Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jepang merupakan negara yang dikenal akan distribusi ODA yang terkonsentrasi di kawasan Asia. Akan tetapi, pada tahun 2003 hingga 2011, distribusi ODA Jepang ke Asia justru menurun. Sebaliknya, Sub-Sahara Afrika menjadi satu-satunya kawasan dengan distribusi ODA Jepang yang meningkat. Situasi ini menunjukkan pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Sub-Sahara Afrika. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor di balik pergeseran tersebut dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan terdapat keterkaitan antara faktor domestik (perubahan kepemimpinan dalam JICA dan tujuan politik Jepang) dan eksternal (tekanan dari Amerika Serikat, rivalitas Jepang dengan China, dan dinamika perkembangan Kawasan Afrika dan Asia), yang melatarbelakangi pergeseran fokus distribusi ODA Jepang ke Afrika.

---

Japan is a country which concentrated her ODA mainly in Asia. However, in 2003 until 2011, Japanese ODA to Asia diminished and Sub-Saharan Africa became the only region whose Japanese ODA?s allocation increased. It indicated the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Africa. This study aims to uncover and analyze the factors underlying Japan?s policy to shift her ODA to Africa using foreign policy as the framework of analysis. The result shows the relevance between domestic factors (leadership transition in JICA and Japan?s political objective) and external factors (the pressure of US, rivalry between Japan and China, and development of Africa and Asia) in the shifting of Japanese ODA to Sub-Saharan Arica."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."

"Selama beberapa waktu terakhir, Battery Energy Storage System (BESS) telah menjadi salah satu komponen penting dalam jaringan listrik pintar untuk meningkatkan kinerja dan keandalan sistem tenaga listrik di beberapa negara. Indonesia yang merupakan negara terpadat nomor empat di dunia tentunya membutuhkan juga teknologi ini untuk memaksimalkan kinerja sistem tenaga listriknya. Namun, harga investasi untuk BESS masih tergolong cukup tinggi untuk saat ini dan dibutuhkan metode yang tepat untuk menentukan kapasitas BESS tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan feasibility study digunakan untuk memastikan pemasangan BESS pada jaringan sistem tenaga listrik bisa memberikan keuntungan dari sisi ekonomi. Makalah ini menyajikan metodologi pengukuran dan strategi optimasi biaya BESS untuk aplikasi Load Shifting di sistem tenaga listrik Sumatera Bagian Tengah dengan menggunakan perangkat lunak excel dan phyton serta data beban listrik yang diberikan PLN di wilayah tersebut pada tahun 2019. Energi BESS akan dilepas pada saat Waktu Beban Puncak (WBP) untuk menggantikan pembangkit listrik biaya mahal sehingga dapat megurangi biaya operasional. Hasil optimasi biaya BESS untuk load shifting di Sumbagteng mampu mengurangi PLTMG dan PLTD yang notabene menggunakan BBM sebesar 20% dari kondisi awalnya.

---

Over the past few years, the Battery Energy Storage System (BESS) has become one of the important components in smart power grids to improve the performance and reliability of electric power systems in several countries. Indonesia, which is the fourth most populous country in the world, certainly needs this technology to maximize the performance of its electric power system. However, the investment price for BESS is still quite high for now and an appropriate method is needed to determine the capacity of the BESS. Therefore, a feasibility study approach is used to ensure that the installation of BESS on the power system network can provide economic benefits. This paper presents the measurement methodology and cost optimization strategy of BESS for Load Shifting applications in the Central Sumatra electric power system using excel and python software as well as electricity load data provided by PLN in the region in 2019. BESS energy will be released at Load Time. The peak (WBP) to replace power plants is expensive so that it can reduce operational costs. The results of the optimization of BESS costs for load shifting in Central Sumatra were able to reduce PLTMG and PLTD which incidentally used fuel by 20% from their initial conditions."

"Sistem tenaga listrik Sumatra merupakan salah satu sistem tenaga listrik terbesar yang ada di Indonesia. Sistem tersebut terdiri dari gabungan 3 subsistem yaitu Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Sumatra Bagian Tengah (Sumbagteng), dan Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). Salah satu subsistem tenaga listrik besar di Sumatra adalah sistem tenaga listrik Sumbagsel. Sistem tenaga listrik Sumbagsel disupply dayanya oleh berbagai jenis pembangkit listrik seperti PLTU, PLTA, PLTD, dll. Setiap pembangkit listrik tersebut memiliki BPP (Biaya Pokok Penyediaan) pembangkitan. Pembangkit listrik berbasis fosil dan gas memerlukan BPP yang cukup tinggi. Kemajuan teknologi khususnya teknologi baterai sebagai penyimpan energi memungkinkan pengurangan pengoperasian pembangkit berbasis fosil dan gas dengan menggunakan metode load shifting. Load shifting dilakukan untuk memindahkan daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan BPP pembangkitan yang mahal menjadi daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dengan BPP yang lebih murah sehingga optimalisasi biaya pun dapat dilakukan. Load shifting tersebut dilakukan dengan menggunakan BESS (Battery Energy Storage System) dimana charging akan dilakukan diluar WBP (Waktu Beban Puncak) dan discharging akan dilakukan pada saat waktu beban puncak. Oleh karena itu, studi BESS untuk load shifting sistem tenaga listrik Sumatra Bagian Selatan perlu dilakukan.

