Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini disusun untuk melihat perlindungan hukum yang didapat olehdebitur (nasabah pegadaian) dalam melakukan perjanjian dengan PT Pegadaianmelalui surat bukti kredit (SBK) yang didalamnya terdapat pencantuman klausulabaku apabila PT Pegadaian melakukan tindakan wanprestasi yang menyebabkanhilang atau rusaknya barang yang digadaikan oleh debitur. Untuk melihat adanyakesesuaian antara pengaturan dan praktek, dapat dilihat dari studi kasus PutusanMahkamah Agung No. 480 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor : 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn terkait perlindungan hukum yangdidapat oleh debitur atau mengenai ganti rugi yang akan diterima debitur jikabarang yang digadaikan hilang atau rusak selama masih berada di PT Pegadaian.

---

ABSTRACTThis research is prepared to see the legal protection acquired by the debtors inagreement between PT Pegadaian and the debtors. Viewing that there is astandard clause in the mortgage agreement between PT Pegadaian with theconsumers that is contained in the Credit Evidence Letter (SBK) which could befound that PT Pegadaian can do some breach of contract in case the mortgagedgoods are lost or damaged as long as the goods are still in PT Pegadaian. To seethe compatibility between the regulations and practice, it can be seen from casestudy of Supreme Court’s Decision No. 480 K/Pdt.Sus/2012 and Court DecisionNo. 235/Pdt.G/2011/PN.Mdn related to the legal protection obtained by thedebtors or concerning the indemnification that would be received by the debtors incase the mortgaged goods are lost or damaged as long as the goods are still in PTPegadaian."

"Sebuah perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam hidup manusia. Begitu banyak persiapan yang dilakukan agar perkawinan itu dapat terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebelum terlaksanya perkawinan, pada umumnya pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan terlebih dahulu mengutarakan keseriusan niatnya dengan menjanjikan perkawinan atau menggelar acara peminangan atau yang dikenal pula dengan pertunangan. Akan tetapi tidak jarang janji-janji itu tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian bagi salah stau pihak sehingga membawanya ke muka pengadilan. Skripsi ini membahas sekaligus menganalisa beberapa putusan-putusan pengadilan berkaitan dengan pembatalan sepihak pelaksanaan perkawinan sebagai suatu pembuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian normatif yuridis. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan dalam mayoritas putusan hakim pengadilan menyatakan bahwa dibatalkannya pelaksanaan perkawinan secara sepihak merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, namun Penulis juga menemukan perbedaan perdapat dalam putusan hakim yang mana menyatakan bahwa pembatalan secara sepihak atas pelaksanaan perkawinan adalah merupakan sebuah wanprestasi.

---

A marriage is one of the important events in human life. So many preparations were made so that the marriage itself could be carried out as desired. Before the marriage is carried out, in general, couples who want to get married first express the seriousness of their intention by promising marriage or holding a marriage ceremony or what is also known as engagement. However, it is not uncommon for these promises not to be fulfilled and cause harm to one of the parties, thus bringing them to court. This paper discusses as well as analyzes several court decisions relating to the cancellation of promise to marry by one of the party as the law of tort. The research method used is juridical-normative research method. The results of the research in this paper show that the majority of court judges' decisions stated that the cancellation of promise to marry is an act against the law, but the author also finds inconsistencies in the judge's decision which states that those same matter in some cases was categorized as a breach of contract."

