Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan ronde manajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pasca akreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan dalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimana terjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal, ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap dan penyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dan anggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang juga belum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhir faktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoring yang belum berjalan efektif.

---

This study was conducted to analyze the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo 2014. Focus of this research is the implementation of hazardous materials management's policy and factors that influence it, namely communication, resources, disposition and structure bureaucracy.

Issues raised in this research report are based on data from the management rounds where many findings in the field of management of hazardous materials after JCI accreditation is not in accordance with the procedures set out in the hazardous materials management's policy is also seen from the data of K3RS unit where there is some incident were reported to be associated with the hazardous materials management's policy after JCI accreditation.

This research method is qualitative with data collection techniques using in-depth interviews, observation and unstructured document review. Selection of informants using purposive sampling technique. Analysis of the data in this study using content analysis.

The results showed that the implementation of hazardous materials management's policy after JCI accreditation in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo not going well. In the communication factor: Transmission less than the maximum, where policy uncertainty is incomplete contents and its delivery to the field is not optimal and the implementation of policies that have not been consistent. Furthermore, the factor of resources: human resources, facilities and budgets are not sufficient.

At the implementor disposition factors that also have not been good, the policy implementers generally have less commitment to perform strong enough to support the implementation of this hazardous materials management's policy. Last, bureaucratic structure factor: Mechanism implementation, monitoring and coordination made that have not been effective."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menggunakan sistem pembayaran INACBGs bagi pelayanan rawat inap yang mulai berlaku per 1 Januari 2014. Sistem pembayaran INA CBGs memunculkan argumen bahwa pelayanan kesehatan dengan budget tertentu, akan bertendensi bagi penyedia layanan kesehatan untuk mengurangi kualitas pelayanan kesehatan dengan meniadakan pengobatan yang tidak perlu atau pun dengan cara lainnya guna memangkas biaya, dan pada akhirnya berpotensi mempengaruhi kondisi klinis pasien saat dirawat di rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kestabilan kondisi pasien saat keluar rawat inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dibandingkan dengan pembayaran Tunai pada pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue di RS Dr.Cipto Mangunkusumo sebagai parameter mutu klinis terhadap pelayanan kesehatan. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan rancangan cross sectional , sumber data berupa data sekunder dari rekam medis pasien dengan diagnosis Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue tahun 2010 - Mei 2014 antara pembayaran INA CBGs dan Tunai. Analisis bivariat menunjukkan perbedaan signifikan Kondisi Pasien Saat Pulang Rawat Inap antara pasien dengan pembayaran INA-CBGs dengan Tunai berdasarkan kriteria yang harus dipenuhi untuk memulangkan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue oleh Departemen Kesehatan maupun Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo, namun saat dikontrol dengan variabel lain melalui analisis multivariat didapatkan nilai tidak bermakna antara kedua jenis pembayaran. Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa variabel umur bermakna signifikan dimana pasien dewasa berisiko 22,2 (1/ 0,045) kali untuk pulang dalam kondisi tidak stabil saat pulang rawat inap dibandingkan pasien anak setelah dikontrol oleh variabel lain (R Square 0,309; 95% CI: 0,005- 0,417) Kesimpulan : Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan INA CBGs sebagai sistem pembayarannya, tidak berpengaruh signifikan bagi rumah sakit dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu dalam penatalaksanaan pasien Demam Dengue dan Demam Berdarah Dengue setelah dikontrol oleh variabel lainnya.

---

The National Health Insurance (JKN) using INA-CBGs payment system for inpatient services implemented on January 1, 2014. the payment system led to an argument that INA CBGs health services with a particular budget, will tend to the health care providers, to reduce the quality of health care by eliminating unnecessary treatment or any other way to cut costs, and in turn potentially affect the clinical condition of the patient while hospitalized.

The purpose of this study was to analyze the stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment compared with cash payments to patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in the Hospital Dr. Cipto Mangunkusomo as clinical quality parameters to health care. The research design used in this study was a quantitative cross-sectional design, data sources in the form of secondary data from the medical records of patients with a diagnosis of Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever in 2010 - May 2014 between INA CBGs and cash payments.

