Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian yang membahas kebijakan fasilitas pajak bagi industri grafika masih relatif minim. Padahal industri grafika merupakan industri yang sangat strategis untuk mewujudkan kawasan Indonesia Print City. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan bea masuk dan PDRI terhadap industri grafika ditinjau dari prinsip kepastian dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi serta untuk menganalisis fasilitas pajak apa yang dibutuhkan bagi industri grafika. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ketidakjelasan justifikasi kebijakan bea masuk terhadap mesin cetak konvensional dan kebijakan bea masuk yang berlaku tidak memenuhi prinsip efisiensi. Fasilitas yang dibutuhkan bagi industri grafika adalah insentif bea masuk 0% dan subsidi bunga.

---

Research that discusses the policy of tax facilities for the graphic industry is limited. Whereas graphic industry is a very strategic industry to realize the Indonesia Print City region. By using qualitative approach, this research aims to analyze the evaluation of import duties and tax in term of imports towards graphic industry in terms of the certainty principle and economic growth and efficiency principle as well as to analyze the tax incentives needed for the graphic industry. The result shows that (1) the policy of import duties on graphic industry has not certain justification for conventional printing presses and the policy of import duties does not meet the principle of efficiency. (2) Incentive required for the graphic industry are zero-rate import duties and interest subsidy."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Suku Cadang Pesawat komersial di Indonesia ditinjau dari prinsip kesederhanaan dan prinsip pertumbuhan ekonomi & efisiensi, dan untuk memberikan alternatif kebijakan pengenaan Bea Masuk yang dapat mendukung industri penerbangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari prinsip simplicity, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi prinsip simplicity. Jika ditinjau dari prinsip economic growth and efficiency, kebijakan BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kedua prinsip economic growth and efficiency. Kemudian, berdasarkan analisis antara kebijakan tarif 0% dengan kebijakan BMDTP yang sudah mengalami penyempurnaan di hampir setiap tahapan, kebijakan BMDTP yang sudah mendapatkan penyempurnaan merupakan kebijakan yang paling mendekati kebijakan pajak yang baik karena dapat mendukung perekonomian nasional tanpa ada pihak yang dirugikan.

---

This study aims to evaluate the policy of government-borne import duties on commercial aircraft part in Indonesia in terms of the simplicity principle and economic growth and efficiency principle. This study also aims to give alternative for import duties policy which can support airlines industries. This is a descripitive quantitive research using in-depth interview with informan. The study design used in this research is survey method by using a questionnaire.The result of this study indicate that in terms of the simplicity principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the simplicity principle. In terms of the economic growth and efficiency principle, the policy of government-borne import duties is not fully meet the economic growth and efficiency principle. Then, based on analysis between 0% tariff policy with the policy of government-borne import duties that has improvements in nearly every stage, the policy of government-borne import duties that has improvements is the good tax policy as it supports the national economy."

"Produk Baja hot rolled plate merupakan produk baja utama yang digunakan ssebagai bahan baku industri manufaktur perkapalan. Kebutuhan produk baja hot rolled plate di dalam negeri selain dipenuhi oleh produk dalam negeri, juga dilakukan impor. Selain itu, dengan adanya indikasi dumping untuk produk baja hot rolled plate yang berasal dari China, Singapura, dan Ukraina, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tindakan remedies pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dengan periode pengenaan selama lima tahun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi kebijakan Bea Masuk Anti Dumping terhadap impor produk baja hot rolled plate ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan, dan efisiensi serta mengapa hanya ketiga negara tersebut yang dikenakan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pandangan post-positivism. Hasil dari penelitian ini bahwa berdasarkan teori evaluasi dunn yang ditinjau dari prinsip efektivitas, responsivitas, ketepatan, kecukupan, kesamaan dan efisiensi bahwa kebijakan BMAD terhadap impor baja hot rolled plate dinilai belum dapat memenuhi nilai prinsip tersebut. Selanjutnya pengenaan BMAD terhadap Impor baja hot rolled plate kepada China, Singapura, dan Ukraina disebabkan karena produsen China, Singapura dan Ukraina telah terbukti melakukan praktek dumping. Lalu Jepang sendiri tidak dikenakan BMAD dikarenakan terdapatnya kepentingan nasional sehingga tidak dikenakan BMAD

