Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pertumbuhan pusat perbelanjaan di DKI Jakarta tahun 2010 s.d 2013, dimana pajak parkir merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang diperlukan untuk pembangunan daerah. Dalam penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan dan optimalisasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir. Metode yang digunakan ialah kualitatif berdasarkan teknikpengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan denganwawancara. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang sangat mempengaruhi penerimaan pajak parkir atas pusat perbelanjaan ialah tarif parkir dan optimalisasi yang dapat dilakukan ialah intensifikasi dan ekstensifikasi.

---

This study discussing about the factors that affecting parking tax revenue over the growth of shopping center number in Jakarta between 2010 until 2013, where the parking tax is the one important source needed for regional development. This study raises two issues, the first is about factors that affecting tax revenue over a shopping center parking lot and the next is about optimization that can be done to improve parking tax revenue. The method used is based on qualitative data collection in study of literature techniques and field studies which performed by an interview. The results of this research is related to the factors that extremely affect parking tax revenue over a shopping center is parking rate and the optimization that can be done of that, is the intensification and extensification activity."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta dengan menggunakan teori Administrasi Perpajakan yang baik menurut Devano dan Rahayu yaitu Manajemen Modern (Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengawasan), Peraturan Perpajakan, Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta tidak efektif karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan prosedur teknis pelaksanaan pemungutan pajak parkir sehingga mengakibatkan adanya potensi pajak parkir yang hilang.

---

This Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness of parking tax income achievement in Jakarta Province by using the theory of Devano and Rahayu about Tax Administration that is Modern Management (Planning, Organizing, Actuating, Monitoring), Tax Policy, Human Resources, and Tax Law Enforcement. This research is positivist method. The result of study concluded that the receive of parking tax ini Jakarta Province is not effective because of the uncompleted implementation policy dan technical procedure of parking tax so inflict that there is the lost of parking tax potential"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah faktor-faktor ekonomi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak reklame di DKI Jakarta selama tahun 2006-2010. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan, baik simultan (bersama-sama) maupun parsial (sendiri-sendiri) terhadap penerimaan pajak reklame. Peneliti menyarankan agar Dispenda mengunakan sistem online. Dimana, penggunaan sistem online ini bertujuan untuk menghindari kebocoran-kebocoran penerimaan pajak reklame. serta meningkatkan pembinaan Wajib pajak seperti melalui kegiatan sosialisasi pajak. Karena, peningkatan pelayanan dan pembinaan pajak dianggap lebih efektif daripada pemeriksaan pajak.

---

This study aimed to analyze whether economic factors have an influence on the acceptance of advertisement tax in Jakarta during 2006-2010. This research is quantitative. The results of this study indicate that economic factors did not influence significantly, either simultaneously (together) or partially (on their own) to the advertisement tax revenue. Researchers suggested that Dispenda using the online system. Wherein, use online system aims to avoid leaks advertisement tax revenues. and increasing development such taxpayer through tax socialization. Because, enhanced customer service and building taxes are considered more effective than tax audit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."

"ABSTRAKLatar Belakang : Penelitian di Toronto kanada menyebutkan hubungan antara gas buang kendaraan dengan penyakit respirasi seperti asma, bronkitis, PPOK, pneumonia dan saluran pernafasan atas. Pada Penelitian ini melihat gangguan obstruksi paru serta faktor-faktor lainnya akibat pajanan gas buang kendaraan.Metode : Desain Penelitian adalah Cross Sectional menggunakan data primer melibatkan 66 orang.Penilaian Obstruksi paru menggunakan spirometri serta pengukuran gas buang kendaraan mengambil pajanaan zat kimia SO2, NO2,dan CO. Analisis Univariat data disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Analisis Bivariat dipakai uji Chi Square dengan p0,05. Kesimpulan : Gangguan obstruksi paru sebesar 22,7 . Faktor yang bermakna adalah faktor usia dan kebiasaan merokok.

