Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK.

---

Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards."

"Perkembangan ekonomi dan hukum harus seimbang dengan perkembangan teknologi. OJK melalui POJK No. 41/POJK.04/2020 menerbitkan sistem penawaran umum baru berdasar elektronik yang diharapkan akan mempermudah akses dan memberikan kesempatan bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi pada penawaran umum. Penerbitan sistem Electronic Indonesia Offering ini harus dikawal perlindungan hukumnya, tidak hanya dari sisi perlindungan pasar modal tetapi juga perlindungan data pribadi, karena penggunaan sistem elektronik yang rawan akan peretasan dan penjualan data. Penyedia sistem Electronic Indonesia Public Offering dapat merefleksi praktik penawaran umum dan bursa efek elektronik di luar negeri seperti Nasdaq di Amerika Serikat untuk. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas mengenai dampak hukum POJK No. 41/POJK.04/2020 terhadap praktik penawaran umum di Indonesia, perlindungan hukum Electronic Indonesia Public Offering, dan perbandingan dengan Nasdaq di Amerika Serikat. Electronic Indonesia Public Offering dapat mengembangkan identitas dan reputasi seperti Nasdaq yang dikenal sebagai rumah penawaran umum perusahaan teknologi dan harus memperhatikan perlindungan data pribadi Emiten dan Investor pada sistemnya.

---

Economic and legal developments must go hand in hand with technological developments. OJK through POJK No. 41/POJK.04/2020 issued a new electronic-based public offering system which is expected to facilitate access and provide opportunities for the general public to participate in public offerings. The issuance of the Electronic Indonesia Public Offering system must be protected by legal protection, not only in terms of capital market protection but also personal data protection, due to the use of electronic systems that are prone to hacking and selling data. Electronic Indonesia Public Offering system providers can reflect on the practice of electronic public offerings and stock exchanges abroad such as Nasdaq in the United States to see their effectiveness. This juridical-normative study will discuss the legal impact of POJK No. 41/POJK.04/2020 on public offering practices in Indonesia, legal protection for Electronic Indonesia Public Offering, and comparisons with Nasdaq in the United States. Electronic Indonesia Public Offering can develop an identity and reputation like Nasdaq, which is known as a place for technology companies to conduct their IPO and must pay attention to the protection of personal data of issuers and investors in its system."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah perilaku Myopic Loss Aversion pada Pasar Modal di Indonesia periode 2016-2017. Proksi yang digunakan untuk mengukur periode evaluasi adalah meanreturndaily dan meanreturnweekly dari marketbenchmark dan industrybenchmark, sedangkan untuk penghindaran kerugian, proksi yang digunakan adalah meanreturn volatitily, nilai regresi dan nilai residual dari marketbenchmark dan industrybenchmark. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang melakukan perilaku Myopic Loss Aversion karena dipengaruhi oleh periode evaluasi memiliki nilai meanreturndaily yang lebih besar dibandingkan nilai meanreturnweekly dari harga penutupan saham perusahaan. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku Myopic Loss Aversion juga terjadi karena dipengaruhi oleh penghindaran kerugian, hal tersebut terlihat pada nilai meanreturnvolatility, nilai regresi, dan nilai residual daily yang lebih besar dibandingkan nilai dari weekly ketiga mean tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perilaku Myopic Loss Aversionyang dipengaruhi oleh periode evaluasi dan penghindaran kerugian yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan kondisi internal perusahaan dan peristiwa ekonomi relevan yang terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze whether there is a behavior of Myopic Loss Aversion in the Capital Market in Indonesia for the period 2016-2017. The proxy used to measure the evaluation period is the mean return daily and weekly from the market benchmark and industry benchmark, while for loss aversion, the proxy used is the mean return volatitily, the regression value and the residual value from the market benchmark and the industry benchmark. This study found that companies that conduct Myopic Loss Aversion behavior because it is influenced by the evaluation period has a mean return daily value that is greater than the mean return weekly value of the closing price of the company's stock. The results of this study also found that the behavior of Myopic Loss Aversion also occurs because it is influenced by loss aversion, it can be seen in the mean return volatility, regression value, and residual daily value that is greater than the value of the third mean weekly. This condition indicates that there is a behavior of Myopic Loss Aversion which is influenced by periods of evaluation and avoidance of losses carried out by the company. Thus, the company needs to pay attention to the internal conditions of the company and relevant economic events that occur."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."

"Perkembangan dunia pasar modal berkembang semakin cepat seiring berjalannya waktu. Banyak orang yang mengetahui bahwa transaksi pasar modal hanya membeli dan menjual saham saja. Salah satu bentuk transaksi yang terdapat dalam pasar modal adalah repurchase agreement atau yang lebih dikenal dengan repo. Transaksi ini adalah semacam jual beli saham pada umumnya tetapi dalam transaksi ini terdapat janji dari pihak penjual saham untuk membeli kembali saham tersebut pada waktu tertetu dan pada harga tertentu. Dalam skripsi ini membahas mengenai transaksi repo yang dilakukan oleh suatu perusahaan terbuka PT ABCD.Tbk di tahun 2012 dengan saham perusahaan terbuka kepada PT DEFG , tetapi PT ABCD.Tbk menggunakan nominee dalam transaksinya. Pada saat transaksi sebelum jatuh tempo pembelian kembali PT ABCD.Tbk tersebut ingin membeli kembali saham tersebut tetapi PT DEFG tidak dapat menunjukkan saham tersebut karena saham tersebut sedang direpokan kembali kepada pihak ketiga lainnya. Belakangan diketahui oleh PT DEFG ternyata transaksinya yang dilakukan oleh PT ABCD.Tbk tidak dilaporkan kepada Bapepam-LK. Hal ini yang membuat kekhawatiran PT ABCD.Tbk sehingga PT ABCD.Tbk tidak mau menerima korespondensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun karena merasa bahwa yang melakukan transaksi adalah pihak nominee bukan pihak PT ABCD.Tbk. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika transaksi itu tidak dilaporkan, pihak yang melakukan adalah nominee dan obyek saham tersebut ternyata direpokan kembali oleh pihak pembeli.

---

The development of the capital market developing faster at time. Many people knows that capital market transactions only buy and sell stocks .One kind of transaction contained in capital market is repurchase agreement or which is recognized with repo facilities.This transaction was like a buy and sell shares in general but in this transaction there are promise from the seller of stock to buy back the shares in the one time and at a certain price.

In a thesis this discussing the transaction repo facilities done by a publicly-listed companies PT ABCD.Tbk in 2012 with company shares open to PT DEFG, but PT ABCD.Tbk use nominee in this transaction. At the transaction before maturity repurchase PT ABCD.Tbk has wanted to buy back stock were but PT DEFG could not show the shares because the shares being repo again to the other third party.

Later found to by PT DEFG of this transaction which was carried out by PT ABCD.Tbk not reported to Bapepam-LK.These things that make concern PT ABCD.Tbk so that PT ABCD.Tbk unwilling to accept correspondence in the form of anything from any party because feel that who transacts is a party is the nominee not PT ABCD.Tbk.Therefore there is a problem, when a deal has not reported, a party who do is nominee and object of the shares it turns repo return by the buyer."