---

The Sumatran electric power system is one of the largest electric power systems in Indonesia. The system consists of a combination of 3 subsystems, namely Northern Sumatra (Sumbagut), Central Sumatra (Sumbagteng), and Southern Sumatra (Sumbagsel). One of the major power subsystems in Sumatra is the South Sumatra electric power system. The South Sumatra electric power system provides its power by various types of power plants such as PLTU, PLTA, PLTD, etc. Each of these power plants has a BPP (Cost of Provision) generation. Fossil and gas based power plants require a fairly high BPP. Technological advances, especially battery technology as an energy store, allow the reduction of fossil and gas-based operations using load transfer methods. Load transfer is carried out to transfer the power produced by power plants with an expensive generation BPP, while power plants with BPP can be cheaper so that cost optimization is carried out. The load transfer is carried out using BESS (Battery Energy Storage System) where charging will be done outside the WBP (Peak Load Time) and emptying will be carried out during peak load times. Therefore, it is necessary to conduct a BESS study for the Southern Sumatra electric load transfer system."

"Pertanian ladang berpindah oleh Suku Dayak Iban di Desa Mensiau mempunyai beberapa tahapan dalam pengelolaannya, yaitu membakar lahan, kemudian menanam padi dalam beberapa kali musim tanam, lalu di tinggalkan agar menjadi hutan kembali. Tahapan pertumbuhan tanaman dalam satu siklus perladangan berpindah idelanya mulai dari jejak bakar, ladang, semak belukar, belukar muda, belukar tua, kemudian hutan sekunder, sehingga dalam satu wilayah tanam suatu siklus perladangan berpindah dapat berlangsung selama 20 tahun sekali. Penelitian ladang berpindah bertujuan untuk melihat karakteristik lahan melalui data dari hasil perekaman pesawat tanpa awak, melihat perubahan siklus ladang berpindah menggunakan analisis temporal NDVI Landsat, serta menghitung pengaruh jarak ladang terhadap aksesibilitas terhadap tempat tinggal dengan menggunakan Euclidean Distance Analysis. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar perladangan berpindah dilakukan pada lahan yang berbukit kecil dengan kemiringan 15 - 25 dan jenis tanah Ultisol. Analisa NDVI pada beberapa ladang menunjukan peningkatan siklus perladangan berpindah dari sebesar 3 sampai 5 tahun sekali, dan hasil analisis jarak memperilhatkan perladangan berpindah banyak dilakukan pada wilayah di sekitar jalan, dibandingkan dengan sungai atau tempat tinggal.

---

Shifting cultivation by Dayak Iban Tribe on Mensiau village have several stages, burn the land, rice cultivating for two or three planting season, then abandoned for reforestation. Vegetation growth trough several stages on one cycle, ideally strated from burn scar, rice field, bushes, young secondary regrowth, old secondary regrowth, then become secondary forest, so that cycle needs 20 years.

The aim of this research is to identify the spatial charactheristic of shifting cultivation from UAV data, calculating the change on cycle from Landsat NDVI temporal analysis, also calculating the distance from home and access to the field using Euclidean Distance Analysis.

The result shows most of shifting cultivation happen on hilly area with 15 25 slopes and Ultisol soil type. NDVI analysis for some field shown increasing of cycle time from 3 to 5 year, and distance analysis reveal that shfting cultivation mostly take place near the roads."

"[ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya manajemenlaba melalui classification shifting dengan cara menggeser klasifikasi coreexpenses ke operasi yang dihentikan atau special items untuk meningkatkan coreearnings. Selain itu, penelitian ini juga memprediksi bahwa kualitas audit yangdiproksikan dengan ukuran KAP (KAP big 4 atau non-big 4) dapat mengurangimanajemen laba melalui classification shifting.Yang menjadi sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yangterdaftar di negara Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filiphina. Sampel yangdigunakan berjumlah 1551 observasi pada tahun 2012.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanyaclassification shifting melalui operasi yang dihentikan dan special items.Konsisten dengan temuan ini, kualitas audit juga tidak dapat mengurangiterjadinya classification shifting tersebut.

