Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mendeskripsikan strategi wacana pidato Presiden SusiloBambang Yudhoyono tentang kebijakan penaikan harga BBM. Penelitian inimenggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang terdiriatas deskripsi teks, interpretasi teks, dan eksplanasi teks. Deskripsi teksmendeskripsikan makrostruktur dan suprastruktur wacana. Hasil deskripsi teksmenjadi dasar untuk interpretasi teks. Eksplanasi teks membahas ideologi yangtersirat dalam pidato Presiden SBY. Strategi wacana yang digunakan PresidenSBY adalah penggunaan wacana argumentasi dengan topik fiskal dan APBN,kesejahteraan rakyat dan infrastruktur, serta subsidi dan harga BBM dalammenyampaikan kebijakannya. Presiden SBY juga menggunakan kuasa danideologinya ketika menyampaikan kebijakan tersebut.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to describe the discourse strategy of PresidentSusilo Bambang Yudhoyono’s speech due to the policy of raising fuel price. Thisresearch uses a critical discourse analysis method by Fairclough that consists oftext description, interpretation, and explanation. The text description describes themacrostructure and superstructure of the discourse. The result of text descriptionbecomes the base of text interpretation. The text explanation explains the implicitideology in the speech. The discourse strategy of the speech uses anargumentative discourse about fiscal, APBN, public prosperity, infrastructure, fuelsubsidy and fuel price. Besides that, President SBY uses his power and ideologyin his speech."

" ABSTRAKSkripsi ini membahas upaya presiden dalam menggunakan koalisi pendukung eksekutif sebagai alternatif untuk menghindarkan kebuntuan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pembahasan sebuah kebijakan. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus upaya Presiden SBY menggunakan koalisi partai pendukung eksekutif untuk meloloskan kebijakan kenaikan harga jual BBM bersubsidi dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012 di DPR. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, hasil penelitian memperlihatkan bahwa Presiden SBY dapat menggunakan koalisi pendukung eksekutif untuk meloloskan dengan memanfaatkan ?kotak alat eksekutif? sebagai insentif untuk menarik dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini juga menunjukkan pemanfaatan ?kotak alat eksekutif? oleh Presiden SBY tidak menjamin dukungan dari partai-partai dalam koalisi. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar partai dalam koalisi yang berbeda dengan kepentingan Presiden SBY. Perbedaan tersebut diatasi oleh Presiden SBY dengan melakukan kompromi terhadap partai-partai dalam koalisi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan ?kotak alat eksekutif? sebagai perangkat untuk membentuk dan mengelola koalisi perlu didukung oleh faktor lain seperti sikap presiden dan pejabat partai koalisi yang cenderung kompromi dalam pembahasan kebijakan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the president?s attempt to use the executive-supporting coalition as an alternative to avoid a deadlock between the executive and legislative institutions in the deliberation of a policy. Through a qualitative method and a explanatory type of research, this research exposes the case study of President SBY?s attempt to use an executive-supporting party coalition to secure the implementation of the policy to raise subsidized fuel oils in the Revised Annual State Budget of the 2012 Fiscal Year within the House of Representatives. Based on an analysis that uses the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, the results of this research shows that President SBY could use an executive-supporting coalition to prevail using an ?executive toolbox? as an incentive to attract support from parties inside the coalition. This research also shows that the utilization of the ?executive toolbox? by President SBY does not guarantee support from parties inside the coalition. This is due to a difference of interests between coalition parties that differ from the interests of President SBY. This difference is resolved by President SBY by conducting a compromise on parties inside the coalition. This research concludes that the utilization of the ?executive toolbox? as an apparatus to form and organize coalitions must be backed by other factors such as the stance of the president and members of the coalition parties that are inclined towards compromise within the policy-deliberation process."

