Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba menganilisis tingkat kesadaran manajemen terhadap pendukung layanan dan penyampaian layanan dalam sistem informasi pengelolaan arsip digital REMIS dengan menggunakan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Analisis tingkat kesadaran ini merupakan suatu pendekatan lain dalam mengevaluasi kesadaran manajemen terhadap sistem informasi. Hasil dari penelitian akan mengetahui dimana skala tingkatan kesadaran manajemen. Skala tingkatan kematangan dalam ITIL dimulai dari tingkat 0 - 5. Setiap tingkatan akan menunjukan efektifitas dan efisiensi kesadaran manajemen dalam mengelola sistem informasi REMIS.

---

This thesis aims to analyze Awareness level of management over service support and service delivery within the archival management information system REMIS using Information Infrastructure Library framework in Ministry of Foreign Affairs. This analysis level is one of approach in evaluating the management awareness over information system. The result of this research will determine in which level of management awareness exist. The maturity level scale of ITIL starts from 0 - 5. Every level will show the effectiveness and efficiency of management awareness in managing information systems REMI."

"Penelitian ini membahas skema klasifikasi yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan skema klasifikasi dan mendeskripsikan penerapan skema klasifikasi di Subbagian Arsip dan Dokumentasi. Skema klasifikasi merupakan elemen penting yang mendasari interpretasi rekod di dalam organisasi dan diperlukan untuk memudahkan capture, temu kembali, pemeliharaan dan penyusutan rekod. Skema klasifikasi juga harus dapat mengikuti perubahan yang ada di dalam organisasi. Masalah yang diangkat pada penelitian kali ini adalah bagaimana penyusunan skema klasifikasi dan pengaruh perubahan struktur organisasi terhadap skema klasifikasi yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan struktur organisasi memberikan dampak pada skema klasifikasi, jika ada penambahan fungsi baru dalam organisasi. Hingga saat ini, lingkungan Kementerian Keuangan masih menggunakan skema klasifikasi yang sama padahal sudah ada beberapa fungsi baru yang tidak terakomodir di dalam skema tersebut.

---

Classification schemes are important elements underlying the interpretation of records within the organization. Classification schemes are needed to facilitate capture, retrieval, maintenance and disposal of records. Classification schemes must also be able to follow changes in the organization structure. The problem in this research is how the process of classification scheme and the implementation in in the Archive and Documentation Subdivision. The purpose of this study is to analyze the process of classification scheme and describing the practice or implementation of classification schemes in the Archive and Documentation Subdivision. The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques used by the researcher are observation and interviews. The result of this study indicates that the change in organizational structure does not have an impact on the classification scheme, but new functions have on the classification scheme. Until now, The Archive and Documentation Subdivision Office of  the Ministry of Finance environment still uses the same classification scheme even though there are already several new functions that are not accommodated in the scheme. The existing classification scheme must be updated so it can cover all function and activity in Ministry of Finance Republic of Indonesia."

"Dalam rangka menunjang program penataan sumber daya manusia, Kementerian Luar Negeri membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pegawai (Simpeg) sebagai tahapan dalam pembangunan Human Resource Information System (HRIS) Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, sistem tersebut memiliki kendala karena tidak berjalan sesuai dengan harapan stakeholder.Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan penerapan aplikasi Simpeg di Kementerian Luar Negeri dengan menggunakan model turunan dari Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT dan Trust Model. Data penelitian didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 160 pegawai di kantor pusat serta kantor perwakilan RI di beberapa negara. Data penelitian tersebut dianalisa menggunakan konsep Structural Equation Modelling (SEM) bebasis kovarian dengan menggunakan perangkat lunak Amos.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan penerapan Simpeg di Kementerian Luar Negeri adalah System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit dan User Satisfaction.

---

In order to support Human Resource Management program, Ministry of Foreign Affairs develops Human Resource Information System in a small scale. However, there are some problems while implementing this system because it did notalign with the stakeholder requirements yet.

The objective of this research is to evaluate factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affairs using derrivative model of Information System Success Model, Technology Acceptance Model, UTAUT and Trust Model. The research model wa applied to collect from the questionnaries answered by 160 users of Human Resource Information System from the headquarter office and also from Indonesian Embassy offices in some countries.The results were analyzed using Structural Equation Modelling (SEM) covarian-based in Amos.

