Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkungan sebuah perusahaan multinasional di salah satu kawasan perkantoran Jakarta Selatan menunjukkan adanya intensi lain dalam perilaku menggosip, yaitu lebih dari sekadar mendapatkan pengetahuan tetapi juga melanggengkan relasi. Sebagai sebuah institusi bisnis formal, PT Robert Bosch Indonesia membentuk sistem alur komunikasi organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial, karyawan perusahaan tidak hanya mengaktifkan komunikasi formal, tetapi juga komunikasi informal yang juga berpotensi melanggengkan kelompok. Komunikasi ialah hal yang patut diperhatikan ketika berbicara mengenai kebudayaan sebuah masyarakat. Eksistensi individu maupun kelompok terkonstruksi melalui adanya pertukaran nilai, sentimen, dan informasi dalam interaksi. Pembentukkan kelompok salah satunya terjadi berkat hal yang dimiliki bersama karena adanya interaksi antar individu. Tidak hanya berkonsentrasi pada pertukaran pesan, komunikasi juga memiliki peran dalam konstruksi kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menyadari pentingnya komunikasi dalam sebuah arena sosial perusahaan multinasional, tulisan ini memaparkan lebih jauh bagaimana sebuah ujaran gosip mampu menggambarkan dinamika relasi karyawan di dalamnya. Fokus tulisan ini adalah penggunaan konsep speech community yang memandang individu di dalam perusahaan ini sebagai sebuah komunitas yang memiliki kesamaan pemahaman atas sebuah ujaran dan aturan terhadap ujaran tersebut. Pembatasan persamaan pemahaman turut membatasi siapa yang menjadi anggota komunitas tersebut. Skripsi ini menunjukkan bagaimana sebuah ujaran dapat menjelaskan pelanggengan, pelemahan, dan pembentukan relasi sosial yang dinamis di dalam lingkungan organisasi yang kaku.

---

The working environment of a multinational company in one area of South Jakarta office indicates another intention of gossiping behavior, which is not only to gain knowledge but also to perpetuate relations. As a formal business institution, PT Robert Bosch Indonesian formed an organizational communication system to support the attainment of company’s goal. However, as social beings, the employees not only perform formal communication, but also conducting informal communication that potentially perpetuates group. Communication is noteworthy things when talking about the culture of a society. The existence of individuals or groups constructed through an exchange of values, sentiments, and information in the interaction. A group formation occurs due to things that belong together because of the interaction between individuals. Not only does communication concentrate on the exchange of messages, but also plays a role in the construction of groups in society. Recognizing the importance of communication in a social arena of multinational corporations, this paper further describes how gossip is able to describe the dynamics of employee relations. This paper is focused on speech community that views the employees as a community have a common understanding and the rules of the utterance. The understanding of utterances is limited to members of the community. This thesis shows how an utterance can explain the strengthening, weakening, and forming of dynamic social relations within the rigid organization."

"Beberapa dekade terakhir, teknologi terus berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa semakin canggihnya perangkat, platform, dan aplikasi sebagai bagian dari teknologi telah memengaruhi cara berkomunikasi antar manusia, sebagaimana dikatakan oleh Marshall McLuhan di dalam Teori Determinisme Teknologi. Namun, meningkatnya akses internet dan teknologi informasi membuat orang semakin mudah mendapatkan informasi dan berpendapat secara bebas di depan umum tentang apa yang mereka pikirkan. Besarnya penetrasi internet di Indonesia membuat kasus perundungan siber di media sosial semakin marak terjadi. Tidak hanya masyarakat biasa, selebriti juga rentan menjadi korban perundungan siber. Di era digital ini, InsertLive muncul sebagai akun gosip seputar informasi selebriti dengan 797 ribu pengikut di Instagram. Namun, perkembangan teknologi ini telah memengaruhi cara pengguna media sosial bertindak dan mengekspresikan pendapatnya secara bebas melalui akun InsertLive yang telah mengarah kepada perundungan siber. Akun gosip seperti InsertLive kerap mengunggah foto dan merangkai judul serta caption yang mengandung unsur penghinaan, merendahkan martabat manusia, dan penggiringan opini sehingga mendorong netizen untuk memperolok melalui kolom komentar. Ucapan menghina yang dimaknai sebagai bagian dari hak atas kebebasan berpendapat merupakan kekeliruan yang menjadi sebuah paradoks di media siber.

