Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Kebijakan Pemerintah Malaysia terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang datang ke Malaysia pada tahun 1971-1998. Terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi TKI sejak Pemerintah Malaysia menetapkan kebijakan Ekonomi Baru/New Economy Policy tahun 1971. Mendorong masuknya TKI baik secara legal maupun illegal, hingga pada tahun 1980-an jumlah TKI semakin meningkat, oleh sebab itu Pemerintah Malaysia membuat serangkaian kebijakan untuk menertibkan TKI yang masuk ke Malaysia baik secara persuasive (perjanjian bilateral Medan Agreement dan pemutihan), maupun secara koersif seperti deportasi dan Ops Nyah I, Ops Nyah II, Ops Nyah III. Namun kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Malaysia tetap saja tidak dapat menahan arus TKI yang masuk ke Malaysia, dan TKI dari tahun ke tahun semakin meningkat.

---

This study discusses about the Malaysian Government policy over Indonesia migrant workers who came to Malaysia in 1971 to 1998. The opening of job opportunities for migrants since the Government of Malaysia sets New Economic policy in 1971 encouraged the entry of migrant workers, both legally and illegally. Because of the increasing number of migrants until the 1980s, the Malaysian government made a series of policies to curb migrants coming into Malaysia either persuasively (Medan agreement bilateral agreements and bleaching) or coercively such as deportation and Ops Nyah I, Ops Nyah II, III Ops Nyah. However, the policy made by the Malaysian Government still can not withstand the flow of migrant workers who entered Malaysia, and the increasing number of migran every year since then."

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan dan menjelaskan proses kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tahun 2009-2011 sebagai upaya politik perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisa latar belakang, alasan-alasan, formasi kepentingan dan kondisi-kondisi yang mendorong Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia tersebut. Interdependensi ketenagakerjaan lintas-negara akibat migrasi global, proses pembuatan kebijakan (policy making process), serta konsep politik luar negeri dan diplomasi menjadi kerangka analitis yang digunakan dalam menganalisa fenomena politik perlindungan pekerja migran Indonesia yang dibahas dalam skripsi ini.

---

This thesis is a work of qualitative research that aimed and conducted to describe and explain the Government of Indonesia?s Placement Moratorium Policy of Indonesian Migrat Domestic Workers into Malaysia in 2009-2011 as an effort by Susilo Bambang Yudhoyono?s Governance to raise the protection for Indonesian Migrant Workers abroad. This reseach tries to identify and analyze the background, justification, formation of actors and interests, and conditions that pushed the Government of Susilo Bambang Yudhoyono to adopt and implement this policy. The concepts of policy-making processes, inter-state workforce?s interdependence as a result of global migration, the concept of foreign politics and diplomacy will be used as conceptual and analitical frameworks in order to analyze the phenomenon of this politics of Indonesian migrant workers? protection that prescribed in this research."

