Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini didasari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cirebon yang belummembahas tentang pengurangan sampah di tingkat sumber sampah. Penelitian inidilakukan dengan pendekatan post positivist serta analisis data yang bersifatkualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi kebijakan PeraturanDaerah Kota Cirebon Nomor 2 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihandi Kota Cirebon dalam upaya pembangunan berkelanjutan di Kota Cirebon dilihatdari karakteristik masalah, karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan.Pembahasan selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaansampah di Kota Cirebon (Studi Kasus Kecamatan Harjamukti) yang dilihat dariperspektif ekonomi, sosial dan lingkungan. Ketiga perspektif tersebut masihterdapat kekurangan karena hanya sebagian kecil masyarakat yang telahmengelola sampah dengan konsep 3R. Kelompok masyarakat yang dianggapberhasil yang mengelola sampah dengan konsep 3R adalah masyarakat Rw 08Merbabu Asih Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti. Hal ini dikarenakanadanya hambatan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya SDMpelaksana kebijakan, kurangnya lahan, kurangnya peran swasta, terbatasnyaanggaran dan kebijakan pengelolaan sampah yang masih terdapat beberapa halyang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentangPengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan sampah.

---

ABSTRACTThis research is based on waste management in Cirebon City which have notcontain about waste reduction in the waste source stage. This research used postpositivist approach and analyzing qualitative data. The result of this researchdescribes the implementation of the policy from Regional Regulation of CirebonNumber 2 of 2002 about the Realization of City?s Cleanliness Program in Cirebonfor sustainable development in Cirebon, which is assessed by tractability of theproblem, ability of statute to structure implementation, and nonstatutory variablesaffecting implementation. The next part deals with sustainable development ofwaste management in Cirebon (Case study: The district of Harjamukti) whichused economic, social, and environment perspective. All those three perspectivescould still be improved since there is only small number of people who couldapply the concept of 3R in dealing with waste. Groups of people that areconsidered successful in using the concept of 3R in dealing with waste are Rw 08Merbabu Asih, Larangan Subdistrict, The district of Harjamukti. This is caused bysome limitations like the lack of people?s awareness, the lack of human resourcesfor implementing the policy, the lack of space, the lack of private sector?s role, thelack of financial support, and the policy regarding to waste management that isnot in accordance with Act Number 18 of 2008 about waste management and TheRegulation Number 33 of 2010 from Ministry of Internal Affairs about theinstruction of waste management."

"Permasalahan sampah bukan hanya karena tingginya timbulan sampah tetapi masalah dalam pengelolaannya. Pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan pada Bank Sampah Kepodang di Kota Bekasi. Pengelolaan bank sampah melibatkan banyak pihak yaitu masyarakat, pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah. Tujuan penelitian untuk merancang strategi pengelolaan bank sampah berkelanjutan, tahap Plan (P) dari siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA) ISO14001:2015. Metode yang digunakan adalah Matriks Leopold, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan nasabah bank sampah merupakan faktor penting dalam pengelolaan bank sampah berkelanjutan. Preferensi strategi yang dipilih untuk pengembangan bank sampah Kepodang yang berkelanjutan adalah 1) peningkatan nilai tambah pengolahan sampah melalui pengembangan “socio-ecopreneur”, 2) meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah (Dinas Lingkungan Hidup/kelurahan) dan swasta dalam rangka menampung dan membeli produk kerajinan, dan memberikan bantuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, 3) menjadikan pemulung sebagai mitra dan nasabah untuk meningkatkan pengumpulan sampah. Pelaksanaan strategi memerlukan dukungan pemangku kepentingan dan penerapannya secara terus-menerus diharapkan dapat meningkatkan kepuasan, kepercayaan, partisipasi aktif pemangku kepentingan, kinerja bank sampah, dan berdampak positif bagi lingkungan, sosial, dan ekonomi.

