Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Arek Suroboyo adalah salah satu kelompok sosial yang berada di Blok M. Mereka mendominasi wilayah-wilayah di Blok M, sejak tahun 70 an hingga sekarang. Identitas sosial Arek Suroboyo yang mereka miliki merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka memenuhi kebutuhan mereka dengan cara menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi informal yang diantaranya, dalam penelitian ini berupa juru parkir di perparkiran Pemda DKI dan profesi preman. Selain itu identitas sosial ini diakftifkan ketika mereka harus mempertahankan diri dari pihak yang mengganggu kegiatan ekonomi mereka, ataupun eksistensi mereka di Blok M. Jumlah mereka berkurang pada masa sekarang karena banyak di antara mereka yang beranjak tua, dan beberapa ada yang meninggal dunia karena sakit, tetapi hanya sedikit dari keturunan mereka di Jakarta yang menggantikan perannya di Blok M. Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana kehidupan sosial Arek Suroboyo di Blok M pada masa sekarang. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif yang didukung dengan metode wawancara mendalam dan pengamatan.

---

The Arek Suroboyo is a social group in Blok M. They have a history of becoming a dominating social group in Blok M since the 70's. The social identity of Arek Suroboyo is really important to them to fulfill their daily needs by working on the informal sectors such as parking lot management supervised by Pemda DKI or working as preman. On the other hand, their social identity is also activated for defending themselves from their rival groups, which interrupt their daily activities on the informal sector. At presents, their numbers have been decreasing by the time being because there has been no regeneration within their rank these recent years. This research also describes about the social life of Arek Suroboyo in Blok M today in ethnographic writing. I applied qualitative method, namely in-depth interview and observation method for gathering the data."

"Tesis ini membahas organisasi preman di Blok M Jakarta Selatan. Fokus pembahasan dari tesis ini adalah organisasi preman asal Surabaya dalam mempertahankan keberadaannya di Blok M. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara dengan pedoman.Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Blok M terdapat beberapa organisasi preman yang terbentuk berdasarkan latar belakang suku bangsa dan daerah asal yang sama, serta perasaan senasib dan sependeritaan. Organisasi-organisasi tersebut adalah organisasi preman Surabaya, organisasi preman Flores, organisasi preman Ambon, organisasi preman Medan, organisasi preman Palembang dan organisasi preman Bugis-Makasar. Pemberian nama terhadap organisasi-organisasi tersebut yang berasal dari nama kota ataupun sukubangsa diperoleh melalui proses interaksi sosial di antara mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa maksud dan tujuan pengelompokan mereka adalah mempertahankan keberadaannya di Blok M untuk pemenuhan kebutuhan hidup.Berdasarkan fokus penelitian, tesis ini menunjukkan kegiatan organisasi preman Surabaya yang lebih rinci dalam mempertahankan keberadaannya di Blok M untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan mendeskripsikan, menganalisa dan menginterpretasikan sejarah terbentuknya organisasi preman Surabaya, kelompok-kelompok dalam organisasi preman Surabaya, struktur organisasi, keanggotaan, pendapatan dan pengeluaran, wilayah kekuasaan serta pola-pola hubungannya.Pada akhirnya, tesis ini menyimpulkan bahwa "preman Surabaya melakukan kegiatan membentuk organisasi yang berkembang dari waktu ke waktu dalam menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi di Blok M dan sekitarnya untuk mempertahankan keberadaannya dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.Berdasarkan kesimpulan di atas, saya mengajukan rekomendasi beberapa konsep penanganan terhadap masalah preman dan rekomendasi kemungkinan penelitian lain sebagai kelanjutan atau penyempurnaan terhadap tesis ini.Daftar Kepustakaan : 36 buku, diktat, dan jurnal + 7 laporan tahunan serta karangan dalam surat kabar dan Internet."