"Skripsi ini membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang cidera janji debitur. Putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari kasus antara penggugat yang merupakan konsumen dari perusahaan pembiayaan PT. Astra Sedaya Finance selaku tergugat dalam perkara perbuatan melawan hukum terkait penyitaan jaminan fidusia milik konsumen. Tidak hanya sampai pada kasasi, Penggugat juga memohon pengujian Undang- Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 Pasal 15 Ayat 2 dan 3 yang hasilnya dituangkan dalam putusan ini. Pasal-pasal tersebut ternyata mengandung frasa cidera janji debitur yang menjadi salah satu penyebab masalah dimana kreditur dianggap berlaku sewenang-wenang, putusan ini juga tidak luput dari perdebatan ahli mengenai cidera janji debitur yang menjadi salah satu syarat eksekusi jaminan. Pendapat-pendapat tersebut akhirnya membawa Majelis Hakim pada sebuah putusan yang menyebutkan tentang kesepakatan cidera janji debitur. Untuk menilai apa yang dimaksud dengan kesepakatan cidera janji debitur, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitan terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sehingga akhirnya penulis sampai pada kesimpulan bahwa kesepakatan cidera janji debitur yang dimaksud Hakim adalah tidak sesuai dengan peraturan tentang keperdataan yang berlaku di Indonesia.

---

This paper discusses about the the Constitutional Court Number 18/PUU-XVII/2019 concerning the debtor's breach of contract. The court decision is followed by the case between the debtor who is a consumer of PT. Astra Sedaya Finance as a finance company and also the defendant in the case of illegal acts against the execuiton of consumer fiduciary guarantee. Not stopping until cassation, the Plaintiff also requested a statutory test on Fiduciary Law Number 42 of 1999 Article 15 Paragraphs 2 and 3, which the results set forth in this decision. These articles also contain the phrase of debtor's breach of contract which turns out to be one of the problem where the creditor is considered to be acting arbitrarily, this court decision also can not be seperated from the expert debate about the debtor's breach of contract which is one of the conditions of guarantee execution. These opinions finally brought the Panel of Judges to a decision whom stated about debtor’s breach of contract deals. To assess what is meant by the debtor’s breach of contract deals, the author uses the method of normative legal research that conducts research on primary and secondary legal sources. Finally the writer came to the conclusion that the Constitutional Court Judge Council statement about consent in breach of contract is not constitute with what has been written in Indonesian Civil Code. "

"Skripsi ini membahas anticipatory breach sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian dengan fokus pada perbandingan hukum di Indonesia, Inggris, dan Singapura. Anticipatory breach adalah pelanggaran kontrak yang terjadi sebelum kewajiban kontraktual jatuh tempo atau dilanggar secara aktual, memberikan pihak yang dirugikan hak untuk segera mengambil tindakan hukum. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum terkait. Di Indonesia, anticipatory breach belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan wanprestasi hanya dapat terjadi setelah kewajiban jatuh tempo. Sebaliknya, Singapura dan Inggris, yang menganut sistem common law, mengakui anticipatory breach sebagai prinsip hukum, memungkinkan pihak yang dirugikan untuk mengajukan tuntutan lebih awal. Penelitian ini menganalisis putusan pengadilan terkait di ketiga yurisdiksi untuk mengeksaminasi penerapan doktrin ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anticipatory breach telah sejak lama diterapkan di Inggris dan Singapura dan memberikan perlindungan lebih baik kepada pihak yang dirugikan dibandingkan sistem hukum Indonesia. Namun, adaptasi prinsip ini ke dalam hukum Indonesia terhambat karena keberadaan pasal 1238 jo. pasal 1243 jo. pasal 1269 KUHPerdata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk menerapkan doktrin anticipatory breach dalam sistem hukum Indonesia guna mendukung perkembangan penyelesaian sengketa perjanjian yang semakin modern.

---

This thesis examines anticipatory breach as a form of default in contracts, focusing on a comparative legal study between Indonesia, England, and Singapore. Anticipatory breach refers to a contractual violation that occurs before the contractual obligations are due or breached in actuality, granting the aggrieved party the right to take immediate legal action. This study employs a normative-juridical research method, analyzing legislation, court decisions, and relevant legal literature. In Indonesia, anticipatory breach is not explicitly regulated in the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata), which requires default to occur only after the obligation becomes due. In contrast, Singapore and England, which adhere to the common law system, recognize anticipatory breach as a legal principle, enabling the aggrieved party to file claims earlier. This research analyzes court decisions in the three jurisdictions to examine the application of this doctrine. The findings reveal that anticipatory breach has long been implemented in England and Singapore, offering better protection to the aggrieved parties compared to Indonesia’s legal system. However, the adaptation of this principle into Indonesian law faces challenges due to the provisions of Articles 1238, 1243, and 1269 of the Civil Code. This study provides recommendations to adopt the doctrine of anticipatory breach into the Indonesian legal system to support the evolving resolution of contractual disputes in modern times."

