Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Skripsi ini membahas mengenai eksekusi jaminan fidusia pada saat debitur pailit. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai dua hal. Pertama, pembahasan mengenai kedudukan jaminan fidusia sebagai jaminan umum. Kedua pembahasan mengenai ketepatan Mahkamah Agung dalam mengambil keputusan yang berbeda dengan Pengadilan Niaga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pailit Lain Lain/ 2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Kasus yang digunakan dalam pembahasan ini merupakan kasus eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur pemegang jaminan fidusia yaitu PT Bank Mega Tbk., pada saat debitur , yaitu PT Tripanca Group telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menyumpulkan bahwa jaminan fidusia bukan merupakan jaminan umum, melainkan merupakan jaminan khusus selama benda yang merupakan objek jaminan fidusia telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan bahwa putusan Mahkamah Agung telah tepat untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang memasukkan objek jaminan fidusia ke dalam boedel pailit.

---

This thesis discusses the execution of object of fiduciary guarantee on bankrupted debtor. This thesis focuses mainly on two issues. First, a discussion of the position of fiduciary guarantee as a general guarantee. Second, a discussion upon the accuracy of the Supreme Court to give a verdict contrary to the verdict given by the Commercial Court on Supreme Court Decision No. 306 K/Pdt.Sus/2010 jo. Comercial Court Decision No. 01/Pailit lain lain/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst. The case as used in this thesis is a case concerning the execution of an object of a fiduciary guarantee done by a creditor who received a fiduciary guarantee, which is PT Bank Mega Tbk., after a debtor, which is PT Tripanca Group, which has been declared bankrupt by the Commercial Court. This research is a normative juridical research which focuses its approach on the legislation, comparative approach and case study. This research concludes that a fiduciary guarantee is not a general guarantee, but it is a special guarantee as long as the object of the fiduciary guarantee has been listed in the Fiduciary Registration Office and that the Supreme Court decision had given the appropriate verdict on nullifying the Commercial Court Decision that included the object of the fiduciary guarantee as a bankruptcy asset."

"Dalam pemenuhan dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari hari seseorang memerlukan dana yang kadang kadang tidak sedikit jumlahnya, apalagi dalam rangka pemenuhan dana untuk keperluan di berbagai bidang bisnis. Dengan demikian dicarilah bentuk penyandang dana untuk membantu pihak bisnis ataupun diluar bisnis sehingga lahirlah lembaga lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderet dari Bank, yang dalam hal hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi yang disebut dengan lembaga pembiayaan. Terhadap pemberian dana tersebut, pihak pemberi dana membutuhkan jaminan agar dana yang telah dipinjamkannya itu dapat terbayar kembali oleh si penerima dana. Dari perkembangan itu lahirlah hukum jaminan, yang salah satunya adalah jaminan fidusia. Fidusia merupakan lembaga yang lahir karena kebutuhan Masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Timbul karena atas dasar kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan benda-benda bergerak tetapi masih memerlukan benda-benda tersebut untuk dapat dipakai sendiri. Tujuan dengan dibuatnya Perjanjian Jaminan fidusia dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk memberikan jaminan kepastian hukum baik terhadap kreditur, debitur maupun tehadap pihak ketiga yang berkepentingan.

---

In fulfillment of funds to meet daily consumption, somebody sometimes require funds not few in number, especially in the context of fulfilling the funds for business purposes in various fields. Thus they sought funding to help shape the business or the business that was born outside the institutions of a more flexible funding and moderate than conventional Bank, which in certain cases even higher level of risk is called the financial institution. Against diversion of funds, the donors need assurance that the funds that have lent it be paid back by the recipient of funds. It was born from the development of insurance law, which is a fiduciary one. Fiduciary is an institution born of the needs of people in their daily lives. Arise because the basic needs of the community will guarantee loans with moving objects, but still requires to utilities hese objects. Guarantee Agreement with the purpose of fiduciary made and registered in the Registry Fiduciary ensuring legal certainty for both the creditor, debtor or the concerned third party."

"Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mencatat, jumlah perkara kepailitan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan yang signifikan. Beberapa perkara diantaranya melibatkan badan hukum asing secara lintas batas (Cross-Border Insolvency) sehingga masuk dalam lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI dalam perkara kepailitan tersebut adalah status personal badan hukum, yurisdiksi yang berwenang, hukum yang dipergunakan, pengakuan dan pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement) serta tempat letaknya harta/boedel pailit (Lex Rei Sitae). Skripsi ini membahas tentang perkara kepailitan badan hukum asing berdasarkan teori HPI dengan menganalisis putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Wilayah Amsterdam, Belanda sebagai bahan perbandingan hukum kepailitan.

---

Indonesian Commercial Court in Central Jakarta recorded, the number of insolvency cases for the last ten years experienced the significant decline. Several cases among them involved the foreign legal entity in a cross-border manner (Cross-Border Insolvency) so as to enter the scope of Private International Law. Its aspects were the personal status of the legal entity, authority of the jurisdiction, the governing law, the recognition and enforcement of the court order, and the location of its assets (Lex Rei Sitae). The focus of this study is about the review and implementation of Private International Law theory in cross-border insolvency cases by analysing the insolvency order by Indonesian Commercial Court in Central Jakarta and the District Court of Amsterdam, Netherlands, as the comparative material of the bankruptcy law."

"Tesis ini membahas tentang putusan actio pauliana dalam suatu perkara kepailitan. Putusan actio pauliana tersebut dilakukan atas perbuatan direksi yang menyebabkan berkurangnya harta perseroan dan boedel pailit yang mana merugikan para kreditor. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis melalui bahan-bahan kepustakaan dan analisa terhadap penetapan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat aturan yang lebih jelas mengenai pembuktian perbuatan hukum yang merugikan kreditor yang dilakukan di dalam dan diluar jangka waktu satu tahun sebelum dinyatakan pailit; agar dibuat aturan mengenai perlindungan terhadap Istri atau Suami dari debitor yang beritikad baik dalam hal harta kekayaannya.

---

This thesis contains analysis of court decisions about Voidable transfer (actio pauliana) in a bankuptcy case. The court decisions about Voidable transfer are made on the board of directors acts that using the company?s property which are harm the bankruptcy estate and the creditors. This analysis is a legal normative analysis, which carried-out by descriptive analysis method to literature materials and analysis to decisions or verdicts of Court of Law.

Considering the result of this analysis, The researcher suggests that it is required clearer laws to regulate regarding legal burden of proof of legal acts which are carried-out within and outside the period of one year before it declared bankruptcy which are harm the creditors; it is required laws to regulate regarding good will of wife or husband of debtor to protect her/his property rights."

"ABSTRAKUU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia) memberikanpengaturan mengenai pengalihan objek Jaminan Fidusia dalam hal JaminanFidusia telah didaftarkan, namun dalam prakteknya dapat saja terjadi kasusdimana benda jaminan yang telah diperjanjikan untuk dibebankan denganJaminan Fidusia dialihkan oleh debitur sebelum dilakukan pendaftaran JaminanFidusia. Penelitian ini membahas apakah debitur dapat mengalihkan bendajaminan sebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia dan bagaimana pendapatMahkamah Agung atas perbuatan debitur yang mengalihkan benda jaminansebelum dilakukan pendaftaran Jaminan Fidusia. Putusan Mahkamah AgungNomor 213 K/Pid.Sus/2010 yang menjadi studi kasus dalam penelitian inimenyatakan debitur bersalah melakukan tindak pidana melanggar UU Fidusia,meskipun Jaminan Fidusia belum didaftarkan. Penelitian ini merupakan penelitianhukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridisnormatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia harusdilakukan dengan segera untuk menghindari hal-hal yang merugikan krediturdengan tidak didaftarkannya Jaminan Fidusia, serta Mahkamah Agung seharusnyamemberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalampenelitian ini.