Bivariate analysis showed significant differences in stability condition of the patient when exiting hospitalization among patients with INA-CBGs payment with cash based on the criteria that must be fulfilled in order to repatriate patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever by the Ministry of Health Guideline and the Integrated Clinical Pathway RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, but when controlled with other variables through multivariate analysis found no significant values between both types of payments.

Multivariate analysis showed that age is significant variable in which adult patients at risk of 22.2 (1 / 0.045) time to go home in an unstable condition at discharge than children patients after other variables are controlled (R Square 0.309, 95% CI: 0.005 -0.417) Conclusions: Implementation of the National Health Insurance with INA CBGs as a payment system, no significant values for the hospital to provide quality health services in the management of patients Dengue Fever and Dengue Hemorrhagic Fever after controlled by other variables."

"Sistem kesehatan pada pandemi Covid-19 ini didorong untuk mampu beradaptasi untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dalam penanganan penyakit tersebut. Sistem kesehatan dapat bertahan dengan dukungan sumber daya yang cukup di fasilitas kesehatan terutama adanya SDMK yang memadai, terlatih dan kompeten. RSCM merupakan fasilitas kesehatan rujukan nasional dan pendidikan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, RSCM telah terakreditasi nasional dan internasional. Standar akreditasi mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama dalam pelayanan yang diberikan. Salah satu penerapan keselamatan pasien di rumah sakit adalah dengan memastikan SDMK yang ada telah terkualifikasi, terlatih dan kompeten. SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten dapat dilakukan pemberian penugasan klinis melalui proses kredensial yang merupakan syarat dalam akreditasi rumah sakit. Penugasan klinis yang diberikan merupakan rekomendasi penilaian kompetensi dari mitra bestari dalam memastikan SDMK yang terkualifikasi, terlatih dan kompeten berdasarkan portofolionya. Pemberian penugasan klinis diajukan melalui proses kredensial. Dan kredensial ini telah dilakukan pada kelompok medik dan perawat namun belum ada kebijakan penyelenggaraan kredensial SDMK kelompok lainnnya. Radiografer adalah salah satu SDMK yang melakukan pelayanan kesehatan pada pasien sehingga rumah sakit harus memastikan keselamatan pasien dengan penapisan SDMK yang ada di unit layanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan penugasan klinis dalam proses kredensial, penetapan kompetensi, pengaruh penugasan klinis dalam penempatan, pengaruh penugasan klinis dalam jenjang karir dan pengaruh penugasan klinis dalam pengembangan kompetensi. Penelitian ini menggunakan teori Avedis Donabedian dengan variabel penugasan klinis yang mempengaruhi variabel penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Hasil penelitian didapatkan bahwa penugasan klinis Radiografer diberikan melalui proses kredensial, penetapan penugasan klinis menggunakan assessment kompetensi Radiografer, penempatan Radiografer yang diterapkan masih terdapat ketidaksesuaian dengan penugasan klinis yang diberikan, penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat meningkatkan kompetensi dan insentif, dan pengembangan kompetensi tidak sepenuhnya dari penugasan klinis Radiografer yang diberikan. Kesimpulan didapatkan bahwa penerapan pemberian penugasan klinis Radiografer berdasarkan kompetensi dapat dilakukan kepada semua kelompok SDMK dengan menggunakan assessment kompetensi yang dapat diimplementasikan dalam penempatan, jenjang karir dan pengembangan kompetensi. Rekomendasi penelitian ini yaitu penyelenggaraan kredensial SDMK selain dokter dan perawat dalam pemberian penugasan klinis SDMK dapat dilakukan sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur dan memperkuat penyelenggaraan di fasilitas kesehatan.

