Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bervariasinya penerapan SIMPUS IHIS dan e-Health di Kabupaten Bantul membuat laporan SP2TP sebagai keluran dari SIMPUS menjadi terhambat. Dalam penerapan SIMPUS IHIS dan e-Health di Kabupaten Bantul terdapat hambatanhambatan yang perlu diperhatikan dan ditangani dengan baik agar tidak semakin kompleks. Evaluasi SIMPUS di Kabupaten Bantul dengan menggunakan metode HOT-fit digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan kendala dalam implementasi. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian campuran yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, kuesioner, observasi pada Puskesmas dan dokumentasi tertulis kegiatan penerapan SIMPUS IHIS dan e-Health. Hasil penelitian menunjukkan SIMPUS IHIS dan e-Health sudah digunakan seluruh Puskesmas di Kabupaten Bantul. Faktor organisasi memberikan pengaruh terhadap berjalannya sistem, komitmen Kepala Puskesmas tidak dijabarkan dalam bentuk operasional teknis seperti pembentukan tim SIK dan tidak dibuatnya SOP dalam penerapan SIMPUS IHIS dan e-Health.

---

The variations in the application of SIMPUS IHIS and e-Health in Bantul detain SP2TP reports as the output of SIMPUS. There are obstacles in the application of SIMPUS IHIS and e-Health in Bantul that need to be considered and dealt with in order not to become more complex. The evaluation of SIMPUS in Bantul using HOT-fit method is used to determine the effectiveness of implementation and the constraints in implementation. The research uses both qualitative research and quantitative research. Data was collected through in-depth interviews, questionnaires, observation and written documentations on the SIMPUS IHIS and e-Health application. The results shows that SIMPUS IHIS and e-Health have been used in all Puskesmas in Bantul. Organizational factors impact the run of the system, head of the health center's commitment is not described in technical operations such as forming SIK team and SIMPUS IHIS and e-Health SOP is not determined."

"ABSTRAKAntibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan dan sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan berdampak terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik, morbiditas dan mortalitas dan juga berdampak negatif terhadap ekonomi dan sosial. Salah satu kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan pemantauan penggunaan antibiotik dengan menggunakan indikator peresepan berdasarkan indikator penggunaan obat yang telah dikembangkan oleh WHO. Di Indonesia, pemantauan penggunaan antibiotik di puskesmas dilakukan terhadap ISPA non pneumonia dan diare non spesifik. Penelitian ini dilakukan untuk membuat model sistem informasi yang dapat mendukung manajemen puskesmas dalam memantau penggunaan antibiotik secara terus menerus.Penelitian dilakukan menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan model prototyping dalam membangun model sistem informasi. Penelitian ini menghasilkan rancangan basis data dan desain prototype dari sistem informasi pemantauan penggunaan antibiotik bagian farmasi puskesmas. Sistem Informasi Pemantauan Penggunaan Antibiotik Puskesmas dapat diimplementasikan secara bertahap disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan puskesmas. Pada tahap pertama dapat dikembangkan pada ruang obat dengan resep sebagai sumber data dan proses evaluasi dilakukan dengan menganalisis dokumen rekam medis jika indikator penggunaan antibiotik di puskesmas telah melebihi standar yang telah ditetapkan.

---

ABSTRACTAntibiotics are the drugs most widely used and about 40-62% of antibiotics are used inappropriately, among others, to diseases that actually do not require antibiotics. Improper use of antibiotics will affect the occurrence of bacterial resistance to antibiotics, morbidity and mortality as well as a negative impact on economic and social high. One of the policies to address the problem of inappropriate antibiotic use is the monitoring of the use of antibiotics by using indicators based on indicators of the use of prescription drugs that have been developed by WHO. In Indonesia, monitoring of antibiotic use in health centers committed against non-pneumonia ARI and non-specific diarrhea.This study was done to make the design of information systems in health centers monitoring the use of antibiotics that can be used to facilitate the health center management in evaluating the use of antibiotics.The study was conducted using a qualitative research design to prototyping approach to build a model of the information system model. This study resulted in the design of databases and the design prototype of information system monitoring antibiotic use in health center pharmacy. Antibiotic Usage Monitoring Information System Health Center can be implemented gradually adapted to the conditions and the ability of health centers. In the first stage can be developed on the prescription drug space as a source of data and evaluation process carried out by analyzing the document in the medical record if the indicator antibiotic use in health centers has exceeded the established standards."

"Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) Generik telah diimplementasikan di tujuh puskesmas yang berada di wilayah Kabupaten Kepahiang sejak tahun 2018. Hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pemanfaatan Aplikasi SIKDA Generik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan rancangan cross-sectional untuk mengevaluasi pemanfaatan SIKDA Generik. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 75 orang pengguna SIKDA Generik. Dengan menyebarkan kuesioner melalui WhatsApp (WA). Metode analisis yang digunakan adalah metode SEM PLS. Pada penelitian ini, dari hasil analisis deskriptif, 82.7 % responden menyatakan bahwa faktor kualitas sistem pada pemanfaatan aplikasi SIKDA Generik adalah cukup baik, faktor kualitas informasi 92% responden menyatakan cukup baik, faktor pengaruh sosial 60% responden menyatakan cukup baik, faktor ekspektasi kinerja 64 % responden menyatakan cukup baik, faktor sikap 88% responden menyatakan cukup baik, faktor kepuasan keseluruhan 85,3%, responden menyatakan cukup baik faktor kebermanfaatan 86,7% responden menyatakan cukup baik faktor kondisi fasilitas 90,7% responden menyatakan kurang baik. pengujian hipotesis pada inner model dalam path-analysis beberapa konstruk yang tidak berpengaruh yaitu pengaruh sosial tidak berpengaruh terhadap ekspektasi kinerja, kondisi fasilitas tidak berpengaruh terhadap kepuasan keseluruhan. Sedangkan untuk konstruk ekspektasi kinerja dipengaruhi oleh kualitas sistem dan kualitas informasi, sikap dipengaruhi oleh kondisi fasilitas dan ekspektasi kinerja, kepuasan keseluruhan dipengaruhi oleh sikap dan kebermanfaatan.

---

The Generic Regional Health Information System (SIKDA) has been implemented in seven puskesmas located in the Kepahiang Regency area since 2018. Until now, there has never been an evaluation of the use of the Generic SIKDA Application. This research is a quantitative research with survey methods and cross-sectional design to evaluate the use of Generic SIKDA. The sample in this study was 75 users of Generic SIKDA. By distributing questionnaires via WhatsApp (WA). The analysis method used is the PLS SEM method. In this study, from the results of descriptive analysis, 82.7% of respondents stated that the system quality factor in the use of the Generic SIKDA application was quite good, the information quality factor 92% of respondents stated quite good, theanalysis method used is the PLS SEM method. In this study, from the results of descriptive analysis, 82.7% of respondents stated that the system quality factor in the use of the Generic SIKDA application was quite good, the information quality factor 92% of respondents stated quite good, the social influence factor 60% of respondents stated quite good, the performance expectation factor 64% of respondents stated quite good, the attitude factor 88% of respondents stated quite good, the overall satisfaction factor 85.3%, Respondents stated quite good usability factor 86.7% of respondents stated quite good facility condition factor 90.7% of respondents stated not good. Testing hypotheses on the inner model in path-analysis has some constructs that have no effect, stated not good. Testing hypotheses on the inner model in path-analysis has some constructs that have no effect, namely social influence has no effect on performance expectations, facility conditions have no effect on overall satisfaction. As for the construct of performance expectations influenced by system quality and information quality, attitudes are influenced by facility conditions and performance expectations, overall satisfaction is influenced by attitudes and usefulness. "