"ABSTRAKLatar Belakang: Tinea pedis adalah dermatofitosis pada kaki terutama pada sela-sela jari kaki dan telapak kaki, tersering terdapat diantara jari IV dan V. Penyebab tersering adalah Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes dan Epidermophyton floccosum. Penyakit ini sering terjadi pada pekerja yang harus menggunakan sepatu tertutup yang mengakibatkan kondisi kaki menjadi lembab. Beberapa faktor risiko Tinea pedis adalah perilaku higiene pada kaki yang buruk, penggunaan sepatu tertutup yang lama setiap hari, lingkungan kerja panas, pemakaian kaos kaki ketika bekerja dan paparan jamur dermatofit.Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui gambaran model prediksi risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki di lingkungan panas sehingga diharapkan dapat menurunkan angka tinea pedis di pabrik elektronik PT X Tangerang.Metode penelitian : Penelitian ini memakai pendekatan desain kasus kontrol. Subyek penelitian adalah pekerja laki-laki di daerah produksi dengan lingkungan kerja panas dan menggunakan sepatu safety sebanyak 46 orang. Data dikumpulkan dengan wawancara dan pemeriksaan fisik secara langsung. Subyek yang mengalami gejala klinis tinea pedis diambil sampel kerokan kulit. Hasil kerokan kulit dibawa ke laboratorium untuk diuji dengan menggunakan pemeriksaan KOH. Variabel terikat yaitu kejadian penyakit tinea pedis. Variabel bebas terdiri dari lingkungan panas, umur, pendidikan, status gizi, masa kerja pengetahuan higiene pada kaki, perilaku higiene pada kaki, kondisi kaos kaki, kaos kaki bau, kaos kaki lembab, kaos kaki kotor, kondisi safety shoes, sepatu safety bau, sepatu safety lembab dan sepatu safety kotor. Hasil penelitian dilakukan analisa univariat, bivariat dan multivariat untuk mengetahui faktor risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki di lingkungan panas.Hasil : Hasil uji kerokan kulit diperoleh sebanyak 23 orang mengalami tinea pedis. Hasil analisis bivariat dengan Chi square didapatkan 5 variabel yang bermakna yaitu Kondisi sepatu, sepatu bau, sepatu lembab, sepatu kotor dan kondisi kaos kaki dengan p< 0,05 dan satu variabel <0,25 yaitu masa kerja. Dari analisis multivariate uji regresi logistik didapatkan variabel yang nilai p nya < 0.05 adalah sepatu lembab dengan nilai p = 0.002. Dengan perhitungan maximum likelihood didapatkan nilai 0.743. Artinya probabilitas maksimal seorang pekerja dengan sepatu lembab sebesar 74.3% untuk terjadinya tinea pedis.Kesimpulan: Model prediksi risiko kejadian tinea pedis pada pekerja laki-laki dilingkungan panas adalah sepatu lembab dengan probabilitas maksimal sebesar 74.3% untuk terjadinya tinea pedis

---

ABSTRACT

Background: Tinea pedis is dermatophytosis on the feet, especially on the between the toes and soles of feet, there are between the most frequent finger IV and V. Commonest cause is Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes and Epidermophyton floccosum.The disease is frequently happens in workers who have to using enclosed shoes which resulted in feet becomes humid conditions. Several risk factors Tinea pedis is the behavior of on the bad foot hygienic, the use of closed shoes which long time each day, the heat working environment, usage socks at work and exposures of dermatophyte fungi. The purpose of this research was to know the description occurrence risk prediction model of tinea pedis on the male employees at heat environments which we expect will reducing the number tinea pedis at electronics factory PT X Tangerang.

Methods: This research used case-control design approaches. Research subjects are male employees at the production area with the heat working environment and using of safety shoes as many as 46 persons. The data collected with interviews and directly of physical examination. Subjects were experiencing a clinical symptoms of tinea pedis be taken samples the skin scrape. The results of the skin scrape brought to the laboratory for been tested by using a KOH examination. Bound variable i.e. occurrence of disease tinea pedis. Independent variable consisted from the heat environmental, ages, educational, the nutritional status of, years of knowledge on the feet hygienic, hygienic behavior of on the feet, condition of socks, smelly socks, socks humid, dirty socks, condition of safety shoes, Safety footwear is stink, humid and is Safety footwear is dirty. The results of research carried unvaried analysis, bivariate and multivariate to determine the risk factors of tinea pedis on the male employees at heat environments.

Results: Result showed from tested skin scrapping is 23 people have tinea pedis . The results of bivariate analysis with Chi square found 5 significant variables, those are conditions of the shoes, stinky shoes, damp shoes, dirty shoes and conditions of socks with p <0.05 and one additional variable <0.25 is working period. The results of multivariate analysis with logistic regression test found p value <0.05 was damp shoes with p = 0.002. The results of calculations maximum likelihood obtained value is 0.743. It means the maximum probability of a worker with damp shoes at 74.3% to the occurrence of tinea pedis.

Conclusion: Risk prediction models of tinea pedis in the male workers at heat working environment is damp shoes with maximum probability of a worker at 74.3% to the occurrence of tinea pedis."