---

ABSTRACTBackground Research in Toronto Canada mentions the relationship between vehicle exhaust with respiratory diseases such as asthma, bronchitis, COPD, pneumonia and upper respiratory tract. In this study looked at pulmonary obstruction disorders as well as other factors due to vehicle exhaust exposure.Method This study design was Cross Sectional using primary data involving 66 people. Assessment Pulmonary obstruction using spirometry as well as measurement of vehicle exhaust gas took exposure to SO2, NO2, and CO chemicals. Univariate analysis of data is presented in the form of frequency distribution. Bivariate analysis used Chi Square test with p 0,05.Conclusions Pulmonary obstruction disorder was 22.7 . A significant factor is age and smoking"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta dan strategi-strategi yang diterapkan untuk mencapai target penerimaan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi dasar ditetapkannya target penerimaan Pajak Parkir tahun 2014 di DKI Jakarta ada 8 (delapan) macam, 7 (tujuh) macam adalah faktor-faktor objektif dengan satu faktor paling dominan adalah berdasarkan potensi pajak riil dan 1 (satu) faktor subjektif berupa faktor berdasarkan kepentingan-kepentingan politis aktor-aktor perumus kebijakan. Strategi yang digunakan untuk meningkatkan Pajak Parkir adalah strategi dengan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak melalui penyederhanaan sistem administrasi dan peningkatan mutu fiskus, strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi/penyuluhan, penagihan, pemeriksaan dan pengawasan serta strategi koordinasi antar instansi yang terkait dengan pemungutan Pajak Parkir.

---

This research aims to analyze the background factors to set Parking Tax revenue target in DKI Jakarta and implemented strategies to reach that revenue target. This research was conducted by using a qualitative approach with descriptive type and cross sectional study with the literature review and field research as the data collection techniques. That datas was analyzed using qualitative data analysis techniques.

The result of this research shows there are 8 (eight) kinds of factors which became the background of DKI Jakarta Parking Tax revenue target in 2014, 7 (seven) kinds are objective factors with one of the most dominant factor is the real tax potential and 1 (one) is subjective factor based on the political interests of the policy formulator.

The implemented strategies to increase Parking Tax are with strategies to upgrading the services to taxable person through administration system simplification and the enhancement of fiscus quality, strategies to upgrading tax consciousness and voluntary tax compliance of taxable person through socialization, tax billing, tax audit and tax oversight, then strategies about coordination among institutions who related with the parking tax collection."

"Kebijakan pajak parkir sebagai salah satu komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah PDRD menjadi salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah PAD yang cukup potensial, khiususnya bagi wilayah DKI Jakarta dengan mobilisasi penduduk yang tinggi. Namun sebaliknya, data penerimaan pajak parkir di DKI Jakarta menunjukan bahwa kontribusinya belum cukup signifikan. Skripsi ini menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di DKI Jakarta sebagai upaya optimalisasi penerimaan PDRD. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah implementasi kebijakan Pajak Parkir DKI Jakarta telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 dan apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi kebijakan tersebut. Teori yang digunakan di antaranya teori kebijakan publik, kebijakan PDRD, fungsi pajak dan implementasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan proses pelaksanaan kebijakan sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Lebih lanjut, teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Lapangan dan Kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan pemungutan pajak parkir telah dilakukan sesuai prosedur dan telah diimplementasikan dengan baik. Hanya saja, strategi yang dilakukan oleh BPRD Badan Pajak dan Retribusi Daerah , baik dalam hal intensifikasi pengawasan dan pemeriksaan maupun ekstensifikasi meningkatkan jumlah WP pengelola parkir off street belum optimal. Selain itu, koordinasi antar instansi seyogianya dapat dilakukan untuk menggali data dan informasi pelaku bisnis parkir yang selama ini belum terdaftar.

---

Parking policy as one of province tax component and retribution become a source of potentially revenue, especially for DKI Jakarta which high society mobilization. But, data of parking tax revenue in DKI Jakarta show that its contribution still not significant. This study will analize implementation of parking tax policy in DKI Jakarta as effort to reach optimum province revenue. Problem of this study is to find the real condition of implementation parking tax policy in DKI Jakarta, based on Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010, also the obstacle and supporting factors in that policy implementation. This study use some theory such as public policy study, tax revenue policy, tax function, and implementation.

