Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghapusan merek adalah tindakan pencoretan merek terdaftar dari Daftar Umum Merek. Bermula dari Undang-Undang Merek No. 19 Tahun 1992, penghapusan merek dapat dilakukan atas prakrasa Direktorat Jenderal HKI. Sampai dengan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tercantum dengan berbagai penyempurnaannya. Peraturan mengenai penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI masih tidak jelas mulai dari prosedur hingga upaya hukum yang dapat ditempuh sehingga menyebabkan berbagai masalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Ketentuan penghapusan merek atas prakarsa Direktorat Jenderal HKI yang kurang jelas menyebabkan masalah. Masalah-masalah yang ada menyebabkan ketentuan penghapusan tersebut menjadi sulit untuk digunakan.

---

Trademark revocation is trademark deletion action from General Registration. Began from Law No. 19 Year 1992, trademark can be revoked by the Registrar. Until Law No. 15 Year 2001, trademark revocation regulation is still intact with any kind of complements. The regulation regarding trademark revocation by the Registrar is still unclear from its procedure until the remedies that cause problems. This thesis discusses the trademark revocation by the Registrar. This research uses normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary and tertiary legal materials using a qualitative approach. The unclear regulation cause problems. The problems cause the revocation regulation becomes hardly use."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana TinjauanPencatatan Perjanjian Lisensi Merek Pada Direktorat Jenderal KekayaanIntelektual menurut UU no. 15 tahun 2001 tentang merek. Permasalahan dalamtesis ini adalah apakah undang-undang merek sudah cukup mengatur tentangperjanjian lisensi merek, apakah konsekuensi atas perjanjian lisensi yang belumdicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, apakah kendalakendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PP tentang tatacara pencatatan perjanjian lisensi merek. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya.Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, belum cukup mengaturtentang hal-hal yang berkaitan dengan merek terutamanya tentang perjanjianLisensi Merek. Karena dalam undang-undang ini hanya terdapat aturan secaraumum, belum terdapat aturan yang mengatur secara khusus tentang merektersebut. Konsekuansi yang didapat oleh penerima atau pemberi lisensi adalahtidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap perjanjian lisensi yang merekabuat atas Hak Kekayaan Intelektual. Karena perjanjian lisensi yang tidakdicatatkan pada Direktorat Jenderal, maka tidak akan mengikat pihak ketiga..Kendala-kendala/hambatan dalam praktek dengan belum diterbitkannya PeraturanPresiden tentang tata cara pencatatan perjanjian lisensi adalah mengakibatkanperjanjian lisensi itu tidak di proses oleh Direktorat Jenderal, serta syarat-syaratatas pencatatan perjanjian lisensi tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimanamestinya. Akibat lain adalah pemohon merasa kurang perlu mencatatkan suatuperjanjian lisensi yang dibuatnya, sehingga mengakibatkan berkurangnyapemohon;This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants, This thesis aims to determine how Registration Overview TrademarkLicense Agreement In the Directorate General of Intellectual Property by Law no.15 2001 about the trademark. The problem in this thesis is Does the lawgoverning the trademark has enough trademark licensing agreement, whether theconsequences of the license agreement which has not been recorded at theDirectorate General of Intellectual Property, whether the obstacles / barriers inpractice by not issuing the PP regarding the procedure of recording the licenseagreement trademark. This thesis uses normative law research method withsecondary data as its data source.Act No. 15 of 2001 on Trademarks, have notsufficiently regulate on matters relating to the trademark mainly on TrademarkLicense Agreement. Because in this law there are only general rules, yet therewere rules governing specifically about the trademark. Consequences obtained bythe recipient or licensor is no legal protection against license agreements theymake. Due to licensing agreements that are not listed in the Directorate General,it will not be binding on third parties .Constraints / obstacles in practice by notissuing a Presidential Regulation on the procedure of registration of the licenseagreement is resulting in a license agreement it is not in the process by theDirectorate-General, as well as on registration terms of the license agreementcan not be implemented properly. Another consequence is the applicant felt lessneed to record a license agreement made, thus resulting in fewer applicants]"

