Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mendeskripsikan dan menganalisa dinamika praktik berladang yang dilakukan oleh peladang Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Perladangan dengan kaitan penggunaan api menjadi fokus kajian karena berkaitan erat dengan fenomena kebakaran hutan di Indonesia. Peladang adalah pihak yang dituding sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Skripsi ini menceritakan tahap-tahap berladang dan variasi yang terjadi. Variasi terjadi pada cara berladang dan penggunaan alat teknologi. Setiap peladang memiliki tindakan yang berbeda-beda dari pengalaman dan kondisi lingkungan dan sosial yang dihadapi. Variasi tersebut telah mempengaruhi siklus tahapan berladang. Dari sekian variasi yang terjadi, tahapan pembakaran di aktivitas berladang tidak hilang dan tidak tergantikan. Skripsi ini juga memaparkan variasi praktik berladang yang rentan terhadap terjadinya kebakaran lahan dan hutan gambut.

---

This thesis analyzes the dynamics of cultivation practices made by a group of rice cultivators in Mantangai Hulu Village, Kuala Kapuas Regency, Central Kalimantan. Connection between cultivation and the use of fire become the focus of study in this thesis because of the forest fires in Indonesia. Cultivators are blamed as the caused of forest fires. This thesis describes the stages of farming and the variation. The variation occurs in the cultivation practices and the use of technological tools. Each cultivators have different actions depending on the experience and the social and environmental conditions encountered. The variations have affected the farming cycle stages. According to varieties, there is the use of fire stages in cultivation that cultivators never be replaced. I also present in thesis that variation in cultivator practices are vulnerable to forest fires and peat land."

"ABSTRAKDisertasi ini membahas gejala environmentaliti friksional dalam upaya-upaya pengendalian kebakaran lahan gambut yang berulangkali terjadi sejak 1990an di areal gambut eks Proyek PLG, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Upaya-upaya pengendalian kebakaran yang sudah banyak dilakukan pemerintah dan pihak-pihak lain melalui beragam program belum berhasil menyelesaikan masalah kebakaran berulang. Studi ini berusaha mencari penjelasan mengapa program-progam yang ada belum mampu melahirkan subjek-subjek peduli lingkungan atau mengubah kultur membakar menjadi anti-membakar dalam konteks pengelolaan lahan gambut.Suatu kajian etnografi multi-aktor menggunakan perspektif/governmentaliti environmentaliti dilakukan di desa-desa partisipan proyek KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership) di kawasan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015, menggunakan metode pengamatan berpartisipasi, wawancara mendalam, dan dukungan penelaahan bahan-bahan sekunder.Temuan kajian menunjukkan bahwa upaya kepenatakelolaan lingkungan melalui intervensi regulasi dan program rehabilitasi tidak berhasil membentuk subjek-subjek peduli perlindungan lingkungan, sebaliknya lebih cenderung melahirkan aktor-aktor yang berpandangan miopik dan bertindak pragmatik. Gejala budaya environmentaliti friksional itu menjadi hambatan bagi efektivitas upaya-upaya pengendalian kebakaran berulang di lahan gambut.

---

ABSTRACT

This dissertation discusses on the phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo in the efforts of controlling peatland fires that have repeatedly occurred since the 1990s in the peatland area of ex PLG Project in Kapuas District, Central Kalimantan. Fire control efforts that have been conducted numerously by the government and other parties through a variety of programs have not been able to solve the problem of recurrent fire events. This study aims to examine why the existing programs are still unable to create environmental subjects who care about environmental protection.

A multi actor ethnographic study by using the perspective of governmentality environmentality was conducted in the KFCP Kalimantan Forest and Climate Partnership participative villages in the region of Mantangai, Kapuas District. Data collection was done in the period of 2011 2015 using participant observation, in depth interviews and the support of secondary materials studies.