"[Puskesmas Muara Labuh mempunyai persentase TMDR relatif tinggi (71,1%) dan Puskesmas Talunan mempunyai persentase TMDR yang relatif rendah (15,1%). Berfokus pada dua puskesmas ini, penelitian ini mengevaluasi promkes TMDR dengan teori CDC dan Bowen dengan menganalisis stakeholder, uraian program, disain evaluasi, pengumpulan bukti yang kredibel, kesimpulan yang diambil dari evaluasi, serta sharing pembelajaran dari temuan evaluasi. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner kader dan pelaksana promkes di puskesmas dan wawancara mendalam kepada stakeholders. Temuan penelitian ini adalah: 1. Keterlibatan wali nagari dan tokoh masyarakat ternyata berperan penting dalam keberhasilan TMDR, 2. Belum semua stakeholder terlibat dalam promkes TMDR, 3. Sumber daya belum memadai untuk promkes TMDR, 4. Belum ada perencanaan khusus untuk kegiatan promkes TMDR, 5. Advokasi dan kemitraan terkait promkes TMDR belum pernah dilakukan, dan 6. Teori CDC dan Bowen (Canadian Institute of Health Research) dapat digunakan untuk mengevaluasi program kesehatan. Disarankan agar disusun peran yang jelas dari wali nagari dan tokoh masyarakat untuk promkes TMDR, dibentuknya kebijakan lokal TMDR, dan menyususn indikator strategi promkes untuk TMDR.

---

, Puskesmas Muara Labuh shows high NSH percentage (71,1%) and Puskesmas Talunan

has low NSH percentage (15,1%). Focusing on these two Puskesmas, this study evaluated

the health promotion program using on theories of CDC and Bowen (analysis of

stakeholder, program implementation, evaluation design, evidence based data, highlights

of evaluation and sharing of the evaluation findings). The study used quantitative and

qualitative approach. The findings were: 1. The involvement of wali nagari and

community leaders play high role in the success of the activities of health promotion

NSH, 2. Not yet all relevant stakeholders were involved, 3. Low resources, 4. Not

specific plan for health promotion NSH, 5. Lack of advocacy on health promotion NSH,

and 6. The theories of CDC and Bowen (Canadian Institute Of Health Research) could be

used for evaluating health program. It is recommended to create clear role of the wali

nagari and community leaders, the need for local regulation on NSH and to create

indicators to measure the achievements of the activities on NSH]"

"Sistem Jaminan Sosial Nasional pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan dari SJSN terbentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari perusahaan persero Askes (Asuransi Kesehatan) yang merupakan badan hukum penyelenggara program jaminan kesehatan. Adanya kesenjangan jumlah kunjungan antara pasien bukan peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional terutama peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional mandiri. Metode penelitian yang di gunakan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta telaah dokumen untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesenjangan tersebut. Penelitian dilaksanakan dengan observasi awal di Puskesmas kedaung Barat pada bulan Maret-April 2014 di lanjutkan dengan pengambilan data primer di bulan Juni 2014. Hasil penelitian menunjukan masih belum sampainya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kurang memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional, terlihat dari cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional masih sedikit. Agar sosialisasi dapat berjalan secara optimal diperlukan keseriusan dalam proses pelaksanaan sosialisasi dengan melibatkan seluruh stakeholder yaitu BPJS Kesehatan Cab. Tangerang, Dinkes Kab.Tangerang, terutama puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama serta melibatkan semua elemen masyarakat di wilayah Puskesmas Kedaung Barat.

---

Social security systemis basically astate program that aims to provide certainty of protection and social welf are for all Indonesian people. To realize the goal of forming Social Security Social Security Agency (BPJS). BPJS Health is a transformation of tate-owned companies Askes (health insurance) which is a legal entity organizing the health insurance program. The gap between the number of visits the patient not national health insurance program with program participants, especially participants national health insurance program independently.

The research method used qualitative method of data collection and use in-depth interviews and document review to determine the factors causing the gap. The research carried with preliminary observations on the West Kedaung health center in March-April 2014 continue with primary data collection in the month June 2014.

