Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan usaha hiburan karaoke di DKI Jakarta membuat pajak hiburan merupakan salah satu pajak yang seharusnya mempunyai potensi yang cukup besar bagi penerimaan pajak di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang self assessment yang dilakukan pada hiburan karaoke, membuat pengawasan menjadi komponen yang penting dalam pencapaian target pajak hiburan dan juga untuk menghindari kebocoran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan pajak hiburan atas usaha karaoke Di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta masih belum optimal karena berdasarkan data masih banyak terjadi kelemahan dalam fungsi pengawasannya.

---

The growth of karaoke as an entertainment business in the Province of DKI Jakarta made the entertainment tax as one of tax which has a great potential for the tax revenue in Province of Jakarta. Self assessment systems in the implementation of entertainment collection for karaoke business makes supervision function become an important component to gain entertainment tax target and to avoid entertainment tax abuses.

This research is a descriptive research design by using post positivist approach with qualitative data collection method. The result of this research conclude that the supervision function of entertainment tax of karaoke business in Province of DKI Jakarta by Dinas Pelayanan Pajak Province of DKI Jakarta has not run optimal refers to some data which find any weaknesses of supervision function."

"Pajak Hiburan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi yang cukup besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada Tahun 2010-2011, konser musik menjadi fenomena ditengah-tengah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Sistem pemungutan pajak hiburan yang secara self assessment pada konser musik, membuat pemeriksaan menjadi komponen penting didalam pencapaian target pajak hiburan dan menghindari kebocoran pajak hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, metode pengumpulan data kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta belum maksimal dalam melaksanakan pemeriksaan pajak hiburan pada konser musik karena berdasarkan data, masih banyak ditemukan kesalahan oleh pemeriksa pajak.

---

Entertainment Tax is one type of Regional Taxes which has a great potencial in the Province of DKI Jakarta. In 2010-2011, music concert has become a new social phenomenon for most people in the province of DKI Jakarta. Self assessment system in the implementation of the Entertainment Tax collection for a music concert makes inspection become an important element for attainment entertainment tax target and avoiding entertainment tax abuses.This research is a descriptive research design that using qualititative approach with qualitative data collection method.The result of this research conclude The Inspection entertainment tax in music concert by Dinas Pelayanan Pajak Daerah Province of DKI Jakarta has not run effectively refer to theres some errors by the inspector."

"Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan sebagian pajak hiburan untuk produksi film nasional di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji isi kebijakan dan menggambarkan pelaksanaan kebijakan tersebut Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, dan pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua isu pada pelaksanaan kebijakan ini diantaranya konsep pembebasan yang digunakan pada kebijakan berbeda dengan penerapannya yaitu pengembalian. Selain itu, mekanisme pengembalian hasil pembebasan pajak hiburan antara pengusaha bioskop dengan produser film nasional secara langsung dinilai tidak tepat.

---

This research discusses about Analysis of Implementation Partial Exemption Policy of Entertainment Tax For National Film Production in Province of DKI Jakarta. The purpose of this research are to examine the content of the policy and describe how the implementation of that policy. This research uses quantitative research approach and the collection of data through literature study and in depth interview.

The result of this research indicates that there are two issues on the implementation of this policy, they are concept of exemption that used is different with the implementation, that is tax return. Beside that, the mechanism of entertainment tax return between cinema stakeholder and national film producer directly is not appropriate."

"Tugas Karya Akhir ini membahas ekstensifikasi pajak daerah, yaitu potensi Game Online dan kelayakannya untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif dan tanpa menggunakan uji statistik. Hasil penelitian ini menyarankan Game Online layak untuk dijadikan sebagai obyek Pajak Hiburan, karena memenuhi kriteria dari definisi hiburan, yakni adanya: pertunjukkan, permainan, dan keramaian.

---

The focus of this study is about the feasibility of game online to be the object of entertainment tax, in relation with the extensification of local tax. The purpose of this research is to find out the feasibility of game online to be taxable. Tjis research is Quantitative descriptive. The researcher suggest that game online is feasible to be taxed with entertainment tax, because of it has full fill the definition criteria of entertainment, which is there are show, games or the crowdness."