"ABSTRAKNama : Erik Eka PutraProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Implikasi Hukum Wanprestasi Pihak Terhadap Akta Notaris Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2294 K/Pdt/2015 Untuk mengurangi risiko wanprestasi, para pihak biasanya menuangkan perjanjian dalam suatu akta Notaris. Hal ini dikarenakan akta Notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran Notaris sebagai pejabat umum dalam penyusunan akta perjanjian dan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2294 K/Pdt/2015, akibat hukum wanprestasi pihak terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif . Hasil dari penelitian ini antara lain Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya, namun dalam menjalankan tugas jabatannya itu Notaris harus juga menerapkan asas kecermatan untuk menjaga keautentikan aktanya dan mencegah masalah di kemudian hari. Akibat hukum akta Notaris dalam wanprestasi Pihak adalah akta tersebut tetap mengikat para pihak namun dapat dimohonkan pembatalan di Pengadilan.Kata Kunci: Pembuktian Sempurna, Pejabat Umum, Wanprestasi, Asas Kecermatan.

---

ABSTRACT ABSTRACTName Erik Eka PutraMajor Master of Notarial LawTitle Legal Implication In Relation With Breach Of Contract by a party In Notarial Deed Review Of Supreme Court Stipulation Number 2294 K Pdt 2016 To mitigate the risk of breach of contract, the parties usually put the agreement in the form of notarial deed. Because the notarial deed is an authentic deed which is categorized as conclusive evidence. This thesis analyzes the role of notary as public official in agreement drafting, also analyzes supreme court stipulation number 2294 K Pdt 2016, and the legal effect of a party rsquo s breach of contract in a notarial deed. This thesis uses juridical normative methods by literature study, also uses secondary data including primary, secondary and tertiary legal sources. The result of this study are, inter alia notary as public official is given the authority by the law to draw authentic deed and other authorities, however the notary shall apply meticulous principle to keep the authenticity of the deed and to prevent upcoming problem. The Legal impact of Notary deed with breach the contract among the parties is remind binding. However the deed might be subject to annualment to the court. Keywords conclusive evidence, public official, breach of contract, meticulous principle "

"Dalam perkembangan ilmu perikatan pada lapangan hukum perdata di Indonesia, kajian tentang wanprestasi sudah sering kita temui. Sebagai suatu peristiwa hukum, wanprestasi seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihakpihak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan untuk memenuhinya, oleh karena itu selalu ada gugatan ganti rugi dalam perkara wanprestasi. Dalam fenomena praktik hukum perdata di Indonesia seringkali kita mendapati adanya gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil akibat wanprestasi akan tetapi jarang sekali hakim memenuhi gugatan ganti rugi immateriil meskipun secara doktrin maupun yuridis hal tersebut sangat mungkin untuk dapat dipenuhi. Skripsi ini menganalisa putusan Mahkamah Agung RI atas suatu kasus wanprestasi yang melibatkan Maria F. sebagai penggugat melawan Askan Soerjadji sebagai tergugat dan putusan ini telah menjadi yurisprudensi tentang dikabulkannya gugatan ganti rugi immateriil akibat wanprestasi.Adapun hasil analisa kasus ini antara lain: Ganti rugi immateriil dapat dipenuhi jika suatu peristiwa wanprestasi menjadi sebab dan memiliki kaitan erat dengan akibat kerugian immateriil yang timbul. Lingkup, wujud dan nilai ganti rugi ditentukan oleh hakim dengan berpatokan pada ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan adanya prinsip keadilan dan kemampuan serta kualitas para pihak.