---

The health system in the Covid-19 pandemic is encouraged to be able to adapt to meet the needs in the treatment of the disease. The health system can survive with the support of sufficient resources in health facilities, especially the availability of adequate, trained and competent human resources. RSCM is a national reference health and education facility. In improving the quality of health services, RSCM has been accredited nationally and internationally. Accreditation standards prioritize patient safety as a top priority in the services provided. One of the implementation of patient safety in the hospital is to ensure that the existing human resources are qualified, trained and competent. Qualified, trained and competent human resources can be given clinical assignments through a credential process which is a requirement in hospital accreditation. The clinical assignment provided is a competency assessment recommendation from a smart partner in ensuring that HR is qualified, trained and competent based on its portfolio. The award of clinical assignments is submitted through a credentialing process. And this credential has been done on the medical and nurse groups but there is no policy to implement the credentials of other groups' SDMK. Radiographer is one of the human resources who perform health services to patients so that the hospital must ensure the safety of patients by filtering the human resources in the service unit. This study aims to determine the application of clinical assignment in the credential process, competency determination, the influence of clinical assignment in placement, the influence of clinical assignment in career level and the influence of clinical assignment in competency development. This study uses Avedic Donabedian theory with clinical assignment variables that affect the variables of placement, career level and competency development. The results showed that the clinical assignment of radiographers is given through a credential process, the determination of clinical assignment using Radiographer competency assessment, the placement of Radiographers applied is still inconsistent with the clinical assignment given, clinical assignment based on competence can increase competence and remuneration, and competency development Radiographer clinical assignment given. The conclusion is that the application of Radiographer clinical assignment based on competence can be done to all groups of human resources by using competency assessment that can be implemented in placement, career level and competency development. The recommendation of this research is that the implementation of SDMK credentials other than doctors and nurses in the provision of clinical assignments of SDMK can be done so that there is a need for policies that regulate and strengthen the implementation in health facilities."

"Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr. Cipto Mangunkusumo. Kegiatan PKPA ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pengalaman kepada mahasiswa apoteker tentang tugas pokok seorang apoteker di rumah sakit dalam peran manajemen perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Adapun tugas khusus di RSUPN dr. Ciptomangunkusumo yaitu formulasi sediaanpeel neutralizerdi subs instalasi produksi rumah sakit umum pusat nasional (rsupn) dr. cipto mangunkusumo . Tujuannya adalah Untuk memenuhi permintaan dari departemen kulit, mendapatkan sediaan peel neutralizer yang lebih murah sehingga dapat menghemat biaya pengeluaran belanja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

---

he Apothecary Profession Internship has been held at RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo. The aims of this internship is to provide students understanding and experience about the roles of pharmacist in drug management and clinica pharmacy services in Hospital. The particular assignment is make a peel neutralizer formulation for subs-instalation for skin department in RSUPN Dr.Cipto mangunkusumo so the budget for RSCM can be lower."

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"Salah satu kunci dari kesuksesan rumah sakit dalam menjalankan program JKNadalah manajemen klaim yang baik. Jika kinerja bagian klaim buruk maka akanberdampak pada operasional rumah sakit. Malcolm Baldrige merupakan salah satukerangka model bisnis untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapatdiaplikasikan di bidang pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalahmengetahui dan menganalisis secara komprehensif tentang analisis pengelolaanklaim pasien BPJS dengan menggunakan pendekatan Malcolm Baldrige di UnitRekam Medis RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Desain penelitian ini adalahsequential eksplanatory design urutan pembuktian, dengan didahului olehpenelitian kuantitatif pada 32 orang dengan cara pengisian 60 pertanyaankuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalamdengan teknik snowball pada empat orang informan. Hasil penelitian menunjukanvariabel manajemen proses dan pengukuran, analisis, dan manajemenpengetahuan yang memiliki p value < 0.05 0.009 dan 0.049.Simpulan daripenelitian ini adalah hanya variabel manajemen proses dan pengukuran, analisadan manajemen pengetahuan yang secara signifikan dapat untuk memprediksihasil kerja pengelolaan proses klaim BPJS di unit rekam medis RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo. Sistem rekam medis elektronik, pelatihan pegawai, kebijakankelengkapan penulisan resume medis disarankan untuk mempercepat pengelolaanproses klaim BPJS.One of the keys to success when hospital implemented a national health insuranceprogram is a good claims management. If hospital had a poor performanceclaims unit it will have an impact on hospital operations. Malcolm Baldrigeframework is one business model to improve organizational performance that canbe applied in the field of health care. The purpose of this study was to determineand analyze in a comprehensive analyze of the claim national health insurancemanagement using the Malcolm Baldrige approach in Medical Record UnitRSUPN DR. Cipto Mangunkusumo. Design of this study is a sequentialexplanatory design, preceded by a quantitative study on 32 people fill out 60questions of a questionnaire and continued qualitative research with in depthinterviews with the snowball technique on four informants. The results showed variable process management and measurement, analysis, and knowledgemanagement has p value less than 0.05 0.009 and 0.049.