The results still indicate the arrival of socialization to the community so that people do not understand about national health insurance program, seen from the coverage is still a bit national health insurance program. That socialization may be optimize in need of seriousness in the implementation of the socialization process, involving all stakeholders, namely BPJS Health Kab. Tangerang, Kab.Tangerang health office, health center primarily as afirst-level health facilities and involves all elements of the community health centers in the region Kedaung West."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerah menuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentuk SIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studi kasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e- Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orang penanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yang didapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwa berdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUS belum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi di Kota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yang masih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai, hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatan menunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapan prosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan dan pengendalian).

---

The implementation of integrated health information system (SIK) has not been fully implemented optimally because there is still a data fragmentation of reporting from regions to the center. This paper discusses an overview of SIMPUS implementation as part of integrated health information system (SIK) to support health service management through case studies of the implementation in Depok City. This paper employs qualitative research in a descriptive study, using the 7 components of National e-Health Strategy Toolkit from WHO as an assessment and the process of health service management. This research using indepth interviews and observation methods to obtain primary data, and supported by document review to obtain secondary data. Informants in this research are the person in charge (PJ) of SIMPUS in Depok City Health Office (Dinkes Kota Depok) and Depok Health Center (Puskesmas) as obtained from purposive sampling techniques. The result shows that SIMPUS has not been implemented optimally as a part of integrated health information system (SIK) in Depok based on the National e-Health Strategy Toolkit from WHO. This can be seen from the lack of infrastructure that often getting error-either the networks or the system, competencies of human resources that still not equivalent, and the absence of data utilization for policy and decision making. Moreover, analysis with the management health service process still needs optimization at each stage- planning, organizing, actuating, evaluating, and controlling. "

"Departemen Kesehatan Republik Indonesia menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan.Pegawai kesehatan merupakan bagian yang terbesar dari sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mempunyai kedudukan strategis didalam pembangunan nasional, disamping sebagai pemikir, perancang, dan penggerak pembangunan, juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan. Organisasi Kesehatan merupakan organisasi yang padat karya dengan rentang kendali yang lebar, membutuhkan sistem informasi yang dapat menjamin aksessibilitas data pada seluruh tingkatan administrasi kesehatan.Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan Republik Indonesia semenjak tahun 1996 telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data pegawai di seluruh Indonesia dengan baik dan akurat sehingga data yang ada memberikan informasi yang optimal untuk menjawab masalah ketenagaan.Untuk menuju terlaksananya pengumpulan data pegawai yang akurat, Propinsi Sumatera Barat semenjak tahun 1997 telah menerapkan pelaksanaan SIMKA secara berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai ke unit kerja di kabupaten dan kota.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIMKA di tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap penerapan SIMKA selama kurun waktu 3 tahun (1997-2000).Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus group discusion).Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa, program SIMKA telah dilaksanakan di tingkat propinsi Sumatera Barat, tetapi pengumpulan data, transportasi data dan up date yang sesuai dengan aturan SIMKA belum berjalan dengan baik disebabkan antara lain perhatian dan kesadaran akan pentingnya data masih kurang, sehingga data yang ada belum memberikan informasi yang akurat. Kualitas tenaga pengelola tingkat propinsi dilihat dari kemampuan dan keterampilan cukup memadai namun penampilan kerja perlu ditingkatkan, sedangkan sumber daya lainnya seperti sarana dan dana untuk tingkat propinsi tidak menjadi hambatan yang utama. Selanjutnya untuk pembinaan dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya, evaluasi belum dijalankan secara terkoordinasi dan belum memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan SIMKA, Disamping itu pemanfaatan data SIMKA baru terlaksana di bagian kepegawaian belum meluas pada lintas program khususnya dalam peyusunan kebutuhan,penyebaran dan pengembangan tenaga.Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah untuk pimpinan unit kerja perlunya peningkatan pemberdayaan tenaga pengelola khususnya dalam pengolahan dan analisis data dan adanya evaluasi program SIM1KA yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Sedangkan untuk Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat agar melakukan peningkatan sosialisasi SIMKA pada seluruh unit kerja dan menjadikan SIMKA termasuk salah satu program yang di prioritaskan dan dilaksanakan secara konsisten.