The findings of this study show that environmental management efforts through the intervention of regulations and rehabilitation programs are unsuccessful in forming environmental subjects, instead, it is more leanings to create myopic viewed and pragmatically actioned actors. The cultural phenomenon of lsquo frictional environmentality rsquo thus become a hindrance to the effectiveness of fire control efforts in peatland areas. Keywords frictional environmentality, multi actor ethnography, regulations, rehabilitation programs, ex PLG Project, Central Kalimantan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerentanan kebakaran permukiman perkotaan yang berada di lahan gambut di kota Kasongan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Variabel dalam penelitian terdiri atas: penggunaan lahan, kepadatan bangunan, pola bangunan, bahan bangunan, sebaran hotspot kebakaran, jenis tanah dan kedalaman gambut. Pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan untuk memperoleh data bahan bangunan dan identifikasi penggunaan lahan di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari data yang sudah tersedia di instansi di Kabupaten Katingan. Citra satelit digunakan untuk mendapatkan data spasial penggunaan lahan, kepadatan bangunan dan pola bangunan. Analisis spasial kerentanan kebakaran dilakukan dengan SIG (Sistem infomasi Geografis) dengan teknik analisis grid. Dari luas permukiman di lokasi penelitian seluas 1.667,57 hektar, yang berada di tingkat kerentanan rendah seluas 66,86 hektar atau 4,01%, tingkat kerentanan sedang seluas 529,76 hektar atau 31,77% dan tingkat kerentanan tinggi seluas 1.070,95 hektar atau 62,44%. Sebaran permukiman dengan tingkat kerentanan tinggi sebagian besar berada pada kedalaman gambut antara 100-200 cm.

---

The study is aim to urban settlement fire hazard vulnerability in peatland urban area Kasongan, Katingan District, Center of Kalimantan. Variable of study: land use, housing density, housing pattern, housing material, hotspot distribution, soil type and deep of peat land. Data collection using primery and sekundery data collection. Field observation data acquisition: material of housing and land use identification in area study. The other data (soil type and deep of peat land, collecting from some institution in Katingan District. Interpretation of sattellite imagery (WorldView 2010), will be produce landuse, housing density and housing pattern.

For analisis data using GIS (Geographic Information System) grid analysis system and from area of settlement in urban area Kasongan, in position low vulnerability area 66,86 hectare or 4,01%, medium vulnerability 529,76 hectare or 31,77% and high vulnerability 1.070,95 hektar atau 62,44%. High vulnerability distribution, located in area deep peatland 100-200cm."

"ABSTRAKKebakaran hutan dan lahan gambut dapat menghasilkan polutan yang mengandung senyawa karsinogen PAH pada partikulat (PM10) yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kerusakan oksidatif DNA. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi dini risiko kanker dengan melakukan pengukuran terhadap biomarker 8-OHdG pada sampel serum masyarakat kota Palangka Raya yang merupakan indikator kerusakan oksidatif DNA dan biomarker 1-OHP pada sampel urin untuk mengetahui paparan senyawa karsinogen PAH selama periode kabut asap tahun 2015. Hasil yang diperoleh akan dibandingkan dengan kontrol yang berasal dari masyarakat kota Batu. Jumlah sampel yang digunakan untuk analisis sebanyak 29 orang responden dari kota Palangka Raya sebagai kelompok terpapar dan 23 orang responden sebagai kelompok kontrol. Angket digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait riwayat penyakit, merokok, pekerjaan, pola hidup dan aktivitas saat periode kabut asap.Hasil yang diperoleh terdapat perbedaan yang signifikan pada kadar 8-OHdG kelompok terpapar dan kontrol (Pvalue = 0,0001), dengan nilai rerata kelompok terpapar sebesar 5,606 ± 1,162 ng/mL dan kelompok kontrol sebesar 4,059 ± 0,709 ng/mL. Peningkatan kadar 8- OHdG pada kelompok terpapar terdapat hubungan yang signifikan pada lama paparan (P-value = 0,03). Perbedaan yang signifikan juga teramati pada biomarker 1-OHP antara kelompok terpapar dan kontrol (P-value = 0,0001), dengan nilai rerata kelompok terpapar sebesar 4,569 ± 4,267 μmol/mol kreatinin dan kelompok kontrol sebesar 0,733 ± 0,746 μmol/mol kreatinin. Peningkatan kadar 1-OHP pada kelompok terpapar terdapat hubungan yang signifikan pada lama paparan (P-value = 0,001) dan penggunaan masker (P-value = 0,03). Penelitian ini memberikan bukti ada hubungan antara kebakaran hutan dan lahan gambut dengan peningkatan kerusakan oksidatif DNA yang berkontribusi terhadap risiko kanker.