---

ABSTRACTThis research aims to detect earnings management through classificationshifting by classifying core expenses as discontinued operation or special items toincrease core earnings. This research also predict that Audit Quality (KAP big 4or non-big 4) can mitigate earnings management through classification shifting.Samples of this research are obtained using purposive sampling from allcompanies listed in the capital markets of Singapore, Malaysia, Indonesia, andPhilippines. Final samples are 1551 observations for the year 2012.Results showed that there no classification shifting through discontinuedoperations and special items. Audit Quality is found to be unable to mitigateearnings management through classification shifting., This research aims to detect earnings management through classificationshifting by classifying core expenses as discontinued operation or special items toincrease core earnings. This research also predict that Audit Quality (KAP big 4or non-big 4) can mitigate earnings management through classification shifting.Samples of this research are obtained using purposive sampling from allcompanies listed in the capital markets of Singapore, Malaysia, Indonesia, andPhilippines. Final samples are 1551 observations for the year 2012.Results showed that there no classification shifting through discontinuedoperations and special items. Audit Quality is found to be unable to mitigateearnings management through classification shifting.]"

"ABSTRAKPenelitian ini mengestimasi pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan orang pribadi dan pajak atas deviden terhadap perilaku income shifting wajib pajak orang pribadi yang masuk dalam kelompok top bracket. Pengukuran respons dilakukan dengan menggunakan data pajak dari Direktorat Jenderal Pajak DJP pada kurun waktu 2008-2012. Hasil deskriptif statistik dan analisis dynamic panel data menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak deviden menyebabkan income shifting dari penghasilan non final menjadi penghasilan deviden pada wajib pajak orang pribad yang masuk dalam kelompok top bracket. Berdasarkan hasil deskriptif analisis, income shifting dilakukan oleh kelompok top bracket pada kuartil 1 satu dan kuartil 4 empat dengan rata-rata penghasilan sebesar 390 juta rupiah dan 10 miliar rupiah pada tahun 2008.

---

ABSTRACT This study estimates the effect of personal income and devidends tax rate reduction on income shifting behavior of top bracket taxpayers. Income shifting behavior is measured by the Directorate General of Tax DGT data in 2008 2012. Descriptive statistics and dynamic panel data analysis show that the decrease of dividend tax rate causes income shifting to dividend income on top bracket personal taxpayers. Based on descriptive analysis, income shifting behavior occurs in quartile 1 and quartile 4 of the top bracket personal taxpayer with average income of 390 million rupiah and 10 billion rupiah in 2008."

"ABSTRAKPada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam Organization of Economic Co-operation and Development dan G20 termasuk Indonesia sepakat menjalankan 15 rencana aksi yang disebut Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan untuk mengatasi masalah penggerusan basis pajak dan pengalihan laba. Salah rencana aksinya adalah BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules untuk menangkal aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules merupakan pelaporan wajib bagi Wajib Pajak dan promotor untuk mengungkap skema perencanaan pajak tax planning yang dijalankan dalam rangka mendapat informasi dini mengenai perencanaan pajak agresif aggressive tax planning . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian, bentuk dan kerangka desain implementasi yang sesuai, serta dampak dari pengimplementasian rekomendasi BEPS Action Plan 12: Mandatory Disclosure Rules di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan praktisi, akademisi dan otoritas pajak di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan tantangan utama yang dihadapi adalah landasan hukum, bentuk implementasi berupa Peraturan Menteri Keuangan, dan pengimplementasian menimbulkan dampak positif dan negatif.

---

ABSTRACTIn 2015, countries in the Organization of Economic Co operation and Development OECD and G20 including Indonesia have agreed to implement 15 action plans called the Base Erosion and Profit Shifting BEPS Action Plan to address the problem of the tax base erosion and profit shifting. One of the action plans is BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules to counter aggressive tax planning. BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules is mandatory reporting for Taxpayers and promoters to disclose tax planning schemes undertaken in order to obtain early information on aggressive tax planning. This study aims to determine the challenges faced in implementing, the form and design framework of the appropriate implementation, and the impact of the implementation of BEPS Action Plan 12 Mandatory Disclosure Rules in Indonesia. The research is conducted with qualitative approach and data collection is conducted through literature review and in depth interview with practitioner, academics and tax authority in Indonesia. The results of this study indicate the main challenges faced is the legal basis, the form of implementation is Regulation of the Minister of Finance, and the implementation has positive and negative impacts."