"Penelitian ini menganalisis proyek implementasi Pajak Daerah melalui online system oleh PT. Bank DKI untuk proses pengambilan keputusan. Metode yang digunakan adalah analisis discounted cash flow dengan Net Present Value menggunakan alternatif target implementasi seluruh wajib pajak, wajib pajak terkomputerisasi atau wajib pajak manual, sementara pilihan metode implementasi adalah metode tapping, software atau mobile. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kombinasi target wajib pajak manual dan metode tapping membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai NPV positif dan kombinasi wajib pajak terkomputerisasi dan metode mobile memberikan nilai NPV paling besar, namun memberikan potensi manipulasi data oleh wajib pajak, sehingga metode software lebih baik dalam hal potensi tersebut.

---

This research analyses tax online system implementation project by PT. Bank DKI for decision making. Method being used is discounted cash flow analysis with net present value using target alternative all tax subject, computerized tax subject and manual tax subject, alternative implementation methods used are tapping, software and mobile methods.

This research concludes that combination of manual tax subject and tapping method takes longer time to reach positive NPV, while combination of computerized tax subject with mobile method gives higher NPV within less than 1 year implementation. Furthermore, mobile method has vunerable threat to be manipulated by tax subject, while software method give short time to positive NPV and able to secure the tax data from manipulation by tax subject."

"Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor faktor yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan pengurangan pokok pajak hiburan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang diberikan pengurangan pokok pajak hiburan di tahun 2012 telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri hiburan berbasis budaya lokal Akan tetapi manfaat yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak dalam segi finansial Hal hal yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan kebijakan ini yaitu wajib pajak menunjukkan proposal menunjukkan akta notaris atau KTP dan alasan yang diajukan adalah bukan untuk kepentingan komersial Kata kunci Pajak Daerah Pajak Hiburan Pengurangan Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of entertainment tax reduction in DKI Jakarta Province and to analyze the factors which considered by tax officer for giving reduction of entertaiment tax in DKI Jakarta Province This research used qualitative and data collection technicque is literature study and field research with deepth interview

The result of this research is tax payers who was given entertainment tax reduction in 2012 have appropriated to policy rsquo s goals is to support government program in developing region cultures entertainment industry However it is not impact in financial point of DKI Jakarta governmet

The main factors that are considered by tax officer for giving this policy is shows the proposal shows a notarial deed or shows KTP and the reason proposed is not for profit searching Keywords Local Tax Entertainment Tax Tax Reduction."

"ABSTRAKPajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan jenis pajak daerah yang memiliki peranan yang cukup signifikan karena terkait dengan penggunaan bahan bakar sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PBBKB. Skripsi ini membahas perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) akibat adanya Perataturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 sehingga terjadi perubahan mekanisme pemungutan PBBKB dari withholding menjadi self assessment system. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.91 Tahun 2010 mengakibatkan terjadinya perubahan sistem pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada penyedia bahan bakar yang tadinya Wajib Pungut menjadi Wajib Pajak. Dalam implementasi pemungutan PBBKB di DKI Jakarta, Dinas Pelayanan Pajak masih terkendala baik secara internal maupun secara eksternal sehingga pengawasannya cenderung masih lemah. Sedangkan terkait pemeriksaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih terkendala pada akses data yang hanya ditangani oleh UMPS 3 Pertamina membatasi gerak Dinas Pelayanan Pajak untuk mendapatkan kronologis penjualan bahan bakar kendaraan bermotor secara detail untuk meningkatkan penerimaan pajak PBBKB.

---

ABSTRACTMotor Vehicle Fuel Tax is a kind of local tax that has a significant role as it relates to the use of fuel as a strategic item types and volume of vehicles experiencing an increasing trend towards the use PBBKB so influential. This thesis discusses the changes in voting systems Motor Vehicle Fuel Tax (PBBKB) as a result of the Government Perataturan 91 of 2010 resulting in a change in the mechanism of withholding voting PBBKB become self assessment system. This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are the enactment of Government Regulation 91 of 2010 resulted in a change voting system Motor Vehicle Fuel Tax on fuel providers that had become Taxpayers Pick Mandatory. In PBBKB polling implementation in Jakarta Tax Office is still constrained both internally and externally so that oversight tends to be weak. While the examination related Motor Vehicle Fuel Tax is still constrained to access only the data that is handled by UMPS 3 Pertamina restrictive Tax Agency to obtain a chronological sale of automotive fuel in detail to increase tax revenues Motor Vehicle Fuel Tax."