---

ABSTRACTLaw Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Security (Fiduciary Security Law)governs the transfer of an object of Fiduciary Security for registered FiduciarySecurity. However, in practice, it may happen that guaranteed goods which havebeen agreed to be secured by a Fiduciary Security is transferred by a debtor beforea registration of Fiduciary Security is conducted. This research discusses whetheror not a debtor could transfer the guaranteed goods before the registration ofFiduciary Security is conducted or and how is the opinion of the Supreme Courtregarding the conduct of the debtor who transfers the guaranteed goods before theregistration of Fiduciary Security is conducted. The Supreme Court DecisionNo.213 K/Pid.Sus/2010 which serves as the case study of this research stated thatthe debtor is guilty for his criminal conduct on violating the Fiduciary SecurityLaw, although the Fiduciary Security has not been registered. This research is anormative legal research based on secondary data and has juridical normativecharacteristic. The result of research suggests that the registration of FiduciarySecurity must be conducted promptly to avoid matters that causes loss to acreditor whose not registering its Fiduciary Security and that the Supreme Courtshould have given proper legal considerations which are consistent with theprevailing laws and regulations in deciding the case which is discussed in thisresearch."

"Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur.

---

It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law.

From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor. "

"Penelitian ini membahas mengenai Metode Argumentasi yang Digunakan oleh Hakim Dalam Penyelesaian Kasus Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebelum Developer Pailit (Putusan Mahkamah Agung Nomor 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017). Pada kasus tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan para kreditor untuk mengeluarkan tanah/bangunan yang masih diikat dalam PPJB kedalam Boedel Pailit. PPJB ialah perjanjian yang dibuat oleh pihak penjual dan pembeli sebagai bentuk kesepakatan awal sebelum dibuatnya AJB. Metode yang dipergunakan ialah dengan melaksanakan dan wujud yuridis normatif, data yang dipakai yaitu sekunder dengan kemudahan untuk dibaca ataupun dipahami, kemudian teori yang mendukung ialah dengan membahas hal tersebut, kemudian simpulan serta yang menjadi saran dari Penentuan Boedel Pailit Terhadap Tanah dan Bangunan yang Telah Diikat PPJB Sebelum Developer Pailit dan Penerapan Metode Argumentasi oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan 644 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Terkait Penentuan Boedel Pailit tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah objek PPJB yakni tanah/bangunan tersebut seharusnya masih merupakan milik debitur pailit sehingga kurator berwenang untuk memasukkannya ke dalam boedel pailit namun Hakim dalam putusannya mengabulkan gugatan penggugat untuk mengeluarkan obyek PPJB tersebut dari Boedel Pailit dengan mengesampingkan aturan hukum khusus yang berlaku dan menggunakan aturan hukum yang lebih umum yakni yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), sehingga Hakim dalam hal ini telah menggunakan metode argumentasi analogi dalam memutus perkara.

---

The credit agreement for banking and non-banking Financial Institutions requires the existence of a guarantee that must be met in order to be able to make a

loan. A credit agreement with a fiduciary guarantee is a policy taken to adapt to the development of the business world and the needs of the community. One of the things

that will be discussed in this thesis is the transfer of the object of fiduciary security without the approval of the creditor through a case study taken from the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In this case, the debtor must have good faith to maintain the collateral properly. Article 23 of Law Number 42 of 1999

concerning Fiduciary Guarantees, debtors are prohibited from transferring, mortgaging or leasing to other parties the objects that are used as objects of fiduciary

security if there is no prior approval from the creditor. This research is a normative juridical research, in which data collection techniques are obtained from the library

and analyzed based on applicable laws. The results of this study are after an analysis of Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn concluded that in the Judge's Consideration of Court Decision Number: 60/Pid.B/2020/Pn.Bjn, the panel of judges accepted and

granted Exception from PT. AF Surabaya which states that Mr. R is legally proven to have committed a criminal act of a fiduciary provider who transferred the object of a

fiduciary guarantee which was carried out without prior written consent from the fiduciary recipient. This means that if there are parties who commit crimes like this, this can be considered by the judge in making a decision."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membuat keadaan hukum yang baru terkhususnya kepada melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak sedikit debitur yang tidak berkenan dilakukan eksekusi oleh kreditur, sehingga debitur melakukan gugatan terhadap Pengadilan Negeri, namun hasilnya Pengadilan Negeri memberi pendapat yang beragam dalam putusannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini terbagi atas bagaiman pelaksanaan dari eksekusi jaminan fidusia setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan bagaimana Pengadilan Negeri menysaratkan wanprestasi atau cidera janji dalam eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini menggunakan Teori Kepastian Hukum, lalu menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Ketentuan hukum yang tertera dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengakibatkan eksekusi dapat dilakukan oleh kreditur jika adanya penyerahan sukarela serta pengakuan dari debitur bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Namun dalam praktek yang terjadi dilapangan, pengadilan menyatakan wanprestasi atau cidera janij dari debitur harus dengan beberapa alasan yaitu wanprestasi dengan pengakuan tertulis, wanprestasi dengan kesepakatan di kontrak/perjanjian di awal dan wanprestasi yang harus dinyatakan oleh pengadilan. Dalam 10(sepuluh) perkara dari penelitian ini, banyak pengadilan menafsirkan bahwa wanprestasi bisa dinyatakan dalam kesepakatan/kontrak diawal.

