Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai biaya kepatuhan yang timbul dari peraturan Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2010 dimana untuk wajib pajak kawin pisah harta diatur khusus dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi biaya kepatuhan dari perjanjian kawin pisah harta dan manajemen pajak untuk wajib pajak kawin pisah harta dalam pemenuhan kewajiban pajak penghasilan orang pribadi. Menurut teori Sandford (1998) biaya kepatuhan terdiri atas biaya langsung, biaya waktu, dan biaya psikologis. Hasil dari penelitian ini menjelaskan aspek biaya kepatuhan bagi wajib pajak kawin pisah harta yang lebih besar daripada tidak pisah harta dan menjelaskan cara manajemen pajaknya sesuai wawancara narasumber.

---

ABSTRACTThis study discusses the compliance costs arising from regulation No. SE-29/PJ/2010 where to split the treasure arranged marriage specifically in the fulfillment of personal income tax liability. This study aims to identify the compliance costs of mating separation agreement and management of property taxes for married taxpayers split the treasure in the fulfillment of personal income tax liability. According to the theory Sandford (1998) compliance costs consist of direct costs, time costs, and psychological costs. The results of this study describes aspects of compliance costs for taxpayers mating separation greater treasure than not explain how to split property and tax management according informant interviews."

"Dalam proses administrasi pajak terdapat biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dan fiskus Contoh transaksi yang menimbulkan biaya tersebut adalah proses pengembalian kelebihan bayar pajak dalam hal status utang pajak adalah Lebih Bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis biaya pajak yang timbul apabila kebijakan pilihan disumbangkan ke kas negara dimunculkan kembali untuk status pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Lebih Bayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme dengan metode kualitatif dilengkapi teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa compliance costs, yang terdiri dari direct money costs, time costs, dan psychological costs yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dapat berkurang. Disisi lain, administrative costs yang terdiri dari structural costs dapat berkurang. Namun, incidental costs yang dikeluarkan oleh otoritas pajak bersifat fleksibel. Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penambahan opsi pada Pasal 17B UU KUP untuk pengecualian pemeriksaan dalam hal kasus WP OP yang Lebih Bayar tidak lebih dari batasan jumlah tertentu.

---

In the tax administration process, some costs must be incurred by the taxpayer and the tax authorities. An example of a transaction that generates these costs is returning tax overpaid if the tax debt status is overpaid. The purpose of this study is to analyze the cost of taxation that arise if the option of donating to the state is raised again for the reporting status of Overpaid Individual Taxpayers. This study uses a post-positivism research approach with qualitative methods equipped with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that compliance costs, which consist of direct money costs, time costs, and psychological costs incurred by taxpayers can be reduced. On the other hand, administrative costs, which consist of structural costs, can be reduced. However, incidental costs incurred by the tax authorities are flexible. The Directorate General of Taxes can add options to Article 17B of the KUP Law for inspection exceptions in the case of overpaid WP OP not exceeding a certain amount."

"Pemerintah dalam upaya meningkatkan investasi mengeluarkan kebijakan pengecualian pajak penghasilan atas dividen yang diterima wajib pajak dalam negeri dengan mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Nomor 36 Tahun 2008. Atas perubahan tersebut, dividen yang diterima wajib pajak dapat dikecualikan dari pajak sepanjang diinvestasikan kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pengecualian pajak dividen mengubah sistem pemajakan dividen Indonesia dari classical system menjadi dividend exemption system. Dividend exemption system dikatakan dapat meningkatkan netralitas, kesederhanaan dan efisiensi pajak dalam penerapannya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengecualian pajak dividen ditinjau dari asas perpajakan yang baik (netralitas, kesederhanaan dan efisiensi). Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengecualian pajak dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi telah memenuhi asas netralitas dan efisiensi (biaya kepatuhan), tetapi belum memenuhi asas kesederhanaan. Kebijakan telah memenuhi asas netralitas karena keputusan investasi wajib pajak lebih berdasarkan pertimbangan ekonomi ketimbang pertimbangan pajak. Asas efisiensi (biaya kepatuhan) dapat dipenuhi karena biaya yang dikeluarkan untuk kewajiban perpajakan tidak signifikan dan sepadan dengan manfaat yang didapat. Sedangkan tidak terpenuhinya asas kesederhanaan dikarenakan masih terdapat kesalahpahaman atas persyaratan pelaporan hasil investasi, serta masih rumitnya prosedur pelaksanaan pelaporan hasil investasi. Maka dari itu terdapat rekomendasi untuk meningkatkan sosialisasi di platform media sosial serta bekerja sama dengan manajer investasi, mempertimbangkan prosedur pelaporan investasi hanya pada instrumen SPT Tahunan dan mengeluarkan ketentuan tambahan untuk menunjang pelaksanaan kebijakan