"ABSTRAKSebagai rangkaian kunjungannya ke Amerika Serikat, setelah menghadiri forumG-20, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpidato diUniversitas Harvard. Salah satu tujuannya adalah merespons pidato pidatoBarrack Obama di Kairo. Dalam pidato yang berjudul ?Toward Harmony amongCivilizations? tersebut, SBY menyampaikan sembilan langkah yang dapatditerapkan untuk mencapai keharmonisan antar peradaban. Selain penjabaranlangkah-langkah tersebut, SBY juga membangun retorika hubungan komunitasMuslim, terutama Indonesia, dengan Amerika. Penelitian ini mencobamenjabarkan formasi retorika, strategi, serta motivasi yang dibangun oleh SBY.Dengan pendekatan analisis wacana kritis dengan didukung oleh teori benturanperadaban, penelitian ini menemukan adanya kecenderungan untuk memperkuatcitra Indonesia di mata dunia alih-alih memposisikan Islam sebagai rekanAmerika dalam mencapai perdamaian dunia.

---

AbstractAfter attending the G-20 forum, the president of Indonesia, Susilo BambangYudhoyono (SBY) gave a speech in Harvard University as one of his activities inthe United States of America. It is also a response to Barrack Obama?s speech inCairo. Through his speech, which titled ?Toward Harmony among Civilizations?,SBY presented nine imperatives to achieve harmony. Besides, he also builtrhetoric of relationship between Muslim community, especially Indonesia, andAmerica. This study aims to elaborate rhetoric formation, strategy, and motivationwhich are built by SBY. By using critical discourse analysis approach and clash ofcivilization theory, it discovers that there is a tendency to strengthen the image ofIndonesia instead of arranging Islam as a partner of America to attain world?speace."

"Perseteruan antara KPK dan POLRI merupakan salah satu kejadian yang menimbulkan gejolak politik dan sosial karena menyangkut komitmen dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi sehingga keberhasilan penyelesaiannya sangat berpengaruh pada image dan dukungan publik pada pemerintah. Dengan menggunakan teori dramatisme, penelitian ini mendeskripsikan aspek dramatik dalam retorika Presiden Jokowi dan Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik KPK - POLRI. Dalam dramatisme, retorika dianalisis berdasarkan lima elemen dramatistik (dramatisic pentad) yaitu scene, act, agent, agency dan purpose sehingga dapat diketahui konteks (guilt) dan menilai motif (motives) yang mendasari retorika tersebut serta elemen apa yang menjadi kunci persuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola retorika tidak ajeg, tetapi mengikuti guilt yang dialami. Ketidakajegan tersebut dapat dilihat dari bagaimana Presiden menentukan kelima unsur dramatistic pentad dalam retorikanya serta unsur-unsur mana yang ditonjolkan sebagai kunci persuasi.

---

The enmity of KPK and POLRI is one of the most intensious political and social event because of its importance for struggling of corruption erradiction. Its solution will have great impact on government image and public support. By using dramatism theory, this research describes the dramatic aspects of rhetoric of President SBY and President Jokowi in resolve the conflict. The rhetoric was analyzed using dramatistic pentad that contains five elements of drama: act, scene, agent, agency, and purpose in order to determine kind of guilt and motives underlied the rhetoric and to determine the key element for persuasion. The results shows that there is no persistency in rhetorical pattern but based on guilt. The impersistence could be found in how President define the dramatistic pentad in its rhetoric and which elements stresses over the other four.dramatism, dramatistic pentad, President’s rhetoric, persuasion."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif. Masalah penelitian adalahadanya perbedaan karakteristik gaya retorika dalam transkripsi pidato PresidenSBY. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan retorika pada masing-masingagenda pidato Presiden SBY yang dilihat berdasarkan pesan politik dalamtranskripsi pidato. Data yang digunakan adalah transkripsi pidato Presiden SBYperiode 2010 hingga periode 2013. Analisis isi kuantitatif digunakan untukmengetahui isi yang tersurat pada transkripsi pidato sehingga bisa disimpulkansecara rinci. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan gaya retorika padaagenda pidato Presiden SBY yang dilihat melalui pesan politik pada transkripsipidato.