---

Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 creates a new legal situation, especially for carrying out the execution of fiduciary guarantees. In carrying out the execution of the fiduciary guarantee, there are not a few debtors disagreed to be executed by the creditor, so the debtor files a lawsuit against the District Court, but the results of the District Court provide various opinions in its decision. The formulation of the problem in this study is divided into how the implementation of the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court decision Number 18/PUU-XVII/2019, and how the District Court requires default or breach of contract in the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU- XVII/2019. This research uses Legal Certainty Theory, then uses normative juridical research methods. The legal provisions contained in the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 result in the execution being carried out by the creditor if there is a release of acquittal as well as acknowledgment from the debtor that the debtor has defaulted. However, in practice that occurs in the field, the court declares default or default of the debtor must be for several reasons, namely default by written confession, default by agreement in the contract/agreement at the beginning and default which must be declared by the court. In the 10 (ten) problems of this study, many courts claimed that default could be stated in the initial agreement/contract."

"Pada dasarnya peraturan eksekusi objek jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memungkinkan penerima fidusia secara sepihak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia karena melekat kekuatan eksekutorial yang bermakna eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. Dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah makna kekuatan eksekutorial tersebut sehingga eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali terdapat kerelaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dan terdapat kesepakatan tentang cedera janji. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan bersifat alternatif apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Kemudian, frasa “pihak yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 sehingga bermakna “pengadilan negeri.” Penelitian ini bermaksud meninjau peraturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan setelah keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan Putusan Nomor 71/PUU-XIX/2021, serta meninjau eksekusi objek jaminan fidusia sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn dan Putusan Nomor 93/PDT/2022/PT TJK. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini adalah bahwa eksekusi objek jaminan fidusia yang terdapat keberatan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia merupakan perbuatan melawan hukum. Andaipun terdapat cedera janji pada pihak pemberi fidusia, maka penerima fidusia tidak dibenarkan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dalam hal pemberi fidusia keberatan dalam menyerahkan objek jaminan fidusia.

---

Basically the provisions for the execution of fiduciary security objects are regulated in Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security which allows fiduciary obligee to unilaterally execute fiduciary security objects based on the inherent executorial title which means execution can be directly exercised without going through a court and is final and binding on the parties. In its development, the Constitutional Court through Decision Number 18/PUU-XVII/2019 changed the meaning of the executorial title so that the execution of the fiduciary security certificate must be exercised and apply the same as the execution of a court decision that has permanent legal force, unless there is a willingness of the debtor to handing over the object of fiduciary security and there is an agreement about default. Furthermore, the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 states that the execution of the fiduciary security certificate through the court is an alternative if there is no agreement between the creditor and the debtor both with regard to default and with regard to handing over the security object from the debtor to the creditor. Then, the phrase "authorized parties" in Elucidation of Article 30 of Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security was changed by Constitutional Court Decision Number 71/PUU-XIX/2021 so that it means "district court." This study intends to review the execution of fiduciary security objects before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and Decision Number 71/PUU-XIX/2021, as well as reviewing the execution of fiduciary security objects as an unlawful act in Decision Number 167/Pdt.G/2021/PN Mdn and Decision Number 93/PDT/2022/PT TJK. The form of this research is juridical-normative which is descriptive-analytical and uses a qualitative approach as a research method. The results of this study found that the execution of fiduciary security objects where there are objections from the debtor to handing over the fiduciary security objects is an unlawful act. Even if there is an event of default on the fiduciary guarantor, the fiduciary obligee is not justified in executing the fiduciary security objects in the event that the fiduciary guarantor refuses to hand over the fiduciary security object."