---

In an effort to increase investment, the government issued an income tax exemption policy on dividends received by domestic taxpayers by amending the provisions of Article 4 paragraph (3) letter f of Law Number 36 of 2008. For these changes, dividends received by taxpayers can be exempt from tax as long as they are reinvested to Indonesia within a certain period of time. The tax dividend policy changed Indonesia's dividend taxation system from a classical system to a dividend exemption system. The dividend exemption system is said to increase neutrality, simplicity and tax efficiency in its application. Therefore, this study aims to analyze dividend tax exemption policies in terms of good tax principles (neutrality, simplicity and efficiency). The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivist paradigm and qualitative data collection techniques. The results of the study show that the dividend tax exemption policy received by individual taxpayers has met the principles of neutrality and efficiency (compliance costs), but has not fulfilled the principle of simplicity. The policy meets the neutrality principle because the taxpayer's investment decision is based more on economic considerations than tax considerations. The principle of efficiency (compliance costs) can be met because the costs incurred for tax obligations are insignificant and commensurate with the benefits obtained. While the principle of simplicity is not fulfilled because there are still misunderstandings regarding the requirements for reporting investment results, as well as the complexity of the procedures for implementing investment return reporting. Therefore there are recommendations to increase outreach on social media platforms and work closely with investment managers, considering investment reporting procedures only on the Annual SPT instrument and issuing additional provisions to support policy implementation."

