Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menguji apakah terjadi crowding out antara investasi dengan belanja pertahanan di Indonesia pada periode 1974-2012. Spesifikasi model yang digunakan merujuk model Atesoglu (2004) dengan teknik estimasi OLS pendekatan time series. Hasilnya menunjukan bahwa belanja pertahanan memiliki hubungan tidak signifikan dengan investasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan dunia dan terbatasnya pesanan alutsista dari Pemerintah Indonesia kepada industri pertahanan nasional.

---

This study tests the crowding out between defense expenditure and investment in Indonesia during 1974-2012. This research use Atesoglu?s model and was estimated using OLS technique with time series approach. Result shows that there is no crowding out between defense expenditure and investment in Indonesia. The relationship can be explained by the difference of defense industrial structure in Indonesia and limitations of order from Government of Indonesia to defense companies in Indonesia."

"Pengeluaran wisatawan merupakan barang dan jasa (goods and services) yang dibeli oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectations) selama ia tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pengeluaran wisatawan Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, dengan kuesioner sebagai instrumen penelitian dan dianalisis menggunakan penyebaran frekuensi dan nilai yang sering muncul (modus). Sampel dalam penelitian ini adalah 400 orang wisatawan Kota Bandung ditarik menggunakan metode non probability sampling serta teknik accidental. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 400 responden yang diteliti menyatakan bahwa pengeluaran wisatawan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

---

Tourist Expenditure is goods and services purchased by tourist in order to meet the needs, wants, and expectations during his stay he visited tourist destination. The objective of this research is to describe tourist expenditure of Kota Bandung. This research applied quantitative approach, using questionnaire as research instrument and analyzed with the spread frequency and a recurring value (modus). The sample is 400 tourist in Kota Bandung, collected by using non probability sampling and accidental technique. The results indicated that tourist expenditure contribute to local revenue in Kota Bandung."

"ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh belanja pemerintah terhadapketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. Analisis dilakukan denganmenggunakan metode regresi data panel yang meliputi 32 propinsi dalam periodepenelitian 2007−2013. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diwakili olehangka rasio gini, sedangkan variabel belanja pemerintah sebagai variabel utamapenelitian diwakili oleh belanja pemerintah menurut empat fungsi, yaitu fungsipendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta perlindungan sosial.Selain itu, penelitian ini memasukkan pula variabel kontrol yang terdiri atas lajupertumbuhan penduduk, PDRB per kapita, tingkat ketergantungan penduduk, rataratalama sekolah, dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil analisis regresidengan menggunakan metode random effect menunjukkan bahwa belanjapemerintah fungsi pendidikan, perumahan dan permukiman, serta perlindungansosial berkorelasi signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan,sedangkan untuk fungsi kesehatan tidak berkorelasi. Belanja fungsi perumahandan permukiman merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikandalam menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan belanjapendidikan dan perlindungan sosial justru menyebabkan distribusi pendapatansemakin timpang. Meskipun belanja kesehatan tidak berkorelasi signifikan, tetapibelanja fungsi ini dapat menurunkan ketimpangan. Diharapkan Pemerintah Pusat,Propinsi, dan Kabupaten/Kota dapat memperbaiki kualitas belanja APBN danAPBD dengan mengurangi belanja administrasi dan birokrasi sehingga setiaprupiah yang dikeluarkan dari APBN dan APBD dapat mengurangi jumlahpenduduk miskin dan mempersempit ketimpangan distribusi pendapata