"Dalam rangka pengelolaan parkir dikaitkan dengan posisi DKI Jakarta sebagai service city, maka peningkatan pelayanan jasa parkir perlu menjadi perhatian. Ketertiban parkir akan dapat membantu terwujudnya kelancaran lalu lintas yang akan berdampak positif pada kegiatan masyarakat secara luas.Berdasarkan hasil penelitian deskriptif analisis yang dilakukan oleh penulis, di Wilayah DKI Jakarta diketahui bahwa pengelolaan perparkiran belum berjalan efisien dan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain Kondisi Organisasi dan Suasana Kompetisi yang belum sehat.Pelayanan jasa parkir dikuasai oleh jawara, preman, dan oknum-oknum yang masih menumpang hidup dari parkir. Di sisi lain, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1979 belum menumbuhkan suasana kompetisi , terutama terhadap pembebanan kewajiban kontribusi pada usaha parkir swasta. Masih banyak bangunan yang menerima sewa parkir belum membayar kewajiban kontribusi kepada Pemerintah Daerah.Pada dasarnya tempat parkir diutamakan terletak di luar badan jalan dengan tetap memperhatikan lingkungan. Sedangkan badan jalan difungsikan sebagai sarana yang mengutamakan kelancaran arus lalu lintas. Oleh sebab itu perlu kiranya Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak swsata, baik dalam pelayanan jasa parkir (management contract) maupun dalam upaya penyediaan sarana (gedung, pelataran) parkir. Dengan demikian, pelayanan masyarakat, ketertiban parkir, dan kelancaran arus lalu lintas dapat terealisir."

"Di Yogyakarta, perkembangan kendaraan bermotor berkisar antara 5,6-26,9% tiap tahun, sementara perkembangan panjang jalan hanya berkisar 1,8% tiap tahun sehingga kemacetan lalu lintas terus meningkat. Kemacetan berlangsung makin cepat karena kegiatan parkir tepi jalan yang seharus tidak diizinkan. Dari pendekatan lingkungan ternyata parkir merupakan pencemar ruang jalan karena Ia menurunkan kapasitas jalan, berarti menurunkan kualitas pelayanan jalan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kendaraan bergerak pada tujuh ruas jalan kemudian dianaliss dengan regresi linear. Hasil menujukkan 1) antara lebar efektif dan kapasitas jalan terdapat hubungan positif cukup kuat dengan coe determinan (r2=0,75); 2) antara volum parkir dan luas lantai efektif kegiatan komersial terjadi hubungan positif cukup kuat dengan nilai r2=0,70; 3) lebar efektif parkir dipengaruhi oleh volume parkir, cara parkir, dan jenis kendaraan. Karena itu dapat disimpulkan: 1) took dan kegiatan komersial menjadi pembangkit parkir; 2) parkir di tepi jalan mengurangi kapasitas jalan sehingga Ia adalah pencemar jalan; 3) took sebagai pembangkit parkir wajib dibebani biaya pemulihan lingkungan."

"Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Pekanbaru memberikan dampak kepada masyarakat pengguna jalan dan masyarakat pengguna areal parkir. Kebijakan tersebut menginginkan diantaranya ketertiban arus Ialu lintas dan penyelenggaraan parkir yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, namun pada kenyataannya arus Ialu lintas saat ini semakin tidak lancar, areal parkir semakin sempit dan semakin tidak nyaman.Bahwa perparkiran disatu sisi difungsikan sebagai pundi-pundi pendapatan daerah dan disisi Iain perparkiran merupakan bagian integral dari sistem pengaturan Ialu tintas. Optimalisasi retribusi parkir bukan berarti upaya untuk meningkatkan PAD saja, seyogyanya adalah bagaimana agar pengenaan retribusi dapat mensejahterakan masyarakat, menghindari penyimpangan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana upaya dalam meningkatkan kenyamanan, kecepatan dan kemudahan dalam aksesibilitas transportasi dalam kota.Untuk menilai implementasi retribusi parkir di Kota Pekanbaru dilakukan dengan analisa deskriptif, yaitu meiihat penerapan kebijakan pemerintah dan pencapaian hasil yang diperoleh dari retribusi parkir di Kota Pekanbaru. Penilaian realisasi retribusi parkir ditinjau dengan analisa efektifitas, pertumbuhan, dan kontribusinya terhadap PAD. Hasil penilaian efektifitas menunjukkan peningkatan, penilaian pertumbuhan menunjukkan angka yang relatif tetap, sedangkan kontribusi terhadap PAD semakin menurun.Dari hasil analisa Analitycal Hierarthy Process (AHP) yang dilakukan untuk menentukan prioritas strategi secara parsial dari persepsi Pemerintah dan masyarakat Kota Pekanbaru, bahwa prioritas strategi utama pemerintah adalah pengawasan pengelolaan dengan bobot sebesar 0,485 dan kriteria utama adalah penerimaan retribusi. Sedangkan prioritas utama dari strategi masyarakat adalah selektif dengan bobot sebesar 0,433 dan kriteria utama adalah kemudahan dan keamanan.Kemudian dari hasil penerapan analisa AHP dan Game Theory untuk menemukan solusi strategi dan membandingkan preferensi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi perparkiran, bahwa strategi pernerintah adalah menambah areal parkir dan strategi masyarakat adalah selektif.Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka optimalisasi perparkiran, bukan berarti menyatakan bahwa strategi prioritas utama yang mutlak diperlukan dan yang lain tidak perlu, tetapi penentuan prioritas ini hanya sebagai bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan secara bersamaan mengalami kendala. Pelaksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan pencapaian tujuan yanq Iebih optimal."

"Adanya anggapan bahwa menggunakan sepeda motor jauh lebih murah dan lebih cepat bila dibandingkan dengan menggunakan angkutan umum tidak mengurangi minat orang yang melakukan perjalanan menuju Jakarta untuk tujuan bekerja menggunakan sistem Park and Ride (P&R) sepeda motor. Orang menggunakan sepeda motor sampai stasiun kereta api, terminal bus atau pintu-pintu tol lalu melanjutkan perjalanan dengan angkutan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga memilih menggunakan sistem P&R, menganalisa manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan menggunakan sepeda motor serta menganalisa daerah pelayanan suatu fasilitas P&R sepeda motor. Survei stated preference dilakukan terhadap orang yang menitipkan sepeda motornya di 3 (tiga) stasiun kereta api KRL Jabotabek. Metodologi yang digunakan adalah dengan analisa secara deskriptif, selisih biaya umum perjalanan dan perubahan surplus konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna P&R dengan moda KRL Ekonomi adalah tarif kereta api, waktu perjalanan, usia, tingkat pendapatan dan pernah atau tidak menggunakan sepeda motor sebelumnya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi pengguna P&R dengan moda KRL Ekspres adalah tarif kereta api dan waktu perjalanan. Manfaat yang didapat pengguna P&R dengan moda KRL Ekonomi adalah biaya perjalanan yang lebih murah sebesar Rp. 1.929,-, serta tingkat ketidaknyamanan dan resiko kecelakaan yang lebih rendah yang dinyatakan dengan selisih biaya umum perjalanan sebesar Rp. 3.808,-. Sedangkan pengguna P&R dengan moda KRL Ekspres mendapat manfaat berupa waktu perjalanan lebih cepat 7,86 menit serta tingkat ketidaknyamanan dan resiko perjalanan yang lebih rendah yang dinyatakan dengan selisih biaya umum perjalanan sebesar Rp. 6.053,-. Daerah pelayanan suatu fasilitas P&R dipengaruhi oleh aksesibilitasnya dan jarak antara lokasi P&R dengan tujuan perjalanan."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Kebijakan penerapan e-government Pajak Parkir di DKI Jakarta sudahberlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun. Dalam pelaksanaannya banyakditemukan hambatan dan tantangan yang berdampak kepada target kinerja yangtelah ditetapkan. Kebijakan yang mengatur pun sudah sebanyak 3(tiga) kalimengalami perubahan yang diharapkan mampu menjembatani pelayananmasyarakat yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa danmengevaluasi kebijakan penerapan e-government pajak parkir dan menganalisafaktor-faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan e-government pajak parkirdi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode post-positivisme yangmenggunakan teori sebagai acuan dalam memahami permasalahan penelitian.Hasil evaluasi dari penerapan kebijakan ini menunjukkan; (1) manfaat onlinesystem belum secara signifikan membantu petugas pajak dalam pengawasankepatuhan kepada wajib pajak. yang terlihat dari data jumlah wajib pajak yangsecara rutin melaporkan transaksi usahanya sekitar 3,37%; (2)aplikasi egovernmentbelum dapat mengintegrasikan data antara DPMPTSP dan UPPerparkiran; (3) sanksi yang telah diatur belum diterapkan secara tegas; (4) sanksimengenai pencabutan izin usaha tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yanglebih tinggi; dan (5) kewajiban pelaporan transaksi usaha secara online belumoptimal diterapkan untuk seluruh wajib pajak parkir, karena masih terdapatketidaksiapan baik dari sisi wajib pajak maupun dukungan perangkat elektronik.Sedangkan hasil penelitian atas faktor – faktor yang menentukan keberhasilanpelaksanaan e-government, yaitu:(1) adanya komitmen yang kuat dari Bapendadalam menangani masalah pendanaan yaitu dengan bekerjasama dengan BankPemerintah; (2) kolaborasi antara Bapenda dan Bank ditunjukkan dengan bersamasamamemberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak (3)terjaminnya keamanan atas kerahasian data wajib pajak, diatur dalam PerjanjianKerja Sama; dan (4) Bapenda menyiapkan alternatif aplikasi melalui web https//:pajakonline.jakarta.go.id. yang dapat digunakan oleh wajib pajak dimanapunberada. Selain itu disarankan bagi Bapenda untuk melakukan prioritaspengkategorisasian bagi wajib pajak yang akan dipasang perangkat online, sertaperlu adanya perbaikan mengenai sanksi administrasi pencabutan izin usahakarena tidak sesuai dengan sanksi yang diatur pada Peraturan Daerah danUndang-Undang Perpajakan