This study is qualitative study which trying to explain process of policy implementation in field. This study collecting data by field and literature study. The result of this study told that this policy implementation worked well as the procedures itself. Yet, its strategy which is running by Badan Pajak dan Retribusi Daerah BPRD , include intensification function such as controlling and inspection, also external intensification such as rising the number of tax payer in off street parking still not optimum. Then, coordination of each institute is needed to find data and information of parking businessman who are not registered yet."

"Hutan tropis Indonesia mempunyai peran sangat penting dalam ekosistem bumi dan sering disebut sebagai paru-paru dunia. Selain itu, potensi ekonomi hutan tropis sangat besar. Hutan-hutan di Indonesia telah berkontribusi bagi pendapatan negara, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak. Untuk menjaga kelestarian hutan Indonesia, sejak tahun 1980 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Dana Jaminan Reboisasi yang kemudian berubah menjadi Dana Reboisasi DR. Permasalahan yang terjadi ialah tujuan pemerintah menjadikan DR sebagai rehabilitasi dan reboisasi justru tidak terjadi, bahkan iklim investasi kehutanan di Indonesia justru cenderung menurun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor pendukung serta penghambat kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Dana Reboisasi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, peneliti mewawancarai narasumber ahli dari stakeholder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung optimalisasi Dana Reboisasiadalah adanya perbaikan sistem informasi dan teknologi sistem pembayaranDana Reboisasi dengan diterapkannya SIMPONI pada tahun 2016, selain itualokasi dana dibuat lebih fleksibel agar dana reboisasi lebih terserap. Sementarafaktor yang menghambat adalah pengenaan tarif Dana Reboisasi dalam matauang dollar, adanya dualisme sistem pembayaran, dan kebijakan yang ada saatini tidak membangun industri kehutanan di Indonesia. Selain perlunya adanyakejelasan tujuan pemerintah dalam Dana Reboisasi apakah bertujuan kepadakelestarian lingkungan atau justru menjadi sumber penerimaan seperti yang saatini terjadi.

---

Indonesia's tropical forests have a very important role in the earth's ecosystem and are often referred to as the lungs of the world. In addition, the economic potential of tropical forests is enormous. Forests in Indonesia have contributedto state revenues, namely Non Tax Revenues. To maintain the preservation of Indonesia's forests, since 1980 the government has issued a Reforestation Guarantee Fund policy, which later changed into Reforestation Fund DR. The problem that occurred was the government 39s goal to become DR as rehabilitation and reforestation did not happen, even the forest investment climate in Indonesia actually tended to decrease. Based on these problems, this study aims to provide an overview of the supporting factors as well as inhibiting the Non Tax Revenue policy on the Reforestation Fund in Indonesia. Using qualitative research methods, researchers interviewed expert sources from relevant stake holders.

The result of research indicates that the support factor of Reforestation Fund optimization is the improvement of information system and technology of Reforestation Fund payment system with the implementation of SIMPONI in 2016, besides the fund allocation is made more flexible to reforestation fund more absorbed. While the inhibiting factor is the imposition of the Reforestation Fund in dollar terms, the dualism of the payment system and the current policies do not build the forest industry in Indonesia. In addition to the need for clarity of the government's objectives in the Reforestation Fundwhether it is towards environmental sustainability or it becomes a source of acceptance as it currently happens."