---

In Indonesian Civil Law especially in the growth of contract law, the discourse about breach of contract it is a common situation that we usually found. As a legal action, breach of contract is always causing the loss for the parties in the contract. This is the reason that there is always a claim for every loss that happens because of breach of contract. In the phenomenon of private law practice in Indonesia, we often find there are claims losses either material or immaterial due to breach of contract but for the immaterial loss it is very rarely to the judge granted the claim of compensation like this. However, if we do a study about the law or legal doctrine of immaterial compensation, it is verypossible for a judge to grant it.This thesis analyzes the decision of the Indonesian Supreme Court for breach of contract case involving Maria F against Askan Soerjadji as this decision has become jurisprudence concerning the granting of immaterial compensation claims due to defaults.

The results of analysis of this case are: Immaterial compensation can be met if an event of default becomes cause and have close links with the consequent loss immaterial; The scope, form and amount of compensation determined by the judge to have relied on provisions of legislation that mandates the principles of justice and the ability and quality of the parties."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAKThis study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor."

"Permasalahan yang sering ditemui konsumen dalam membeli perumahan adalah wanprestasi terhadap perjanjian. Konsumen biasanya tergiur membeli rumah dengan penawaran harga murah dan juga pengembang menggunakan konsep syariah dalam menawarkan produk perumahannya. Salah satu perusahaan pengembang perumahan yang menggunakan konsep ini adalah PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) yang terletak di Bekasi. Perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Akad Istishna), Perjanjian Akad Jual Beli secara Kredit dan Angsuran (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith) dan Addendum Perjanjian. Perjanjian menjelaskan tentang hak dan kewajiban antara pengembang dan konsumen. Tujuan penulisan ini adalah menganalisis hak dan kewajiban pengembang dan konsumen yang tertuang dalam perjanjian, menganalisis perjanjian dalam penjualan tersebut dapat melindungi pembeli dan penjual dari wanprestasi para pihak, dan menganalisis hakim dalam menerapkan putusan hukum terhadap gugatan wanprestasi pembeli.. Penulisan ini menggunakan metode hukum doktrinal, yaitu memfokuskan untuk membedah sebuah sintesa dari aturan, asas, norma, panduan penilaian nilai-nilai.Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hak dan kewajiban telah tertuang di dalam perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan pengembang. Penerapan perlindungan konsumen dalam perjanjian sudah menerapkan perlindungan konsumen terhadap hal berikut: perlindungan konsumen terhadap hak menerima informasi yang benar, perlindungan konsumen dalam memilih barang sesuai keinginan yang dikehendaki oleh konsumen, perlindungan konsumen agar mendapatkan kompensasi jika spesifikasi yang disepakati tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan perlindungan konsumen untuk menerima perumahan secara sempurna. Efektifitas perlindungan konsumen dalam putusan gugatan masih belum maksimal. Ganti kerugian dan pengembalian uang tidak diberikan PT FGM dengan alasan sudah tidak ada lagi uang dan aset perusahaan. Konsumen juga tidak dapat mengajukan eksekusi karena tidak dapat memastikan aset yang dimiliki oleh PT FGM.

---

The problem with consumers when buying housing is a breach of contract. Consumers buy houses with cheap deals. Developers use the Sharia concept in offering their housing products. One of the housing development companies that use this concept is PT Fimadani Graha Mandiri (FGM) located in Bekasi. The agreements used are the Sale and Purchase Binding Agreement (Istishna Contract), the Credit and Installment Sale and Purchase Agreement (Al-Bay’ Bi Ad-Dayn Wa Bi At-Taqsith), and the Addendum Agreement. The agreement explains the rights and obligations between the developer and the consumer. The purpose of this writing is to analyze the rights and obligations of the developer and consumer as outlined in the agreement, to analyze whether the agreement in the sale can protect the buyer and seller from breaches of contract by the parties, and to analyze the judge's application of legal decisions on breach of contract lawsuits by buyers. This writing uses the doctrinal legal method, which focuses on dissecting a synthesis of rules, principles, norms, and value assessment guidelines.