---

The waste problem is not only due to the high waste generation but mismanagement

as well. The community-based sustainable waste management approach carried out

at the Kepodang Waste Bank in Bekasi City. The management of a waste bank

involves many parties, namely the community, government, private sector, and

non-governmental organizations. The research objective is to design a sustainable

waste bank management strategy, Plan stage of Plan-Do-Check-Act cycle of

ISO14001:2015. The method used is the Leopold matrix and Analytical Hierarchy

Process (AHP). It was found that increasing the knowledge and skills of waste bank

customers as a primary factor in the management of a sustainable waste bank. The

preferences strategic for the development of a sustainable Kepodang waste bank are

1) increasing the added value of waste processing through the development of

"socio-ecopreneur", 2) increasing cooperation with local governments (the

Environmental Agency/ward) and the private sector to accommodate and purchase

handicraft products, and provide the necessary facilities and infrastructure, and 3)

make scavengers as partners and customers to improve waste collection.

Implementation of strategies requires continuous stakeholder support and

application continuously expected to improve satisfaction, stakeholder trust,

participation, and performance, and have positive impacts on environment, social,

and economic."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"Tesis ini membahas mengenai Tata Kelola Kolaboratif Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Anorganik Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengetahui ukuran keberhasilan dan faktor-faktor yang menghambat pada Tata Kelola Kolaboratif kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tata Kelola Kolaboratif kurang berhasil dikarenakan pelaksanaannya masih sekadar formalitas dan komitmen yang semakin berkurang dari masing-masing pihak yang berkompeten. Faktorfaktor yang menghambat adalah budaya, institusi dan politik. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis Tata Kelola Kolaboratif atau kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah Anorganik di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok.

---

This Thesis is mainly discussed about ?Tata Kelola Kolaboratif? or Collaborative Governance in the Policy Implementation of Anorganic Waste Management at the District of Pancoran Mas Depok. To explain more about it, the research uses qualitative approach with data collection through the literature study and in-depth interviews to know the indication and factors which obstruct the Collaborative Governance during the activities.

The research indicate that Collaborative Governance does not perform effectively because the implementation itself is sometimes too formal and the commitment among stakeholders is reducing gradually. Factors which obstruct the collaboration are internal culture, institution and politics.

This research aims to analyze Collaborative Governance between government and societies in the policy implementation of anorganic waste management at the District of Pancoran Mas Depok."

"Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Rupat. Masalah dalam penelitian ini adalah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyak sampah di Kota Dumai yang belum terkelola dengan baik. Tujuan akhir riset adalah menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R sebagai solusi permasalahan sampah Kota Dumai. Kecamatan Dumai Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Dumai Timur memiliki populasi masyarakat terbanyak di Kota Dumai, serta memiliki bank sampah dan TPS-3R sebagai prinsip dasar 3R. Metode riset menggunakan metode gabungan dengan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan SWOT. Hasil riset ini menunjukkan timbulan sampah di Kecamatan Dumai Timur mencapai 21.295,17 kg/hari dengan potensi ekonomi mencapai Rp5.662.046,35/hari. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat secara bersamaan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap 3R. Kesimpulan riset adalah strategi keberlanjutan pengelolaan sampah 3R yang perlu diprioritaskan yaitu mengoptimalkan fungsi pemerintah sebagai inisiator dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah.

---

Dumai City is located on the east-coast of Sumatra Island that’s adjacent to the Rupat Strait. The research problem is the waste management in Dumai City is still poor, but the population growth rate is high. The research goal is to develop sustainability strategies with 3R approach as solutions for Dumai City’s waste problem. East Dumai District was chosen as the research location because it has the largest population of Dumai City and also supported with a waste bank and TPS-3R that’s fundamental to 3R. This research used mixed-method with descriptive statistical analysis, linear regression, and SWOT. This research results showed that East Dumai District waste generations reach 21,295.17 kg/day with economic potential Rp5.662.046,35/day. The public’s education and awareness level simultaneously influenced people's 3R behavior. The research conclusion is the priorities strategies for 3R waste management include optimizing the government's function as an initiator and increasing the participation of the community in reducing waste generation"

"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengelolaan sampah berbasis banksampah. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam pengelolaandata. Dari studi ini ditemukan bahwa dibanding sistem yang digunakan olehpemerintah kota Makassar, sistem pengelolaan sampah berbasis bank lebih efektifdalam mengurangi volume sampah dengan mereduksi sampah langsung padasumbernya. Pola kerjasama yang melibatkan tiga pihak ini menghasilkankemitraan mutualistik dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengatasi masalahlingkungan seperti pengelolaan sampah.

