Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Kabupaten Bogor pada masa Pemerintahan Darurat tahun 1947-1949 dibawah pimpinan Ipik Gandamana. Pemerintahan Ipik Gandamana ini menjalankan roda pemerintahan dengan cara bergerilya dari desa ke desa di pedalaman Kabupaten Bogor. Hal ini terpaksa dilakukan karena situasi didalam kota Bogor yang tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari dengan semestinya. Sebab utama pemerintahan Kabupaten Bogor terusir dari Kota Bogor dan membentuk pemerintahan gerilya karena adanya Agresi Militer Belanda yang pertama dan kedua, serta usaha Belanda dalam membentuk negara boneka yaitu "Negara Pasundan" di Bogor.

---

This mini thesis research is about Bogor Regency in the past period of emergency administration from 1947 to 1949, under the ipik gandamana leadership. Ipik gandamana government started the role of government by doing warfare from village to village in the rural areas of Bogor Regency. This was urgently done because it was possible to run the dialy start government properly in Bogor areas. The were two main reason. First, Bogor regency government was expelled from Bogor city, there fore they set up a guerrillia government due to the aggression of Dutch military. The other reason was The Netherlannd tried to estabilish a puppet state wicha was called “ Pasundan Country” in Bogor."

"Kepemimpinan yang baik merupakan faktor yang sangat mcnentukan untuk keberhasilan suatu organisasi, termasuk organisasi puskesmas. Sebagai pimpinan organisasi pelayanan kesehatan masyarakat, kepala puskesmas dituntut memiliki kepemimpinan yang baik dalam pelaksanaan rnanajemcn puskcsmas. Untuk mencapai kcberhasilan tujuan tim keqia, temmasuk pencapaian program- program puskesmas. Selama ini yang terjadi, pengangkatan seorang kepala kepemimpinan ataupun kemampuan manajerialnya, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah kepala puskesmas tersebut mempunyai kemampuan kepemimpinan yang memadai untuk memimpin organisasi puskesmas. Design penelitian mcrupakan penelitian analitik deskriptii denan pendckatan kros-seksional, yang dilakukan di semua puskesmas scbanyak 24 puskesmas di kota Bogor. Data dikumpulkan dari hasil pengisian kuesioner oleh 98 stafpuskesmas di kota Bogor pada tahun 2009. Analisa data dilakukan secara kuantitatif menggunakan analisa univariat, bivariat, dan multivariat dengan uji chi-square dan uji regresi Iogistik ganda model prediksi. Hasil panelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan dominan yang ditemui pada kepala puskesmas di kota Bogor adalah gaya supporting, hal ini menggembirakan karena sangat sesuai untuk kondisi organisasi puskesmas. Dengan tingkat kefleksibilitasan gaya kepemimpinan Heksibel dan tingkat efektifitas gaya kepemimpinan sedang. Adapun kualitas kepemimpinan sebagian besar kepala puskesmas berada pada tingkat cukup. Dari penilaian responden tentang fungsi kepemimpinan didapatkan fungsi kepemimpinan kepala puskesmas lebih banyak yang menyatakan baik. Dari hasil analisa bivariat terdapat pengaruh yang bermakna antara gaya kepemimpinan dan fungsi kepemimpinan, juga terdapat pengaruh yang bermakna antara Heksibelitas gaya puskesrnas yang dinilai dan pclatihan terhadap fungsi kepemimpinan. Dari hasil analisa multivariat didapat hasii fleksibilitas gaya kepemimpinan merupakan variabel yang mempunyai pengaruh bermakna terhadap fungsi kepemimpinan, dimana variabel gaya kepemimpinan, efektifitas gaya kepemimpinan, umur, masa kenja, lama kexja staf dengan kepala puskesmas yang dinilai serta pelatihan merupakan faktor konfounding. Disarankan untuk mcmpunyai data tentang gaya kepemimpinan kepala puskesrnas dan rnembuat percncanaan yang tepat daiam pengangkatan seorang kepala puskesmas dengan melakukan peniiaian memenuhi kriteria syarat kepemimpinan. Serta mengembangkan metode-metode pelatihan kepemimpinan bagi kepala puskesmas, dengan mempertimbangkan metode pclatihan kepemimpinan Situasional.