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyse the impact of government expenditureon income inequality in Indonesia. This research uses econometric approach withpanel data with 32 provinces as cross section data and in 2007−2013 period astime series. To quantify the impact of government expenditure on incomeinequality, this research estimate the income inequality, measured by the ginicoefficient is a function of government expenditure program on sector education,health, housing, social protection, and a set of control variables that is commonlyused in the literature to explain income inequality (population growth,dependency ratio, regional GDP per capita, schooling, and unemployment rate).The result shows that only government expenditure for housing which has positifimpact or reducing income inequality. The other independent variables have noimpact, and even for education and social protection expenditure make conditionof income inequality getting worse. It is guessed that government spending qualitywhich is bad is the main reason why some independent variables have nocorrelation with income inequality."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Objek penelitian adalah pemerintah daerah Kabupaten dan Kota periode tahun 2011-2013 dengan sampel 813 pemerintah Kabupaten dan Kota. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Ikhtisar Hasil Pemeriksaaan, laman Badan Pusat Statitisk, dan website pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja urusan pendidikan dan belanja urusan kesehatan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja urusan pendidikan dan urusan kesehatan yang semakin meningkat akan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, ada juga pemerintah yang mampu melakukan efisiensi dapat memperoleh kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi dengan biaya paling minimum. Pemerintah daerah tersebut diantaranya melakukan perbaikan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan perbaikan sistem kerja.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of educational expenditure and health expenditure to the performance of local government.The object of this research is the local government of the cities and the municipalities from 2011 2013 with a sample of 813 cities and municipalities. This research is using secondary data gained from Ministry of Internal Affairs, Directorate General of Fiscal Balance, Financial Statement of the local government, the Resume of the Examination Result, Central Bureau of Statistic website, and local government website. This research is using multiple regression analysis.

The result of this research shows that the educational expenditure and health expenditure have positive effect on the performance of local government. Increase in educational expenditure and health expenditure can stimulate the performance of local government. There are local government achieving better performance using minimum expenditures by improving procedures and educating better human resources."

"Penelitian ini membahas tentang dampak Pengeluaran Anggaran Pemerintah, difokuskan pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atas pajak penghasilan final Jasa Konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, menjelaskan dan membahas proses pengeluaran anggaran (Periode 2010 - 2015), penyerapan anggaran terhadap Pajak Penghasilan Final atas Jasa Konstruksi. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menganalisis wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Anggaran Pemerintah yang dimulai dengan menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Kemudian, Gubernur DKI Jakarta akan menyerahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPRD akan meninjau, membahas dan mengesahkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan didistribusikan ke masing-masing daerah. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam penyerapan anggaran APBD. Karena sebagian pajak terealisasi dari penyerapan pengeluaran pemerintah daerah pada infrastruktur, yang akan mengurangi pendapatan pemerintah dari Pajak Penghasilan Final Jasa Konstruksi.

---

This reasearch discusses about the impact of Government's Budget Expenditure, referring to DKI Jakarta, on final income tax of Construction Services. The purpose of this study is to analyze and valuate process of budget expenditure (2010 - 2015 Period), barriers and the impact of the delay projects and under relized analysis Government's budget spending on final income tax of Construction Services. The approach used in this study employs a qualitative approach to data collection methods, literature study and unstructured interviews techniques. This study started with the budgeting process in local parlement (DPRD), approval and enacment. After review the final income tax system applicable on construction, the study analysis the role of government capital spending fiscal government budget may exist. Finally, it is found that underspending of infrastructure budget may result in tax revenue skint fall."

"Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, Indonesia menarik non-tariff trade barrier-nya atau hambatan investasi, dengan membuka akses pasar terhadap perusahaan asing untuk berinvestasi pada Industri Pertahanan Indonesia, melalui diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebelumnya, entitas asing tidak diperbolehkan memiliki saham dalam sektor pertahanan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah anomali, karena Indonesia memiliki opsi lain yang lebih lumrah, seperti (1) tetap menutup pasar sektor pertahanannya, dan (2) mencapai kemandirian industri pertahanan, yang merupakan antitesis dari defense investment untuk pemain asing di Indonesia. Berangkat dari anomali kebijakan yang dijelaskan di atas, penelitian ini akan mengajukan pertanyaan penelitian: “Mengapa Indonesia melakukan liberalisasi industri pertahanan dengan membuka akses pemain asing dalam industri tersebut?”. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap literatur akademis Ilmu Hubungan Internasional, karena hampir keseluruhan literatur yang membahas terkait liberalisasi industri pertahanannya dikaji menurut perspektif teori liberalisme semata. Padahal, sebagai sebuah kebijakan yang memiliki komponen internasional didalamnya, kebijakan liberalisasi menjadi perlu untuk dikaji sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Sehingga, dalam penelitian yang menggunakan analisis Foreign Policy Analysis, skripsi ini akan mengkaji bagaimana keputusan Indonesia untuk membuka pasar sektor pertahanannya kepada asing dipengaruhi oleh dua faktor utama; (1) faktor level sistemik yang ditunjukkan oleh perubahan sistemik dari unipolaritas AS menjadi multipolar, dan (2) level domestik dengan mengkaji kepentingan militer dari industri pertahanan dalam negeri, kapasitas ekonomi untuk meningkatkan skala alih teknologi, serta preferensi kebijakan Presiden Joko Widodo yang berpihak pada liberalisasi dan investasi asing.

