter residences are short distance away from the office which matches with commuting concept that distance is inversely proportional with commuter volume. The closer to the office, the higher the education, faction, longer the year of service, and commuters prefer use public transportation to personal car and motorcycles."

"Spillar (1997) dalam bukunya Park and Ride Planning and Design Guidelines, mendefinisikan park and ride sebagai suatu sistem transportasi di mana pengguna dapat menitipkan kendaraan pribadi mereka (mobil atau sepeda motor) di fasilitas parkir, lalu melanjutkan perjalanannya menggunakan moda transportasi umum. Idealnya, dengan tersedianya fasilitas park and ride diharapkan dapat menekan angka penggunaan angkutan pribadi dan meningkatkan penggunaan angkutan umum sehingga angka kemacetan dapat menurun. Namun, fakta lapangan yang terjadi di Kota Bekasi mengatakan sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memetakan pola area tangkapan park and ride stasiun yang terbentuk di Kota Bekasi dan menganalisis pola perjalanan pengguna park and ride di Kota Bekasi dalam memilih fasilitas park and ride. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis spasial deskriptif dan analisis tabulasi silang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwasanya pola area tangkapan park and ride stasiun di Kota Bekasi dominan berasal dari wilayah yang didominasi oleh jenis penggunaan tanah berupa pemukiman. Namun, hal ini tidak berlaku untuk pengguna yang berasal dari zona dengan radius 0-2 km dari lokasi stasiun. Hal tersebut dikarenakan pengguna yang berasal dari zona dengan radius 0-2 km tersebut memiliki pilihan lain untuk tidak melakukan park and ride tetapi juga bisa melakukan kiss and ride dikarenakan jaraknya yang dekat dengan stasiun tersebut sehingga tidak perlu memerlukan biaya tambahan untuk membayar parkir. Pola perjalanan pengguna park and ride di Kota Bekasi Bekasi dalam memilih fasilitas parkir dipengaruhi oleh karakteristik demografi pengguna dan karakteristik perjalanan pengguna tersebut. Pengguna yang memilih fasilitas park and ride yang resmi lebih mementingkan faktor kenyamanan dan keamanan sedangkan pengguna yang memilih fasilitas park and ride yang non resmi lebih mementingkan faktor biaya.

---

Spillar (1997) in his book “Park and Ride Planning and Design Guidelines”, defines park and ride as a transportation system where users can leave their vehicles (cars or motorbikes) in a parking facility, and then continue their journey using public transportation modes. Ideally, the availability of park and ride facilities is expected to reduce the use of private transport and increase the use of public transport so that the number of congestion can be reduced. However, the facts on the ground that occurred in Bekasi City say otherwise. This study aims to determine the catchment area patterns of park and ride stations formed in Bekasi City and to analyze the patterns of park and ride users in Bekasi City in choosing park and ride facilities. The analytical method used in this research is spatial descriptive analysis and cross-tabulation analysis. The results of this study indicate that the park and ride station catchment area pattern in Bekasi City is dominantly derived from areas dominated by land use types in the form of settlements. However, this does not apply to users from a zone with a 0-2 km radius of the station location. This is because users who come from a zone with a radius of 0-2 km have other options not to park and ride but can also do kiss and ride because they are close to the station so there is no need to incur additional costs to pay for parking. The travel pattern of park and ride users in Bekasi Bekasi City in choosing parking facilities is influenced by the demographic characteristics of the users and the characteristics of the user's journey. Users who choose official park and ride facilities prioritize comfort and safety factors, while users those who choose non-official prioritize cost factors."