---

Hot Rolled Plate (HRP) is widely used as raw material for ship building. Domestic demand of hot rolled plate fulfilled not only by domestic product but also from import. The government throught the Ministry of Finance also enact anti dumping policy for hot rolled plate steel import from China, Singapuran and Ukraine which ended in 2023. The purpose of this study is to analyze the evaluation of the Anti-Dumping Import Duty policy on the import of hot rolled plate steel products in terms of the principles of effectiveness, responsiveness, accuracy, adequacy, equality, and efficiency. In Addition, to analyze why only these three countries anti dumping policy are imposed in Indonesia. This research was conducted using a qualitative method with post -positivisme perspective. The results of this study based on Dunn evaluation theory in terms of the principles of effectiveness, responsivines, accuracy, adequacy, equality, and efficiency from anti dumping policy show that import of hot rolled plate steel is not able to fulfil the principles. Furthermore, anti dumping policy on import of hot rolled plate to those coutries conducted dumping."

"[Perdagangan bebas yang berkembang saat ini mengakibatkan perpindahan barang antar negara menjadi mudah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan sektor industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk impor. Salah satu industri yang diproyeksikan untuk berkembang adalah industri elektronika. Penelitian ini fokus kepada kebijakan bea masuk yang berlaku di industri elektronika dan dievaluasi menggunakan kriteria efektivitas, kecukupan, responsivitas, serta ketepatan khususnya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah fasilitas BMDTP belum sepenuhnya memenuhi kriteria evaluasi kebijakan sehingga dibutuhkan alternatif kebijakan agar tujuan untuk meningkatkan daya saing industri elektronika dapat tercapai secara maksimal.;Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose., Current developed free trade situation makes the displacement of goods become easier. Therefore, we need to develope domestic industrial sector in order to compete with imported goods. One of industry that is projected to grow up is electronics industry. This research focus on duties policy that applied in electronics industry and will be evaluated by effectiveness, adequacy, responsiveness and appropriateness criteria, especially duties paid by government (BMDTP). This research was conducted by using qualitative approach. The result is that facility does not meet the criteria of policy evaluation so it needs policy alternative to achieve its purpose.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor ditinjau dari lima dimensi, yaitu prinsip simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, dan memberikan alternatif kebijakan bea masuk yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika kebijakan ini belum memenuhi keempat dimensi, yaitu simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Adapun alternatif pengenaan bea masuk yang tepat hingga saat ini berupa kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dari segi penerbitan aturan serta koordinasi yang terjalin antarpihak guna mencapai hasil kebijakan yang maksimal.

---

This study aims to evaluate government?s policy about Borne Import Duties on Goods and Materials to Make Automotive?s Component using five dimensions, they are simplicity and process, performance, content, economic growth and efficiency, effect of policy, and providing the proper alternative of duties policy. This study uses descriptive quantitative methods and uses literature study and indepth interview for collecting the data.The result shows that this policy does not fulfill four of dimensions, it is simplicity and process, performance, content dan effect of policy. Until these days, the proper alternative of import duties on automotive component uses Borne Import Duties policy which is continuously improved regarding to the regulations, especially on policy publishing and coordination on every party, so the highest result of this policy is achievable."

"Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah masih mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan impor, padahal 91,7 persen kebutuhan alat kesehatan dalam negeri dipasok oleh barang impor. Tentu saja, pengenaan bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut akan berimbas pada bertambahnya biaya pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisis korelasi antara pengenaan tarif bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut dengan prinsip pemenuhan hak dasar kesehatan yang diamanatkan peraturan perundang–undangan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan batasan penggunaan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan bea masuk dan pajak impor terhadap alat kesehatan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bahwa sediaan alat kesehatan harus bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan agar pemerintah berkenan meninjau ulang pengaturan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan demi pemenuhan akses kesehatan untuk setiap orang.The right to health is one of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights as a basic right of every individual and is non-derogable. Post-amendment, Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates; "The state is responsible for the provision of adequate health care facilities and public services." Additionally, article 98 of the Health Act confirms that the Government is responsible for the supply of pharmaceutical and medical devices that are safe, beneficial, qualified, and affordable. However, to this day the government still imposes import duties and taxes (PDRI) for imported medical devices, even though 91.7 percent of domestic medical device demands are supplied by imported goods. Naturally, the imposition of import duties and PDRI for medical devices will impact in increasing the costs of procurement of medical devices. This study aims to analyze the correlation between the imposition of import duty tariffs as well as the PDRI of medical devices and the principle of fulfilling the basic health rights mandated by laws and regulations. Therefore, this research was conducted in a juridical-normative approach. This study was conducted within the limitation of secondary data. Tools of data collection were in the form of document studies and interviews. Based on the conducted study, the researcher concluded that the imposition of import duties and taxes on medical devices is not in line with the principles mandated by law, specifically in the aspect of qualified and affordable medical device supply. Therefore, this study suggests that the government should consider reassessing the regulation of import duty and tax rates of imports (PDRI) for medical devices in order to fulfill access to health for everyone."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia memberikan insentif Pembebasan Bea Masuk atas impor mesin, barang, dan bahan bagi industri kendaraan bermotor listrik. Namun, hingga saat ini belum terdapat industri yang memanfaatkan insentif Pembebasan Bea Masuk untuk memproduksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk yang ditinjau dari Asas Efisiensi compliance cost dan Konsep Efektivitas. Penelitian ini juga membahas alasan yang mendasari diberikannya tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif Pembebasan Bea Masuk dapat dikatakan belum efisien dalam mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Sebab, biaya fiskal maupun biaya waktu yang dikeluarkan oleh perusahaan atau industri relatif tinggi. Dari sisi efektivitas dalam mencapai tujuan pun dapat dikatakan belum efektif, karena belum terpenuhinya pull and push factor. Pemberian tambahan insentif dalam bentuk Bea Masuk ditujukan untuk memudahkan perusahaan atau industri dalam melakukan impor dan dapat mengurangi biaya produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga dapat meminimalisir harga jual kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan dapat mengembangan industri kendaraan bermotor listrik di Indonesia.