"Kekosongan hukum Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek merupakan ketentuan yang rentan menimbulkan masalah sehingga harus segera ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya, pengertian dan kriteria merek terkenal serta pengertian dan penjelasan lebih lanjut mengenai barang dan jasa tidak diketahui secara pasti dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasannya karena untuk menentukan keterkenalan suatu merek sangat tergantung pada penilaian hakim yang memeriksa sengketa tersebut. Walaupun Indonesia tunduk pada instrumen internasional seperti (The Paris Convention for the Protection of Industrial Property/Konvensi Paris) dan (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs), tetapi semua ketentuan yang terdapat didalamnya juga tidak memberikan pengertian yang jelas dan lengkap mengenai perlindungan barang yang tidak sejenis. Ketentuan ini juga memberikan kebebasan kepada setiap negara anggota untuk menetapkan dan mengatur keterkenalan suatu merek di negaranya masing-masing. Oleh sebab itu, penentuan keterkenalan suatu merek pada akhirnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Pada dasarnya perlindungan terhadap merek terkenal bisa menerapkan azas itikad tidak baik kepada Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak jujur karena membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran suatu merek sehingga merugikan pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Pada akhirnya semua pihak hanya berharap agar Peraturan Pemerintah yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dapat segera disahkan sehingga sengketa yang berkaitan dengan pemboncengan merek terkenal dapat diselesaikan atau dapat dihindari.

---

The absence of law on article 6 (2) UU Nomor 15 Tahun 2001 on Trademark is a regulation that potentially will cause problems that has to be fixed by the Goverment. The result is that the definition and criteria of famous trademark along with whether the definition and explanation afterward of the different category of goods and service is not known so it result in uncertainly of law. The reason to determine the degree of famous on trademark relies heavily on jugde?s valuation that handle the dispute. Even though Indonesia had adopted to International convention such as Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs, the all the provisions inside those convention do not give clear and comprehensive definiton on protection of different category of goods. Those conventions give freedom to each member states to determine and govern the degree of famous in their territory. Therefore the determination on the degree of famous eventually will be given to the judges. Basically, the protection on famous trademark can also apply the good faith principle to the applicant who register their trademark untruthfully because they attach, imitate or copy the famous of a particular trademark causing loss on other sides or unhealthly competitions, tricked or deceived consumers. Finally, all sides only hope that Goverment Regulatory that is mandated by Regulations can be finalized and validated, so the disputes relating to the attachment of famous trademark can be settled or can be prevented as possible."

"Skripsi ini membahas bagaimana ketentuan hukum mengenai pembatalan desain industri diterapkan. Masih ada masyarakat yang menilai bahwa batasan antara objek perlindungan desain industri dan merek masih belum jelas. Pada skripsi ini akan dibahas tiga hal. Pertama, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum desain industri. Kedua, tinjauan umum perlindungan gambar dalam lingkup hukum merek. Ketiga, analisis terhadap putusan majelis hakim pada kasus Yoko melawan Alpenliebe yang tertuang pada Putusan No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST dengan doktrin yang mengatur tentang pembatalan desain industri. Aspek yang diteliti adalah apakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan doktrin-doktrin yang mengatur tentang kriteria pembatalan desain industri ketika terjadi tumpang tindih antara perlindungan desain industri dan merek, di antaranya kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar diperoleh dari studi kepustakaan. Pada hasil penelitian ini dinyatakan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam kriteria kedudukan hukum, kebaruan, ketertiban umum, dan itikad tidak baik adalah sudah tepat.

---

This thesis discusses how the legal provisions regarding the cancellation of the industrial design is applied. There is still a society which considers that the boundaries between objects of industrial design and the trademark protection remains unclear. In this paper will discuss three things. First, an overview of the image in the scope of legal protection of industrial designs. Second, an overview image in the sccope of the legal protection of trademark. Third, analysis of the judges' verdict in the case of Yoko versus Alpenliebe which contained in Verdict No. 42. Desain Industri/2009/PN.NIAGA.JKT.PST to doctrines regarding to the cancellation of industrial design regulation. Aspect studied is whether the consideration of the judges in this verdict are in accordance with the doctrines of the cancellation of industrial design criteria when there is an overlap between industrial design and the trademark protection, including legal standing, novelty, public order, and bad faith. This study uses a juridical-normative, which is most of the research data obtained from the study of literature. In the results of this study revealed that the consideration of the judges in the legal standing, novelty, public order, and bad faith is appropriate."