---

ABSTRACT

Forest and peatland fires can produce pollutants that contain carcinogenic PAH compounds in particulate matter (PM10), which contribute to increased oxidative DNA damage. This study aims to detect early cancer risk by measuring the biomarker 8-OHdG in serum samples urban of Palangkaraya which is an indicator of oxidative damage to DNA and biomarkers of 1-OHP in urine samples to determine exposure to carcinogenic compounds of PAH during periods of smoke haze in 2015. The results obtained were compared with the control group. The samples used for the analysis were 29 participants from Palangkaraya as the exposed group and 23 participants from Kota Batu as the control group. The questionnaire used to collect information related to medical history, smoking, occupation, lifestyle and activity during the smoke haze period.

The results obtained are significant differences of 8-OHdG levels in exposed group than control group (P-value = 0.0001), with the mean of the exposed group of 5,606 ± 1,162 ng/mL and a control group 4.059 ± 0.709 ng/mL. Increased levels of 8- OHdG in the exposed group there is significantly associated with long exposure (P-value = 0.03). Significant differences were also observed at 1-OHP biomarkers between exposed group than control (P-value = 0.0001), with the mean of the exposed group of 4,569 ± 4,267 μmol/mol kreatinin and a control group 0,733 ± 0,746 μmol/mol kreatinin. Increased levels of 1-OHP in the exposed group there is significantly associated with long exposure of smoke (P-value = 0.001) and the use of masks (P-value = 0.03). This study provides evidence of the correlation between forest and peatland fires with increased oxidative DNA damage that contribute to cancer risk."

"ABSTRAKKebakaran lahan gambut 2015 merusak 2,6 juta ha lahan gambut Indonesia, dengan wilayah kerusakan terluas di Provinsi Kalimantan Tengah. Intervensi infrastruktur pembasahan perlu didukung dengan upaya partisipasi masyarakat dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model kualitatif partisipasi masyarakat dalam restorasi lahan gambut menggunakananalisis jejaring. Pendekatan partisipasi yang diteliti di 7 desa dalam penelitian ini berfokus pada kajian partisipasi pada faktor pemahaman, peran, dan kedudukan masyarakat dalam rewetting. Partisipasi masyarakat mencapai tingkat yang paling tinggi ditemukan pada desa yang memiliki kepercayaan bahwa lahan gambut yang dikelola adalah aset untuk masa depan. Kepercayaan masyarakat terhadap nilai ataslahan gambut adalah komponen utama dalam partisipasi masyarakat danmenjadikan restorasi lahan gambut berpotensi untuk berkelanjutan. Model kualitatif yang dibuat menunjukkan bahwa interaksi langsung antara masyarakat dengan restorasi lahan gambut dimana partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci dalam keberlanjutan restorasi lahan gambut.

---

ABSTRACTPeatland fires in 2015 damaged 2.6 million ha of Indonesia's peatlands, with the largest area of damaged peat in Kalimantan Tengah Province. The hydroulic infrastructure intervention requires support from community participation in order to reach the sustainability of peatland restoration. This study aims to create a qualitative model of community participation in peatland restoration using network analysis method. In this research, community participations are focused on the community understanding, the role and position of the community in rewettingintervention as part of the peat restoration program which is studied in 7 villages in Kabupaten Pulang Pisau. Community participation is achieving the highest level is found in villages that have a local believe of peatland as an asset for the future. Community faith in the value of land is the most important component in community participation and acquires land restoration is potentially sustainable. A qualitative model in this research depicts the direct interaction between communities and peat restoration where community participation is one of the key factors in the sustainability of peatland restoration."

"Pakar ekonomi mengungkapkan bahwa perubahan iklim merupakan kegagalan pasar terbesar yang terjadi di Dunia, pelaku bisnis bermula dari tahun 1800an tidak mengikutsertakan dampak dari kegiatan business-as-usual pada lingkungan. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perubahan iklim adalah deforestasi hutan didorong oleh faktor ekonomi masyarakat yang masih melihat hutan sebagai sumber daya yang diambil secara langsung. Saat ini, banyak pihak yang sudah berusaha memberikan insentif kepada upaya pelestarian hutan yang disebut market-based initiatives (MBI), akan tetapi masih minimnya preferensi pelaku usaha pada MBI dikarenakan minimnya informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan paradigma pelaku bisnis konservasi baik itu pemerintah maupun swasta terhadap konsep konservasi berbasis pasar melalui perdagangan karbon. Peneliti menggunakan AHP dalam mengembangkan model preferensi untuk konservasi berbasis pasar karbon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga kriteria preferensi utama yang menjadi fokus dalam pengembangan model preferensi yaitu potensi pasar, tujuan bisnis, dan juga pengalaman bisnis sehingga pengembangan model preferensi harus menitikberatkan kepada ketiga kriteria tersebut