"Penelitian ini membahas mengenai hubungan persepsi risiko kerja pergudangan dengan perilaku tidak selamat pada pekerja PT Schenker Petrolog Utama (SPU) di MT Warehouse, Marunda. Persepsi risiko dideskripsikan dengan menggunakan 9 dimensi Paradigma Psikometri oleh Fischoff, sementara 12 Daftar Tindakan Tidak selamat oleh Swartz diadaptasi dalam studi ini untuk melihat perilaku tidak selamat para pekerja. Waktu penelitian dimulai dari Januari hingga Mei 2014. Melalui alat ukur kuesioner serta observasi langsung terhadap 40 pekerja di MT Warehouse, disimpulkan bahwa persepsi risiko 60% pekerja SPU tergolong kategori kurang baik, sementara mayoritas pekerja (85%) memiliki perilaku tidak selamat. Berdasarkan hasil statistik, tidak ditemukan adanya hubungan antara persepsi risiko dengan kecenderungan pekerja berperilaku tidak selamat. Walaupun demikian, meningkatkan kemampuan pekerja dalam menilai risiko sangat dianjurkan. Penelitian lanjutan yang memasukkan aspek-aspek lain yang diduga berkontribusi terhadap perilaku tidak selamat juga dapat dilakukan untuk mencari tahu faktor terkait yang signifikan.

---

This research is aimed to analyze the relation between risk perceptions of working in warehouse with unsafe behavior among workers of PT Schenker Petrolog Utama at MT Warehouse, Marunda. Risk perceptions per se are described with 9 dimensions of Psychometric Paradigm introduced by Fischoff, while 12 Unsafe Acts by Swartz is adapted to view unsafe behavior in this study.

The research was conducted from January to May 2014. Using questionnaire and direct observation on 40 workers at MT Warehouse, it can be perceived that the risk perception of 60% of workers was poor and 85% of workers? behaviors were categorized as unsafe.

Based on statistic data, no correlation found between risk perceptions and unsafe behavior of these workers. Nevertheless, increasing the ability of workers to measure risks is highly advised. Further research is also suggested to include other aspects allegedly contribute to unsafe behavior in order to identify related significant factors."

"Penelitian ini menggunakan pengukuran tidak langsung yaitu dengan mengukur denyut nadi pada arteri radial di pergelangan tangan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pengukuran denyut nadi menggunakan metode 10 denyut lalu dikonversikan menjadi satuan energi dan mengklasifikasikannya dalam beban kerja. Denyut nadi yang diukur adalah Denyut Nadi Kerja (DNK) dan Denyut Nadi Istirakat (DNI). Selain itu, Peneliti menggunakan analisis dari hasil Persentase Cardiovascular Strain yang dimiliki oleh PRT, serta melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas dari PRT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar energi yang dikeluarkan dan beban kerja yang dialami oleh PRT dalam melakukan aktivitas fisik dari tugas-tugas rumah tangga yang dikerjakannya sehari-hari. Hasil dari penelitian ini menunjukan sebagian besar pengeluaran energi dan beban kerja yang dialami oleh PRT berada dalam klasifikasi "Sedang", akan tetapi ditemukan 2 dari 31 PRT yang memiliki beban kerja dalam klasifikasi "Berat". Diketahui bahwa selain memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 2 pekerja tersebut juga memiliki tugas untuk mengasuh balita.

---

The research describes energy expenditure and workload of Domestic Workers in Depok Mulya Residence, Depok, West Java. This study uses indirect measurement which is to measure the heart rate on the radial artery in the wrist of Domestic Workers. Pulse measurement using ?10 pulse method? then converted into energy units and classifies into the workload category. In addition, researchers use the analysis of the results of the Cardiovascular Strain Percentage owned by Domestic Workers. Besides, researches interviews use a questionnaire to determine the characteristics and activities of the Domestic Workers.

This purpose of research is to find out how much energy is expended and the workload experienced by domestic workers in physical activity from household in everyday activity.

The results of this study are the energy expenditure levels and workload experienced by domestic workers is classified as "Moderate". However, it was found that 2 of 31 domestic workers have a ?Heavy workload? because of not only having a task to do household, the two workers also have a duty to care for a toddler."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."