"[ABSTRAKTesis ini menganalisa masalah kepatuhan perpajakan yang dihadapi Indonesiadengan menggunakan 2.383 data Wajib Pajak Orang Pribadi selama tahun pajak2013 di Duren Sawit, Jakarta Timur. Analisa didasarkan kepada lima variabelindependen yang terdiri dari dua variabel faktor demografi yaitu usia dan jeniskelamin dari Wajib Pajak serta tiga variabel independen lainnya yaitu sektor usahaWajib Pajak dan status penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PajakPenghasilan Orang Pribadi tahun pajak 2011 dan tahun pajak 2012. Dibandingkandengan penelitian sebelumnya, tesis ini menggunakan internal data yang diperolehlangsung dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia. Denganmengkomparasi tiga metode statistik yaitu Metode Probit, Logit, dan LinearProbablity Method (LPM), analisa pada tesis ini dibagi kedalam dua model yangdidasarkan pada status penyampaian SPT tahun pajak sebelumnya. Model pertamadengan memasukan variabel status pajak tahun sebelumnya, menyimpulkanbahwa semua variabel independen secara signifikan mempengaruhi tingkatkepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun berjalan. Sementara,pada model kedua, hanya variabel sektor usaha yang mempengaruhi secarasignifikan tingkat kepatuhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahunpajak berjalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor usaha Wajib Pajakmempunyai peran penting dalam hubungannya dengan tingkat kepatuhanperpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi di Duren Sawit, Jakarta Timur.ABSTRACTThis paper tries to analyse individual tax compliance problems faced by Indonesiausing data of 2.383 taxpayers in fiscal year period 2013 in a district namely DurenSawit. Moreover, the analysis is based on five explanatory variables consisting intwo demographic factors: age level and gender of taxpayers, and three otherexplanatory variables: service-sector taxpayers, tax return status in 2011, and taxreturn status in 2012. Compared to previous studies, this research paper usesinternal data obtained directly from Directorate General of Taxes (DGT) ofRepublic of Indonesia while most of prior studies used survey method. Bycomparing three statistical methods, which are Probit method, Logit method, andLinear Probability Method, the analysis of this paper is divided into two modelsbased on the inclusion and exclusion of the previous tax return status. The firstmodel finds that all explanatory variables are statistically significant ininfluencing individual tax compliance. However, in the second model, onlyservice-sector variable demonstrates statistical significance in explainingindividual tax compliance. In conclusion, sector of taxpayers has a significantcorrelation to individual tax compliance problems in Indonesia.;This paper tries to analyse individual tax compliance problems faced by Indonesiausing data of 2.383 taxpayers in fiscal year period 2013 in a district namely DurenSawit. Moreover, the analysis is based on five explanatory variables consisting intwo demographic factors: age level and gender of taxpayers, and three otherexplanatory variables: service-sector taxpayers, tax return status in 2011, and taxreturn status in 2012. Compared to previous studies, this research paper usesinternal data obtained directly from Directorate General of Taxes (DGT) ofRepublic of Indonesia while most of prior studies used survey method. Bycomparing three statistical methods, which are Probit method, Logit method, andLinear Probability Method, the analysis of this paper is divided into two modelsbased on the inclusion and exclusion of the previous tax return status. The firstmodel finds that all explanatory variables are statistically significant ininfluencing individual tax compliance. However, in the second model, onlyservice-sector variable demonstrates statistical significance in explainingindividual tax compliance. In conclusion, sector of taxpayers has a significantcorrelation to individual tax compliance problems in Indonesia.;This paper tries to analyse individual tax compliance problems faced by Indonesiausing data of 2.383 taxpayers in fiscal year period 2013 in a district namely DurenSawit. Moreover, the analysis is based on five explanatory variables consisting intwo demographic factors: age level and gender of taxpayers, and three otherexplanatory variables: service-sector taxpayers, tax return status in 2011, and taxreturn status in 2012. Compared to previous studies, this research paper usesinternal data obtained directly from Directorate General of Taxes (DGT) ofRepublic of Indonesia while most of prior studies used survey method. Bycomparing three statistical methods, which are Probit method, Logit method, andLinear Probability Method, the analysis of this paper is divided into two modelsbased on the inclusion and exclusion of the previous tax return status. The firstmodel finds that all explanatory variables are statistically significant ininfluencing individual tax compliance. However, in the second model, onlyservice-sector variable demonstrates statistical significance in explainingindividual tax compliance. In conclusion, sector of taxpayers has a significantcorrelation to individual tax compliance problems in Indonesia.;This paper tries to analyse individual tax compliance problems faced by Indonesiausing data of 2.383 taxpayers in fiscal year period 2013 in a district namely DurenSawit. Moreover, the analysis is based on five explanatory variables consisting intwo demographic factors: age level and gender of taxpayers, and three otherexplanatory variables: service-sector taxpayers, tax return status in 2011, and taxreturn status in 2012. Compared to previous studies, this research paper usesinternal data obtained directly from Directorate General of Taxes (DGT) ofRepublic of Indonesia while most of prior studies used survey method. Bycomparing three statistical methods, which are Probit method, Logit method, andLinear Probability Method, the analysis of this paper is divided into two modelsbased on the inclusion and exclusion of the previous tax return status. The firstmodel finds that all explanatory variables are statistically significant ininfluencing individual tax compliance. However, in the second model, onlyservice-sector variable demonstrates statistical significance in explainingindividual tax compliance. In conclusion, sector of taxpayers has a significantcorrelation to individual tax compliance problems in Indonesia., This paper tries to analyse individual tax compliance problems faced by Indonesiausing data of 2.383 taxpayers in fiscal year period 2013 in a district namely DurenSawit. Moreover, the analysis is based on five explanatory variables consisting intwo demographic factors: age level and gender of taxpayers, and three otherexplanatory variables: service-sector taxpayers, tax return status in 2011, and taxreturn status in 2012. Compared to previous studies, this research paper usesinternal data obtained directly from Directorate General of Taxes (DGT) ofRepublic of Indonesia while most of prior studies used survey method. Bycomparing three statistical methods, which are Probit method, Logit method, andLinear Probability Method, the analysis of this paper is divided into two modelsbased on the inclusion and exclusion of the previous tax return status. The firstmodel finds that all explanatory variables are statistically significant ininfluencing individual tax compliance. However, in the second model, onlyservice-sector variable demonstrates statistical significance in explainingindividual tax compliance. In conclusion, sector of taxpayers has a significantcorrelation to individual tax compliance problems in Indonesia.]"

"Perkembangan internet berimplikasi terhadap perkembangan aktivitas bisnis di internet Aktivitas ini memunculkan ide ide untuk membentuk perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perintis berbasis digital merupakan objek pajak penghasilan Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak pengasilan tersebut Penelitian ini meneliti pada 2 perusahaan perintis berbasis digital Penelitian ini menunjukkan bahwa PT A sebagai perusahaan perintis berbasis digital dengan kegiatan usaha jasa pembuatan website dan aplikasi mobile belum memenuhi kepatuhan formal maupun material atas ketentuan pajak penghasilan Terdapat perilaku tax evasion dan melalaikan pajak pada PT A Sedangkan PT B yang merupakan perusahaan perintis berbasis digital di bidang e commerce fashion muslimah telah memenuhi kepatuhan formal dan material atas ketentuan pajak penghasilan kecuali kepatuhan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Hambatan yang dihadapi oleh PT A dan PT B adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif untuk melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh.