The results indicated factors that influence the successful implementation of Human Resource Information System in Ministry of Foreign Affais are System Quality, Information Quality, Service Quality, Percieved Ease of Use, Habit and User Satisfaction."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusintek merupakan unit organisasi eselon 2 di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rencana strategis organisasi Kementerian Keuangan, Pusintek merupakan penggerak untuk melaksanakan integrasi TIK di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan membangun Sistem Layanan Data Kementerian. Sistem Layanan Data Kementerian merupakan arsitektur teknologi yang terdiri dari komponen utama data warehouse dan business intelligence yang berperan sebagai single source of truth.Pusintek berpedoman pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu tahapan yang terdapat pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 adalah pelaksanaan evaluasi, akan tetapi tahap evaluasi tersebut belum dilaksanakan di dalam proses pengembangan Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dilakukannya tahap evaluasi dan untuk mengetahui tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian dilakukan dengan merancang instrumen dalam bentuk kuesioner yang kemudian digunakan dalam pengambilan data. Hasil pengambilan data kemudian diolah untuk menghasilkan nilai tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian.Penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan kategori teknikal pada arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian pada nilai kematangan 4,01. Rekomendasi diberikan untuk kriteria di masing-masing subkategori yang masih di bawah kondisi ideal yang seharusnya ada pada nilai tingkat kematangan level 4 yang diperoleh.

---

Pusintek as a provider of ICT services in Ministry of Finance. In organization strategic plan, Pusintek as a prime mover to integrate of ICT infrastructure. Data Services System is a form of integration process in the data side. Data Services System consists of data warehouse and business intelligence as 2 main components to be used as a single source of truth.Pusintek guided by KMK No. 351 KMK.01 2011 on policy and standard development process. One of stages contained in No. 351 KMK.01 2011 is evaluation process, but this process not already done related to the development of Data Services System.This research was conducted to meet the need of evalution process in the development of Data Service System and to obtain the maturity value of its architecture.

This research was done by designing an instrument in questionnaire form that be used to data collection. The result of data collection is processed to obtain the maturity level.This research resulted the maturity level of technical category of Data Services System architecture at score 4,01. Recommendations are given for criteria of each subcategory that has actual condition lower than standard condition at level 4 as obtained maturity level."

"Sistem Informasi Manajemen Pengawasan SIMWAS pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo adalah aplikasi yang digunakan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo dalam proses perencanaan pelaksanaan pemeriksaan sampai pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Namun penggunaan sistem ini relatif masih rendah Padahal dengan adanya SIMWAS diharapkan dapat meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo dalam menjalankan tugasnya selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor apa yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS di Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model Kim Mannino Nieschwietz 2009 yang dimodifikasi Model dasar yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM Pengambilan data berdasarkan survei dalam bentuk pengisian kuesioner oleh 71 responden dari pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Kominfo Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square PLS Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS adalah perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy dan result demonstrability Dengan penelitian ini pimpinan Inspektorat Jenderal dapat memahami faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pegawai terhadap SIMWAS sehingga penerimaan pegawai terhadap SIMWAS dapat ditingkatkan

---

Audit Management Information Systems SIMWAS in the Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics is an application used employee of Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics for managing the complete audit lifecycle from audit planning to the development of standard audit plans to field data collection to the development of audit reports and recommendations to the review of audit recommendations by auditees and the management to the implementation of audit recommendations But the use of this system is still relatively low This research paper aims to investigate the factors that affect employee acceptance of SIMWAS The Technology Acceptance Model TAM was used to understand the factors that influence employee to use SIMWAS The model is primarily based on model proposed by Kim Mannino Nieschwietz 2009 Data were collected through a questionnaire survey from a sample of 71 employee A Partial Least Square SEM technique was used to evaluate the model The findings indicate that perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy and result demonstrability are significant predictors of employee to use SIMWAS The model provides a means to understand what factor that influence employee to use SIMWAS Thus top management can increase and boost SIMWAS usage ;Audit Management Information Systems SIMWAS in the Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics is an application used employee of Inspectorate General of the Ministry of Communications and Informatics for managing the complete audit lifecycle from audit planning to the development of standard audit plans to field data collection to the development of audit reports and recommendations to the review of audit recommendations by auditees and the management to the implementation of audit recommendations But the use of this system is still relatively low This research paper aims to investigate the factors that affect employee acceptance of SIMWAS The Technology Acceptance Model TAM was used to understand the factors that influence employee to use SIMWAS The model is primarily based on model proposed by Kim Mannino Nieschwietz 2009 Data were collected through a questionnaire survey from a sample of 71 employee A Partial Least Square SEM technique was used to evaluate the model The findings indicate that perceived ease of use perceived usefulness managament support training support computer self efficacy and result demonstrability are significant predictors of employee to use SIMWAS The model provides a means to understand what factor that influence employee to use SIMWAS Thus top management can increase and boost SIMWAS usage "