---

ABSTRACT

The Indonesian government provides incentives for exemption from import duty on imports of machinery, goods and materials for the electric motor vehicle industry. However, until now there has been no industry that has utilized the import duty exemption incentives to produce battery-based electric motorized vehicles. This study aims to analyze the implementation of the import duty exemption incentive policy in terms of the principle of compliance cost efficiency and the concept of effectiveness. This study also discusses the reasons underlying the provision of additional incentives in the form of import duties in Presidential Regulation No. 55 of 2019. This study uses a post-positivist research approach with data collection techniques in the form of literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the import duty exemption incentive policy is not efficient in encouraging the development of the electric motor vehicle industry in Indonesia. This is because the fiscal and time costs incurred by the company or industry are relatively high. In terms of effectiveness in achieving the goal, it can be said that it is not yet effective, because the pull and push factors have not been fulfilled. The provision of additional incentives in the form of import duties is intended to make it easier for companies or industries to import and reduce the production costs of battery-based electric motor vehicles, so as to minimize the selling price of battery-based electric motor vehicles and develop the electric motor vehicle industry in Indonesia."

"Dalam melaksanakan amanat UU PPh nomor 36 tahun 2008 tentang pemberian keringanan pajak penghasilan. Pemerintah membuat perarturan pelaksana yang tercantum pada PP nomor 52 tahun 2011. Salah satu industri yang mendapatkan insentif pajak penghasilan adalah Industri Panas Bumi. Namun sejak disahkannya peraturan ini belum ada industri panas bumi yang mengajukan fasilitas ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis dasar dan perkembangan pemberian insentif pajak penghasilan di Indonesia, menganalisis peran insentif pajak penghasilan atas industri panas bumi. Selain itu, menganalisis substansi kebijakan insentif pajak penghasilan dengan menggunakan teori evaluasi knoepfel terdiri dari extent of target group, effectiveness, dan relevance. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur.

Peneliti menemukan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam pemberian insentif karena masih terdapat insentif pajak yang tidak ada peraturan pelaksananya, Insentif pajak penghasilan bukan menjadi satu-satunya faktor pertimbangan investasi panas bumi. Selain itu, insentif pajak penghasilan tidak dapat menarik investor karena tidak sesuai dengan karateristik industri panas bumi.

---

Government have made some regulation on Government Regulation about income tax incentive for investment in Indonesia. It was mandated by law of income tax. One of industries who get incentive is Geothermal Industries. But, about more than 5 years this regulation was implemented, no one geothermal industries proposed to get this incentive.

Based on this problem, researcher whats to analize about substantion policy of income tax incentive. Beside that, researcher whats to know what a based of geothermal regulation. The last aim for researching is evaluate the policy of income tax incentive with knoepfel's theory such as extent of target group, effectiveness, and relevance. With qualitative research approach, descriptive research purposes and interview and Library Research data collection methods.

Reacherher found that government unconsistent in make regulation of incentive. Because there was regulation didn’t have excecution regulation. Tax income incentive was not one of factor of investor consideration will investation or not. And than, tax incme incentive couldn’t make investor interest because geothermal industries have different characteristic with other."