---

A good leadership is a crucial factor to determine the success of an organization, that includes the organization of the Health Centers (HCS). In order to achieve the goals of the programs of the HCS, the heads are required to posses good abilities to manage t.he HCS. So far, the recruitment of the Heads of the I-ICs in Bogor has been done without considering their leadership abilities and their managerial abilities. As a result, it has been uncertain whether the heads of the HCS have sufficient skills to manage the organization.

This research was designed as an Analytical Descriptive Research with Cross Sectional Approach, that has been done in all 24 l-ICs in Bogor. The data have been collected in 2009 through answering questionnaires from 98 the staffs of the HCS in Bogor. The data have been quantitatively analyzed by Univariate, Bivariate and Multivariate analysis with Chi-square test and Multiple Logistic Regression Test Prediction Model.

The result of this research has shown that the Dominant Leadership Styles of the heads of the HCS in Bogor are the Supporting Style. This result is very much satisfying since this style is quite acceptable for the condition of the HCS with the Flexibility Level of Flexible Leadership Style and in the Etfectivity Level of Mediocre Leadership Style. Most of the chiefs of the HCS leadership qualities are in sufficient level. From the responders point of you about the functions of the leadership have been identified that the fimctions of the heads of the I-ICs are in good condition. From the Bivariate Analysis has been identified there is a meaningful impact between leadership style and leadership function and also there is a meaningful impact between the flexibility leadership style and the fimction of the leadership. In individual characteristic there is a meaningful impact among the age, the duration of working of the staffs with the heads of the HCS, who have been recruited through their abilities. From the Multivariate Analysis has been identified that flexibility leadership style is a variable that has a meaningful impact towards the leadership function where the variable of the leadership style, eifectivity leadership style, age, duration of working with the head of the HCs, who have been recmited through their abilities are the Confounding Factor.

It is advisable to have data considering about the leadership style ofthe heads of the HCS and to have a fixed plan in recruiting the heads of the HCS by recruiting by their abilities to meet the requirements of the leadership. lt is also advisable to develop the HCS leadership training methods by applying The Situational Leadership Training Method."

"Penelitian ini membahas tentang gambaran pemenuhan dari pelaksanaan sistem tanggap darurat di Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 2016 berdasarkan Pedoman Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Universitas Indonesia yang mengacu pada NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik.Metode yang digunakan berupa wawancara, observasi langsung, dan telaah dokumen menggunakan instrumen checklist self-assessment for conformity NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian dilakukan terhadap enam elemen di dalam NFPA 1600 edisi 2016 dan diperoleh hasil dengan total rata-rata terpenuhi sebesar 58,20%, tidak terpenuhi sebesar 29,40% dan tidak dapat teraplikasikan (not applicable) sebesar 12,40%.

---

This Research discusses about the compliance of emergency response system implementation at Faculty of Engineering Universitas Indonesia in 2016, based on the University?s Guidelines for Emergency Preparedness and Response which refer to 2016 edition of NFPA 1600. It is a qualitative research with descriptive analytic design.

The method being used in this research are interview, observation, and document study using self-assessment for conformity checklist of NFPA 1600, 2016 edition. This research assess six elements of 2016 edition of NFPA 1600. The result of this study shows 58,20%% points are conforming, 29,40% are nonconforming, and 12,40% are not applicable."

"Tesis ini membahas mengenai konsep konstitusionalisme deklarasi keadaan darurat sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945. Secara teori, konsep pemberian kewenangan dalam mendeklarasikan keadaan darurat seharusnya tidak ada pada pemerintah daerah. Hal demikian, dikarenakan bentuk negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Namun menurut peraturan perundang-undangan yang lain, kewenangan deklarasi keadaan darurat dapat dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur/Bupati/Walikota yang menyesuaikan dengan skala kedaruratan yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, Gubernur dan Bupati/Walikota adalah kepala pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan pusat yang berada di wilayah mereka, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah tidak memiliki peran layaknya sebagai kepala negara. Dengan kata lain, semestinya kewenangan untuk mendeklarasikan keadaan darurat seharusnya tetap berada ditangan pemerintah pusat dalam hal ini hanya Presiden yang bertanggung jawab penuh terhadap negara ketika dalam kondisi darurat. Namun, secara praktik pelaksanaan deklarasi keadaan darurat dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyesuaikan skala kedaruratan yang terjadi di sebagian wilayah negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UU 24/2007 Penanggulangan Bencana dan UU 7/2012 Penanganan Konflik Sosial. Sehingga, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai deklarasi keadaan darurat di Indonesia saat ini belum memiliki kerangka konsep yang konsisten dan baku, seiring berjalannya waktu peraturan terkait deklarasi keadaan darurat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia akan saling tumpang tindih, dan minimnya pengawasan yang dilakukan oleh legislatif, terlebih lagi tidak adanya pengaturan norma khusus mengenai batasan masa berlakunya keadaan darurat dalam konstitusi Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keadaan darurat. Padahal dalam konteks negara-negara lain, masa berlaku keadaan darurat ditegaskan di dalam konstitusinya, hal ini sangat diperlukan guna untuk menegaskan batasan waktu terhadap berlakunya deklarasi keadaan darurat tersebut.

