Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme hubungan antara whistleblowing system dan sistem pengawasan internal pemerintah di Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pengawasan internal. Penelitian kualitatif ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian ini menemukan perbaikan saluran pengaduan secara prosedural melalui whistleblowing system mengarah pada penguatan sistem pengawasan internal, tetapi penempatan unit pengelola whistleblowing system di Direktorat Jenderal Pajak perlu ditinjau kembali dan sarana-sarana pendukung seperti help desk, metode sosialisasi, dan ketersediaan support group bagi whistleblowers perlu diperbaiki.

---

This qualitative study describes the linkage mechanism of whistle blowing system and government's internal control system in Directorate General of Tax in improving internal control. Data have been collected from in-depth interviews, studying related published documents, and observation. This research finds that reform in whistle blowing system leads to strengthening of internal control system. However, the positioning of unit in charge of whistle blowing system in Directorate General of Tax needs to be reviewed. Moreover, supporting facilities such as help desk, socialization methods, and support group availability for whistleblowers need to be improved."

"Skripsi ini membahas mengenai sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Latar belakang penulisan skripsi ini didasarkan pada hasil wawancara dan studi kepustakaan yang penulis lakukan dengan pimpinan dan staf di Bagian Umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, dimana masih terdapat permasalahan mengenai pengawasan internal di unit organisasi ini. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal pada bagian umum Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI sudah cukup dilaksanakan dengan baik. Tetapi, masih ada beberapa unsur dari sistem pengawasan internal yang masih harus diperbaiki. Pengawasan internal akan berjalan dengan efektif dan efisien jika seluruh unsur dari sistem pengawasan internal berjalan dengan baik.

---

This research discusses the internal control system in the general division of Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture. This research is a qualitative with descriptive analysis method. The background of this thesis is based on the results of the interviews and literature study conducted by the author with the chairman and staffs at the General Affairs Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture, who have concerns about internal controls in the organization unit.

The results show that the system of internal control in the general Directorate General of Estate Crops, Ministry of Agriculture is well implemented. However, there are some elements of the internal control system that should be improved. Internal monitoring will be carried out effectively and efficiently if all the elements of the internal control system run well."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia X apakah sudah sesuai dengan ketentuan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Sistem pengendalian internal perlu diterapkan dengan baik guna memberikan kelayakan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, pengamanan aset negara, ketaatan pada peraturan perundang-undangan, dan keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode evaluasi data yakni identifikasi subjek, kriteria evaluasi, menentukan keseluruhan evaluasi, menarik kesimpulan, dan memberikan rekomendasi. Adapun instrumen penelitian berupa observasi, wawancara dan analisis dokumentasi yang dimiliki oleh KJRI X. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa seluruh unsur SPI telah ada namun masih perlu dilakukan perbaikan dalam beberapa aspek untuk meminimalisir adanya risiko salah saji pada laporan keuangan, ketidakwajaran nominal penawaran harga, ketidakakuratan hasil report dari sistem aplikasi, maupun ketidakmampuan pegawai dalam menjalankan wewenang atas tugas dan fungsinya.

---

This study aims to evaluate the implementation of Government Internal Control System carried out by the Consulate General of the Republic of Indonesia X and whether it is following the provisions of the Government Internal Control System regulated in Government Regulation No. 60 of 2008. The internal control system needs to be appropriately implemented to provide adequate feasibility for achieving organizational goals through efficient and effective activities, safeguarding state assets, compliance with laws and regulations, and reliability of financial reporting. This research is qualitative research with data evaluation methods, namely subject identification, evaluation criteria, the overall evaluation, concluding, and recommendations. The research instruments are in the form of observations, interviews, and analysis of documentation owned by the Consulate General of the Republic of Indonesia X. The result of this research is known that all elements of Government Internal Control System already exist but need to be improved in several aspects to minimize the risk of misstatement in financial statements, the unfairness of nominal quotes, inaccuracies in report results from the application system, as well as the inability of employees to carry out their authority over their duties and functions."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."