---

The development of internet give implication toward the development of business activities in the Internet These activities bring many ideas to form a digital start up company based in Indonesia Income received or accrued by the business activities conducted by the digital start up is an object of income tax Thus tax compliance is crucial in income tax collection system This study discusses about case in two the digital start up companies This study shows that PT A as a digital start up company whose main activity is website and mobile application creation service has not yet fulfill the formal and material compliance on income tax regulations Tax evasion and tax neglecting is found on PT A While PT B as a digital start up company in moslem fashion e commerce has fulfill the formal and material compliance on income tax except compliance toward PP 46 2013 The difficulties faced by PT A and PT B are the lack of comprehensive understanding to comply as a taxpayer and the lack of supervision from KPP towards them so they can be compliant tax payers."

"Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it."

"Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan pajak penghasilan dalam PP 23 Tahun 2018 terkait dengan pilihan tarif, jangka waktu, dan ambang batas peredaran bruto. Evaluasi menggunakan theory of planned behavior untuk mengevaluasi kepatuhan pajak dalam kondisi umum dan prospect theory untuk kondisi ketidakpastian di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik thematic analysis terhadap data kepatuhan DJP, data keuangan UMKM, serta wawancara kepada UMKM, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, ketentuan mengenai jangka waktu dan ambang batas peredaran bruto perlu ditinjau ulang. Komponen TPB yang paling berperan besar terhadap kepatuhan adalah perceived behavioral control dengan faktor tax knowledge and capability. Oleh karena itu, diperlukan edukasi kepada wajib pajak untuk menghilangkan persepsi bahwa pembukuan adalah sulit. Berkaitan dengan prospect theory, dalam kondisi Covid-19, wajib pajak cenderung mengambil posisi loss framing sehingga diperlukan evaluasi dan pengawasan atas pemanfaatan insentif pajak agar tepat sasaran.

---

The focus of this study is to evaluate the income tax provisions for MSMEs in Government Regulation Number 23 of 2018 related to the tax rates, periods of imposition, and gross income threshold. The evaluation uses the theory of planned behavior (TPB) to evaluate tax compliance in general conditions and prospect theory for conditions of uncertainty during the Covid-19 pandemic. This study uses descriptive qualitative analysis with thematic analysis techniques on DGT compliance data, MSME financial data, as well as interviews with MSMEs, DGT, tax consultants, and academics. The results of the study show that the implementation of PP 23 of 2018 increases tax compliance. However, the provisions regarding the period and gross income threshold need to be reviewed. The TPB component that has the most significant role in compliance is perceived behavioral control with tax knowledge and capability factors. Therefore, it is necessary to educate taxpayers to eliminate the perception that bookkeeping is difficult. In terms of prospect theory, under the conditions of Covid-19, taxpayers tend to take a loss framing position, so evaluation and supervision of the use of tax incentives is needed to make it right on target."

"Tingkat kepatuhan pajak dan penggunaan E-filing sebagai sistem pelaporan pajak di Indonesia masih rendah. Hal ini menyebabkan dikeluarkannya SE/8/2015 tentang Kewajiban Penyampaian SPT PPh OP oleh ASN/TNI/Polri melalui e- filing. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan penggunaan e- filing pada golongan Bintara Polda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data survey. Hasil penelitian menyebutkan bahwa golongan Bintara Polda memiliki tingkat kepatuhan tinggi dalam menggunakan e-filing untuk pelaporan SPT PPh OP berdasarkan teori Mazur. Sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kepatuhan penggunaan e-filing, pengenaan kewajiban penggunaan e-filing dapat diterapkan pada instansi pemerintah lainnya.

