Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi pemungutan pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah masih menimbulkan ketidakseuaian antara konsep pajak daerah yang baik dengan pemungutan yang terjadi di lapangan. Selain itu belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pajak daerah yang bersifat mobile, khususnya pajak reklame atas media promosi di KRL Commuter Line. Sehingga masing-masing Pemerintah Daerah, merasa mempunyai hak dalam pemungutan pajak daerah atas pajak reklame di KRL Commuter Line ini.

---

This research explain about advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line. This research raised one problem, that is implementation advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line in Province DKI Jakarta and Depok City. The approach of research is qualitative approach with deep interview.

The result of this research is local tax concept not suitable with the real collection of this tax. Therefore promotion media in KRL Commuter Line is mobile and not have specific regulation. So, the each local goverment feel have to claim advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line."

"Reklame berjalan merupakan reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang. Reklame berjalan merupakan salah satu jenis reklame yang tergolong sebagai objek pajak reklame sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Selain terdapat pada truk dan mobil, saat ini reklame berjalan juga terdapat pada Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline yang dikelola oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) dan melintasi 5 (lima) kota yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu diketahui mengenai kewajiban perpajakan dalam penyelenggaraan reklame berjalan pada KRL Commuterline di Indonesia serta cara menentukan daerah yang memiliki kewenangan dalam memungut pajak reklame berjalan pada KRL Commuterline di Indonesia mengingat KRL Commuterline bersifat bergerak dariu satu kota ke kota lainnya. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak reklame atas reklame berjalan pada KRL Commuterline adalah Kota Depok yang merupakan kota di mana reklame tersebut didaftarkan dan di mana reklame tersebut dipasang. Selanjutnya adalah Buku Pedoman yang dikeluarkan oleh DJPK tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya bersifat sebagai himbauan atau solusi jangka pendek atas permasalahan-permasalahan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

---

Mobile billboard is a billboard that is placed of affixed to a vehicle organized by vehicle or by someone carrying it. Mobile billboard is one of the types of billboards that belong to the object of tax in local taxes as contained in the Law No. 28 of 2009 on Local Tax and Charges (Law No. 28 of 2009). Besides being found in trucks and cars, currently mobile billboards are also located on the Electric Railway (KRL Commuterline) which is managed by PT Kereta Commuter Indonesia and crosses 5 (five) cities such as Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. In regard to this, it is necessary to know about the tax obligations on mobile billboards on KRL Commuterline in Indonesia and how to determine the regions that have the authority to collect the billboard tax on KRL Commuterline in Indonesia, considering KRL Comuterline is moving from one city to another. In the writing of this thesis, the author uses normative juridical or research method with a qualitative approach. Based on the analysis that the author can conclude that the area that has the authoriry to collect a billboard tax on the mobile billboard on the KRL Commuterline is city of Depok which is the city where billboard is registered and where the billboards are installed. Furthermore, the handbook issued by DJPK has no permanent legal force and is merely a short-term appeal or solution to local tax related problems an regional retribution."

"Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, realisasi penerimaan pajak reklame sebagai salah satu jenis pajak daerah tidak pernah mencapai target. Oleh sebab itu, diperlukan strategi dari Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi optimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame adalah strategi intensifikasi dan ekstensifikasi. Strategi intensifikasi terdiri dari penegakan hukum berupa penerapan sanksi dan penertiban reklame tidak berizin, pemberian reward kepada wajib pajak, penerapan teknologi informasi, sosialisasi, strategi terkait kebijakan, koordinasi, dan pendataan titik reklame. Sedangkan strategi ekstensifikasi berupa pendataan dan penataan ulang titik reklame di area Tol Bekasi-Cawang-Melayu dan pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Faktor-faktor penghambat penerimaan pajak reklame dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, anggaran yang belum memadai, kurangnya koordinasi, perubahan struktur organisasi yang sering terjadi, dan adanya pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan wajib pajak yang masih kurang.

---

According to Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi, advertising tax revenue in 2013 until 2017 has never reached its target. Therefore, the local government of Bekasi has undertaken the strategies to optimize advertising tax revenue. The aim of this research is to analyze the optimization strategies of advertising tax revenue in Bekasi City and its restricting factors. This research was conducted by qualitative method which are data literature studies and in-depth interviews. In conclusion, there are two types of strategies to optimize advertising tax revenue, intensification strategy and extensification strategy. Intensification strategies consist of law enforcement such as practising tax penalties and controlling unlicensed advertisement; rewarding taxpayers; implementing information technology; socialization; strategy related to policy; coordination; and collecting the advertisement point. While extensification strategies consist of collecting and rearranging advertisement point at Bekasi-Cawang-Melayu Toll and constructing Jembatan Penyeberangan Orang (JPO). Besides, the restricting factors are divided to internal and external factors. Internal factors consist of inadequate quantity and quality of human resources, insufficiency budget, lack of coordination between employees, frequently organizational structure changes, and extortion and abuse of power. While external factors is low tax compliance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.