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis implementasi berikut konsekuensi pada sistem online sebagai salah satu bentuk pengawasan Pajak Hotel yang diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 adapun tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan mengetahui konsekuensi yang akan muncul dengan adanya sistem online sebagai bentuk pengawasan pajak hotel. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Simpulan penelitan ini adalah sistem online memberikan banyak kemudahan khususnya bagi Fiskus dalam melaksanakan pengawasan, juga bagi Wajib Pajak dalam hal dibebaskan dari porporasi bill dan pemeriksaan. Namun sampai dengan tahun 2012 hanya 2% dari keseluruhan Wajib Pajak Hotel di DKI Jakarta yang menggunakan sistem online. Pada implementasinya dilakukan menggunakan dua alat yaitu menggunakan blackbox dan PC Desktop. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak lebih bersifat memaksa kepada seluruh Wajib Pajak Hotel agar dapat digunakan secara menyeluruh di DKI Jakarta, ditangani oleh vendor yang ahli dan dapat mengantisipasi perbedaan database ataupun hardware dan software dengan lebih baik.

---

The main focus of this paper is the analysis of the consequences of the implementation of the following online systems as a form of tax on hotel surveillance rules set forth in the Governor Number 92 Year 2011 as for the purpose of this research is to describe and knew the consequences that would arise with the system online as a form of supervision hotel tax. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research.

Conclusions: This research is an online system gives a lot of convenience especially for the tax authorities to carry out surveillance, as well as for taxpayers in the case released from porporasi bill and examination. But until 2012 only 2% of the overall taxpayer Hotel in Jakarta that use online system. In the implementation using two tools that use the blackbox and PC Desktop.

Researchers suggested that the Tax Office is more force to all taxpayers Hotel to be used as a whole in Jakarta, handled by experts and vendors who can anticipate differences in hardware and software database better."

"Skripsi ini membahas pengawasan BPHTB di DKI Jakarta. Dengan dialihkannya BPHTB menjadi pajak daerah, pemerintah DKI berupaya melakukan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui pengawasan pajak daerah. Karna dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam peratuan terkait. Sehingga menimbulkan celah bagi wajib pajak untuk melakukan penyelundupan pajak. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pemungutan BPHTB di DKI Jakarta belum secara konsisten dilakukan, karna masih terdapat potensial loss akibat belum ada pembaharuan NJOP yang sesuai dengan kondisi pasar saat ini. NJOP yang lebih kecil memberikan kecenderungan kepada wajib pajak untuk melaporkan nilai transaksi sesuai NJOP alih-alih harga transaksi. Dari hasil penelitian tersebut, penulis memberi saran agar pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta segera melakukan penyesuaian NJOP terkini.

---

This undergraduate thesis discuss about the supervision of Land and Building Tile Transfer Duty collection in Jakarta region. Due to the diversion of Land and Building Tile Transfer Duty to local tax, the government of Jakarta attempted to optimalize the regional income through supervision of local tax. There are some inhibiting factors in regulations so that prompted clefts for moral hazard in society. Researcher used a qualitative approach. The result that there was an unconsistence in Land and Building Tile Transfer Duty supervision which caused potencial loss due to needs of reconditional tax objects sales value which suitably with nowdays market value. Lower tax objects sales value gave tax payer opportunity to report transaction based on tax objects sales value instead of real transaction. Researcher suggest the government of Jakarta to make adjustment to the tax objects sales value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan kendala serta optimalisasi pajak parkir terhadap penerimaan pajak daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penerimaan pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun tidak mencapai target maka penulis ingin melihat bagaimanakah potensi pajak parkir dan upaya optimalisasi pajak parkir di Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan menghitung potensi pajak parkir dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Penilaian potensi pajak parkir menunjukkan hasil bahwa pajak parkir di Jakarta adalah pajak yang cukup potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, mengintensifkan online system kepada wajib pajak, mengintensifkan pemeriksaan pajak parkir, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study purposed to analyze the potential and problem and optimization of the parking tax to the local tax revenue in Jakarta. Parking tax revenue in Jakarta for three years did not reach the target, the authors wanted to see how the potential tax and parking tax optimization efforts parking in Jakarta. Analysis is performed by calculating the potential of the parking tax from 2010 to 2012. Potential assessment results show that the parking tax parking tax in Jakarta is considerable potential for tax revenue generation. Researchers suggested that the Tax Agency outreach to taxpayers, intensifying the online system to taxpayers, intensifying the parking tax audit, and improve services to the public."