"Direktorat Sistem Informasi Statistik Direktorat SIS merupakan unit kerja yang melayani bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi TIK di Badan Pusat Statistik. Laporan kinerja Deputi Metodologi dan Informasi Statistik tahun 2015 menyebutkan bahwa permasalahan yang terdapat di Direktorat SIS adalah tingkat pengetahuan sumber daya manusia SDM TIK masih terbatas dan tidak merata. Padahal salah satu misi BPS adalah membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Profesional berarti insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Saat ini pengetahuan di BPS masih melekat pada individu belum melekat pada unit kerja yang memerlukan pengetahuan tersebut. Jika terjadi perpindahan pegawai yang mempunyai pengetahuan tertentu di Direktorat SIS, bisa berdampak pada kinerja layanan TIK di BPS. Agar kinerja layanan TIK tidak bergantung pada individu tertentu, maka penting untuk Direktorat SIS mengimplementasikan manajemen pengetahuan dengan merancang sistem manajemen pengetahuan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan sistem manajemen pengetahuan di Direktorat SIS. Sistem manajemen pengetahuan ini dirancang menggunakan Soft System Methodology yang digabungkan dengan pemetaan pengetahuan dan proses manajemen pengetahuan Becerra-Fernandez. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI digunakan untuk mengetahui budaya organisasi di Direktorat SIS. Penelitian ini menghasilkan sembilan aktivitas pada pembuatan model konseptual dan tujuh fitur system management pengatahuan

---

Directorate Statistical Information System SIS is a business unit that serves the line of Information, Communication, and Technology ICT in the Statistics Indonesia. The 2015 39 s performance report of the Deputy of Statistical Information and Methodology has stated that the problem contained in the SIS 39 s Directorate was limitation and uneven of the level of knowledge of ICT 39 s human resources. Whereas, one of the Statistics Indonesia 39 s mission is building the human being a professional, integrity, and mandate for statistical improvement. Professional mean that statistical human must have the capacity and capability required to produce quality statistics. Currently, knowledge in Statistics Indonesia is still attached in individual and not attached to the business units that require such knowledge. In case of personnel transfer who has specific knowledge in the SIS 39 s Directorate, could have an impact on the performance of ICT services in Statistics Indonesia. In order that ICT services 39 s performance is not dependent on particular individuals, it is important for the SIS 39 s Directorate to implement knowledge management with designing knowledge management system. This study aimed to design knowledge management system in the SIS 39 s Directorate. Knowledge management system was designed using Soft Systems Methodology combined with knowledge mapping and Becerra Fernandez 39 s knowledge management processes. Organizational Culture Assessment Instrument OCAI was used to determine the organizational culture at the SIS 39 s Directorate. This study resulted in nine activities in the construction of the conceptual model and the seven features of knowledge management system."

"[ABSTRAKSebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi DepartemenKomunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaiandan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidakterawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN ?terutama berupabarang bergerak? yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangunSistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang MilikNegara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankanBMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namunkenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagaldiimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalanimplementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebihlanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuatsistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebutdiperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai polasolusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internalmengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesandatabase SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPPBMNdengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebutdiperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulanglagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi diorganisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antarapihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukandokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.

---

ABSTRACTPrior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN?s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN?splatform with the PDSI?s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future., Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN’s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN’splatform with the PDSI’s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future.]"