"Merek sangat penting dalam dunia perdagangan barang ataupun jasa. Merek sebagai salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena pentingnya nilai dari suatu merek bagi pemilik merek yang bersangkutan maka diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik merek tersebut dari setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat mendatangkan kerugian bagi pemilik merek tersebut. Perlindungan hukum terhadap merek telah diatur di dalam ketentuan hukum internasional seperti Konvensi Paris, TRIPs, dan sebagainya. Hukum nasional pun telah mengatur ketentuan hukum merek sejak jaman penjajahan hingga saat ini, yaitu Reglement Industriele Eigendom 1912, Undang-Undang No. 21 Tahun 1961, Undang-Undang No. 19 Tahun 1992, Undang-Undang No. 14 Tahun 1997, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Walaupun Undang- Undang Merek yang berlaku saat ini telah diterbitkan sejak tahun 2001, namun hingga saat ini belum terdapat Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Hal ini menyebabkan terdapat beberapa definisi dan juga pengaturan yang penting dalam hukum merek, seperti merek terkenal dan itikad baik, tidak diberikan secara tegas. Seringkali sengketa merek yang timbul disebabkan adanya perbedaan persepsi di antara pemilik merek mengenai apakah suatu merek dianggap terkenal atau tidak dan apakah pemilik merek memiliki itikad baik dalam pendaftaran merek ataupun penguasaan atas merek yang bersangkutan. Merek dapat dibedakan menjadi merek dagang dan merek jasa. Merek jasa dalam usaha kulinari memiliki nilai yang sangat penting bagi pemilik merek yang bersangkutan karena konsumen tidak hanya mengenalinya dari merek yang terpajang di luar restoran tersebut, namun juga ciri khas masakan yang disajikan. Perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal menjadi fokus dalam penulisan tesis ini dengan uraian pembahasan mengenai perkembangan perlindungan hukum terhadap merek jasa terkenal, penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa merek jasa terkenal, dan analisis kasus sengketa merek Waroeng Podjok melawan Warung Pojok.

---

Trademark is very essential in trade of goods or services. Trademark as one of intellectual property has function as badge or distinctive sign from other trademark. It can be said that trademark is an asset for the trademark owner, especially if such mark is used by considering business aspect and good managerial process. Because of the importance of trademark's value for the trademark owner, thus legal protection is needed for the trademark owner from any action conducted by another party that may cause damage for the said trademark owner. Legal protection of trademark has been regulated in international conventions, such as Paris Convention, TRIPs, and so on. National laws also have regulated trademark law since colonialism period until now, i.e. Reglement Industriele Eigendom 1912, Law No. 21 of 1961, Law No. 19 of 1992, Law No. 14 of 1997, and Law No. 15 of 2001. Although prevailing Trademark Law has been issued since 2001, there is no Government Regulation as implementing regulation of Law No. 15 of 2001 until now. This matter causes some definitions and some important provisions in trademark law, such as wellknown trademark and goodwill, are not strictly regulated. Trademark disputes often occur because of differences in perception between trademark owners whether a trademark is considered well-known or not and whether the trademark owner has goodwill in trademark registration or possession of trademark. Trademark can be divided into trade mark and service mark. Service mark in culinary business has really significant value for the trademark owner because consumers will not only recognize it from the sign put outside the restaurant, but also typical cuisine served by the restaurant. Legal protection of well-known service mark is the focus of this thesis with elaboration on chronology of legal protection on well-known service mark, law enforcement in dispute settlement of well-known service trademark, analysis on trademark dispute of Waroeng Podjok."