"Misi menjadikan kota Jakarta sebagai kota jasa telah menumbuhkembangkan serta terkonsentrasinya jasa hiburan di DKI Jakarta, namun pada kenyataannya peranan dari penerimaan Pajak Hiburan di DKI Jakarta mengalami gejala penurunan selama beberapa tahun terakhir, keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti.Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendeskripsikan sumbangan Pajak Hiburan terhadap PAD, menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan, mengetahui kemampuan administrasi Dipenda dalam pemungutan Pajak Hiburan serta seberapa besar peranan jumlah penduduk, jumlah tempat hiburan, pertumbuhan ekonomi, investasi, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah pengunjung hiburan. Sebagai alat bantu di dalam menemukan tujuan yang ingin diketahui, maka dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif terhadap data yang relevan dikaitkan dengan teori dan alat analisis yang sudah baku digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil analisis yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, pertama, adanya obyek pemajakan yang memasuki lapangan pajak pusat (PPN), keringanan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta secara umum hal lain yang memerlukan penyempumaan termasuk sistem manual yang masih digunakan. Kedua, nilai rata-rata efisiensi pemungutan Pajak Hiburan adalah 9,50 termasuk efisien namun masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata efisiensi pemungutan PBB secara nasional yaitu 10, dari sisi efektivitas nilai rata-rata adalah 93 meskipun termasuk kategori efektif tetapi belum mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, dengan metode persamaan regresi berganda double log dengan data times series dengan pengamatan 21 tahun dan pada tingkat keyakinan 95% (α=0,05), didapat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hiburan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model (koefisien determinasi R2 adjusted) 0,996 adalah; (1) jumlah penduduk, (2) jumlah tempat hiburan, (3) pertumbuhan ekonomi, (4) inflasi, (5) investasi, (6) pendapatan perkapita (7) keringanan pajak, dan (8) jumlah pengunjung hiburan. Keempat, berdasarkan besaran elastisitasnya dapat disimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hiburan secara berurut (menurut peringkatnya) adalah ; (1) pendapatan perkapita, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) investasi, (4) jumlah tempat hiburan, (5) jumlah penduduk, (6) jumlah pengunjung hiburan, dan (7) keringanan pajak. Sedangkan variabel yang berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Hiburan adalah inflasi. Sedangkan sisanya 0,004 variasi perubahaan penerimaan Pajak Hiburan dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini."

"PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan di Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi yang cukup besar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak. Namun, penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dalam waktu tujuh tahun terakhir belum optimal dan ditambah dengan adanya kebijakan baru atas tarif PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan tertentu yang mengalami kenaikan. Penelitian skripsi ini menganalisis mengenai upaya yang dilakukan bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan penerimaan pajak atas hiburan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya optimalisasi tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan dapat berupa upaya ekstensifikasi dan intensifikasi. Upaya ekstensifikasi dapat dilakukan dengan cara memperluas basis penerimaan melalui identifikasi wajib PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan baru dan perbaikan basis data objek PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan. sementara upaya intensifikasi dapat dilakukan dengan memperkuat proses pemungutan melalui penyesuaian tarif, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan dengan membuat audit plan, pemasangan plang stiker, penerapan sanksi administrasi kepada wajib pajak dan sanksi kedisiplinan untuk pegawai petugas pajak; efisiensi administrasi dengan memanfaatkan digital dalam pelayanan perhitungan dan pelaporan pajak; menjalin hubungan koordinasi melalui perjanjian Kerjasama dengan berbagai lembaga daerah, instansi, dan pihak ketiga dalam mempercepat dan memudahkan proses penerimaan pajak. Kendala yang dialami oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan optimalisasi penerimaan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

---

Entertainment tax (PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan) in DKI Jakarta Province has enormous potential for local governments to increase tax revenues. However, entertainment tax revenues in the last seven years have not been optimal, and this has been compounded by the existence of new policies regarding specific entertainment tax rates, which have increased. This thesis research analyzes the efforts made by the DKI Jakarta Province Revenue Agency in optimizing tax revenues for entertainment and the obstacles faced in carrying out these optimization efforts. This research method uses a post-positivist approach with field studies and literature studies. This research indicates that the efforts made to optimize entertainment tax revenues can take the form of extensification and intensification efforts. Extensification efforts can be carried out by expanding the revenue base by identifying new entertainment taxpayers and improving the entertainment tax object database. While intensification efforts can be made by strengthening the collection process through tariff adjustments and improving the quality of human resources; increasing supervision by carrying out inspections by making audit plans, installing sticker signs, applying administrative sanctions to taxpayers and disciplinary sanctions to tax officers; administrative efficiency by utilizing digital in tax calculation and reporting services; establishing coordination relationships through Cooperation agreements with various regional institutions, agencies, and third parties to speed up and facilitate the tax revenue process. The obstacles experienced by the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency in optimizing entertainment tax revenues are the lack of human resources and lack of taxpayer awareness and compliance."