"Penelitian ini menganalisis implementasi sistem pengendalian internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem pengendalian internal yang ada di DJPK terhadap kerangka pengendalian internal COSO tahun 2013 berdasarkan lima komponen pengendalian internal COSO yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJPK perlu meningkatkan peranan lingkungan pengendalian melalui kebijakan dan praktik pada pengelolaan Sumber Daya Manusia serta mempertimbangkan analisis beban kerja per pegawai. DJPK juga perlu meningkatkan peranan kegiatan pengendalian melalui penguatan dokumentasi pekerjaan dan SOP. Selanjutnya, DJPK perlu mengoptimalkan aktivitas pemantauan melalui penyusunan kertas kerja pemantauan dan penyusunan ketentuan pemantauan dengan mempertimbangkan bobot maupun jenis proses bisnis yang ada di DJPK.

---

This study analyzes the implementation of the internal control system within the Directorate General of Fiscal Balance (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan/DJPK). The purpose of this study is to analyze the implementation of the existing internal control system at DJPK against the 2013 COSO internal control framework based on the five COSO internal control components namely, control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. The research uses qualitative methods by collecting primary data sources through interviews and secondary data through literature review and documentation. The results of the research suggest that the DJPK needs to increase the role of the control environment through policies and practices in the management of Human Resources and consider employee workload analysis. DJPK also needs to increase the role of control activities by strengthening work documentation and SOPs. Furthermore, the DJPK needs to optimize monitoring activities through the preparation of monitoring working papers and preparation of monitoring provisions by taking into account the weight and types of business processes that exist in the DJPK."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh penerapan sistem pengendalian internal SPI terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara untuk mengkonfirmasi hasil kuesioner. Semua unsur SPI secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa. Variabel lingkungan pengendalian dan pemantauan berpengaruh positif, sedangkan variabel penilaian risiko, kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.

---

ABSTRACTThis research discusses the effect of the implementation of the internal control system to the level of fraud prevention in the procurement of goods and services with the aim to know the effect of the control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring. The technique of data collection is done with the questionnaire and interview. The control environment and monitoring a positive effect while the variables of risk assessment, control activities and the information and communication do not have a significant influence on the level of fraud prevention in the procurement of goods and services."

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk megidentifikasi mekanisme internal control pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama X dalam memitigasi risiko fraud. Proses identifikasi mekanisme internal control dilakukan dengan menggunakan konsep COSO Internal Control dan Three Lines of Defense. Penelitian dilakukan pada jabatan Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak karena kedua jabatan ini memiliki potensi risiko fraud yang lebih besar dibandingkan dengan jabatan lain pada Kantor Pelayanan Pajak X. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu menggunakan data yang diperoleh berasal dari laporan-laporan pada Kantor Pelayanan Pajak X dan wawancara yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif. Dari data lapangan yang diperoleh, diketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak X masih belum optimal dalam melakukan mekanisme internal control dalam memitigasi risiko fraud. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan mekanisme internal control sehingga risiko fraud dapat dimitigasi dengan baik.

---

This study aims to identify the internal control mechanism at the X Primary Tax Office in mitigating fraud risk. The process of identifying internal control mechanisms is carried out using the concept of COSO Internal Control and Three Lines of Defense. The study was conducted at the position of Account Representative and Tax Auditor because these two positions have the potential for a greater risk of fraud compared to other positions at the X Primary Tax Office. The research method used is a qualitative descriptive method, which uses the data obtained from reports at the X Primary Tax Office and interviews which are then analyzed using qualitative methods. From the field data obtained, it is known that the X Primary Tax Office is still not optimal in carrying out internal control mechanisms in mitigating fraud risk. The results of the study are expected to provide input in the development of internal control mechanisms so that fraud risk can be mitigated properly."