---

This thesis discusses the constitutionalism concept of declaring a state of emergency as intended in the provisions of Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In theory, the concept of granting authority to declare a state of emergency should not exist in regional governments. This is because the form of the Indonesian state is a unitary state. However, according to other laws and regulations, the authority to declare an emergency can be owned by the regional government, in this case the Governor/Regent/Mayor, who adjusts it to the scale of the emergency occurring in the region. In this context, the Governor and Regent/Mayor are heads of regional government which are part of the central government in their region, so that in this case the regional government does not have a role like head of state. In other words, the authority to declare a state of emergency should remain in the hands of the central government, in this case only the President has full responsibility for the country when it is in an emergency. However, in practice the implementation of emergency declarations can be carried out by regional governments by adjusting the scale of emergencies occurring in some regions of Indonesia as intended in Law 24/2007 Disaster Management and Law 7/2012 Handling Social Conflict. Thus, the results of the research show that the provisions regarding the declaration of a state of emergency in Indonesia currently do not have a consistent and standard conceptual framework, as time goes by the regulations regarding the declaration of a state of emergency in the laws and regulations in force in Indonesia will overlap with each other, and there will be minimal supervision. carried out by the legislature, moreover there is no specific norm regulation regarding the validity period of the state of emergency in the Indonesian constitution and the laws and regulations relating to the state of emergency. Even though in the context of other countries, the validity period of a state of emergency is confirmed in their constitution, this is very necessary in order to emphasize the time limit for the entry into force of the declaration of a state of emergency."

"ABSTRAKKeadaan darurat bisa diartikan dalam beberapa definisi yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang dan konteks kejadiannya. Akan tetapi pada dasarnya semua mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu kejadian yang tidak direncanakan dan tidak diharapkan yang dapat membahayakan jiwa dan kesehatan baik manusia maupun mahluk hidup lain, serta menimbulkan kerusakan pada bangunan, harta benda dan lain-lain. Penelitian ini membahas Implementasi Sistem mangemen Tanggap darurat pada industri petrokimia di PT "X". Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan implementasi sitem manajemen tanggap darurat untuk mengetahui upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan dengan diskusi mendalam dengan pihak pihak terkait tanggap darurat, observasi lapangan dan melakukan kajian dokumen terhadap implementasi sistem tanggap darurat yang telah diaplikasikan. hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan perlu mengembangkan prinsip perencanaan kelangsungan bisnis. Hasil penelitian menyarankan bahwa organisasi perlu meningkatkan kapasitasnya utnuk mengelola recovery insiden dengan lebih baik. Perusahaan perlu opsional emergency control room untuk lokasi cadangan untuk mendirikan Pusat Mangemen Insiden. Perusahaan juga perlu meningkatkan program pelatihan untuk keluarga karyawan utnuk meningkatakan kesadaran kondisi emergency dan bagaimana meresponnya

---

ABSTRACTEmergency can be assumed as various definition depends on the background and the case. Basicly its have same meaning, unplanned condition occur can be dangerous for people life and health, asset property damage and environment. This study discusses about Emergency Response Sistem Mangemen Implementation in the petrochemical industri in PT "X". The purpose of this study is to describe the implementation of emergency response manajement sistem to determine control measures have been carried out. This study is a qualitative research with descriptive design. Data collected by in-depth discussions with the relevant parties to emergency response, field observations and conduct a document review of the implementation of an emergency response sistem that has been applied. Research results indicate that companies need to develop the principle of business continuity planning to make sure its contionuity. The results of the study suggest that the organization needs to increase its ?X?acity separately manage insidents with better recovery. Companies need an optional emergency control room for the backup location to establish the Centre Mangemen insident. Companies also need to increase training programs for employees' families separately to greater awareness of the condition of emergency and how to respond it.;"