---

The last few decades, technology continues to develop rapidly. It can be said that the increasingly sophisticated devices, platforms, and applications as part of technology has influenced the way of communication between people, as Marshall McLuhan said in the Theory of Technological Determinism. However, increasing internet access and information technology makes it easier for people to get information and freely express their opinions in public about what they think. The large internet penetration in Indonesia has made cyber bullying cases on social media more widespread. Not only ordinary people, celebrities are also vulnerable to becoming victims of cyber bullying. In this digital age, InsertLive emerged as a gossip account about celebrity information with 797 thousand followers on Instagram. However, the development of technology has influenced the way social media users act and express their opinions freely through an InsertLive account that has led to cyber bullying. Gossip accounts like InsertLive often upload photos and arrange titles and captions that contain elements of humiliation, degradation, and lead opinions so that they drive netizens to mock through comments. Humiliation which are interpreted as part of the right to freedom of speech is a fallacy that became a paradox in cyber media."

"Dari dasar teori impression management, kami menyelidiki apakah kekhawatiran terhadap reputasi di tempat kerja menyebabkan orang untuk menyebarkan gosip lebih positif, terutama ketika mereka memiliki locus of control internal. Kami membagikan kritikal insiden kuesioner kepada 117 karyawan di perusahaan multinasional di Indonesia. Kami menemukan hubungan positif antara kekhawatiran akan reputasi dan gosip. Namun, kami tidak bisa membuktikan efek moderasi dari locus of control. Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi. Pertama, kami memperluas fungsi strategis gosip di luar fungsi utama mereka. Kedua, kami membahas efek kekhawatiran untuk reputasi sebagai motivasi untuk perilaku tertentu dalam pengaturan organisasi.

---

From the basis of impression management theory, we investigate whether concerns for reputation in the workplace leads people to spread more positive gossip, especially when they have internal locus of control. Critical incident questionnaire were distributed to 117 employees in MNCs in Indonesia. We find a positive relationship between concerns for reputation and gossip. However, we could not prove the moderating effect of locus of control. This study bears several contributions. First, we expanded the strategic function of gossip beyond their primary functions. Second, we discuss the effect of concerns for reputation as a motivation for certain behavior in organization settings."

"Sebagai importir yang baru di pasar Indonesia, PT Robert Bosch memilih distributor sebagai saluran distribusi. Dengan situasi yang mudah berubah, Bosch ingin mempertahankan distributornya. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan relationship marketing terhadap distributor. melalui dimensi instrumental dan dimensi interpersonal. Maka dari itu peneliti ingin melihat persepsi distributor terhadap implementasi relationship marketing yang telah dilakukan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian adalah 15 distributor PT Robert Bosch divisi Automotive Aftermarket dengan metode total sampling. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan analisa deskriptif dengan melihat mean dan frekuensi dari setiap jawaban. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi relationship marketing yang dilakukan oleh Bosch kuat pada sub dimensi produk.

---

As a new Importer in Indonesia Market, PT Robert Bosch chose distributor as a main distribution channel. With unstable condition in Indonesian market, PT Robert Bosch wanted to keep their distributor. To keep their distributor, PT Robert Bosch implements relationship marketing to distributor through instrumental dimension and interpersonal dimension.

The purpose of this research is to see distributor perception of relationship marketing implementation that has been done by PT Robert Bosch. This research is using quantitative approach with sample of 15 PT Robert Bosch distributors Automotive Aftermarket division. This research is using total sampling method. The instrument for this research is questioner and is being analyzed with descriptive analysis by looking at mean and frequency of each answer. The result of this research shows the strong implementation of relationship marketing that has been done by PT Robert Bosch to sub product dimension."

"Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian yaitu terletak pada pengaturan mengenai ujaran kebencian itu sendiri, dimana terdapatketidakjelasan parameter dalam pengaturannya. Akibat dari ketidakjelasan parameter tersebut, maka kepastian hukum terkait ujaran kebencian akan sulit dicapai selain itu akan semakin besar kemungkinan terjadinya kesewenangwenangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah sejarah peraturan tentang ujaran kebencian di Indonesia, apa yang menjadi parameter suatu perbuatan termasuk sebagai ujaran kebencian (hate speech) serta praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia. Melalui penelitian Yuridis-Normatif denganpendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1. Sejarah peraturan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code yang saat itu berlaku di India yang dijajah oleh Inggris. Berdasarkan Traktat London, semua jajahan Perancis diserahkan ke tangan Inggris. Belandayang merupakan jajahan Perancis kemudian jatuh ke tangan Inggris, maka Inggrislah yang membawa pasal tersebut ke Belanda, kemudian Belanda menerapkan pasal tersebut ke Indonesia karena dianggap memiliki kesamaan dengan India yang memiliki ragam kultur dan agama. 2. Parameter ujarankebencian yaitu perbuatan yang dilakukan di muka umum; bersifat permusuhan, penghinaan atau merendahkan, dan kebencian; dilakukan dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung; menimbulkan terjadinya kerusuhan yangmenyebabkan terjadinya kerugian materiil, immateriil dan jiwa. 3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan analisis dari tujuh putusan ialah bahwa hakim kurang memberikan tafsiran dan argumen terhadap unsur pasal yang tidak jelas tersebut dan ada hakim yang memperluas makna golongan menjadi tidak sesempit pada suku, agama dan ras saja.

