Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembauran budaya antar suku bangsa, kebudayaan agama, dan negara yang menyebabkan perubahan pandangan terutama pada ikatan antar individu seperti ikatan perkawinan antar orang yang berbeda agama. Perbedaan agama ini sebelumya tidak menjadi masalah hingga timbul pengaturan terbaru dalam hukum positif di Indonesia, yakni adanya definisi perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian pada tahun 2006 keluar Undang-Undang Adminduk yang menyatakan perkawinan beda agama dapat dicatat berdasarkan penetapan pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri No. 112/Pdt.P/2008/PN.Ska yang akan dikaitkan dengan peraturan terkait seperti UU No.1 tahun 1974, UU No. 23 tahun 2006. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini ialah yuridis normatif dengan sumber data melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini bahwa UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kemudian diubah menjadi UU No. 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan saat ini yang dijadikan sebagai dasar permohonan perkawinan beda agama.

---

The assimilation of cultures between ethnic, religious, cultural and country changes the views of individual especially for their relation such as different religion marriage. In the beginning there isn’t problem with the different of the religion, but after arising arrangement until recent positive law in Indonesia is a existence of the definition of marriage in article 1 of the law Number 1/ 1974 about Marriage that stating “marriage was born inner ties between a man with a woman as husband and wife with the aim of forming a family (of a household) happy and eternal based on God". Based on that, the writer will analyze the determination of District Court Number 112/Pdt.P/2008/PN.Ska will be associated with the regulations such as Act Number 1 of 1974, Act Number 23 of 2006. The methodology in this study use juridical normative with data source through the study of librarianship. The results of this research is that law Number 23 of 2006 about the Residency and Changed to Administration of Act No. 24-2013 about changes of Act Number 23 of 2006 about the Administration of the Population here, currently used to have the marriage of difference religious request."

"Dengan semakin majunya perkembangan jaman, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan dampak kepada pola pemikiran masyarakat terhadap institusi perkawinan salah satunya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda adalah perkawinan yang terjadi di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang masingmasing berbeda agama, khususnya laki-laki muslim atau perempuan muslimah yang menikah dengan laki-laki atau perempuan non-Islam. Bukan hanya terkait keabsahannya, namun status hak-hak anak hasil perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda seperti hak nasab, hak hadlonah, hak walayah serta hak waris harus diperhatikan juga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan pendekatan konsep serta jenis data adalah data primer melalui wawancara dan data sekunder dengan studi pustaka. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa keabsahan suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Tidak sahnya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda menjadikan anak hasil perkawinan tersebut tidak sah karena perkawinan orang tuanya tidak sah. Perlindungan terhadap hak anak luar nikah diberikan sesuai kedudukannya secara proposional berdasarkan status keabsahannya.

---

As the rapid advancement of changing times both directly and indirectly, it can give impact to the mindset of society against the institution of marriage, as example is an interreligions marriage. Marriage between different religions is a marriage between a man and a woman with different religions between each other, especially muslim or muslimah who married to non-Islamic male or female. Not only related of its legitimate , but the status and the rights of children as the results of interreligions marriage, like, the nasab right, the hadlonah right, the walayah right and legacy rights must be considered also. The methods used in this research is juridical-normative with the conceptual approach, and the type of data such primary data is by interviews and secondary data by literature study .The conclusion of research shows that the validity of a marriage should be based on religious law and state law. Illegitimate of interreligions marriage makes their child of its marriage is also illegitimate. Protection against the rights of the illegitimate child given in accordance benefice in proportional based on its legitate status."

"Skripsi ini membahas tentang pengaturan dan keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan perbandingan keabsahan perkawinan beda agama pada putusan Putusan Nomor: 26/Pdt.G2014/PN.GRT. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama, tetapi Kitab Hukum Kanonik tahun 1983 Codex Iuris Canonici mengaturnya. Selain itu, perkawinan beda agama sah apabila dilaksanakan menurut salah satu hukum agama calon mempelai dengan memerhatikan hukum agama kedua belah pihak dan dilakukan pencatatan perkawinan.