---

Economic experts reveal that climate change is the biggest market failure that has occurred in the world, businesses dating back to the 1800s did not take into account the impact of business-as-usual activities on the environment. One of the factors driving climate change is deforestation driven by economic factors, people who still see forests as a resource that can be taken directly. Currently, many parties have tried to provide incentives for forest conservation efforts called market-based initiatives (MBI), but there is still a lack of preference for business actors in MBI due to a lack of information. This study aims to develop the paradigm of conservation business actors, both government and private, towards market-based conservation concepts through carbon trading. Researchers used AHP in developing a preference model for carbon market-based conservation. The results of the study show that there are three main preference criteria that are the focus of the development model preference, namely market potential, business objectives, and business experience so that the development model preference must focus on these three criteria."

"ABSTRAKKebakaran Hutan dan Lahan Karhutla pada tahun 2015 di Indonesia menyebabkan kerugian yang berdampak masif. Gambut sebagai ekosistem yang menyimpan cadangan karbon banyak terdegradasi akibat peristiwa ini. Masifnya dampak dari peristiwa ini mendorong Presiden Indonesia untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan dan Perlindungan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam PP No.71 Tahun 2014 yang telah disempurnakan dengan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia juga mengeluarkan paket peraturan pemulihan Ekosistem Gambut yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2017, P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017, P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 dan P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017. Akibat dari dikeluarkannya Peraturan Menteri ini adalah terjadinya pembagian zonasi fungsi ekosistem gambut yang juga berdampak pada penanggung jawab usaha. Berdasarkan Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan maka timbul kewajiban bagi penanggung jawab usaha maupun pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan kegiatan pemulihan ekosistem gambut baik di lahan konsesi maupun di luar lahan konsesi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif. Regulasi yang mewadahi pemulihan Ekosistem Gambut menyebabkan timbulnya kewajiban bagi penanggung jawab usaha untuk melakukan pemulihan bila terjadi kerusakan dalam kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut serta penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan harus merevisi Rencana Kerja Usaha RKU dan dokumen perencanaan lainnya untuk disesuaikan dengan regulasi-regulasi ini serta dimungkinkannya diberikan lahan pengganti land swap dari Pemerintah untuk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang 40 areal kerjanya terdapat lahan dengan fungsi lindung. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah segera merevisi dan/atau menerbitkan paket kebijakan baru yang mewadahi pengaturan mengenai lahan pengganti land swap untuk menghindari ketidakpastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mematuhi paket kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Diharapkan dengan dikeluarkannya Peraturan yang mewadahi lahan pengganti land swap maka dapat memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha yang telah mematuhi regulasi-regulasi yang mewadahi pemulihan ekosistem gambut dan telah mengajukan permintaan untuk meminta lahan pengganti land swap.

---

ABSTRACTForest and Land Fires Karhutla in 2015 in Indonesia caused massive impact losses. Peat as an ecosystem that stores carbon stocks is degraded by this event. The massive impact of this incident prompted the President of Indonesia to establish the Government Regulation on the Management and Protection of Peat Ecosystems as stipulated in Government Regulation No.71 of 2014 that has been enhanced by PP. 57 of 2016 on the Protection and Management of Peat Ecosystems. The President also issued Presidential Decree No.1 of 2016 on Peat Restoration Agency. The Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia also issued a regulation on the restoration of Peat Ecosystem as stipulated in Ministerial Regulation Number P.14 MENLHK SETJEN KUM.1 2017, P.15 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017, P.16 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017 and P.17 MENLHK SETJEN KUM.1 2 2017. As a result of the issuance of this Ministerial Regulation is the occurrence of zoning of the function of peat ecosystem which also affects the party in charge of the business. Based on the Ministerial Regulation issued, there are some obligations for the responsible party of the business as well as other stakeholders to carry out the recovery activities of the peat ecosystem either in the concession area or outside the concession. The method used in this research is the normative juridical approach, and is descriptive. Regulations that facilitate the restoration of the Peat Ecosystem cause the obligation for the party responsible for the recovery effort in case of damage in the activities of the utilization of the peat ecosystem as well as the party responsible for the business andlor activity should revise the Business Plan RKU and other planning documents to be adjusted to the regulations and it is possible to provide land swap from the Government for the party responsible for the business and or activity which 40 of the working area there is land with the function of the protection. Therefore, it is expected that the Government will immediately revise and or issue a new policy package that accommodates the arrangement of land swaps to avoid legal uncertainty for the party responsible for the business andlor activities that has complied with the policy package of the Ministry of Environment and Forestry. It is expected that with the issuance of a Regulation that accommodates the land swap, it can provide legal certainty for the business responsible person who has complied with regulations that embrace the restoration of peat ecosystem and has made a request to ask for land swap."