"ABSTRAK Lingkungan pemukiman merupakan ekosistem buatan yang mencakup lingkungan alam, lingkungan hidup sosial, dan lingkungan hidup buatan. Program transmigrasi pemukiman kembali merupakan ekosistem buatan dalam bentuk salah satu paket pembangunan yang berwawasan lingkungan. Program ini adalah untuk memukimkan kembali penduduk dari daerah-daerah sekitar daerah aliran sungai (DAS), hutan lindung, suaka alam, dan dari daerah kritis lainnya di Kabupaten Lampung Selatan ke daerah yang masih jarang penduduknya di Kabupaten Lampung Utara. Pokok masalah penelitian adalah: (1) apakah ada hubungan antara lingkungan pemukiman dengan sikap transrigran pemukiman kembali, (2) apakah ada perbedaan lingkungan fisik, sosial-ekonomi dan budaya serta daerah asal transmigran periode pertama dengan periode terakhir, dan (3) apakah ada perbedaan sikap keduanya terhadap lingkungan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari dua periode penempatan tersebut dapat dipelajari hubungan antara lingkungan pemukiman dan sikap transmigran dalam dua kondisi yang berbeda. Dengan tujuan tersebut, kegunaan penelitian adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan, khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Lampung guna pengembangan sistem dan pola penempatan transmigrasi pemukiman kembali serta bahan kajian lebih lanjut dalam pengembangan disiplin ekologi manusia. Berdasarkan tujuan dan kegunaan penelitian tersebut di atas terpilih sampel dari populasi yang ada yaitu kepala keluarga transmigran pemukiman kembali di Kecamatan Sungkai Utara. Menyadari luasnya lokasi dan banyaknya populasi, penentuan besarnya sampel digunakan teknik stratified proportional random sampling. Dari sejumlah 77 responden yang terpilih terdiri dari 29 responden transmigran periode pertama dan sebanyak 48 responden transmigran periode terakhir. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hipotesis yang diajukan, dalam pengujian terungkap adanya hubungan yang erat antara lingkungan sosial ekonomi dan budaya; juga terdapat hubungan yang erat antara lingkungan fisik dengan sikap transmigran. Selain itu, hubungan antara daerah asal dengan sikap transmigran tidak teruji secara nyata. Hubungan-hubungan tersebut menunjukkan keterkaitan antara rendahnya daya dukung lingkungan (tingkat kesuburan lahan, kondisi kehidupan sehari-hari yang relatif sulit) dengan sikap para transmigran pemukiman kembali. Dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan, maka semakin terbatasnya kegiatan-kegiatan sosial-budaya sehingga semakin kurang positif sikap transmigran. Selain itu, tidak teruji secara nyata perbedaan lingkungan fisik antara transmigran periode pertama dengan periode terakhir (t': 0,26); yang berarti kondisi lingkungan fisik dari kedua periode tersebut tidak ada perbedaan. Dari aspek lingkungan sosial-ekonomi dan budaya antara transmigran periode pertama berbeda nyata dengan transmigran periode terakhir (t' : 2,90), hal ini disebabkan latar belakang kehidupan keduanya sangat berbeda. Perbedaan ini disebabkan keadaan sosial-ekonomi transmigran periode terakhir lebih baik dibandingkan transmigran periode pertama. Dari aspek sosial-budaya transmigran periode terakhir berasal dari lingkungan pemukiman yang memiliki pola dan corak yang sama dengan lokasi transmigrasi; sedangkan transmigran periode pertama berasal dari daerah pegunungan yang berbeda dengan lokasi transmigrasi sehingga proses adaptasi dan kebiasaan sehari-hari mengalami sedikit hambatan. Dengan perbedaan tersebut timbal perbedaan sikap antara transmigran periode pertama dengan sikap transmigran periode terakhir. Perbedaan sikap ini secara jelas disebabkan oleh kondisi kehidupan sehari-hari yang menyangkut sosial-ekonomi dan budaya, sedangkan sikap terhadap lingkungan fisik tidak terdapat perbedaan secara nyata (t' : 0,09). Secara deskriptif kuantitatif penelitian ini dapat mengungkapkan pula tingkat pendapatan para transmigran sangat rendah sekali. Pendapatan transmigran periode pertama sebesar Rp 36.657,02 dan transmigran periode terakhir sebesar Rp 40.202,84/jiwa/tahun; dan lebih memprihatinkan lagi bahwa pendapatan tersebut secara rata-rata dari kedua periode sebesar 54,64% diperoleh dari usaha non pertanian. Hal ini didukung oleh lahan yang digarap hanya 35,5% dari seluas dua hektar yang diberikan pemerintah. Rendahnya pendapatan dan banyaknya curahan tenaga kerja di luar pemukiman mengakibatkan turunnya aktivitas sosial kemasyarakatan, seperti: tidak berjalannya KUD, rendahnya pendidikan anggota keluarga, dan lambannya proses pembauran dengan penduduk lokal. Hal ini disebabkan juga terpisahnya lokasi pemukiman transmigrasi dengan pemukiman penduduk lokal, kendatipun secara administratif berada di satu desa. Salah satu keberhasilan program transmigrasi ini adalah daerah ini secara umum lebih maju dan ramai bila dibandingkan dengan sebelum adanya program tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas baik yang bersifat positif maupun negatif dirasa perlu pembinaan yang lebih intensif guna meningkatkan proses sosialisasi sehingga terwujudnya kehidupan yang serasi antara transmigran periode pertama dan periode terakhir serta penduduk lokal. "