Conclusions from thisstudy is only variable process management and measurement, analysis andknowledge management that can significantly to predict the result of themanagement of the claims process in medical record unit RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo. Electronic medical record system, employee training, policiesabout completeness writing medical resume advisable to accelerate the claimsmanagement process."

"Klopidogrel, agen antiplatelet pasca Intervensi Koroner Perkutan (IKP), merupakan obat yang profil farmakokinetik dan farmakodinamiknya dipengaruhi oleh Indeks Massa Tubuh (IMT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh IMT terhadap respon klopidogrel pada pasien Sidrom Koroner Akut (SKA) setelah IKP. Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang terhadap 143 rekam medis pasien SKA dengan IKP di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta pada tahun 2018. Subyek dikelompokkan berdasarkan IMT, yakni kategori berat badan berlebih dan kategori berat badan tidak berlebih. Respon klopidogrel dinilai menggunakan luaran Major Adverse Cardiac Event (MACE) dalam tiga puluh hari pertama. Hasil dari penelitian adalah (a). Secara signifikan subyek dengan berat badan berlebih memiliki risiko terjadi MACE lebih tinggi dibanding subyek dengan berat badan tidak berlebih (PR = 6,792, CI 1(1,498 – 30,805). (b). Tidak ada variabel perancu yang berhubungan dengan MACE kecuali jenis klopidogrel. Subyek dengan klopidogrel generik bersifat proteksi terhadap MACE dibanding subyek dengan klopidogrel paten (Plavix) (PR 0,098, CI 0,013 -0,753). Kesimpulan dari penelitian ini adalah IMT berpengaruh secara signifikan terhadap MACE.

---

Clopidogrel, antiplatelet agent after Percutaneous Coronary Interventions (CPI), is  drug with high individual pharmacokinetic and pharmacodynamic variability interfered by Body Mass Index (BMI). The aim of this study is to assess  impact of BMI on clopidogrel responses after PCI. This comparative cross-sectional study was conducted in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta using 143 Acute Coronary Syndrome (ACS) patient health record years of 2018. Patients were randomly assigned into two groups based on BMI, overweight and normal weight groups. Results of this study are: (a). Overweight patient have higher MACE risk than normalweight patient (PR = 6,792, CI 1(1,498 – 30,805). (b) . No confounding variables are associated with MACE, except type of clopidogrel. Generic clopidogrel have protective effect of MACE ((PR 0,098, CI 0,013 -0,753)."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepemimpinan, pengeloaan pengetahuan serta pengelolaan sistem kerja yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh kepemimpinan, pengelolaan pengetahuan, pengelolaan sistem kerja terhadap kinerja departemen radiologi tahun 2008. Secara teoritis penelitian ini mengacu pada konsep dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE). Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Metode penelitian menggunakan metode analisis jalur atau disebut juga dengan Path Analysis (PA). Sampel penelitian diambil dari karyawan departemen radiologi tahun 2008 dengan menggunakan stratified random sampling. Hasil penelitian ditemukan bahwa kepemimpinan, pengelolaan pengetahuan, pengelolaan sistem kerja mempengaruhi kinerja departemen radiologi tahun 2008 sebesar 89,2% dan 10,8% dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja departemen radiologi adalah pengelolaan sistem kerja karena variabel ini berpengaruh secara langsung terhadap kinerja yaitu sebesar 68,52% Sedangkan kepemimpinan dan pengelolaan pengetahuan tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja departemen radiologi. Ketidak sesuaian antara teori dan hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan dalam penelitian.

