Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ditegakkannya Hukum Syariah di Provinsi Aceh memunculkan serangkaian peraturan bernuansa Islam. Hadirnya peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menyimpang kemudian memunculkan diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini kemudian mencoba melihat konstruksi perilaku menyimpang terhadap perempuan yang terkandung di dalam peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Kriminologi Kritis melalui Teori Realitas Sosial Kejahatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai studi dokumen dan wawancara, serta ditambah dengan studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa dalam dua Qanun tidak terdapat kalimat bias gender yang diskriminatif terhadap perempuan. Diskriminasi terjadi karena konstruksi budaya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh patriarki dalam menginterpretasikan Qanun.

---

The implementation of Shariah Law in Aceh Province triggered creation of series of Islam related rules. Several rules that regulate deviance, in time, impose discrimination towards women in the practice. This research tries to oversee the constructed deviance of women that were defined within the rules. This research based on Sociology of Law approach, Feminist Jurisprudence, and Critical Criminology within Social Reality of Crime Theory. Using qualitative approach supported with documents study and interview completed with literature study, this research found that in two Qanun there is no gender-biased lines and discrimination towards women. Discrimination in this case happened because of cultural construction within the local people that influenced by patrialchal views in interpreting Qanun."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"Pemerintah Aceh sesuai dengan amanat UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membuat qanun-qanun di provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Dengan diperbaharui oleh Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengamanatkan pemberlakuan syariat Islam di seluruh wilayah provinsi Aceh. Pemberlakukan syariat Islam secara konstitusional bidang jinayah di provinsi Aceh secara resmi diberlakukan pada tahun 2002 dengan menerbitkan Qanun No. 12 tahun 2002 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, Qanun No. 13 tahun 2002 tentang maisir, Qanun No. 14 tahun 2002 tentang khalwat. Qanun Jinayat mulai memberlakukan ancaman hukuman dalam bentuk hukuman cambuk dan denda. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar syariat Islam diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Hukuman cambuk yang dijatuhkan terhadap pelanggar qanun, hanya berlaku terhadap pelanggar qanun yang beragama Islam. Tesis ini membahas tentang Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Eksistensi Penerapan Pidana Cambuk terhadap Pelanggar Qanun Syariat Islam di Provinsi Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian berupa pengaturan tindak pidana syariat Islam di Provinsi Aceh yaitu di Bidang Maisir, Bidang Khamar, Bidang Khalwat, Bidang Pelaksanaan Syari?at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi?ar Islam, dan Bidang Pengelolaan Zakat. Selanjutnya dibahas tentang eksistensi penerapan qanun syariat Islam terhadap pelanggar tindak pidana qanun syari?at Islam di Provinsi Aceh mulai dari lembaga pembuat qanun jinayah yaitu eksekutif dan legislatif selanjutnya lembaga pelaksana qanun yaitu Dinas Syariat Islam, WH, Kepolisian, Kejaksaan serta Mahkamah Syar?iyah serta lembaga pendukung pelaksana syariat Islam lainnya yaitu MPU, MAA serta Lembaga Keagamaan dan Pendidikan. Kemudian juga dibahas tentang kendala dan hambatan dalam pelaksanaan hukuman cambuk serta kebijakan pemerintah Aceh dalam menyelesaikan persoalan tersebut yaitu masih dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) dalam menjalankan qanun jinayah. Disarankan agar segera dapat menerapkan hukum acara jinayah agar tidak terjadinya kekosongan pelaksanaan hukum jinayah. Di samping itu juga agar dapat diterapkan qanun jinayah terhadap perbuatan-perbuatan yang berdampak lebih besar terhadap masyarakat dan Negara seperti korupsi, penyuapan dan lainsebagainya serta dengan Pengembangan sumber-sumber hukum khususnya agama Islam di provinsi Aceh dengan membentuk lembaga pengkajian hukum Islam.

---

Aceh Government, in accordance with the mandate of Law No. 18 of 2001 about Special Autonomy for the Province of Daerah Istimewa Aceh as the province of Nanggroe Aceh Darussalam, contrived Qanuns in NAD province area in order to implement the special autonomy. Renewed by Act No. 11 of 2006 about government in Aceh, Aceh Government mandates the imposition of Islamic law across the province. The enforcement of Islamic Law constitutionally in jinayah sector in the province was officially introduced in 2002 by publishing Qanun. 12 of 2002 on Drinks Khamar and the like, the Qanun. 13 of 2002 on gambling, Qanun. 14 year 2002 about seclusion. Jinayat Qanun began imposing sentences in the form of lashing and fines.

