Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengadilan menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas dan apakah pertimbangan hukum majelis hakim yang menyatakan bahwa Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat menurut Undang-undang Perseroan Terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan pengadilan di Indonesia dalam menentukan pemegang saham melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan Terbatas kerap hanya berpatokan pada pembuktian unsur perbuatan melawan hukum secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu adanya perbuatan melanggar hukum, kesalahan dari tergugat, kerugian yang dialami penggugat dan kausalitas antara kerugian dan perbuatan tergugat. Pengadilan belum mempertimbangkan unsur iktikad buruk dan penyalahgunaan Perseroan Terbatas oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Perseroan Terbatas.Selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Kwang Yang Motor Co. Limited selaku pemegang saham ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami PT Kymco Lippo Motor Indonesia sudah tepat, baik menurut Undang-undang Perseroan Terbatas maupun Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Hal ini karena dua hal, yaitu Presiden Direktur melanggar Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar PT Kymco Lippo Motor Indonesia karena tidak meminta persetujuan dari Direksi perwakilan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam tiap transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran dana PT Kymco Lippo Motor Indonesia dan Presiden Direktur melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas karena melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang memberikan keuntungan pribadi pada Kwang Yang Motor Co. Limited dan bukan untuk kepentingan PT Kymco Lippo Motor Indonesia.

---

This thesis discusses on how Indonesian Court determines that shareholder commits a tort which is written in Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law and whether the court?s judgement to hold Kwang Yang Motor Co. Limited, the shareholder of PT Kymco Lippo Motor Indonesia personally liable, had been a correct decision. This research is conducted by two approaches: literature and comparative approach. The result of the thesis shows that Indonesian court in holding the shareholder liability for the corporation?s indebtedness is merely based on the elements of Article 1365 of Indonesian Civil Code, i.e. an improper act, a fault by the defendant, a plaintiff's losses, and a causality between the losses and the defendant's fault. The shareholder?s bad faith and its abuse of power to gain personal benefit governed by Article 3 (2) letter b of Indonesian Corporation Law have not been considered by the court. Furthermore, the court has correctly imposed Kwang Yang Motor Co. Limited?s personally liable for the corporation?s indebtedness, based on both Indonesian Corporation Law and the Article of Association of PT Kymco Lippo Motor Indonesia. The President Director of PT Kymco Lippo Motor Indonesia has violated both Article 11 (6) of PT Kymco Lippo Motor Indonesia Bylaws because he did not obtain the approval from PT Metropolitan Tirtaperdana?s representative Director for corporation?s expenditure and Article 99 (1) of Indonesian Corporation Law since he involves in some conflicting transactions providing benefit for Kwang Yang Motor Co. Limited, but not for the benefit of PT Kymco Lippo Motor Indonesia."

"Perseroan Terbatas adalah bentuk usaha dimana Perseroan merupakan suatu subjek hukum yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Pengurusan Perseroan Terbatas dilakukan oleh dewan direksi yang wajib menerapkan asas itikad baik dan kehati-hatian dalam pengurusan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007. Penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas yang berperan memberikan sumbangan untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Hanyung Alcobis Co. Ltd. merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen alat pendingin yang melakukan kontrak penyertaan modal di PT. Hanyung Fujisei yang dalam perjalanannya ternyata barang yang telah disepakati tidak sesuai dengan harga pasar dan mengakibatkan perbuatan melawan hukum didalamnya.

---

Limited Liability Company is a type of business where Company as a law entity who can embed right and liability. Management of the limited liability company execute by board of director, whom must applying good faith and precautionary principle when doing a company management as regulated in Law Number 40/2007. Investment especially foreign direct investment, formed as a limited liability company which role as giving income to national development.

Hanyung Alcobis Co. Ltd. is a company which running its business in produce refrigator component which doing a equity participation contract in PT Hanyung Fujisei, Indonesian limited liability company and on the way of implementation of the contract, capital goods which previously agree are not appropiate with market value and effected unlawful acts."

"Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2017 untuk pelayanan pengecekan sertipikat tanah pada Kantor Badan Pertanahan Nasional dilakukan dengan sistem elektronik yang terintegrasi secara online. Hasil pengecekan sertipikat tanah secara online berupa dokumen yang ditandatangani digital menggunakan sertipikat elektronik BsrE dan kode QR. Berbeda dengan hasil pengecekan sebelum online yang fisik sertipikatnya mendapatkan cap serta diberi tanggal oleh Kantor Badan Pertanahan, dengan demikian rumusan masalah yang dibahas yakni bagaimanakah keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah yang diterima PPAT dan peran PPAT melakukan pengecekan sertipikat tanah secara online. Penelitian ini memakai metode kepustakaan bersifat yuridis normatif dan menganalisa isu hukum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan objek penelitian dari bahan pustaka serta hukum positif. Hasil penelitian menunjukan alasan yuridis bahwa PPAT tidak berwenang menguji dan tidak bertanggung jawab terhadap syarat materil keabsahan dokumen fisik sertipikat tanah sepanjang PPAT melakukan tugas jabatannya sesuai kode etik dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