---

The level of tax compliance and e filing usage in Indonesia for tax reporting system remains low. Thus, Ministry of Empowerment of State Apparaturs and Bureaucracy Reform enacted the SE 8 2015 about Personal Income Tax Return Reporting Obligation through e filing. This research aims to measure the compliance level of e filing usage of NCO division of Polda Metro Jaya. This research used quantitative approach and survey as data collection technique. As the result, NCO has high level of compliance in using e filing based on Mazur theories. For recommendation, the government may apply the same policy of e filing obligation to other government institutions to increase the compliance level. "

"Biaya kepatuhan dan kepatuhan pajak menjadi tolok ukur efisiensi suatu sistem perpajakan. Namun, hubungan antara kedua variabel tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhinya belum mendapat banyak perhatian para peneliti, terutama di Indonesia yang sistem perpajakannya menganut sistem self-assessment. Dalam penelitian ini, faktor uniformity dan kesamaan persepsi, serta ukuran perusahaan, diuji pengaruhnya terhadap biaya kepatuhan pajak, dan selanjutnya secara simultan dilakukan pula pengujian atas pengaruh biaya kepatuhan pajak tersebut terhadap kepatuhan pajak. Adapun, hasil uji empiris ini selanjutnya digunakan untuk mengetahui biaya kepatuhan pajak minimal jika dilakukan intervensi (pembenahan) terhadap unsurnya untuk mendapatkan tingkat kepatuhan pajak tertinggi.Biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak merupakan nilai tukar antara wajib pajak dan fiskus dalam trade off pemenuhan kewajiban pajak. Konsep yang diturunkan dari Teori Pertukaran Sosial Homans ini menguatkan teori transaction cost dalam melihat fenomena biaya kepatuhan pajak yang timbul dalam suatu kondisi terdapatnya informasi a-simetris, perilaku oportunistik, dan bounded rationality. Kondisi tersebut relevan untuk dianalisis mengingat sistem self-assessment yang dianut menempatkan fiskus sebagai pemangku kebenaran legalitas fiskal, sementara wajib pajak sebagai pemangku kebenaran praktek komersial.Untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak, indikator yang diteliti dan digunakan adalah direct money cost, time cost, dan psychological cost, sementara indikator kepatuhan pajak yang diteliti dan digunakan adalah kepatuhan formal, kepatuhan material, dan pelaporan. Selanjutnya, indikator uniformity dan kesamaan persepsi adalah beda tetap, beda waktu, serta beda persepsi, dan indikator ukuran perusahaan adalah penjualan, aktiva, dan ekuitas. Obyek penelitian adalah perusahaan masuk bursa di Jakarta (Bursa Efek Jakarta).Peneliti mengambil seluruh populasi sebagai sumber data, dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Adapun, dari hasil data collecting, jawaban kuesionernya yang kembali dan dianggap lengkap, mencapai 250 perusahaan dari total 339 perusahaan masuk bursa di Jakarta (Bursa Efek Jakarta). Selanjutnya, teknik analisis statistik yang digunakan adalah structural equation modeling (SEM). Teknik ini digunakan karena mampu menganalisis model rumit yang mempunyai alur berjenjang (path analysis) serta mampu mengkonfirmasi faktor-faktornya dan pengaruh antar faktor sesuai konstruksi teori yang dibangun. Sedangkan, untuk mengetahui tingkat biaya kepatuhan pajak minimal jika dilakukan intervensi, penelitian ini menggunakan teknik program linier (linear programming).Penelitian ini menghasilkan simpulan, setelah model persamaan struktural yang diajukan diterima secara statistik (valid), yaitu:1) semakin besar uniformity dan kesamaan persepsi, maka semakin kecil biaya kepatuhan pajak;2) semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar biaya kepatuhan pajak;3) semakin besar biaya kepatuhan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak, maka semakin kecil kepatuhan pajaknya;dan 4) hasil minimalisasi biaya kepatuhan pajak menunjukkan hasil bahwa kondisi kepatuhan pajak dapat mencapai tingkat tertinggi pada tingkat 70.15% pada kondisi biaya kepatuhan pajak rata-rata per tahun adalah sebagai berikut: direct money cost pada tingkat 0,02 % dari penjualan, time cost selama 4,3 bulan, dan psychological cost pada skala 3,5 (dari skala 1 sampai dengan 5, yaitu antara sedang dan tenang).Dari penelitian ini diambil simpulan bahwa biaya kepatuhan pajak yang menjadi beban wajib pajak dalam sistem self-assessment memiliki potensi trade off (pertukaran) antara biaya kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak dari wajib pajak dan fiskus. Selanjutnya, biaya kepatuhan pajak (dalam kondisi informasi a-simetris, perilaku oportunistik, dan bounded rationality) cenderung meningkat manakala uniformity dan kesamaan persepsi semakin rendah, dan ukuran perusahaan semakin besar. Adapun, simpulan berikutnya dari penelitian ini adalah belum terangkatnya tingkat kepatuhan pajak maksimal (yakni, 100%) walaupun upaya pembenahan untuk menekan biaya kepatuhan pajak dilakukan. Dari simpulan ini diinterpretasikan bahwa terhadap sistem perpajakan di Indonesia masih perlu dilakukan pembenahan secara mendasar dan komprehensif, karena faktor trade off antara biaya dan kepatuhan yang melekat dalam sistem pemungutan pajak dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Pembenahan bisa dimulai dengan memperhatikan potensi dua faktor penting yang berpengaruh terhadap biaya kepatuhan pajak, yaitu uniformity dan kesamaan persepsi, serta ukuran perusahaan.