Technical guidelines for the implementation of flashing for violators of Islamic law is regulated in Aceh Governor Regulation No. 10 of 2005. Lashing that subjected to the violators of Qanun is only applied to offenders who are Muslims. This thesis discusses the existence of application of Lashing Sentence to the Violators of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The purpose of this paper is to figure out the existence of the application of lashing sentence to the offenders of Qanun Islamic Sharia in Aceh Province. The research is conducted using normative juridical methods.

The research consists of criminal Sharia Islamic law in the Aceh Province in Maisir, Khamar, Seclusion, implementation of Sharia Islamic of Islamic teaching, faith,and worship, and the management of Zakat. Furthermore, in this research is also discussed about the existence of the implementation of Qanun Islamic Sharia against violators of criminal Islamic Shari'a law in the province of Aceh including the institutions that conceive Jinayah Qanun which are the executive and legislative, the institutions that implement Jinayah Qanun, namely Department of Islamic law qanun, WH, Police, Prosecution and the Court Syar'iyah and other supporting institutions that implement Islamic Shari'a that are the MPU, MAA and Religious and Education Institutions. In this study is also figured out the constraints and obstacles in implementing the lashing sentence and the Aceh Government policy in solving the problem which is by using the National Criminal Proceedings in running qanun jinayah.

It is advised to immediately be able to apply the jinayah law to prevent the vacuum of jinayah law enforcement. It is also should be implemented the qanun jinayah against actions that have greater impact on society and the country such as corruption, bribery and so forth as well as the development of resources Islamic religious law, especially in the province by establishing an assessment institution of Islamic law."

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."

"Sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh titel daerah spesial, Aceh diberikan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola urusan daerahnya sendiri, sebagaimana diberikan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terkait dengan kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya sendiri, terdapat kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Aceh unuk membentuk dan mengesahkan peraturan daerahnya sendiri yang disebut sebagai Qanun Aceh. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah Aceh baru saja mengesahkan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Melalui Qanun ini, Pemerintah Daerah Aceh memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai implementasi Prinsip-Prinsip Syariah bagi seluruh Lembaga Keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh. Pada dasarnya, Qanun ini menimbulkan kewajiban bagi seluruh Lemabga Keuangan di Aceh untuk beroperasi dengan menggunakan dasar Prinsip-Prinsip Syariah. Terkait dengan hal ini, implikasi serta konsekuensi hukum dari keberadaan Qanun ini akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metodie penelitian hukum normatif dengan tipe analisis deskriptif, yang akan menggunakan data yang diambil dari hasil penelitian dokumen-dokumen terkait dan materi-materi kepustakaan, serta melalui beberapa wawancara terhadap narasumber terkait. Maka dari itu, seluruh Bank di Aceh wajib beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebelum tanggal 4 Januari 2022, atau dengan kata lain, seluruh kegiatan finansial dan kegiatan perbankan secara konvensional tidak diperkenankan untuk beroperasi lagi di Aceh setelah tanggal 4 Januari 2022. Pada saat ini, terdapat beberapa Bank di Aceh yang masih melaksankan kegiatan perbankannya secara konvensional. Sebagai akibat dari adanya kewajiban bagi seluruh Bank untuk beroperasi berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah sebagaima tertera dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka seluruh Bank di Aceh wajib menyesuaikan dirinya dengan peraturan yang ada. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran dan gagasan yang dapat digunakan oleh masing-masing jenis kegiatan perbankan di Aceh dalam rangka memenuhi kewajiban yang diatur dalam Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini.

---

As one of the regions in Indonesia which obtain the title of special region, Aceh is given the authority by the central government to regulate and manage its own regional affairs as given through Law No. 11 Year 2006 regarding the Aceh Government. In regard to the management of its own regional affairs, there is an authority given for the Government of Aceh to promulgate and enact its own regional regulation called Qanun Aceh. In relation to this, the Government of Aceh has recently enacted Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions. Through this Qanun, the Government of Aceh provides comprehensive regulations on the implementation of Sharia Principles for all Financial Institutions operating in Aceh. In essence, the enactment of this Qanun gives rise to the obligation for all Financial Institutions in Aceh to operate in accordance with the Sharia Principles. In regard to this, the implications on the enactment of this Qanun, as well as the legal consequences for Banks operating in Aceh in fulfilling such obligation will be analysed further. This research will use the normative legal research method with a descriptive analysis type of research, which uses data taken from the examinations of relevant documents and library materials, as well as the conduct of several interviews.  In essence, all Banks in Aceh shall be operating based on the Sharia Principles by January 4, 2022, or in other words, no Conventional-Based financial or banking activities shall be operating in Aceh after January 4, 2022. At the moment, there are still several Conventional-Based banking activities conducted by Conventional Banks in Aceh. Due to the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions, then those Banks need to adjust themselves with the applicable regulation. In this research, there are several suggestions that might be conducted by each types of Banking activities existing in Aceh in implementing the obligation set forth in Qanun Aceh No. 11 Year 2018 regarding Sharia Financial Institutions.Keywords: Qanun Aceh, Sharia Bank, Conventional Bank, Sharia Principles, Banking Law"