"Penelitian ini membahas tentang sistem tanggap darurat yang Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2016 mengacu pada pedoman tanggap darurat yang dimiliki K3L UI atau NFPA 1600 edisi 2016. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan disain deskriptif analitik.Hasil penelitian ini diperoleh dari wawancara semi-terstruktur, telaah dokumen terkait, serta observasi tempat penelitian. Dari 6 elemen yang diteliti, didapatkan hasil dengan total rata-rata kategori "Terpenuhi" yaitu 37,61%, kategori "Tidak Terpenuhi" yaitu 50,85%, dan kategori "Tidak Tersedia" yaitu 12,01%.

---

This research is conducted in order to assess conformity of Faculty of Health Sciences Universitas Indonesia‟s emergency response system in accordance with the existent emergency response guidance by K3L UI. This is a qualitative research with descriptive analytic design.

The result of this research is obtained from semi-structured interview, review of related documents, and observation of research location. Out of all six elements that has been assessed, results are obtained with total average of "Conforming" category is 37,61%, "None Conforming" category is 50,85%, and "Not Available" category is 12,01%."

"Pertumbuhan industri manufaktur dan konstruksi dapat meningkatkan potensi kecelakaan dan kejadian darurat yang perlu dipertimbangkan. Diperlukan sistem tanggap darurat untuk mengurangi dan meminimalkan dampak dan kerugian yang bisa disebabkan oleh peristiwa darurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian implementasi sistem tanggap darurat di pabrik fabrikasi baja PT Wijaya Karya pada tahun 2019 berdasarkan National Fire Protection Association 1600 (NFPA 1600) 2016 edisi untuk menangani peristiwa darurat/bencana. Penelitian ini adalah desain penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan dua jenis data-ata primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder adalah melalui tinjauan dokumen. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian implementasi sistem tanggap darurat berbasis NFPA 1600 di pabrik fabrikasi baja PT Wijaya Karya adalah 74%, sedangkan ketidaksesuaian adalah 26%. Meskipun hasilnya dapat diterima, perusahaan dituntut untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi sistem tanggap darurat agar lebih komprehensif.

---

The growth of the manufacturing and construction industry can increase the potential for accidents and emergencies that need to be considered. Emergency response systems are needed to reduce and minimize the impact and losses that can be caused by emergency events. The purpose of this study is to analyze the suitability of the implementation of the emergency response system at PT Wijaya Karya steel fabrication plant in 2019 based on the 2016 National Fire Protection Association (NFPA 1600) edition to handle emergency/disaster events. This research is a descriptive qualitative research design that uses two types of data; Primary data obtained through interviews and field observations, while secondary data is through a document review. From this study, it can be concluded that the suitability of the implementation of the NFPA 1600-based emergency response system at PT Wijaya Karya steel fabrication plant is 74%, while the non-conformity is 26%. Although the results are acceptable, companies are required to improve the planning and implementation of emergency response systems to be more comprehensive."

"Isi tesis ini membahas mengenai kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan yang merupakan suatu factor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu pemerintahan. Baik itu pemerintahan pusat maupun di daerah. Tanpa kepemimpinan yang baik hampir mustahil suatu organisasi, terutama organisasi publik, dapat berhasil mencapat tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Keberhasilan kepemimpinan dalam suatu organisasi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh faktor dukungan politik yang kuat ataupuan kepintaran individu pemimpin, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor penentu ini dapat berasal baik eksternal organisasi ataupun eksternal pemimpin sebagai individu. Dan juga dari faktor internal, baik internal organisasi ataupun internal pemimpin sebagai individu. Dalam penelitian ini ditunjukkan suatu kondisi yang mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan pemimpin pemerintahan dalam melakukan penata kelolaan suatu organisasi pemerintahan di tingkat daerah.

---

This study discussed the role of leadership in governance as a determining factor for the success of a government—both central and regional governments. Without good leadership, it is almost impossible for an organisation, especially a public organisation, to achieve the expected goals and ideals. Leadership success in a government organisation is not only determined by solid political support or the intelligence of individual leaders but is also influenced by various factors. These determinants can come from external, both external to the organisation and external to the leader as an individual. And also, from internal factors, both internal organisations and internal leaders as individuals. The research shows a condition that affects the failure and success of government leaders in managing a government organisation."