---

For the first time since the New Order era, Indonesia has lifted its non-tariff trade barrier on investment restrictions, by opening market access to foreign companies to invest in the Indonesian defense industry, through the issuance of the Job Creation Law (Omnibus Law). Previously, foreign entities were not allowed to own shares in Indonesia’s defense sectors, and only SOEs were allowed to be the lead integrator in defense procurement. This then births an anomaly in Indonesia’s policy, because Joko Widodo’s administration has other options other than liberalize the industry; such as (1) preserving the protectionism nature of its defense sector, and (2) the policy goes unaligned with the interest to achieve self-reliance in the defense industry. Based on the aforementioned policy anomaly, this research poses the research question of “Why did Indonesia liberalize its defense industry by opening access to foreign investment in the industry?”. This research will be expected to contribute to the academic literature of International Relations, since it provides a new angle of analysis. Almost all existing literature discussing the liberalization of the defense industry is examined solely from the perspective of liberal economic theory, while as a policy that has international components in it; liberalization policy needs to be examined as a part of foreign policy. By utilizing the Foreign Policy Analysis, this thesis will analyse how Indonesia’s decision to open up its defense sectors to foreigners is influenced by two main factors: (1) systemic level indicated by the systemic change of U.S. Unipolarity to multipolarity, and (2) domestic-level factors by examining the military interests of the domestic defense industry, economic capacity to enhance technology transfer, and policy preferences of President Joko Widodo who is in favor of liberalization and foreign investment."

"ABSTRACTKekayaan mineral Indonesia yang merupakan berkah dari posisi strategis Indonesia yang secara geologis berada di jalur Ring of Fire dan jalur timah dunia belum dioptimalkan bagi kepentingan nasional. Dengan kemajuan teknologi mineral (teknologi maju atau advanced technology) telah terbukti bahwa mineral strategis untuk industri pembuat Alutsista atau sering dikenal sebagai Oxide Dispersion Strengthened/ODS Metal Alloys semakin penting dan sudah menjadi sebuah komoditas yang menarik dan diperebutkan bagi industri maju. Fakta bahwa mineral ODS tersebut belum dioptimalkan tampak dari belum ketatnya pengawasan terhadap perusahaan atau korporasi tambang dalam memenuhi kewajibannya untuk membangun pabrikpemurnian (smelter) dan memastikan untuk mengolah lebih lanjut hasil pemurnian mineral tersebut yang notabene berupa mineral ikutan yang strategis ( ODS) di dalam negeri sebagaimana diamanatkan oleh U U Minerba. Hambatan-hambatan yang ada seperti lemahnya sinergitas kelembagaan, regulasi yang kontraproduktif dan terbatasnya infrastruktur bagi terwujudnya pengelolaan, pengolahan dan penguasaan mineral strategis ( ODS) bagi kepentingan nasional terutama industri pertahanan harus diminimalkan dengan intervensi negara untuk menata ulang master plan industri nasional yang dipadukan dengan roadmap industri pertahanan yang sudah ada serta merumuskan master plan industri pertahanan berbasis pemanfaatan ODS dengan percepatan penguasaan teknologi maju di bidang mineral."

"ABSTRAKStabilitas harga atau pengendalian inflasi merupakan salah satu isu utama ekonomimakro. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan menjadi stimulator pertumbuhanekonomi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomianadalah melalui sektor pengeluaran pemerintah. Pada dasarnya pengeluaranpemerintah tersebut bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa, serta memenuhikebutuhan dasar masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta.Penelitian ini memfokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap inflasi.Penelitian ini menggunakan data bulanan dari Indonesia antara 2008.01-2015.12.Data penelitian dianalisis dengan menggunakan ECM (error corection model).Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah,belanja modal, belanja pegawai, belanja barang, TDL, tingkat suku bunga (BI Rate),harga BBM, harga beras, dan nilai tukar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalamjangka panjang pengeluaran pemerintah, belanja pegawai, belanja barang, hargaBBM, TDL, harga beras, dan nilai tukar secara signifikan dan positif mempengaruhiinflasi di Indonesia, sedangkan belanja modal tingkat suku bunga (BI Rate)berpengaruh signifikan dan negatif terhadap inflasi. Sehingga peneliti menyarankanuntuk meningkatkan belanja modal. Dalam jangka pendek tingkat suku bunga (BIRate), belanja pegawai, TDL, harga beras, dan harga BBM mempengaruhi inflasisecara signifikan dan positif.