---

This thesis discusses about the regulation and the legitimacy of interfaith marriage according to Act Number 1 of 1974 About Marriage with Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici. The issue on this thesis is how the regulation and comparison of interfaith marriage legitimacy in Verdict of Garut District Court Number 26 Pdt.G 2014 PN.GRT. according to Act Number 1 of 1974 About Marriage With Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici. The research method that is used for this research is descriptive analytical research type.

The results are Act Number 1 of 1974 About Marriage does not regulate interfaith marriage, but Code of Canon Law of 1983 Codex Iuris Canonici regulates it. Besides that, interfaith marriage is legitime if it is held according to one of the religion law of the bride by focusing on both of religion law of the brides and it is registered."

"Di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maka terdapat syarat mengenai batas umur dalam melangsungkan perkawinan. Sementara itu dalam pembatasan umur tersebut terdapat suatu dispensasi dari syarat umur agar suatu perkawinan dapat berlangsung. Skripsi ini membahas mengenai bagaimanakah Dispensasi Perkawinan dapat diberikan jika mempelai masih dibawah umur, dan menganalisa penerapanya dalam penetapan di pengadilan negeri dan agama. Dalam skripsi ini maka didapat kesimpulan hakim adalah hal utama diberikanya atau tidaknya dispensasi. Dalam penelitian ini maka menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, Dimana bahan penelitian berasal dari bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran umum dan pengetahuan mengenai topik yang dibahas.

---

In Law of Marriage No. 1 Year 1974 and Islamic Law Compilation, there are conditions regarding the age limit to hold a marriage. Meanwhile, with the age dispensation a marriage can take place. This Thesis discusses about how dispensation can be given if the bride or groom still underage, and analyze the circumstance in court determination. In thesis conclusion the judge is the main determinant in giving the dispensations. In this study the use of normative juridical method. Normative juridical scrutiny is done through the study of literature,where the research material comes from reading material that can provide a general overview and knowledge of the topics discussed."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan, pembatalan perkawinanmerupakan tindakan pengadilan berupa keputusan yang menyatakan bahwaperkawinan yang dilaksanakan itu tidak sah sehingga dianggap tidak perna ada.Pembatalan perkawinan dilakukan dengan suatu alasan tertentu dan hanya orangtertentu saja yang dapat melakukannya. Dengan adanya pembatalan perkawinan,maka akan timbul suatu akibat hukum terutama bagi para pihak. Penulismenggunakan metode penelitian normatif dengan mempelajari putusan pengadilannegeri Jakarta Timur dan mencari referensi dari bahan hukum lainnya. Dari hasilpenelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa terhadap status suami istrimengakibatkan seolah-olah tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yangperkawinannya dibatalkan. Selain itu, terhadap harta bersama dapat diselesaikansecara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri, guna menghindarisengketa hak milik antara mereka

---

ABSTRACTThis thesis discusses marriage annulment, which is a legal declaration by the courtthat rules a marriage null and void. Marriage annulment is done with certainreasons and only specific parties are allowed to perform it. The annulment of amarriage causes certain legal consequences especially for the parties taking part inthe marriage. This subject is researched using normative research method which isdone by analyzing a court ruling from East Jakarta District Court and byresearching various legal research materials. The results of the research concludethat a marriage annulment causes a marriage to be treated as if it never happenedin the first place. Also, any changes regarding marital property left from theannulled marriage can be negotiated by the parties together to prevent unwanteddisputes on the ownership of the property."