"Skripsi ini membahas mengenai perjuangan Partai Aceh (PA) dalam penyusunan qanun lembaga wali nanggroe. Penyusunan qanun lembaga wali nanggroe yang tidak terlepas dari peran PA yang sangat dominan di Aceh, terutama di parlemen serta intervensi dari Pemerintah Pusat. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi kepentingan PA dalam qanun lembaga wali nanggroe, terutama dari sudut pandang politik. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa kepentingan PA di dalam penyusunanqanun lembaga wali nanggroe adalah membentuk lembaga wali nanggroe yang kuat dan mengamankan kursi wali nanggroe.

---

This thesis examines the Aceh Party?s struggle in establishing the institution of guardian of the state law (qanun lembaga wali nanggroe). The making of this law is separable with Aceh Party's dominant role in Aceh, especially in the parliament, and Central Government?s intervention. Using qualitative research methods, this study aims to determine and understand Aceh Party?s secret interests inthe institution of guardian of the state law, especially the political one. This study finds that Aceh Party?s interests in establishing the institution of guardian of the state law is making the strong institution and securing the guardian of the state position."

"[ABSTRAKHal yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bolehkah hukuman cambuk di berlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam karena hukuman cambuk tidak ditetapkan atau dirumuskan di dalam pasal 10 KUHP Indonesia. Tujuan penulisan tesis ini adalah menjelaskan kedudukan hukuman pidana cambuk di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam apakah hal ini bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional atau tidak. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data skunder sebagai sumber datanya. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman pidana cambuk tidak bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional karena adanya undang-undang khusus yang mengatur keistimewaan Aceh serta berlakunya asas lex specialis derogat legi generali.

---

ABSTRACTRachmad, Andi. ?The Authority to Establish Types of Criminal Sanctions Which Straying From Article 10 of Indonesia Penal Code Act (A Review of Caning Punishment Which Regulated in Acehnese Qanun).? Thesis, Magister, Faculty of Law University of Indonesia, 2011, 85 pages. Bibliography 84 (1983-2010).The main problem of this thesis is if caning punishment at Nanggroe Aceh Darussalam legitimated because caning punishment is not regulated in Article 10 of Indonesia Penal Code Act. The purpose of this thesis is to explain the position of caning punishment at Nanggroe Aceh Darussalam whether its contradicted to national penal law system or not. The research of this thesis is using bibliography research methods with secondary data as its data source.The result of this research shows that caning punishment is not contradicted to national penal law system because the privilege of Aceh governed by special law and the enactment of the principle lex specialis derogat legi generali for that legislation., Rachmad, Andi. “The Authority to Establish Types of Criminal Sanctions Which Straying From Article 10 of Indonesia Penal Code Act (A Review of Caning Punishment Which Regulated in Acehnese Qanun).” Thesis, Magister, Faculty of Law University of Indonesia, 2011, 85 pages. Bibliography 84 (1983-2010).The main problem of this thesis is if caning punishment at Nanggroe Aceh Darussalam legitimated because caning punishment is not regulated in Article 10 of Indonesia Penal Code Act. The purpose of this thesis is to explain the position of caning punishment at Nanggroe Aceh Darussalam whether its contradicted to national penal law system or not. The research of this thesis is using bibliography research methods with secondary data as its data source.The result of this research shows that caning punishment is not contradicted to national penal law system because the privilege of Aceh governed by special law and the enactment of the principle lex specialis derogat legi generali for that legislation.]"