---

ABSTRACTThis study used quantitative content analysis. The research problem is thedifference in the characteristic style of rhetoric in the transcription of thePresident's speech. The purpose of this study was to compare the rhetoric on eachagenda of the President's speech is seen by the political message in thetranscription of speech. The data used is the transcription of the President's speechthe period from 2010 to 2013. Quantitative content analysis is used to determinethe contents of which express the transcription of speech that can be summed upin detail. The results showed differences in rhetorical style on the agenda of thePresident's speech is viewed through a political message in the speechtranscription."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai penyebab kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2011. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah eksplanatif dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori liberalisasi ekonomi, teori society-centered approaches dan teori kroni kapitalisme. Berdasarkan ketiga teori tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan swasembada gula disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah regulasi pemerintah yang dipengaruhi liberalisasi dan posisi kelompok masyarakat dalam kebijakan swasembada gula dimana pihak korporasi lebih kuat dibanding petani. Hal ini disebabkan adanya kedekatan pihak korporasi kepada pihak pemerintah. Adapun faktor eksternal adalah agenda liberalisasi ekonomi melalui AoA WTO dan Post Monitoring Program LoI IMF. Penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal menjadi faktor utama dan mempengaruhi kegagalan swasembada gula era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

---

ABSTRACTThis research discusses the causes in achieving sugar self-sufficiency in the era of the President Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2011). It employs a qualitative method which has explanative characteristics. The data collection methods include collect are literature study and interviews. Three body of theoritical literature are explore in this study, including economic liberalization, society-centered approaches and crony capitalism. Based on these theories, the failure of achieving self-sufficiency is caused by internal and external factors. Internal factors include deregulative policies that meet the particular interest groups in sugar self-sufficiency related to corporation in Indonesia. In this situation, the mutual interaction between government and interst corporations or crony capitaism strenghten the corporations over the farmers. The external factors are the agenda of economic liberalization of the Agreement on Agriculture WTO and Post Monitoring Program Letter of Intent IMF. This study argued that external factors the dominant in leading to the failure of sugar self-sufficiency are more in the President Susilo Bambang Yudhoyono."

"Indonesia sejak diproklamirkan kemerdekaannya hingga saat ini telah mempertahankan posisinya yang terus mendukung kemerdekaan Palestina dan mengutuk kolonialisme yang dilakukan Israel. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD RI 1945, yang menegaskan prinsip Indonesia untuk terus memerangi segala bentuk imperialisme dan kolonialisme. Namun seiring dengan memasukinya Era Reformasi, dukungan yang diberikan terlihat tidak terlalu signifikan, terutama pada masa transisi. Dukungan baru mulai terlihat secara signifikan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam artikel ini penulis meneliti berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemerintahan Presiden SBY dan berharap dapat melihat signifikansinya terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan ditulis menggunakan metode sejarah. Pengumpulan sumber data berupa surat kabar, buku, serta jurnal yang diperoleh dari koleksi pribadi, koleksi Perpustakaan UI, Perpustakaan Nasional, Litbang Kompas, langganan surat kabar dan juga yang diperoleh secara daring. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa signifikansi dari dukungan dan bantuan yang diberikan memang mengalami peningkatan pada masa Presiden SBY. Namun signifikansi tersebut belum cukup memberikan dampak yang besar terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina.

---

Indonesia, since its independence was declared until now, has maintained its position of continuing to support Palestinian independence and condemning colonialism carried out by Israel. This is in accordance with the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which emphasizes Indonesia's principle of continuing to fight all forms of imperialism and colonialism. However, as we entered the Reformation Era, the support provided did not appear to be very significant, especially during the transition period. Support only started to appear significantly during the time of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). In this article the author examines the various forms of support provided by President SBY's government and hopes to see their significance in the struggle for Palestinian independence. This type of research is qualitative research and is written using historical methods. Collecting data sources in the form of newspapers, books and journals obtained from personal collections, UI Library collections, National Library, Kompas Research and Development, newspaper subscriptions and also those obtained online. The results of this research show that the significance of the support and assistance provided has indeed progressed during the time of President SBY. However, this significance is not enough to have a big impact on the struggle for Palestinian independence."