---

This thesis was aimed at researching the waste management by using waste bank based system. In this research, the reseacher used descriptive qualitatvie approach. The study resulted that the waste bank based system is more effective in reducing the waste volume by reducing the waste directly from the source than the system used by government of Makassar city. The partnership scheme that involved the three communities emerged mutual advantages among those communities to reach the goals of overcoming the enviromental problem such as waste management in the society."

"Pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi telah memicu permasalahan sampah perkotaan yang tidak terkendali. Perkembangan kajian sejak tahun 1990-an menunjukkan bahwa implementasi tata kelola sampah tidak dapat dicapai tanpa tata kelola kolaboratif. Penelitian terkait tantangan bagaimana meningkatkan partisipasi masing-masing pemangku kepentingan menjadi penting dalam kajian tata kelola sampah kota berkelanjutan. Untuk itu, tinjauan literatur dilakukan, dimana 22 artikel terkait dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tata kelola sampah kota secara berkelanjutan. Kemudian memetakan hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat sebagai faktor penentu keberhasilan pengelolaan. Tantangan yang ditemukan oleh berbagai peneliti sejauh ini adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan tersebut. Analisis artikel ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi tunggal dalam tata kelola sampah kota. Akan tetapi, kerja sama antar pemangku kepentingan dapat menawarkan peluang terbaik untuk menciptakan tata kelola yang sesuai. Beberapa perubahan perilaku pemangku kepentingan dibutuhkan dari hulu hingga hilir pengelolaan sampah. Berdasarkan tinjauan literatur ini, kajian tata kelola sampah kota berkelanjutan telah berkembang hingga tahap pembahasan berbagai permasalahan, tanggung jawab dan hubungan dari tiga pemangku kepentingan utama. Penelitian lanjutan mengenai peran kemitraan publik-swasta khususnya di tingkat lokal diperlukan, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah berkelanjutan

---

Economic growth and urbanization have triggered an uncontrolled urban waste problem. The development of studies since the 1990s shows that the implementation of waste management cannot be achieved without collaborative governance. Research related to the challenges on how to increase the participation of each stakeholder is important in the study of sustainable municipal waste management. Therefore, a literature review was conducted, where 22 related articles were analyzed to obtain better understanding of the sustainable municipal solid waste management. Afterwards, the relations between government, private sector and society as determinant factors of the management success were mapped. The challenge that various researchers have found so far is collaboration among these stakeholders. The analysis carried out in this article showed that there was no single best approach in managing municipal solid waste. However, collaboration among stakeholders could offer the best opportunity to create an appropriate governance. Some changes in the behavior of stakeholders are needed from the upstream to the downstream of waste management processes. Based on the literature review, study of sustainable municipal solid waste management has been developing into the discussion of various problems, responsibilities and relationships between the three main stakeholders. For further studies, research on the roles of public-private partnerships, especially at the local level, is needed, aiming to improve the quality of education and community awareness in sustainable waste management"

"Kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah merupakan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Bank Sampah Setara Jaya di Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya, Kelurahan Bintara Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi sudah sekitar 75 warga di RW 02 yang peduli dengan sampah dan mulai melakukan pemilahan sejak dirumah dan perubahan pola pikir terhadap sampah. Sejak tahun 2014 hingga 24 Mei 2017 jumlah sampah yang dikelola Bank Sampah Setara Jaya hanya sekitar 4 dari total sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Bekasi sebanyak 1.500 ton per hari, yang sangat jauh dari target pengurangan sampah ke TPA Sumur Batu sebesar 30 dari total sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Bekasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui program bank sampah pada Bank Sampah Setara Jaya adalah 1 faktor pendukung: komunikasi, sikap dari para pelaksana kebijakan, tidak adanya hambatan struktur birokrasi, pola pikir masyarakat tentang sampah dan pengelolaan sampah melalui program bank sampah sudah semakin terbuka; 2 faktor penghambat: belum tersedianya dana, sumber daya manusia masih sangat kurang, tanah yang digunakan merupakan tanah sengketa dan lokasi bank sampah yang sangat dekat dengan pemukiman penduduk, partisipasi masyarakat yang masih kurang maksimal.