---

The policy of implementing parking tax e-government in DKI Jakarta has been going on for approximately 7 (seven) years. In its implementation there are many obstacles and challenges that have an impact on the performance targets that have been set. The governing policy has also undergone 3 (three) changes which are expected to be able to bridge better community services. This study aims to analyze and evaluate the application of parking tax e-government

policies and to analyze the factors that determine the success of parking tax e-government policies in DKI Jakarta. This study uses the post-positivism method which uses theory as a reference in understanding the research problem. The evaluation results of the implementation of this policy show; (1) the benefits of the online system have not significantly helped tax officers in monitoring compliance with taxpayers. which can be seen from the data on the

number of taxpayers who routinely report their business transactions of around 3.37%; (2) egovernment applications have not been able to integrate data between DPMPTSP and UP Perparkiran; (3) regulated sanctions have not been applied explicitly; (4) sanctions regarding the revocation of business licenses that are not in accordance with higher tax regulations; and (5) the obligation to report business transactions online has not been optimally applied to all

parking taxpayers, because there is still unpreparedness both in terms of taxpayers and electronic device support. While the results of research on the factors that determine the success of the implementation of e-government, namely: (1) there is a strong commitment from Bapenda in handling funding problems, namely by collaborating with Government Banks; (2) collaboration between Bapenda and the Bank is demonstrated by jointly providing services

oriented towards taxpayer satisfaction. (3) guaranteed security of taxpayer data confidentiality, regulated in a Cooperation Agreement; and (4) Bapenda prepares alternative applications through the web https //: Pajakonline.jakarta.go.id. which can be used by taxpayers wherever they are. In addition, it is recommended for Bapenda to prioritize categorization for taxpayers

who will be installed with online tools, and there is a need for improvements regarding administrative sanctions for business license revocation because they are not in accordance with the sanctions regulated in Regional Regulations and Taxation Laws."