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada penelitian terhadap perlindungan hukum yang diatur olehUndang-Undang Nomor tl Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek kepadapihak pemilik merek terdaftar apabila mereknya tersebut didaftarkan scbagainama domain oleh pihak lain secara tanpa hak. Penelitian ini bersifat yuridisnormatif dan data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek harusdiamandemen agar dapat menjangkau perbuatan-perbuatan hukum berkenaandengan nama domain dan diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik diantara departemen-departemen pemerintah yang terkait dan perlindungan merekdalam rangka meminimalisir resiko terjadinya perselisihan nama domaindikarenakan tidak sinkronnya antara suatu pendaftaran merek, pendaftaran namadomain, dan pendaftaran nama badan hukum.

---

AbstractThe focus of this thesis is upon the legal protection as regulated by Law of TheRepublic of Indonesia Number ll Year 2008 Regarding Information andElectronic Transaction and Law of The Republic of Indonesia Number 15 Year2001 Regarding Trademark to a registered-mark owner when his/her mark isregistered as a domain name by other party who has no right for it. This researchis normatif juridical. The data were collected by means of library research. Theresearcher suggests that Law of The Republic of Indonesia Number I5 Year 2001Regarding Trademark has to be amended in order to reach the legal actsconcerning domain name disputes and the necessity of coordination and goodcooperation between government departments related to trademark protection inorder to minimize the risk of domain name disputes arising out of sync between atrademark registration, domain name registration, and registration of a legal entity."

"Skripsi ini membahas analisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek pengawasan dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam Hasil penelitian ini menghasilkan dua tipe pengawasan yaitu pengawasan preventif melalui sosialisasi pengawasan dalam pendaftaran merek pengawasan dalam perpanjangan merek dan pengawasan dalam penghapusan merek Pengawasan kedua adalah tindakan represif berupa koordinasi antar instansi pemerintah responsivitas pemerintah sumber daya dan peran pengawasan masyarakat.

---

This research discusses the analysis of monitoring aspect of the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. The purpose of this study is to analyze the implementation of the Trademark Law No 15 of 2001 in the Directorate General of Intellectual Property Ministry of Law and Human Rights. This study uses qualitative approach with descriptive design The techniques used for data collection are observation and in depth interview. This study resulted in two types of supervision The first is preventive supervision through socialization supervision in brand registration supervision on brand extention and brand elimination. The second is repressive action such as coordination among government agencies government responsivity resources and the role of public supervision."

"Undang-Undang Merek Indonesia baik yang saat ini maupun yang sebelumnya menganut asas first to file dan asas merek terkenal sekaligus. Sementara itu ada kasus-kasus dimana kedua asas ini berbenturan satu sama lain. Ini terjadi ketika merek senior berbenturan dengan merek junior yang menyandang status merek terkenal. Dalam kasus-kasus ini kedua merek sama-sama tidak didasari itikad buruk. Yang satu telah terdaftar berdasar asas first to file dan yang lain terlahir dari adanya asas merek terkenal. Tidak adil untuk menghilangkan salah satu merek tersebut, keduanya memilik hak yang sama untuk tetap ada. Bagaimana semestinya pengaturan dalam suatu undang-undang merek agar benturan semacam ini dapat diatasi? Penelitian ini akan melihat lebih dalam hukum merek nasional dan penerapannya di pengadilan serta melihat lebih jauh kepada hukum merek asing dan penerapannya guna menemukan formula yang tepat yang dapat ditawarkan untuk disisipkan dalam hukum merek di masa yang akan datang agar hukum merek Indonesi akan memiliki kemampuan untuk menghadapi benturan antar asas dimaksud.

---

The current trademark law of Indonesia as well as the previous one follows the first to file doctrine and well-known mark doctrine at the same time. Meanwhile, there have been cases where those two doctrines are conflicting one another. This happens when a senior mark is in conflict with a junior mark which hold the title of well-known mark. In these cases, both conflicting trademarks do not contain bad faith. One was already there, registered under the first to file doctrine, while the later born under the auspices of the well-known mark doctrine. It is not fair to allow any of those mark vanished. Both has equal right to exist.

How should a regulation in a trademark law be like in order to address such conflict? This research will seek deeper into the national trademark law as well as its enforcement in the court of law of Indonesia and seek further into foreign laws and its enforcement in order to find the correct formula which can be proposed to be inserted into future Indonesian trademark law so that it will have the capability to address the abovementioned conflict of doctrines."