"Negara Uni. Soviet yang beberapa waktu lalu bubar (anal 1992) dan sekarang sebagian besar telah bergabung di dalam Persemakmuran Negara-Negara Merdeka (CIS), memiliki penduduk yang terdiri dari 100 lebih kelompok etnis. Heterogenitas penduduk yang dimiliki negara tersebut, telah membentuk daerah-daerah otonom yang dikuasai oleh kelompok etnias tertentu. Usaha pembauran untuk menciptakan "nation building" tidak hanya dalam masa kepemimpinan Gorbachev, tetapi telah berjalan sejak di bawah kekuasaan Stalin dengan Cara migrasi kelompok-kelompok etnis. Proses pembauran itu dilakukan secara paksa atau disebut deportasi, dan dengan motivasi yang berbeda, yaitu selain pembauran dilakukan rusifikasi. Pelaksanaan yang kedua ini menimbulkan kesulitan bagi negara tersebut di kemudian hari. Migrasi berkembang setelah Uni Soviet mengalami perubahan politik dan ekonomi yang drastis di bawah kekuasaan Gorbachev. Perkembangan itu didasari oleh dua faktor penyebab, yaitu alasan ekonomi dan alasan politik atau alasan kedua-duanya. Secara umum banyak beralasan ekonomi, tetapi tidak kurang pula faktor politiknya. Dua faktor tersebut berperan sekali, apalagi keadaan politik dan ekonomi Uni Soviet di bawah Gorbachev hingga terbentuk CIS di bawah Yeltsin sangat labil pula. Masalah-masalah politik yang ada seperti perebutan kekuasaan antar elitepolitik, birokrasi yang rumit dan kebijaksanaan etnis yang tidak dapat dicarikan jalan keluar hingga bubarnya Uni Soviet. Sedangkan masalah ekonomi yang sangat mencolok adalah perubahan sistim ekonomi yang menuju ekonomi babas. Hal ini menimbulkan masalah sendiri, seperti birokrasi yang tidak siap, timbulnya pasar gelap, membumbungnya harga-harga, sulitnya mendapatkan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat dan lain-lain. Distabilitas politik dan ekonomi di Uni Soviet itu memancing kelompok-kelompok etnis untuk menampilkan eksistensi masing-masing secara politik maupun ekonomi. Bentuknya mulai dari otonomi kekuasaan hingga perbaikan taraf hidup bersama. Migrasi menjadi semacam alternatif yang paling dapat diandalkan untuk memenuhi semua itu. Migrasi yang terjadi tanpa ada koordinasi yang jelas dari pemerintah. Laju migrasi yang tinggi itu berkaitan dalam wujud intra wilayah maupun keluar negeri. Pada kenyataannya migrasi yang diharapkan itu menemui banyak kendala ditempat tujuannya, baik social, ekonomi maupun budaya. Keadaan seperti ini menumbuhkan beberapa alternatif sehagai jalan keluar menanggulangi eksodus migrasi tersebut, akan tetapi kenyataan politik dan ekonomi di CIS menempatkan masalah migrasi terpaksa diambangkan oleh rezim yang berkuasa."

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor dalam kepailitan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam amar putusannya mendahulukan pembayaran upah buruh atas semua jenis kreditor. Pembayaran atas hak-hak buruh lainnya juga didahulukan atas semua jenis kreditor, kecuali kreditor separatis. Putusan ini menarik untuk dibahas sebab putusan dijatuhkan atas pengujian undang-undang yang bukan merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai kepailitan sehingga perlu dilakukan suatu tinjauan terhadap aturan-aturan lain yang mengatur mengenai kepailitan khususnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan buruh dalam proses kepailitan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. "