---

The compliance cost and the tax compliance are two tools commonly used to measure the efficiency of a tax system. Those variables and the other factors influencing them, however, are not an interesting subject for scholars, especially the Indonesians, whose tax systems refer to the self-assessment system. In this thesis, the uniformity factor and common perception as well as the company size?s influence on the tax compliance cost were tested. Simultaneously, a test on the influence of the tax compliance cost toward the tax compliance was also conducted. This empirical test, on the next step, was used to estimate the minimum tax compliance cost in order to get the optimum tax compliance rate if an intervention on the factors was done.The tax compliance cost and the tax compliance are an exchange rate between the tax payers and the tax officer in trading of the tax-paying fulfillment. The concept taken from the Social exchange theory of Homans supported the transaction cost theory in viewing the phenomenon of the tax compliance cost deriving from an asymmetrical information condition, opportunistic behavior, and bounded rationality. This condition was relevant to analyze considering that the self-assessment system positioned the tax officer as the fiscal-legal authority and the tax payers as the commercial practice authority.To analyze the tax compliance cost, the indicators applied in the research were direct money cost, time cost, and psychological cost, while the tax compliance indicators applied were the formal and material compliance as well as the reporting. Furthermore, the uniformity indicator and the common perception were regarded as constant, chronic, and perceived difference while the indicators of the company size were the sale, assets, and equity. The objects of the research were the companies listed in the Jakarta stock-exchange market.The writer took all the population as the data resource through a number of surveys as the data collection. At this step, the writer received two hundred and fifty complete-returned questioners of total 339 companies listed in the Jakarta stock-exchange market. The writer applied a statistical-analytical technique called the structural equation modeling (SEM) since this technique was well-known to be able to analyze a complex model with a path analysis and to confirm the factors and the inter-factor?s influence in regard to theoretical construction. The writer also applied the linear programming technique to find out the minimum rate of the tax compliance cost under an intervention.When the structural equation model was statistically accepted as valid, the research of the thesis concludes:1) the higher rate of the uniformity and the common perception, the smaller rate the compliance tax cost;2) the bigger the company size, the bigger the tax compliance cost;3) the higher the tax compliance cost taken by tax payers, the smaller the tax compliance; and4) the result of minimizing the tax compliance cost showed that the tax compliance condition could reach a peak at the level of 70.15 percent on the following average yearly condition: direct money cost at the level of 0.02 percent of sale, time cost for 4.3 months, and psychological cost at 3.5 scale (of one to five scale, between timid and relax).The thesis also concludes that the tax compliance cost of the tax payers in the self-assessment system brings a trade off potential between the compliance tax cost and the tax compliance of the tax payers and the tax officer. Moreover, the tax compliance cost, in the condition of asymmetrical information, opportunistic behavior, and bounded rationality, had an increasing trend when the uniformity and common perception decrease and when the company size get bigger. Finally, the thesis concludes that the tax compliance rate was not maximum i.e. one hundred percent, despite the intervention. Therefore, it is interpreted that the Indonesian tax system need a basic and comprehensive regulation because of the trade off factor between the cost and the inherent compliance in tax collection system that influence the tax revenue. A regulation can start by giving more attention to the three important factors which influence the tax compliance cost namely uniformity, common perception, and the company size."

"Tesis ini menganalisis efektivitas "Sunset Policy" dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan ?Sunset Policy? meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

---

This tesis is analyzing the effectivity of Sunset Policy to increase tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. Research methods during this research is description analysis, so it doesn?t mean to testify the hypothesis, but it is only to describe the variable. Data used in this research are primary data taken from questionnarie which is spread out to the respondent and secondary data from Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). The result shows that Sunset Policy could increase compliance rate especially about tax payer registration, reporting income tax and paying income tax. Tax payer who paying their income tax would lead to the increasing of tax revenue."