---

This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax

The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis Strategic Performance Measures (SPM) pada penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi. Berdasarkan data dari LHP LKPD tahun 2017—2021 menunjukkan bahwa pajak reklame memiliki pencapaian yang sangat rendah dengan ketimpangan yang sangat jauh antara target dan realisasinya jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis pajak yang belum optimal di Kota Bekasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi yang ditelaah melalui kacamata konsep Strategic Performance Measures (SPM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivist dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai metode penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi belum sukses terlaksana yang ditinjau dari perumusan perencanaan narasi strategis, implementasi dan pemantauan strategi, revisi strategi berdasarkan refleksi dan pembelajaran, serta platform pengukuran.

---

This thesis aims to analyze the Strategic Performance Measures (SPM) in the collection of advertisement tax in Bekasi City. Based on data from the Audit Report on Local Government Financial Statements (LHP LKPD) from 2017 to 2021, it shows that the advertisement tax has a very low achievement with a significant gap between the target and its realization compared to other types of taxes that are not yet optimal in Bekasi City. Therefore, a strategy for the collection of advertisement tax in Bekasi City is needed, which is examined through the lens of the Strategic Performance Measures (SPM) concept. This research uses a qualitative approach with a post-positivist paradigm, employing literature review and in-depth interviews as research methods. The results of this study indicate that the strategies implemented to optimize the collection of advertisement tax in Bekasi City have not been successfully executed, as observed from the formulation of strategic planning narrative, strategy implementation and monitoring, revision of strategies based on reflection and learning, as well as the measurement platform."

"Penelitian ini membahas mengenai tahapan administrasi dalam pemungutan Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel dan kendala yang dihadapi. Administrasi perpajakan sangat berperan dalam mengoptimalkan potensi pajak reklame atas reklame indoor pada gerai ritel seiring dengan pesatnya pertumbuhan gerai ritel di DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tahapan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak terhadap Pajak Reklame atas reklame indoor pada gerai ritel adalah pendataan subjek dan objek pajak, penghitungan dan penetapan, penerimaan setoran dan penagihan dan penegakan aturan perpajakan. Selain itu, masih terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak atas reklame indoor yang terdapat pada gerai ritel.

---

This research focuses on the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores and that obstacles. Tax administration is crucial to optimize tax revenue from indoor advertising in retail stores along with the rapid growth of retail stores at DKI Jakarta.The approach used in this study is a quantitative approach.

The results of this research showed that the stages of tax administration in collecting Advertising Tax on indoor advertising at retail stores by Dinas Pelayanan Pajak is the identification of subjects and objects, counting and assessment, collection and remittance, and tax enforcement. In addition, there are still many obstacles on collecting tax of indoor advertising in retail store."

"Kota Depok merupakan salah satu kota penyangga ibukota yang secara nyata memiliki penyelenggaraan reklame yang banyak, yakni lebih dari 5000 wajib pajak reklame, yang seharusnya bisa menjadi potensi penerimaan daerah yang cukup signifikan. Tetapi kenyataannya, rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hanya menempati urutan dua terbawah. Oleh sebab itu, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Depok di dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa DPPKAD Kota Depok melakukan sebelas strategi peningkatan penerimaan, serta terdapat satu faktor internal, dan lima faktor eksternal bagi DPPKAD Kota Depok di dalam melakukan pemungutan pajak reklame.

---

Depok is one of the commuter city, which has many organized advertisement with more than 5000 advertising tax payer, that should become significant potential own source revenue. But in fact, the average of Depok advertising tax revenue improvement, within last 5 years, occupied on the second position from the bottom. With this case, this research goal is to analyze the strategy of improvement on advertising tax Revenue in Depok which did by Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Depok. Using qualitative data collection techniques by in-depth interviews and literature studies, this research made conclusion that DPPKAD did eleven improvement strategies, with one internal factor, and five external factors which related to DPPKAD on assessing advertising tax."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penyelenggaraan reklame yang menggunakanmedia jenis baru. Pemerintah melakukan pengenaan pajak atas penyelenggaraanreklame dinding. Pokok permasalahan penelitian adalah perlakuan pajak yangditerapkan oleh Pemda terkait penyelenggaraan reklame dinding di DKI Jakartadan faktor penghambat atas reklame dinding. Peneliti menggunakan pendekatankualitatif deskriptif. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah perlakuan dasarpenetapan pengenaan pajak penyelenggaraan reklame dinding termasuk ke dalamkategori reklame papan/billboard. Dalam persyaratan perizinan sama denganpersyaratan reklame papan, namun reklame dinding tidak membutuhkanpersyaratan TLB ? BBR, IMB ? BBR dan izin pemasangan hanya dilakukan diUPPD Kecamatan. Faktor penghambat dengan adanya reklame dinding yaituterdapat perbedaan persepsi pemerintah daerah dengan Wajib Pajak, pergeseranpenerimaan daerah, dan estetika keindahan kota terganggu.