---

The policy of waste management through waste bank program is a policy of Bekasi City Government as a follow up of Law Number 18 Year 2008 on Waste Management. This research aims to analyze the implementation of waste management policy and analyze the factors that influence the implementation of waste management policy at Setara Jaya Trash Bank in Bintara Jaya Subdistrict, Bekasi Barat District, Bekasi City. This research uses post positivist approach with qualitative method. Implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank, Bintara Jaya Sub district, Bekasi Selatan Sub district, Bekasi Municipality is about 75 of residents in RW 02 who are concerned with garbage and start sorting from home and changing mindset to waste.

From 2014 to May 24, 2017, the amount of waste managed by Setara Jaya Waste Bank is only about 4 of the total waste generated by Bekasi residents as much as 1,500 tons per day, which is very far from the target of waste reduction to the Sumur Batu TPA by 30 of the total waste produced by the people of Bekasi City. Factors influencing implementation of waste management policy through waste bank program at Setara Jaya Waste Bank are 1 supporting factors communication, attitude of policy implementers, absence of bureaucratic structure barrier, people 39 s mindset about garbage and waste management through program the waste bank is getting more open 2 inhibiting factors unavailability of funds, human resources are still very low, the land used is a land dispute and the location of the waste bank that is very close to the settlement of the population, the participation of the community is still less than the maximum."

"Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan. Salah satu Unit Pengelolaan Sampah di Depok berada di Balai Kota Kota Depok. Namun, kini kondisinya sudah tidak lagi berjalan optimal, menyisakan pemilahan sampah anorganik layak jual. Padahal Pemerintah Kota Depok melalui dokumen RPJMD menargetkan adanya peningkatan persentase sampah yang tereduksi melalui 3R, yakni dari 18% di tahun 2022 menjadi 19,5% di tahun 2024. Untuk itu, diperlukan penelitian yang dapat membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut, yakni dengan memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi sistem pengelolaan sampah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah SNI 19-3964-1994 dengan pengukuran selama 8 hari, SNI 19-2452-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan, dan Petunjuk Teknis TPS 3R Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata timbulan sampah yang berasal dari kantor sebesar 90,355 kg/hari dan 998 L/hari, dari taman dan jalan sebesar 79,975 kg/hari dan 185,094 L/hari , dari gedung parkir 5,9 kg/hari dan 9,03 L/hari. Komposisi sampah yang dihasilkan dari kantor terdiri dari sampah organik (31,21%), sampah kertas 24,24%, sampah plastik (23,97%), residu (19,19%), logam (0,08%), gelas kaca (1,09%) dan B3 (0,2%). Komposisi sampah taman terdiri dari organik (91,9%), plastik (7,42%), kertas (0,43%), dan residu (0,25%). Komposisi sampah gedung parkir terdiri dari organik (6,72%), plastik (14,01%), kertas (49,9%), residu (23,61%), gelas kaca (5,76%). Melalui rekomendasi terhadap aspek teknis operasional, limbah padat yang dihasilkan dapat secara teoritikal dikurangi sebesar 38% sampah kantor, 51% sampah taman dan 40% sampah gedung parkir. Meningkat dari sebelumnya yang hanya 7% sampah kantor, 3% sampah taman dan 21% sampah gedung parkir. Namun begitu, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui seberapa efektif rekomendasi yang ada di dalam penelitian ini.