"Penelitian ini membahas implementasi kebijakan parkir park and ride di Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan parkir park and ride memiliki tujuan untuk dapat mengatasi kemacetan di DKI Jakarta dan sebagai penerimaan daerah berupa retribusi parkir, parkir ini merupakan off street parking yaitu bentuk parkir yang berada di luar badan milik jalan. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta dengan menggunakan teori manajemen pendapatan daerah, James McMaster. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data secara studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan parkir park and ride di DKI Jakarta belum sesuai dengan teori menajemen pendapatan daerah James McMaster. Dari dimensi Adequacy and Elasticity, sudah dapat terpenuhi, selanjutnya dari dimensi equity tidak terpenuhi karena tidak meratanya fasilitas dan tarif yang digunakan dilapangan, selanjutnya dimensi Administrative Feasibility sudah terpenuhi dengan struktur dan pengelolaan administrasi yang baik, dan yang terakhir adalah Political Acceptability sudah terpenuhi karena sudah jelasnya dasar hukum, law enforcement yang sesuai dengan porsinya, dan dukungan masyarakat didalam pelaksanaan kebijakan park and ride.

---

This study discusses the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta. Park and ride parking policy has mission of being able to overcome traffic congestion in Jakarta and a reception area in the form of parking charges, park and ride is off street parking that form of parking which is outside the body of way. The purpose of this study is to describe how the implementation of park and ride parking policy in DKI Jakarta using the theory of local revenue management, James McMaster. The approach used in this study are post-positivist approach with using method of data collection field studies and literature.

The results of this study stated that the implementation of the policy of the park and ride in Jakarta is not in accordance with the theory of local revenue management James McMaster. From the dimensions Adequacy and Elasticity, had to be fulfilled, the next dimension of equity is not satisfied because the unequal distribution of facilities and tariffs that are used in park and ride, the next dimension of Administrative Feasibility has been fulfilled with the structure and management of good administration, and the last is Political acceptability has been met because it was clear legal basis, in accordance with the law enforcement portion, and community support in the implementation of policies of park and ride."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa perjanjian perparkiran. Putusan yang dipilih adalah sengketa antara penggugat Anny R. Gultom melawan tergugat Securindo Packtama (secure parking) atas hilangnya mobil penggugat yang diparkirkan di lahan parkir milik tergugat. Penelitian ini kemudian menjabarkan parkir dengan metode terlebih dahulu menetapkan perjanjian parkir sebagai perjanjian penitipan berdasarkan karakteristiknya dan kemudian menguraikan hal tersebut sebagai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian perparkiran berdasarkan KUH Perdata. Penulispun membahas mengenai adanya pelanggaran dalam dasar hukum yang dijadikan perlindungan bagi pengelola parkir khususnya di DKI Jakarta yaitu Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 dengan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Kemudian atas kasus kehilangan kendaraan di tempat parkir tersebut, penulis sependapat dengan putusan terhadap kasus diatas. Perbuatan Melawan Hukum dapat dijadikan dasar gugatan atas kelalaian pengelola parkir yang menyebabkan hilangnya kendaraan milik konsumen.

---

The focus of this study is to analyse the parking agreement. Writer choice the verdict between plaintiff Anny R. Gultom against defendant Sucurindo Packtama (secure parking) for the loss of plaintiff's car which was parked in a parking lot owned by defendant. This study then outlines parking by using a methode to set parking as a custody agreement and then describes it as the rights and obligations of each party in the parking agreement. This study also discuss about the violation 5, 1999 about Parking especially in Jakarta in term of violation against Amendment 8, 1999 about Customer Protection. Then on the case of loss of vehicle in the parking lot, this study agree with the verdict of the case above. Unlawful acts can be the basis of a lawsuit for negligence that caused loss on parking."