---

Hate speech is a word, behavior, writing, or show that is prohibited because it can trigger acts of violence, discrimination, animosity on the basis of ethnicity,religion, race and intergroup (SARA). One factor that is weak law enforcement against the phenomenon of hate speech is located in the regulation of the hate speech itself, where there are unclear parameters in the regulation. As a result of the unclear parameters, the legal certainty related to hate speech will be difficult to achieve other than that the greater the possibility of arbitrariness. This research is intended to find out and understand how the history of regulations regarding hate speech in Indonesia, what is the parameter of an act including hate speech and law enforcement practices against hate speech in Indonesia. Through juridical-normative research with historical, legal and conceptual approaches, this research resulted in three conclusions, namely: 1. The history ofhate speech regulations in Indonesia actually originated from the British Indian Penal Code which was then in force in India which was colonized by the British. Based on the London Treaty, all French colonies were handed over to the British. The Netherlands which was a French colony then fell into the hands of the British, then it was England who brought the article to the Netherlands, then the Dutchapplied the article to Indonesia because it was considered to have similarities with India which had a variety of cultures and religions. 2. Parameters of hate speech, namely acts committed in public; hostility, humiliation or humiliation, and hatred; done intentionally both directly and indirectly; lead to riots that cause material, immaterial and life losses. 3. law enforcement against hate speech based on an analysis of the seven decisions is that the judge does not provide interpretations and arguments about the unclear elements of the article and there are judges who expand the meaning of groups to be not as narrow as ethnic, religious and racial only."

"Sebagai fenomena politik global, kajian ujaran kebencian sudah banyak dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu, tetapi sebagai fenomena kognitif yang terkait dengan ideologi, kajian ujaran kebencian masih sangat terbatas. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ekspresi ujaran kebencian kerap kali ditemukan, terutama yang disampaikan oleh para elite simbolik. Namun, di Indonesia, hampir tidak ada kajian yang menghubungkan ujaran-ujaran tersebut dengan ideologi kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dimensi ideologis ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data diambil dari ujaran kebencian yang diucapkan oleh enam elite simbolik di Indonesia, yang dipadukan dengan data konteks sosial-politik ujaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kajian wacana kritis (KWK) sosiokognitif model van Dijk, penelitian ini memperlihatkan bahwa ujaran-ujaran kebencian yang diekspresikan oleh elite-elite simbolik mengandung proposisi makro yang berhubungan dengan model konteks politik dalam wacana politik di Indonesia. Di samping itu, proposisi-proposisi ideologis tersebut memiliki basis kognitif dalam representasi sosial masyarakat indonesia, yang muncul ke permukaan karena didorong oleh faktor politik. Hal ini membentuk model-mental situasi politik Indonesia, terutama terkait dengan polarisasi kelompok prooposisi dan propemerintah, termasuk aktor, aksi, dan relasi di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia memperlihatkan adanya relasi antara struktur dan makna ujaran kebencian dengan kognisi sosial-politik di Indonesia yang mengarah pada polarisasi berdasarkan dimensi ideologis yang direproduksi oleh kelompok Kami dan Mereka. Secara teoretis, penelitian ini merupakan terobosan baru terkait dengan cara memahami sikap kelompok berdasarkan keberpihakan politik (propemerintah dan prooposisi) yang tidak disinggung dalam teori ideologi van Dijk. Sumbangan teoretis lain yang dapat diberikan penelitian ini adalah kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu linguistik forensik, terutama terkait dengan konsep ujaran kebencian dan bagaimana ujaran kebencian tersebut harus ditafsirkan dengan pendekatan sosiokognitif. Hal ini bersandar pada konsep bahwa ujaran kebencian adalah fenomena ideologis, sementara ideologi adalah parameter kognitif yang paling signifikan yang mengontrol sikap dan tindakan aktor dalam suatu kelompok. Selebihnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk memahami situasi politik di Indonesia belakangan ini dalam upaya untuk terus mengasah sikap kritis dan mendorong adanya sistem yang mendasar untuk melakukan perubahan sosial.