"Dalam suatu perkawinan suami istri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan selanjutnya disahkan pada pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh suami istri ini ada yang dicatatkan pada pengadilan negeri bukan pada pegawai pencatat perkawinan. Permasalahan yang dikemukakan pada skripsi ini bagaimana keberlakuan perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum tertulis atau kepustakaan. Pokok hasil dari penelitian dalam skripsi ini adalah bahwa perjanjian perkawinan yang dicatatkan pada pengadilan negeri setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tetap berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanian perkawinan tersebut namun bagi pihak ketiga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku dan tidak dapat mengikat pihak ketiga.

---

In a marriage husband and wife can make a marriage agreement. Marriage agreement must be made in written form and subsequently registered by marriage officer. There are marriage agreement that made by husband and wife that registered on district court but not registered by marriage officer. The main issue in this thesis is what is the law effect of Marriage Agreement Registered on District Court After Act No. 1 year 1974 about Marriage. The research method used in this thesis is a juridical normative research, namely study of written law and literature. The result of this research are the marriage agreement that registered on district court have a legal concequences to husband and wife who made the marriage agreement but the marriage agreement do not have any legal consequences to third party."

"[ABSTRAKPerkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengantujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhananYang Maha Esa. Penulis berasumsi bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untukmendapatkan keturunan atau anak. Dalam penelitian ini pokok permasalahan yangpenulis angkat adalah mengenai kedudukan anak luar kawin ditinjau dari Pasal 43Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan analisis terhadapPenetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim. Penulismenggunakan metode penelitian hukum normatif. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memilikihubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya. Tindakan hukum yang dapatdilakukan anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluargaayahnya adalah melalui pengakuan terhadap anak luar kawin dan pengesahan anakluar kawin pada saat perkawinan kedua orangtuanya. Dalam Penetapan PengadilanNegeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim orang tua dari anak luar kawin tidakmelakukan pengesahan terhadap anak luar kawin mereka pada saat perkawinan,sehingga meminta penetapan pengadilan negeri. Pengakuan dan Pengesahan Anakyang telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan Pasal 49 dan Pasal 50Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus melalui PenetapanPengadilan Negeri. Penulis setuju dengan pertimbangan hukum hakim dalamPenetapan Pengadilan Negeri Nomor : 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim.

---

ABSTRACTMarriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.;Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father?sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child?s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM., Marriage is born inner bond between a man and a woman with the aim to a form ahappy family and eternal based on one supreme divinity. The authors assume that oneof purposes of marriage is to obtain offspring or children. The issue that i use is onthe position of illegitimate child in view of Article 43 of Law Number 1 year 1974concerning marriage and analysis to determination of district court number55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM. The autor uses the methode of normative legal research.Article 43 of Law number 1 year 1974 on marriage states that an illegitimate childonly has a legal relationship with mother and her family. Legal actions that can bedone to an illegitimate child has a legal relationship with his father and his father’sfamily is throught the recognition and validation of an illegitimate child at the time ofhis parents marriage. If parents of an illegitimate child negligent conduct agains anillegitimate child endorsement, can be done in state court determination as describedin Article 32 paragraph 2 of Law number 26 year 2006 concerning administration ofresidence. In determination of district court number: 55/Pdt.P/2014/PN.Jkt.Tim anillegitimate child’s parents do not approve of the marriage of their children at the timeof marriage, so requast a court warrant. Recognation and validation of child who hasexceeded a predetermined time period Article 49 and Article 50 of Law Number 24year 2013 concerning changes to the Law number of 2006 concerning administrationof residence must go through a court warrant. Autors agrees with the legalconsiderations in determination of district court number 55/Pdt.P/2014/PN.JKT.TIM.]"