---

Analysis Implementation Of Employee Management Information System in West Sumatera at Year 2000Repulic Indonesia Health Departement toward Health 2010 already adopted policy of common development in Health to increase the human resource development.

Health man power is the biggest part of human resource in health cervices that have the strategic position in nasional development, beside being thinker, designer and motivator of development, also being the development executor. Health Organization is a big organzation with spread control, needed the information system to guarantee the data accessibility around the health administration level.

As far as the growing of information Technology field, bureau of personal. ministry of Health Republic Indonesia already develop the Employee Management Information System since 1996 (SI KA), with the purpose to colecting employee data all around Indonesia with good and aceurat that can give optimal information to answer the employee problems.

Towards the application of collecting accurate employee data, West Sumatera already adopted SIMKA application gradually from province to the city and regency since 1997. The research purposed is to get the information of SIMKA application at province level in West Sumatera doing indepth analyze SIMKA application during 3 years periode ( 1997-2000).

The research use qualitative approach, the primary data collected by indepth interview and focus group dicussion.

The result showed that SIMKA program is already applied in West Sumatera, but the collected data, data transportation, and up date according in the SIMKA rules is not going well yet,because realize that data still not quite enough so that the existing data still cannot give the accurat information. Quality of controller in propincial level is quite enough if seem from skill and capabality, and other sources such as finance and facilities the provincial level is not being the main problem. Program evaluation is not going well, and can not give cotribution well yet to improve SIMKA program.

The advise this result given to the head of Work Unit to increase the control capabality especially in process and analyze data. For the Head of Health Official of West Sumatera to increase the SIM1KA sosialization to all units and put SIMKA as one of program priority and applied consistenly."

"Visi Indonesia sehat 2010 mengharapkan masyarakat Indonesia dimasa depan melalui pembangunan kesehatan adalah penduduknya hidup dalam lingkungan dan perilaku yang sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten lebih aktif melaksanakan pembangunan di bidang kesehatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan.Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih meningkatkan perannya sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pembinaan peran serta masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan cara meningkatkan sistim manajemen sumberdaya, khususnya manajemen peralatan Puskesmas.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan secara rinci proses manajemen peralatan di Puskesmas Inderalaya, Puskesmas Tanjung Raja dan Puskesmas Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam mendeskripsikan proses manajemen peralatan Puskesmas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan evaluasi dimensi kesesuaian (appropriateness) dan dimensi kecukupan (adequateness).Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dilakukan pada bulan April sampai Mei 2002 dengan subjek penelitian adalah Pimpinan Puskesmas, Bendaharawan barang dan koordinator program, masing-masing 1 (satu) orang untuk tiap Puskesmas.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesesuaian dan kecukupan faktor dalam kajian manajemen peralatan di 3 (tiga) Puskesmas telah sesuai dan cukup. Sedangkan faktor pemanfaatan dan pemeliharaan hanya Puskesmas Inderalaya yang sesuai dan cukup.Demikian juga Pimpinan Puskesmas diharapkan membina stafnya terus menerus, meningkatkan keterampilan petugas pengelola peralatan Puskesmas dengan cara mengirim petugas tersebut untuk mengikuti pelatihan baik di kabupaten maupun propinsi, sehingga nantinya diharapkan manajemen peralatan Puskesmas sebagai bagian dari sistim manajemen sumberdaya Puskesmas tujuannya akan betul-betul tercapai.

---

Evaluation of Equipment Management System in Community Health Center of Indralaya, Tanjung Raja and Tanjung Lubuk, at the District of Ogan Komering Ilir Year 2001The vision of "Healthy Indonesia Year 2010" expects that the health development of the future Indonesia will construct healthy community and nation which are indicated by people living in healthy environment, applying healthy behavior, and able to access to health services equitably.