The enactment of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of BPN RI Number 5 of 2017 for land certificate checking services at the National Land Agency Office is carried out with an electronic system that is integrated online. The results of checking the land certificate online are in the form of a digitally signed document using the BsrE electronic certificate and QR code. In contrast to the results of checking before going online, where the physical certificate is stamped and dated by the Land Agency Office, thus the formulation of the problem discussed is how the legality of the physical documents for land certificates received by PPAT and the role of PPAT in checking land certificates online. This study uses normative juridical literature and analyzes legal issues regarding everything related to the object of research from library materials and positive law. The results of the study show the juridical reason that PPAT is not authorized to examine and is not responsible for the material requirements for the validity of the physical documents for land certificates as long as the PPAT performs its duties in accordance with the code of ethics and applicable laws and regulations."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara perihal pengambilalihan tanah secara paksa oleh pemerintah di kampung Budi Darma. Sebagai pembuat kebijakan pertanahan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan kebijakan pertanahan di perkotaan yang tidak merugikan berbagai pihak khususnya kerugian akibat pengambilalihan tanah secara paksa atau penggusuran.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui status kepemilikan tanah sengketa dan solusi kebijakan pertanahan di perkotaan dikaitkan dengan Putusan PN Jakarta Utara Nomor 412/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. Metode penulisan skripsi ini menggunakan jenis yuridis normatif dengan bertumpu pada data sekunder yang disajikan secara deskriptif analisis.Hasil penulisan menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara penggusuran warga kampung Budi Darma ini belum sepenuhnya tepat. Majelis hakim seharusnya membuat pertimbangan yang jelas terkait Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan bukti kepemilikan tanah yang ditunjukkan dalam persidangan.

---

This thesis discusses the analysis of the North Jakarta District Court decision regarding land acquisition forced by the government in Kampung Budi Darma. As a maker of land policy, the government should consider the urban land policy that is not detrimental to the various parties, especially losses due to land acquisition by force or displacement.

This research aims to determine the status of disputed land ownership and land policy solutions in urban areas associated with the North Jakarta District Court Decision No. 412 / Pdt.G / 2009 / PN.Jkt.Ut. This thesis writing method using normative juridical kind by relying on secondary data presented in descriptive analysis.

Writing results showed that the consideration of the judges in deciding the displacement of Budi Darma villagers is not fully accurate. The judges should make clear considerations related Unlawful Acts committed by the Defendants and proof of land ownership were shown in court."

"Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

---

Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed.

This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question."

"Skripsi ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak medis. KUHPer mengatur tentang kewajiban melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bilamana suatu tindak medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap hal tersebut. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah suatu tindak medis dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat teori pembelaan yang dapat digunakan untuk menghindari gugatan. Perbuatan melawan hukum dalam tindak medis menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakit untuk bertanggung jawab. Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn kurang tepat dalam memutus dikarenakan adanya kelemahan proses pembuktian.

---

This thesis discusses the unlawful act in medical treatment. Civil Code regulates the obligation to responsibility for unlawful act. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods and the typology is descriptive. The problem in this thesis is when a medical treatment can be categorized as an unlawful act and how the responsibilities of doctor and hospital on it. The conclusion to these problems is a medical treatment can be categorized as an unlawful act if it fulfills the elements and there is no defense theory that can be used to avoid a lawsuit. Unlawful act in medical treatment cause the obligation for doctor and hospital to be responsible. Medan District Court Decision No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn less appropriate in deciding because of the weakness of the evidence."

"ABSTRAK Sebagai badan hukum, yayasan dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum atasnamanya sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain ataumelakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenaipengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan,pengaturan mengenai pemberhentian Pengurus yayasan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang ada, dan penilaian pertimbangan pengadilan dalamPutusan Pengadilan Negeri Batam No. 116/Pdt.G/2013/PN.BTM. Metode yangdigunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif untuk menelaahpermasalahan berdasarkan asas-asas hukum di dalam hukum positif. Kasus yangdibahas dalam skripsi ini memperlihatkan pertanggungjawaban hukum yayasan atastindakan pemberhentian Pengurus yayasan yang akan dikaitan dengan pemenuhanunsur di dalam perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata.

---

ABSTRACT As a legal entity, a foundation can act and perform legal acts in his own name andmay result in losses to the other party or committed an unlawful act. This thesis willdiscuss about the regulations regarding the tort conducted by the foundation, theregulation concerning the foundation’s board dismissal based on the regulations, andassessment of the Batam District Court Decision No. 116 / Pdt.G / 2013 / PN.BTM.The method used in this thesis is the juridical-normative to examine the issue basedon the principles of law. Case discussed in this thesis shows the foundation’s legal liability for the actions of the Board dismissal associated with the fulfillment of theelements in tort under Article 1365 of the Civil Code."

"Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis, penghadap datang kepada PPAT untuk membuat Akta Hibah atas dasar surat keterangan waris yang tidak sah dikarenakan keterangan yang dibuat dalam surat tersebut palsu, sehingga tidak memenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, yaitu tentang suatu hal tertentu dan sebab yang halal dimana keterangan palsu termasuk sebab yang halal. Seharusnya PPAT memeriksa kebenaran data yang diperlukan dalam pembuatan akta hibah tersebut termasuk memeriksa kembali data data yang diperlukan, maka dalam hal ini PPAT turut bertanggungjawab atas kelalaian yang diperbuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya penelitian ini dilihat dari sisi normatif, yaitu penelitian terhadap keseluruhan data sekunder hukum, digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang jabatan pejabat pembuat akta tanah, bidang hukum perdata, buku-buku, dan artikel-artikel yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Terkait dengan tanggung jawab PPAT maka akan dikenakan sanksi atas pelanggaran ringan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yaitu teguran ataupun peringatan baik dari organisasi profesi PPAT ataupun dari pemerintah. Tentang status hukum akta yang dibuat oleh PPAT tersebut dimana penghadap memberikan keterangan palsu dalam membuat surat keterangan warisnya, maka akta hibahnya batal demi hukum berikut dengan akta yang dibuat setelahnya berdasarkan akta hibah tersebut. Dengan demikian sikap PPAT hendaknya lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar akta-akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Kata kunci: Tanggung Jawab, PPAT, Surat Keterangan Waris, Akta Hibah.

---

The Land deed Official rsquo s Responsibility Against the Deed of Grant Based on an Unauthorized Inheritance Certificate Case Study of Ungaran District Court Decision Date 20 July 2017 Number 105 Pdt.G 2016 PN.Unr This thesis examines the responsibilities of land deed officials in relation to the Deed of Grant made on the basis of an unauthorized inheritance certificate. In the case that examined by author, the tap comes to land deed officials to make the Deed of Grant based on an unauthorized inheritance certificate is because the information made in the letter was false, so that it does not meet the objective requirement in Article 1320 of the Civil Code concerning the terms of the validity of the agreement contained in paragraphs 3 and 4, which is about particular thing and lawful cause, where fake information is include in lawful causes. The land deed officials should check the correctness of the data required in making the deed including re examining the necessary data, so that in this case the land deed officials is also responsible for the omission that has been done. This research is using normative juridical research method, meaning this research is seen from the normative side, which is the study of all secondary data of law used to analyze the various law and regulations in the field of official position of the land deed, civil law, books, and articles relevant to the issues to be studied. Associated with the responsibility of the land deed officials, they will be charged for minor offenses according to article 6 paragraph 1 of reprimand or warning either from the land deed officials profession organization or from the government. Concerning the legal status of the deed made by the land deed officials in which the tapers gave false information in making the certificate of inheritance, so that the deed of its grant shall be null and void hereafter by a deed made thereafter according to the deed of the grant. Thus, the attitude of the land deed officials should pay more attention to the provisions that apply to the deeds. Key words Certificate of Inheritance, Deed of Grant, Responsibility, The Land deed Officials."

"Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan untuk bersikap mandiri. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada kontradiksi antara ketentuan Pasal 20 ayat 1 tersebut dengan ketentuan Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris untuk bersikap mandiri selama menjalankan jabatannya.

---

According to Article 20 Paragraph 1 of Notary Act, Notary are allowed to enter a civil partnership with another Notary, but still minding his or her independence and impartiality. However, it is hard to stay independent because civil partnership between Notaries made them dependent on each other, whereas according to Article 16 Paragraph 1 of Notary Act, a Notary is supposed to be independent. The conclusion of this research is that there rsquo s a contradiction between Article 20 Paragraph 1 and Article 16 Paragraph 1 of Notary Act which stated that a Notary is expected to be independent in doing his her notarial duty."

"ABSTRAK Seiring dengan peningkatan penggunaan jasa angkutan udara, muncul masalahperihal keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jasa penerbangansebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaanpenyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dari pelayanannya khususnya padapenerbangan internasional. Kelalaian tersebut, menyebabkan konsumen sebagaipihak yang dirugikan berada diposisi yang lemah. Ketidaktahuan konsumenmengenai pengaturan terhadap kerugian yang dialaminya, menyebabkan pelakuusaha penerbangan internasional bertindak sewenang-wenang dalam memberikanganti rugi kepada konsumen. Kurangnya informasi mengenai tanggung jawabperusahaan penerbangan internasional perihal ganti rugi terhadap konsumenmenyebabkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha penerbangan internasionalseharusnya bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang PerlindunganKonsumen dan Konvensi Warsawa 1929.

---

ABSTRACT Along with the increased use of air transport services, issues emerge concerningsecurity, safety, and convenience of aviation service consumers as a result of aircarriers’ lack of attention regarding services to the quality of its service, especiallyon international flights. The negligence causes the consumer positioned as theinjured party and thus is in a weak position. Consumers’ unawareness about theregulations concerning the losses they endure, causing air carriers acted arbitrarilyin providing compensation to consumers. Lack of information concerning theresponsibility of air carriers regarding compensation to the consumer caused harmto consumers. Air carriers should be liable under the Consumer Protection Actand the 1929 Warsaw Convention."