---

ABSTRACTPrice stability is one of the main issue in macroeconomics. Stable and low inflationwill be stimulator for growth. One of the instrument in fiscal policy to influenceeconomy is through goverment spending. Basicly, goverment spending aims toprovide goods and services, also to provide the basic need of society that will not beprovided by private. This study focused on the effects of government expenditure oninflation. This study use monthly data in lndonesia for period 2008.01-2015.12. Thedata analyzed by using ECM (error corection model). Variables to be studied in thisstudy are : government expenditure, capital expenditure, employees expenditure,goods expenditure, TDL, price of BBM, rice price, and exchange rate. The resultsshow that in the long term government expenditure, employees expenditure, goodsexpenditure, TDL, interest rate (BI Rate), price of BBM, exchange rate, and rice pricehave positive and significant influences on inflation in Indonesia, while capitalexpenditure, interest rate (BI Rate) have negative and significant influences oninflation therefore, the author suggests to increase capital expenditure. In the shortterm government expenditure, employees expenditure, TDL, price of BBM, rice pricehave positive and significant influences on inflation."

"ABSTRAKTesis ini membahas skenario industri pertahanan Indonesia 2029. Industripertahanan Indonesia berarti seluruh industri nasional yang terdiri atas BUMNdan swasta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan alat peralatanpertahanan dan keamanan (Alpalhankam), jasa pemeliharaan untuk memenuhikepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi diwilayah Indonesia. Tahun 2029 adalah tahun akhir dalam rencana pengembanganpostur Alpalhankam dan industri strategis yang menjadi waktu industri pertahananharus mandiri, baik secara kapasitas industri untuk melakukan inovasi teknologi,maupun dalam membeli, menggunakan, merawat, dan membuat/memproduksiAlpalhankam. Skenario digunakan untuk menguak masa depan yang mungkin(possible) dan masuk akal (plausible) di antara ketidakpastian dan risiko dalamindustri pertahanan Indonesia. Dua faktor ketidakpastian kritis masa depan dalamindustri pertahanan Indonesia menuju kemandirian dipilih untuk menjadi sumbudalam matriks klasik 2 x 2 skenario kemandirian industri pertahanan Indonesiadalam tesis ini

---

ABSTRACTThe focus of this study is the scenario of Indonesia?s defense industry in 2029.Indonesia?s defense industry means the entire national industry consisting of smallstate-owned enterprises (SOEs) and private companies set up by the governmentto produce defense and security equipments (Alpalhankam) and providemaintenance services to meet the strategic interests in the field of defense andsecurity within the Indonesia?s region. The year 2029 is the end year in thedevelopment plan of the Alpalhankam posture and strategic industries when thedefense industry is expected to have become autarky, both in terms of industrialcapacity for technological innovation and also in terms of purchasing, using,maintaining, and manufacturing Alpalhankam. A scenario is used to uncover anypossible and plausible future between the uncertainties and risks in theIndonesia?s defense industry. Two critical factors of uncertainty in the future ofIndonesia?s defense industrial plan toward independence are selected to be theaxis of a classical 2 x 2 matrix scenarios of Indonesia's defense industry autarky inthis thesis."

"Adanya permasalahan dalam tubuh industri pertahanan di Indonesia memicu terjadinya suatu gejolak dalam mengatur strategi pengembangan dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Permasalahan tersebut salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya pengelolahan manajemen dalam bidang strategi perkembangan industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mempunyai kelemahan dalam bidang kapabilitas dan kapasitas pada segi pemasaran dan teknologi. Oleh sebab itu kerjasama dalam industri pertahanan yang disebut dengan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) bertujuan untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan teknologinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil library research dan analisa perkembangan industri pertahanan yang relevan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). Dari hasil analisa penelitian ditemukan hasil bahwa pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kapabilitas industri pertahanan, sehingga kerjasama dalam bidang industri pertahanan sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama yang disahkan."