---

AbstractThe focus of this study is implementation of an advertising that uses a new type ofmedia, the wall advertising. Government imposes a tax on the wall advertising.Subject of this research are tax treatment of wall advertising by local governmentadministration in Jakarta and resisting factors in wall advertising. Researchersused a qualitative descriptive approach. The results are basis for tax treatment ofimplementation in wall advertising categorized on boards advertising / billboards.Licensing requirements of wall advertising is same with the licensingrequirements of boards advertising / billboards, but the wall advertising do notrequire TLB ? BBR , IMB - BBR and installation permission only in UPPD subdistrict.Resisting factors are differences perception between local governmentand taxpayer, friction on local revenues, and disturbed the aesthetic of city."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak reklame atas reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pemberlakuan Perda KTR Kota Bogor membuat Pemerintah Kabupaten Bogor membuka peluang bagi penyelenggara reklame rokok untuk menyelenggarakan reklame rokoknya di daerahnya. Namun pemasangan pada media ini harus sangat selektif dan diawasi karena sasaran pasar sangat luas. Salah satunya melalui pajak reklame dan tahapan penyelenggaraan reklame yang harus dilalui.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tahapan administrasi pajak reklamenya dengan menggunakan teori tahapan administrasi pajak yang dikemukakan Ikhsan dan Salomo, serta menganalisis kendala penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data secara studi literatur observasi dan wawancara mendalam dengan teknik analisis data secara kualitatif.Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi tahapan administrasi pajak reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor sudah dilaksanakan sesuai teori; proses pengawasan penyelenggaraan reklame rokok pada warung dan kios di Kabupaten Bogor masih belum dilaksanakan sesuai standar yang sudah ditetapkan; Kendala ditemukan dalam tiap tahapan penyelenggaran reklame. Baik dalam perizinan, administrasi pajak, maupun pengawasan dan berpengaruh terhadap hilangnya sejumlah potensi pajak.

---

The aim of this research is to analyze the implementation of advertising tax on cigarette products? advertisement at Bogor county stalls. The enforcement of No Smoking Area regulation makes a big opportunity to the county local government by allowing all of the cigarette products? advertisement being held at their district. However, the accomplishment of this advertising has to be more selective and controlled because the target market is wider and closer by this media. Things that can be used to control them is advertising tax and the administration to permit the advertisement.

The purposes of this study are to analyze the administration procedure of advertising tax with Ikhsan and Salomo's theory, analyze the permit procedure and the controlling procedure, and analyze the obstacle of the implementation of this cigarette products? advertisement, specifically advertisement at Bogor county stalls. The research's approach that being used is quantitative approach, collecting data methods are field search, literature research, in-depth interviews, and observation. Analyze the data with qualitative method.

And the result of this research stated that the implementation of the tax administration is already be implemented as the theory said; the controlling procedure are still not be implemented as the standard set; and there are some obstacles on each procedure and give a big impact to the collection of advertising tax."

"Penelitian ini disusun untuk membahas implementasi pajak reklame di Kota Bandung. Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang menjadi penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. Penerimaan pajak reklame dipengaruhi oleh perkembangan usaha reklame di Kota Bandung yang juga sangat baik. Namun berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, penerimaan pajak reklame mengalami kenaikan di tahun 2016 dan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bersifat deskriptif, menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penyelenggaraan implementasi pajak reklame di Kota Bandung masih kurang maksimal. Selain itu, faktor-faktor penghambat implementasi pajak yang perlu diperhatikan adalah sistem perizinan reklame yang sulit, sistem pembayaran pajak yang masih mengalami kendala, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, serta koordinasi antar dinas terkait, seperti BPPD, DPMPTSP dan pengusaha reklame dalam penyelenggaraan pajak reklame.

---

This research was compiled to discuss the implementation of advertisement tax in the city of Bandung. Advertisement tax is one of the types of local tax which is the biggest contributor to local revenue in the city of Bandung. Advertisement tax revenue is influenced by the development of advertising business in Bandung is also very good. However, based on data from Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, advertisement tax revenue has increased in 2016 and has decreased significantly di 2017. This research uses a qualitative approach, literature studies and in-depth interviews.

The results of this study presents that the implementation of advertisement tax is still not optimal. In addition, the factors that inhibit the implementation of taxes that need to be considered, such as a difficult billboard licensing system, a tax payment system that is still experiencing obstacles, a lack of public awareness to pay taxes, and coordination between related agencies in the administration of advertisement taxes."