---

This study discuss the influence of leadership, knowledge maintenance and work system maintenance that have a goal to know the influence of leadership, knowledge maintenance, and work system maintenance to the work of Department of Radiology of RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008. Theoretically this study is according to the concept from Malcolm Baldrige Cirteria for Performance Excellence (MBCfPE). This study is an survey study with quantitative approach, where the data that used is primary data by questioner help device. The method that had been used by this study is Path Analysis. The sample was taken from Department of Radiology employee in 2008 using Stratified Random Sampling according to its level of academic.

The result shows that leadership, knowledge maintenance, and work system maintenance affect the work of Department of Radiology in 2008 by 89,2% and 10,8 by another variable. The biggest variable that affect the work of Department of Radiology is work system maintenance because this variable affect the work by 68,52% directly. And leadership and knowledge management have no direct effect to the work of Department of Radiology. Unmatched between theory and result of this study maybe caused by the limitation of the study itself."

"ABSTRAKThe capability of the Internal Government Supervisory Apparatus (APIP) is the ability to carry out supervisory tasks consisting of three interrelated elements: capacity, authority, and competence. The objective of this research is to give policy recommendations for enhanced APIP capability in the Inspectorate General of the Ministry of Health. This research is a descriptive study with qualitative analysis method with in-depth interview and literature study. Results of this research indicate that there are some obstacles: the socialization done only to some employees of Itjen; no Special Team on the process of improving APIP capability; the time and task division is unclear; has no special budget yet; there has not been a derivative rule from the Internal Audit Charter (IAC); no reward and punishment system; no documentation of supervision working papers; the policy has not been internalized. This research concludes that the implementation of the policy has not been reached optimally based on PERKA BPKP Number PER-1633/K/JF/2011. Communication is the most influential factor in the implementation of APIP enhancement policy. The recommendation from this research are consistently socialize to employees within the Inspectorate General, make Standard Operating Procedures (SOP), allocate budget activities in 2018, create memorandum of understanding with other agencies, and self-assessment and program evaluation absolutely must do continuously."

"Tesis ini melihat gambaran mengenai kesiapan implementasi kebijakan pelatihan bidang kesehatan dengan didasarkan pada UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31 untuk terselenggaranya pelatihan kesehatan yang bermutu, dengan mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan pelatihan bidang kesehatan, identifikasi faktor-faktor yang berperan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam kesiapan implementasi kebijakan bidang kesehatan. Penelitian ini merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2017, berlokasi di wilayah DKI Jakarta. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pelatihan saat ini masih ada kendala dikarenakan penyiapan kebijakan turunan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan masih dalam proses penyusunan, kendala lain terutama dalam hal SDM, kuantitas sosialisasi kebijakan terhadap pelaksana kebijakan, dan perlunya penyesuaian instrument/pedoman yang ada terhadap kebijakan yang berlaku saat ini.

---

This thesis conducted a review of UU 36 2014 about Health Workers Article 31 to perceive readiness of health training implementation for the implementation of quality health training, by identifying regulations related to health sector training, identification of contributing factors, and to know the obstacles and efforts made in the readiness of health policy implementation. This study is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in depth interviews and document tracking. The research was conducted in June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of the study concluded that the implementation of the current training policy is still a problem because the preparation of the operational policy of UU 36 2014 is still in the process of drafting, other obstacles in the matter of human resources, the quantity of policy socialization to the policy implementer, and the need for adjustment of the instrument guidelines against current policies."