"Skripsi ini membahas tentang beberapa permasalahan terkait dengan pelaksanaan perkawinan melalui telepon yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan studi kasus berupa Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989). Penelitian ini berfokus pada dua pokok permasalahan, yakni keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tentang pertimbangan hukum hakim tentang keabsahan pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui telepon dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989. Penelitian ini bermetodekan yuridis-normatif yang metode pengambilan data berfokus pada studi literatur dan wawancara narasumber. Hasil penelitian berkesimpulan bahwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan melalui media telepon sah untuk dilakukan berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim pada dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No: 1751/P/1989 sudah tepat. Hasil penelitian ini menyarankan agar pelaksanaan perkawinan metode ini dilaksanakan dalam keadaan mendesak saja dan perlu dilakukannya perbaikan dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses some problems related to the implementation of marriage through phone which reviewed based on The Law No. 1 Year 1974 about Marriage and The Islamic Law. This research using the case study from South Jakarta Religious Court, The Decision No: 1751/P/1989. This study focuses on two main issues, namely: the validity of marriages performed over the phone based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974 and the consideration from the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 judge about the validity of the marriage conducted by phone. This study focus on juridical normative study. The data retrieval methods focus on the study of literature and informant interviews. The results concluded that the implementation of marriage throught phone is legitimate to be done based on The Islamic Law and The Law No. 1 of 1974. Moreover that the legal reasoning of the consideration from judge at the South Jakarta Religious Court Decision No: 1751/P/1989 are correct. The results of this study suggest that the implementation of marriage with this method must beimplemented in a pinch and needed to do repairs in the implementation."

"Basically, all the phenomena and realities that we know the language. Language is a human entity that is able to give meaning and significance. Expression and its use in day-to-day, the language used by men and women sometimes differ. This difference occurs because the sociocultural factors even the biological, so that gender differences can be understood as the natural. In various groups of people with a religious background, ideology, ethnic, geographic, educational, economic background appears to register the language. Individual groups have potential to bring forth or "stylistic" withrawn, including the style of language between men and women. Thus, the difference between the language of men and women show the existence of multiculturalism, remain in the diversity of similarity in both aspects of any kind, including speaking. Participated in the development of civilization to bring changes in attitude and style of speaking. Women with a style of language that seemed shy, closed, flirty, less confident and has begun to be abandoned. Conversely, women now have intelligent conversation style, open, independent and when they reflected the thoughts and ideas both verbally and written. With the incessant movement of mainstream gender between men and women and the opening access to information, the women now have more confidence in speaking, together with men, so that is difficult to be clear with the style of language used by men and women."

"Sumber penerimaan terbesar rumah sakit adalah pasien rawat inap persalinanJamkesda. Integrasi Jamkesda dengan BPJS Kesehatan, akan merubah sistempembayaran dari retrospektif menjadi prospektif. Penelitian ini bertujuanmenggambarkan potensi selisih penerimaan rumah sakit berdasarkan tarif Perdadan INA-CBGs serta strategi menghadapi potensi selisih tersebut. Penelitian ini merupakan gabungan kuantitatif dan kualitatif, menggunakan 660 tagihan dan rekam medis pasien persalinan Jamkesda Tahun 2013. Komponen biaya terbanyak adalah jasa medis, BHP, jasa sarana, obat dan jasa pelayanan. Selisih terbesar pada persalinan dengan sectio secaria dengan rata-rata Rp.3.373.669/pasien. Diperlukan strategi melalui pengelolaan dokter, perawat dan tenaga farmasi, pengawasan, SIM-RS, rekam medis dan billing, perhitungan biaya serta identifikasi pelayanan dan pasar.

---

The main source of hospital income derives from inpatients delivery care of

Jamkesda. Jamkesda integration into BPJS health, will change it's payment system to providers from retrospective into prospective. This study aims to describe the potential difference of hospital tariff based on Perda andINA-CBGs. In addition hospital strategies to coping with potential difference of hospital income is also observed. This study combines quantitative and qualitative, using 660 claims and medical records of inpatients delivery care of Jamkesda year 2013. The largest costs component of delivery care are medical fee, consumables, accommodation, medications and nursing fee. The results showed that the largest difference found insecarian delivery patients with average Rp.3.373.669/patient. It takes strategy through medical staff, nursing and pharmacy staff management, supervision, hospital management information system, medical records and billing, costing, services and market identification."