---

As a global political phenomenon, the study of hate speech has been widely explored by previous researchers, but as a cognitive phenomenon related to ideology, the study of hate speech is still very limited. During President Joko Widodo's administration, expressions of hate speech were often found, especially those conveyed by symbolic elites. However, in Indonesia, there are almost no studies that link these utterances to the ideology of certain political groups. Therefore, this research aims to discover the ideological dimensions of hate speech in political discourse in Indonesia during the administration of President Joko Widodo. Data was taken from hate speech uttered by six symbolic elites in Indonesia, which was combined with data on the socio-political context of the speech. By using the van Dijk model of the sociocognitive critical discourse study (CDA) approach, this research shows that hate speech expressed by symbolic elites contains macro propositions related to the political context model in political discourse in Indonesia. Apart from that, these ideological propositions have a cognitive basis in the social representation of Indonesian society, which emerges to the surface because political factors drive it. This forms a mental model of the Indonesian political situation, especially related to the polarization of pro-opposition and pro-government groups, including actors, actions and relations within them. Thus, it can be concluded that during the administration of President Joko Widodo, hate speech in political discourse in Indonesia showed a relationship between the structure and meaning of hate speech and socio-political cognition in Indonesia, leading to polarization based on the ideological dimensions reproduced by the group of We and They. Theoretically, this research is a new breakthrough regarding how to understand group attitudes based on political alignments (pro-government and pro-opposition), which are not mentioned in van Dijk's ideological theory. Another theoretical contribution that this research can make is a contribution to the development of the discipline of forensic linguistics, especially related to the concept of hate speech and how hate speech should be interpreted using a sociocognitive approach. This relies on the concept that hate speech is an ideological phenomenon, while ideology is the most significant cognitive parameter that controls the attitudes and actions of actors in a group. Furthermore, it is hoped that this research can provide a valuable contribution to understanding the recent political situation in Indonesia in an effort to continue to hone critical attitudes and encourage the existence of a fundamental system for carrying out social change."

"Disertasi ini membahas bagaimana para pendukung radio komunitas berusaha mempertahankan eksistensi penyiaran tersebut di tengah kondisi regulasi yang mempersulit penyiaran komunitas. Regulasi, berupa produk hukum dan proses implementasinya, diasumsikan sebagai penyebab utama kemunduran radio komunitas. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah regulasi yang mengakui keberadaan penyiaran komunitas. Meskipun demikian, di dalam UU tersebut, radio komunitas dituntut agar menjadi penyiaran yang utopis: bersifat independen, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitasnya. Di sisi lain, tidak ada dukungan nyata dari negara, bahkan dalam aturan-aturan pelaksanaan, pemerintah membuat batasan-batasan yang sangat ketat sehingga mempersulit kehidupan radio komunitas. Persoalan-persoalan yang muncul akibat regulasi yaitu terkait masalah perizinan, keuangan, alokasi frekuensi, pembatasan kekuatan jangkauan dan siaran, dan pencapaian tujuan radio komunitas. Selain tekanan regulasi, radio komunitas juga kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat sipil karena perkembangan teknologi media dan polarisasi kepentingan masing-masing kelompok. Dalam iklim regulasi yang menekan dan gerakan masyarakat sipil yang semakin lemah, upaya para praktisi untuk mempertahankan eksistensi radio komunitas dilakukan dengan berbagai cara. Upaya-upaya tersebut ada yang berhasil membuat radio komunitas dapat terus bertahan. Namun, akar permasalah utama radio komunitas, yaitu regulasi, tidak pernah terselesaikan.

---

This dissertation discusses about how community radio supporters try to maintain the existence of this media in the midst of regulatory conditions that complicate community broadcasting. Regulation and its implementation process, are assumed to be the main cause of the decline of community radio. Broadcasting Law No. 32/2002 is the regulation that recognizes the existence of community broadcasting. However, community radio required to be a utopian broadcast: independent, noncommercial, and serves the interests of its community. On the other hand, there is no real support from the state, even in the implementing regulations, the government makes very strict restrictions that complicate the life of community radio. Problems that arise as a result of regulation are related to licensing, finance, frequency allocation, limitation of coverage and broadcast power, and achievement of community radio goals. Apart from regulatory pressure, community radio also lost support from civil society groups due to developments in media technology and the polarization of interests in civil society. In a climate of oppressive regulations and a weakening civil society movement, practitioners' efforts to maintain the existence of community radio are carried out in various ways. Some of these efforts have succeeded in making community radio sustainable. However, the root of the main problem of community radio, regulation, has never been resolved."