"ABSTRAKTulisan ini berangkat dari hasil penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran hakasasi manusia terkait penerapan Qanun Jinayat hukum pidana di Aceh yang telahberlangsung sejak tahun 2012 dan telah diformalkan sejak tahun 2014. Tesis inimenganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan jejaring advokasitransnasional yang dilakukan oleh NGO lokal, nasional dan internasional untukmenghapus praktik Qanun Jinayat di Aceh. Penelitian ini menggunakanpendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka serta wawancara dan observasilangsung di Banda Aceh dan Sabang. Analisis kajian tesis ini menggunakan konsepTAN; pola bumerang oleh Keck dan Sikkink 1998 . Berdasarkan kerangkaanalisis TAN, ada empat strategi yang diterapkan dalam kasus ini, yaitu strategipolitik informasi, strategi politik simbolis, strategi politik pengaruh, dan strategipolitik akuntabilitas. Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa strategistrategitersebut tidak efektif dalam kasus ini karena terhambat oleh berbagai faktorseperti kompleksitas hukum Indonesia, perbedaan tujuan akhir antar elemenelemenTAN, serta ketiadaan tokoh representatif yang menjadi ikon pada isu ini.Akibatnya, meskipun pola advokasi transnasional telah nampak di Aceh,keberadaan jejaring transnasional tersebut tidak berhasil mengadvokasikan prinsipHAM universal untuk menghapuskan praktik Qanun Jinayat. Jadi kesimpulan tesisini telah memberi kontribusi pada debat universalisme dan partikularisme bahwakekuatan faktor lokal mempengaruhi hasil akhir dari sebuah advokasi

---

ABSTRACTThis thesis explores the allegation of human rights violation regarding theimplementation of Islamic Criminal Law Qanun Jinayat in Aceh which has beenstarted in 2004 and formalized in 2014. This thesis analyzes the factors behind thefailure of transnational advocacy network done by local, national, and internationalNGOs in order to abolish the practices of Qanun Jinayat in Aceh. This qualitativeresearch combines literature research and field observation in Banda Aceh andSabang. Analysis in this research thesis is based on the concept of TAN boomerang pattern by Keck and Sikkink 1998 . According to the framework ofanalysis, there are four strategies in an advocacy, namely information politics,symbolic politics, leverage politics, and accountability politics. It is found that suchstrategies are ineffective due to multiple problems such as complexity ofIndonesian law, difference in final objective of the elements of TAN, and lack oficonic representative figure as the front of the advocacy. In all, it can be concludedthat although the pattern of transnational advocacy has emerged in Aceh, presenceof such transnational network has not successfully advocated against thelegalization of Qanun Jinayat. In conclusion, this thesis has contributed to thedebate between universalism and particlularism that local factors may affect thefinal outcome of an advocacy."

"Terjadinya peningkatan jumlah kematian Ibu di Aceh Timur pada Tahun 2015 sebanyak 14 ibu menjadi 21 pada Tahun 2016, dan penurunan cakupan Standar Pelayanan Minimal pada Tahun 2016, juga merupakan masalah kesehatan yang harus dihadapi Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Angka Kematian Ibu Menurut Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan Di Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure (RAP), pengumpulan data dengan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa logical framework sebagai kerangka berpikir logis dalam penelitian ini masih belum seluruhnya terlaksana ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilakukan seperti pendampingan ibu hamil, penempatan bidan desa dan masih ada desa yang belum memiliki polindes/poskesdes. Untuk implementasi kebijakan Qanun No. 4 Tahun 2010 Tentang Kesehatan masih didapati kendala dalam Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi. Beberapa saran direkomendasikan pada penelitian ini antara lain melakukan sosialisasi Qanun No. 4 Tahun 2010, meningkatkan kerjasama lintas sektoral dan tercapainya tujuan logframe dalam upaya penurunan angka kematian ibu.

---

The increasing of maternal deaths in East Aceh in 2015 by 14 mothers compared to 21 in 2016, and the decrease in coverage of Minimum Service Standards in 2016, is also a health problem faced by East Aceh District. This study aims to obtain in-depth information on Implementation Analysis of Mortality Rate Decrease Policy of Mother Based on Qanun No. 4/2010 concerning Health in East Aceh Regency Year 2017. This research uses qualitative method with Rapid Assessment Procedure (RAP) approach, data collecting conducted through in-dept interview and documentation, the number of informants in this study as many as 5 people. Result of logical framework analysis showed health logical thinking in this research is still not fully implemented there are some activities that can not be done such as maternal assistant, placement of village midwife and there are still villages that do not have polindes/poskesdes. For the implementation of Qanun policy No. 4 of 2010 on Health, there are still obstacles in Communication, Resources and Bureaucracy Structure. Some suggestions recommended in this study include socializing Qanun No. 4 of 2010, improving cross-sectoral cooperation and achieving logframe goals in an effort to reduce maternal mortality."