---

The Waste Processing Unit (UPS) is a place where activities such as waste collection, sorting, processing, reuse, and recycling on a regional scale are carried out. One of the Waste Management Units in Depok is located at the Depok City Hall. However, its condition has now deteriorated, leaving only the sorting of recyclable inorganic waste. Meanwhile, the Depok City Government, through the RPJMD document, aims to increase the percentage of waste reduced through the 3R approach (Reduce, Reuse, Recycle) from 18% in 2022 to 19.5% in 2024. Therefore, research is needed to help the government achieve this target by providing recommendations based on an evaluation of the waste management system.The methods used in this study include SNI 19-3964-1994 with measurements taken over 8 days, SNI 19-2452-2002 on Technical Operational Procedures for Urban Waste Management, and the 3R TPS Technical Guidelines from the Ministry of Public Works and Public Housing. The results of the study indicate that the average waste generated from offices is 90.355 kg/day and 998 L/day, from parks and roads is 79.975 kg/day and 185.094 L/day, and from parking buildings is 5.9 kg/day and 9.03 L/day. The composition of waste generated from offices consists of organic waste (31.21%), paper waste (24.24%), plastic waste (23.97%), residual waste (19.19%), metal (0.08%), glass (1.09%), and hazardous waste (0.2%). The composition of waste from parks consists of organic waste (91.9%), plastic (7.42%), paper (0.43%), and residual waste (0.25%). The composition of waste from parking buildings consists of organic waste (6.72%), plastic (14.01%), paper (49.9%), residual waste (23.61%), and glass (5.76%). Through recommendations on technical operational aspects, the solid waste generated can theoretically be reduced by 38% from offices, 51% from parks, and 40% from parking buildings, an increase from the previous 7% for office waste, 3% for park waste, and 21% for parking building waste. However, further research is needed to determine the effectiveness of the recommendations provided in this study."

"Pengelolaan sampah di seluruh Indonesia bukanlah kegiatan yang menghasilkan keuntungan kepada institusi yang memegang peran tersebut. Semenjak tahun 2008 Pemerintah DKI Jakarta menganggarkan dana hingga Rp300Milyar pertahunnya untuk membayar jasa pengelolaan sampah pada PT Godang Tua Jaya atas perannya mengelola TPST Bantargebang. Tahun 2016 Pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan swakelola karena PT Godang Tua Jaya melakukan wanprestasi kontrak. Oleh karena itu, Pemerintah DKI Jakarta melalui satuan unitnya, Unit Pengelolaan Sampah Terpadu UPST, mengambil alih tanggung jawab operasional TPST Bantargebang sepenuhnya. Penelitian pada kasus swakelola ini menganalisa kualitas dari aktivitas-aktivitas di TPST Bantargebang dan membandingkan aktivitas tersebut antara kondisi sebelum swakelola dengan sesudah swakelola. Analisa aktivitas tersebut menggunakan pendekatan lima aspek pengelolaan sampah kota yang baik oleh Indonesia Solid Waste Association InSWA. Penelitian ini juga menganalisa aspek ekonomi menggunakan pendekatan biaya manfaat dan biaya Lifecycle Costing. Hasil penelitian ini menemukan adanya perkembangan kualitas tata kelola dan penghematan anggaran dari kebijakan swakelola TPST Bantargebang. Meskipun begitu, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi tantangan pada proses akusisi aset yang terlalu lama dan juga pembiayaan operasional yang terhambat sembari berbagai isu bermunculan di dalam masyarakat sekitar serta pengelolaan lingkungan yang harus ditangani pasca swakelola.

---

Waste management activity in Indonesia is not profitable to any institutions that role in it. Since 2008, Government of DKI Jakarta had been budgeting in estimated Rp300Billion every year to PT Godang Tua Jaya for its service role in running TPST Bantargebang. In 2016, Government of DKI Jakarta decided to do self management because of contract violation by PT Godang Tua Jaya. Therefore, Government of DKI Jakarta especially their division in charge, Integrated Waste Management Unit UPST, is taking over full operational responsibility of TPST Bantargebang.

This self management research analyzes the quality performance of activities in TPST Bantargebang and compares those activities before and after self management decision. This analysis is using five aspects of urban waste management approach introduced by Indonesia Solid Waste Association InSWA.

This research is also analyzex economic aspect using cost benefit analysis and lifecycle costing approach. The result of research finds some benefits such as an increase in management quality and cost reduction in annual budget from TPST Bantargebang self management. Even so, Government of DKI Jakarta is facing challenges in asset acquisition process that takes time too long and also obstructed operational financing while many issues emerges in surrounding society and environment management that have to be treated in post self management."