"Besarnya peranan angkutan umum dalam penyelenggaraan pendidikan, menyebabkan perlunya suatu perbaikan pelayanan jasa angkutan umum ke lokasi-lokasi pendidikan seperti di Universitas Indonesia, Depok. Perencanaan transportasi yang telah dilakukan oleh pemerintah terasa belum efektif dalam menjawab permintaan masyarakat terutama kalangan mahasiswa. Dengan menggunakan pendekatan spatial behaviour, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jasa angkutan umum (travel demand) menuju kawasan pendidikan, terutama alasan pemilihan moda yang sangat mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan perjalanan mahasiswa UI. Penelitian ini menggunakan metode pembebanan jaringan jalan (Assignment route) untuk menentukan arus perjalanan. Pendekatan behaviour digunakan untuk menganalisis pola perjalanan mahasiswa yang terjadi sesuai dengan 5 varibel yaitu waktu tempuh, waktu tunggu, waktu keberangkatan, biaya perjalanan dan jumlah pergantian moda. Pola perjalanan yang terbentuk dibandingkan sesuai dengan dua kondisi cuaca yaitu cerah dan hujan. Hasil yang diperoleh menunjukkan pola bahwa dominan mahasiswa berangkat dari rumah pada pukul 06.30-07.00 WIB, dengan waktu tempuh 1-1,5 jam, waktu tunggu moda selama 10-30 menit, dengan jumlah pergantian moda sebanyak 2x dan biaya perjalanan Rp 3.500-Rp 6.000. Kondisi hujan hanya merubah pola waktu tunggu moda dan waktu tempuh menjadi lebih lama dan waktu keberangkatan menjadi lebih awal. Pola perjalanan yang terjadi dipengaruhi oleh alasan mahasiswa dalam memilih angkutan umum, yaitu: waktu tempuh, biaya perjalanan dan tidak ada angkutan umum lain."

"Tenaga kontrak kerja (TKK) yang dimaksudkan adalah: tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada pada Pemerintah Kota Bekasi, yang bertugas membantu pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk perjanjian. Fungsi tugas yang diemban TKK adalah juga pelayanan dan membantu para ASN dalam tugasnya. Skripsi ini mengindentifikasi dan menganalisis dasar hukum keberadaan TKK dan mendeskripsikan tentang pemenuhan hak-nya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang dilengkapi dengan wawancara. Pendekatan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa terdapat peraturan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menaungi keberadaan TKK dalam hal pekerjaannya. Namun secara khusus tidak ditemukan tentang peraturan pengadaan TKK. Adapun hak yang diperoleh TKK adalah mendapatkan penghasilan berupa gaji, hak cuti, dan izin. Disamping itu TKK juga diberikan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahwa sejak awal adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah menghapuskan keberadaan pegawai tidak tetap (PTT) yang terdapat pada undang- undang sebelumnya, tetapi belum secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-Aparatur Sipil Negara. Kemudian, setelah Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang tersebut mengamanatkan penataan seluruh pegawai non-Aparatur Sipil Negara sebelum Desember 2024. Sehingga pegawai tenaga kontrak kerja di lingkungan Pemerintah Bekasi terancam tidak bekerja kembali pada tahun 2025 dan pemenuhan haknya tidak terpenuhi.

---

The intended labor contract (TKK) is: non-State Civil Apparatus (ASN) personnel in the Bekasi City Government, who are tasked with assisting work units within the Bekasi City Government through a one-year work contract relationship in the form of an agreement. The task function carried out by TKK is also service and assisting civil servants in their duties. This paper identifies and analyzes the legal basis for the existence of TKK and describes the fulfillment of its rights. This thesis uses doctrinal research methods complemented by interviews. The analysis approach is carried out qualitatively. The results of the study illustrate that there are regulations in the Bekasi City Government that overshadow the existence of TKK in terms of their work. However, specifically there is no mention of TKK procurement regulations. The rights obtained by TKK are to get income in the form of salary, paid leave, and permission. In addition, TKK is also given BPJS health and employment. This study also found that since the beginning of Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus, it has abolished the existence of non-permanent employees (PTT) contained in the previous law, but has not expressly stated that there can no longer be the appointment of non-State Civil Apparatus employees. Then, after the President of the Republic of Indonesia together with the House of Representatives passed Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, the law mandated the arrangement of all non-State Civil Apparatus employees before December 2024. So that contract labor employees within the Bekasi Government are threatened with not working again in 2025 and the fulfillment of their rights is not fulfilled."