"Kepailitan telah dikenal di Indonpsia sejak jaman kolonial Belanda, yang diatur dalaln Faillissements verordening stb 1905 217 jo stb 1906 348. dalam perkembangannya peraturan mengenai kepailitan ini terus berkembang dan terakhir diperbarui dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK). Sebagaimana ketentuan dalam hukum perdata, bahwa prinsip dari kepailitan adalah sitaan umum atas harta si debitur pailit, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak untuk dijadikan jaminan hutang bagi seluruh %reditur dengan mempertimbangkan asas berimbang menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Sitaan umum tersebut dilakukan oleh Kurator melalui penetapan keputusan pailit. Menjadi persoalan adalah ketika dalam pelaksanaan sitaan umum tersebut terdapat hak merek yang merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu konsep hak kebendaan (dapat dimiliki) dan termasuk kategori benda bergerak tidak berwujud / intangible moveable goods. Terlebih nilai ekonomis atas hak merek tersebut cenderung lebih ditentukan oleh faktor subyektivitas yang nilainya sulit di prediksikan oleh orang awam bahkan Kurator sekalipun. Oleh karena sifat subyektifnya inilah yang dalam beberapa kasus, menyebabkan Kurator tidak memasukkan hak merek ini kedalam budel pailit. Yang menarik dikaji dasar apakah yang memungkinkan hak merek ini dapat dimasukkan menjadi budel pailit sedangkan dalam pasal 20 UUK secara tegas mengecualikan hak cipta dalam budel pailit? Terkait dengan nilai subyektif tersebut, bagaimana perhitungan nilai ekonomis dan proses pencairan budel pailit dalam lingkup pembagian budel pailit kepada masing¬masing kreditumya berikut peralihan hak merek tersebut dan tanggung jawab kurator atas kelalaiannya bilamana tidak memasukkan hak merek tersebut sebagal budel pailit? Disamping itu akan dikaji pula akibat hukum dari suatu putusan pailit terhadap peijanjian lisensi yang telah diberikan oleh pemegang merek kepada penerima lisensi."

"Merek merupakan salah satu elemen yang penting di dalam dunia Perdagangan, keberadaan merek ditujukan sebagai suatu identitas dari pelaku usaha tertentu. Walaupun demikian dalam pendaftarannya sering kali terdapat kendala yaitu adanya penolakan terhadap merek yang serupa atau sama dengan merek terdaftar padahal pemohon tidak memiliki itikad buruk terhadap pendaftarannya tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditemukan adanya konsep perjanjian yaitu Trademark Coexistence Agreement. Walaupun demikian pembahasan atau pengaturan terkait hal ini belum diterapkan di seluruh negara, salah satunya Indonesia. Sebagai pembanding, pada tesis ini akan dibahas mengenai Trademark Coexistence Agreement di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Singapura. Selain itu, tesis ini juga membahas mengenai penggunaan dari Trademark Coexistence Agreement dan pengaruhnya di dalam pendaftaran merek dan bagi kantor merek seperti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan bagaimana urgensinya di Indonesia. Metode yang digunakan di dalam tesis ini adalah Yuridis-Normatif yang didukung dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif terhadap hukum merek yang berlaku di negara lain.

---

Trademark is one of the important elements in the world of commerce, as it serves as an identity for a particular business entity. However, during its registration, there are often obstacles such as the rejection of similar or identical trademarks, even though the applicant has no malicious intent towards the registration. To address this issue, the concept of a Trademark Coexistence Agreement has been introduced. However, the discussion and regulation regarding this matter have not been implemented in all countries, including Indonesia. As a comparative study, this thesis will discuss the Trademark Coexistence Agreement in several countries such as the United States and Singapore. Furthermore, this thesis also examines the usage of the Trademark Coexistence Agreement and its influence on trademark registration and intellectual property offices such as the Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, as well as its urgency in Indonesia. The method in writing this thesis is juridical-normative research that also been supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. This thesis also uses a conceptual and comparative approach to trademark law in other countries."