The Law No. 22, 1999 about Local Government and the Law No. 25, 1999 about the Fiscal Balance of Central and Local Government outlined that Local Government at the district level to be more active on undertaking health development including planning, implementing, and controlling.

Community Health Center (PUSKESMAS) as the main community health services should play more important role as the center of health development, the community participation and center of primary health services by improving its management system of resources especially the management of PUSKESMAS equipment.

This research aims to get the detail information about management system of equipment in PUSKESMAS of Indralaya, Tanjung Raja, and Tanjung Lubuk at the District of Ogan Komering Ilir. To describe the process of PUSKESMAS equipment management, this research used the appropriateness and adequateness dimension evaluation approaches.

This research was designed with qualitative approach that conducted during April and May 2002. Subject of this research were the head of PUSKESMAS, commodities treasurer, and program coordinator, and respectively one person in each PUSKESMAS.

The result of the research concluded that the appropriateness and adequateness of input factors of equipment management in the three PUSKESMAS has been appropriate and adequate, while the process factor, especially the utilization and maintenance, only PUSKESMAS of Indralaya which is appropriate and adequate.

It is gratefully hoped that the head of PUSKESMAS could guide his staff continuously and increase the skills of the worker who uses and maintains the PUSKESMAS equipment by sending him to get such training either in district or provincial level. Thus, the purpose of PUSKESMAS equipment management as the part of resources management system of PUSKESMAS will be reached."

"Desa siaga aktif merupakan kebijakan Desa siaga aktif merupakan kebijakan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran penting dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pemecahan permasalahan kesehatan secara mandiri. Berdasarkan Data dan Informasi Pengembangan Desa Siaga Aktif didapatkan bahwa cakupan Nasional Desa Siaga Aktif pada tahun 2012 masih 65% dan target tahun 2015 80%. Sementara di Sumedang pelaksanaan telah seluruhnya tercapai (100%) namun bukan berdasarkan Desa Siaga Aktif, tetapi Desa Siaga. Selain itu, permasalahan masih tersisa yaitu PHBS berada di bawah target provinsi pada tahun 2014 (<49.4%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Sumedang tahun 2014. Dilaksanakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan telaah data sekunder. Informan terdiri dari 7 orang dari level pemerintahan yang berbeda.Penelitian ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran merupakan permasalah utama Desa Siaga Aktif. Sementara faktor lainnya yaitu komunikasi, kemitraan lintas sektor, birokrasi, persepsi pejabat dan sosioekonomi politik mempengaruhi secara tidak langsung. Hampir semua pendanaan berasal dari uang masyarakat dan bersifat terbatas. Perlunya merampingkan beberapa program lintas sektor dan memfokuskan satu atau dua program sangat diperlukan. Strategi ini akan menambah alokasi anggaran kepada program penting dan dapat meningkatkan mekanisme koordinasi.

---

Desa Siaga Aktif is a form of community empowerment policy that have important role to make community able to solve health problems by their own. Based on the Data and Information of Desa Siaga Aktif, national coverage of Desa Siaga Aktif was 65% in 2012, and the target in 2015 is 80%. While in Sumedang, the coverage was 100% but based on Desa Siaga Aktif. The other problem remain is PHBS achievement which still below the province target (<49.4%) in 2014. This study is to analyze the policy implementation of Desa Siaga Aktif in Sumedang year 2014. Qualitative study has been conducted with depth interview and secondary data review method. It involves seven informants, which were from national and local government offices.The result indicate that budget allocation is the main problem in Desa Siaga Aktif. While other factors like communication, sectorial partnership, bureaucracy, official perception and socioeconomic politic affect the implementation process indirectly. Almost all the budget allocation was from villagers, and it was limited. Cutting down on some of sectorial programs and focusing on one or two programs is required. This strategy will earn budget allocation to certain programs that was important and will increase the coordination mechanism."