Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) sebagai ibukota negara Indonesia mempunyai masalah kemacetan dan banjir. Sebuah desain konseptual PRASTI Tunnel yang berbasis analisa fungsi dengan menggunakan pendekatan metode Value Engineering sehingga tercipta sebuah terowongan bawah tanah (tunnel) pengendali banjir yang terintegrasi dengan KA Bandara dan MRT sebagai Fungsi Transportasi, Fungsi Telekomunikasi dan demikian juga dengan Fungsi Komersial Area. PRASTI Tunnel ini ditawarkan sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mewujudkan Jakarta dengan PRASTI Tunnel dibutuhkan dana hampir mencapai Rp.21 T namun pemerintah membutuhkan bantuan swasta terkait masalah pendanaan. Dengan menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah Swasta diharapkan desain konseptual PRASTI Tunnel dapat terwujud. Namun kendala yang terjadi adalah tingkat penembalian uangnya (RoR) masih berada di bawah nilai MARR sehingga kemungkinan swasta untuk berinvestasi pada proyek ini minim. Untuk mengatasi masalah ini, dibuatlah sebuah inovasi untuk meningkatkan nilai RoR untuk menarik minat swasta dan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) yang mengatur hubungan kerjasama diantara dua pihak tersebut.

---

Special Capital Region of Jakarta as the capital city of Indonesia has congestion and flooding problem. A conceptual design of PRASTI Tunnel based on Function Analysis with Value Engineering approach has created. PRASTI Tunnel is a stormwater tunnel which integrated with Airport Rail Link and MRT system as Transportation Function, Telecomunication Function as well as Comercial Area as added values. PRASTI Tunnel is offered as an opportunity to solve the two problems. To create Jakarta with PRASTI Tunnel which spends almost 21 Trilion Rupiah, the government needs private assistance related to funding issues. By using Public Private Partnership, PRASTI Tunnnel is expected to be realized. However, the rate of return (RoR) is still below MARR so the probability for private investment is low. To overcome this problem, the two solutions are an innovation to increase rate of return in order to attract the private parties and a Public Private Partnership scheme to organize the relationship between two parties."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Kekurangan kemampuan dana dan teknis memaksa Pemerintah Indonesia untuk melibatkan pihak swasta dalam membangun infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah-Swasta KPS . Poyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batang merupakan proyek pertama yang mengimplementasikan skema tersebut dengan konsorsium perusahaan multinasional J-Power, Itochu dan Adaro PT Bhimasena Power Indonesia dan berhasil mencapai kesepakatan hingga pembangunan. Skripsi ini menunjukkan interaksi yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan PT Bhimasena Power Indonesia dalam pengimplementasian skema tersebut dengan analisis Political Bargaining Model PBM dan mengungkap bagaimana hal tersebut berpengaruh pada keberlangsungan proyek kerja sama. Skripsi ini memperlihatkan bahwa daya tawar politik aktor pemerintah dan perusahaan multinasional mempengaruhi perhitungan mereka dan berjalannya kerja sama yang dibentuk antara keduanya. Lebih jauh lagi, komponen dalam daya tawar tersebut dipengaruhi oleh pengaruh aktor internasional seperti Bank Dunia dan dinamika politik domestik.

---

The lack of financial and technical capacity forced Government of Indonesia to include private entities to build public infrastructure by implementing Public Private Partnership PPP scheme. Central Java Coal Fired Power Plant Project in Batang is the first project with multinational companies consortium of J Power, Itochu and Adaro PT Bhimasena Power Indonesia to reach financial closure and construction. This study showcases the interaction between Government of Indonesia and PT Bhimasena Power Indonesia using Political Bargaining Model and analyze how it plays part in the continuity of the project to its current success. This research finds that the political bargaining position of government and multinational companies has influenced their cost and benefit analysis in the continuation of the partnership. Furthermore, the components of political bargaining position are heavily influenced by the involvement of international institution World Bank and domestic politics."

"Tujuan penelitian ini adalah mendalami skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur Rumah Konstruksi Tahan Gempa (RKTG) dan menganalisis kelayakan finansial pembangunan infrastruktur rumah konstruksi tahan gempa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Bangunan Rumah Konstruksi Tahan Gempa penelitian hasil inovasi dari BRIN (Ex BPPT).Penelitian mengarah pada skema pembiayaan yang sesuia dan analisis kelayakan ekonomi dan financial. Dari hasil penelitian ini memberi manfaat meliputi: menjadi acuan serta menambah ilmu baik bagi Penulis lain pada tinjauan yang terkait kerjasama pemerintah badan usaha sebagai penyedia infrastruktur yang lain.  Untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan pengetahuan terkait kerjasama pemerintah badan usaha di pembangunan infrastruktur perumahan rakyat Rumah Kontruksi Tahan Gempa di daerah yang berpotensi tinggi terhadap gempa.Proses pengambilan data dan penelitian tesis ini dilakukan secara verbatim dan wawancara yang menunjukan bahwa skema pembiayaan KPBU sangat dibutuhkan dalam penanganan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan rumah masyarakat pasca gempa.Hasil penelitian ini juga diharapkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan rakyat rumah konstruksi tahan gempa dengan skema kerja sama Pemerintah – Swasta yang lain. Pada skema KPBU terdapat banyak metode pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terdampak beserta dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi warga korban gempa terutama pada bangunan rumah yang rusak akibat bencana gempa tidak selalu harus membangun hunian baru. Melainkan mengklasifikasikan jenis kerusakan berdasarkan parahnya kondisi bangunan tersebut. Sehingga diperlukan kelanjutan pendalaman kembali terkait penyediaan infrastruktur perumahan rakyat terutama rumah tahan gempa dengan skema KPBU yang lain. Dalam perhitungan cashflow diperoleh IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) dan ROI > 0, dari hasil tersebut dapat dikatakan layak secara ekonmi. Jika masyarakat ikut dibebankan 0.4% terhadap harga rumah.

---

The aim of this research is to explore the financing scheme for providing Earthquake Resistant Construction House (RKTG) infrastructure and analyze the financial and economic feasibility of building earthquake-resistant construction house infrastructure with a Government and Business Entity Cooperation scheme. The subject of this research is Earthquake Resistant Construction House Buildings, research results of innovation from BRIN (Ex BPPT).Research leads to appropriate financing schemes and a financial feasibility. The results of this research provide benefits including: being a reference and increasing knowledge for other authors regarding reviews related to government cooperation with business entities as providers of other infrastructure. For consideration by the government in providing knowledge related to government cooperation with business entities in the construction of public housing infrastructure, Earthquake Resistant Construction Houses in areas with high potential for earthquakes.The data collection and research process for this thesis was carried out verbatim and interviews showed that the PPP financing scheme was really needed in handling infrastructure development and community housing needs after the earthquake.It is also hoped that the results of this research will be used for the development of public housing infrastructure, earthquake-resistant construction houses using other public-private cooperation schemes. In the PPP scheme, there are many financing methods that are adjusted to the fiscal capacity of the affected regions and the impact of the damage caused by the earthquake. In order to restore the economic condition of earthquake victims, especially houses damaged by the earthquake, it is not always necessary to build new housing. Instead, it classifies the type of damage based on the severity of the building's condition. So it is necessary to continue deepening the provision of public housing infrastructure, especially earthquake-resistant houses with other PPP schemes. In cash flow calculations, IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) and ROI > 0 are obtained, from these results it can be said to be economically feasible. If the public participates, they will be charged 0.4% of the house price."