"Lahan gambut memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan lahan gambut yang salah dapat menyebabkan kejadian kebakaran lahan terus berulang setiap tahun. Pengelolaan lahan gambut menjadi fokus utama dalam keberlanjutan ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep pengelolaan yang komprehensif untuk meminimalkan kebakaran lahan gambut. Metode riset yang digunakan diantaranya observasi lapangan, wawancara, kuisioner, analisis deskriptif untuk menganalisis faktor produksi, peran kelembagaan serta intervensi BRG dalam praktek PLTB. Hasil riset pada demplot hortikultura produksi dipengaruhi oleh kesuburan tanah, pemupukan, luas lahan, jenis tanaman, TMAT, perlakukan lahan. Untuk peran kelembagaan dan intervensi BRG berpengaruh positif terhadap keberhasilan demplot PLTB yang dilakukan oleh petani. Kesimpulan riset menyatakan bahwa keberhasilan demplot PLTB dipengaruhi oleh faktor produksi, peran kelembagaan petani, dan intervensi BRG.

---

Peatlands have an important role in maintaining the balance of the ecosystem. Unsuitable peatland management causing peatland fires in every year. Peatland management is the main focus in the sustainability of the peat ecosystem. This study aims to develop a comprehensive management strategy to minimize peatland fires. The research methods use field observations, interviews, questionnaires, descriptive analysis to analyze production factors, institutional roles and interventions BRG on PLTB practice. The results of research on horticultural production demonstration plots shows that it is influenced by soil fertility, fertilization, land area, plant species, TMAT, and land treatment. The institutional role and intervention of BRG have a positive effect on the success of the PLTB demonstration plot carried out by farmers. The conclusion of the research states that the success of the PLTB demonstration plot is influenced by production factors, the role of farmer institutions, and intervention of BRG."

"Konversi lahan gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah sehingga perlu dilakukan restorasi yang membutuhkan biaya besar. Dana desa adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat dialokasikan untuk program ini. Permasalahan riset ini adalah perlunya pendanaan restorasi gambut dan dana desa dapat digunakan sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan. Tujuan riset ini adalah untuk menilai persepsi masyarakat, menilai biaya dan manfaat serta merumuskan model kebijakan pemanfaatan dana desa untuk restorasi gambut. Metode riset yang digunakan adalah metode campuran kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil riset menyatakan bahwa persepsi sebagian besar masyarakat setuju penggunaan dana desa untuk restorasi gambut, manfaat program restorasi gambut dinilai lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan serta model yang disusun melibatkan dua tingkatan pemerintah yaitu di tingkat kabupaten dan di tingkat desa. Riset ini menyimpulkan bahwa dana desa sangat memungkinkan jika digunakan untuk program restorasi gambut.

---

Peatland conversion has caused severe environmental damage which is necessary to carry out restoration that requires large costs. Village funds are one source of funding that can be allocated for this program. The research problem is peatland restoration needs source of funding and village funds can be used as a sustainable source of funding. This research aims to exercise community perceptions, to value costs and benefits and to formulate a policy model for the use of village funds for peatland restoration. The methodology used is a mixed method of qualitative and quantitative with a qualitative approach. The result shows that the perception of the majority of the community agrees with the use of village funds for peatland restoration, the benefits of the peat restoration program are considered to be greater than the costs incurred and the model developed involves two levels of government, at the district and village level. This research concludes that village funds are very possible to be used for peatland restoration programs."