The results of the discussion show that the rights and obligations have been outlined in the agreement that regulates the rights and obligations of consumers and developers. The application of consumer protection in the agreement has implemented consumer protection against the following: protection of consumers' right to receive accurate information, protection of consumers in choosing goods according to their desired preferences, protection of consumers to receive compensation if the agreed specifications do not match the agreement, and protection of consumers to receive housing in perfect condition. The effectiveness of consumer protection in the lawsuit decision is still not optimal. Compensation and refunds were not provided by PT FGM on the grounds that there were no longer any funds and assets of the company. Consumers also cannot file for execution because they cannot ascertain the assets owned by PT FGM."

"Dalam penyelesaian sengketa untuk para pihak yang telah membuat perjanjian memuat klausul arbitrase, penyelesaian sengketanya akan melalui arbitrase, maka para pihak tidak diperkenankan melalui pnegadilan karena sudah disepakati para pihak, yang dimana perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Maka dalam penelitian ini diajukan dua permasalahan pokok yaitu Apakah pada studi putusan no:  681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL mengenai sengketa perjanjian arbitrase Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat Simanungkulit, dan Lusiana Julia dengan PT. Pembangkit Listrik Negara di pengadilan dapat diselesaikan menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dan Bagaimana peranan lembaga arbitrase yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa yang ada di indonesia. Penelitian ini secara yuridis normatif terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan logika deduktif. Berdasarkan analisis terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. diketahui adanya perjanjian yang memuat klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak namun sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan kemudian pengadilan tetap menerima dan memutus sengketa tersebut, walaupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu telah memuat klausul arbitrase.

---

In dispute resolution for parties who have made an agreement containing an arbitration clause, the dispute resolution will be through arbitration, so the parties are not permitted to go to court because it has been agreed by the parties, where the agreement is binding on the parties. So in this research two main problems are raised, namely whether in the study of decision no: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL regarding the arbitration agreement dispute between Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat Simanungkulit, and Lusiana Julia with PT. State Electricity Generation in court can be resolved according to Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and APS and what is the role of arbitration institutions regulated in Law Number 30 of 1999 in resolving disputes in Indonesia. This research is juridically normative regarding the study of decision number: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Data processing is carried out qualitatively, while conclusions are drawn based on deductive logic. Based on analysis of decision study number: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. It is known that there is an agreement containing an arbitration clause made by the parties, but the dispute was resolved through the court and then the court still accepted and decided the dispute, even though the agreement made by the parties contained an arbitration clause."

"Penelitian bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian leasing pada umumnya dan masalah wanprestasi lessee pada khususnya. Penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wanprestasi merupakan kelalaian debitur yang tidak melakukan apa yang dijanjikan akan dilakukan. Debitur, dalam hal ini lessee, sengaja lalai atau sengaja tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing.Secara umum, bentuk wanprestasi lessee ada tiga macam: Pertama lessee tidak membayar harga pada tanggal yang telah ditentukan. Kedua, lessee tidak membayar denda atas keterlambatannya membayar sewa atau terlambat membayar denda itu. Ketiga, lessee melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian leasing. Untuk menyelesaikan masalah ini, lessor dapat menempuh tiga alternatif yaitu: Pertama, melalui negosiasi. Kedua, damai melalui arbiter. Ketiga, melalui pengadilan.Dalam praktek, masih banyak kasus wanprestasi lessee yang tak tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Hal ini karena sampai sekarang belum ada undang-undang yang khusus mengatur masalah leasing. Penulis menyarankan agar pemerintah Indonesia membentuk undang-undang mengenai leasing. Undang-undang yang baru nanti hendaknya mencakup aspek-aspek leasing secara lebih luas serta dapat memberikan dorongan bagi pengembangan industri leasing pada waktu yang akan datang."