Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan pestisida dalam kegiatan perdagangan internasional di dunia dan pembentukan peraturan internasional terkait dengan perdagangan pestisida. Penulis ini akan membedah isi Konvensi Rotterdam, sebagai salah satu ketentuan hukum internasional tentang perdagangan pestisida; dengan memberikan penjabaran mengenai prinsip, materi pokok, manfaat, kendala, serta hak dan kewajiban Negara peserta dalam melakukan ratifikasi Konvensi tersebut. Implementasi Konvensi Rotterdam di Indonesia dan beberapa Negara lain juga akan dianalisis yang didasarkan pada kepentingan, peraturan nasional, dan praktik perdagangan pestisida di Indonesia dan beberapa Negara tersebut. Kesimpulan yang didapatkan menunjukkan bahwa munculnya permasalahan pestisida di dunia disebabkan oleh perdagangan pestisida internasional yang marak dilakukan secara ilegal, sehingga pembentukan Konvensi Rotterdam memberikan banyak keuntungan bagi Negara pesertanya.

---

This thesis discusses the issue of pesticides in international trade activity in the world and the establishment of international regulations related to pesticide trade. The author of this thesis dissects the contents of the Rotterdam Convention, as one of the provisions of international law on trade of pesticides; to provide a description of the principal, subject matter, benefits, constraints, and rights and obligations of State Parties to ratify the Convention. Implementation of the Rotterdam Convention in Indonesia and some other countries will also be analyzed based on interests, national regulations and practices of pesticide in Indonesia and some of those States. The conclusion shows that the emergence of issues cause by pesticides in the world of international pesticide trade are rampant carried out illegally, so the for establishment of the Rotterdam Convention provides many return for the State Parties."

"Tanaman kubis yang merupakan salah satu tanaman hortikultura yang penting, umumnya memerlukan pemeliharaan yang intensif. Berbagai jenis oganisme pengganggu tumbuhan (OPT) menyerang tanaman kubis sehingga sering kali menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kehilangan hasil panen sayuran akibat serangan organisme penganggu tumbuhan dapat mencapai 30-100%. Bahkan pada tingkat serangan OPT yang rendah pun dapat mengurangi kualitas produk sayuran sehingga mengakibatkan menurunnya harga jual (Sastrosiswojo, 1992a). Hal inilah yang mendorong petani untuk menggunakan pestisida. Pada umumnya penggunaan pestisida pada tanaman kubis sangat intensif. Keadaan tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya dampak negatif penggunaan pestisida terhadap unsur-unsur lingkungan yang ada pada ekosistem pertanian. Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana dapat mengakibatkan penurunan populasi musuh alami harus dan serargga berguna lainnya, serta makhluk bukan sasaran (Oka, 1995). Akibatnya apabila keadaan lingkungan mendukung, dapat terjadi ledakan populasi hama karena terjadinya resurgensi hama. Demikian juga residu pestisida di lingkungan dapat terbawa oleh gerakan air dan udara sehingga residu pestisida dapat berada di berbagai unsur Iingkungan di permukaan bumi (Untung, 1992). Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman jenis (diversitas species) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem. Pada umumnya masyarakat telah memahami, bahwa pestisida merupakan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Namun demikian, sesungguhnya pestisida juga dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu pestisida digunakan dalam pembangunan di berbagai sektor termasuk sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultira. Untuk menghindari pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan perlu diupayakan agar penggunaan pestisida dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dinyatakan bahwa penggunaan pestisida merupakan alternatif terakhir, sesuai dengan konsep PHT. Apabila terpaksa menggunakan pestisida maka harus dilakukan dengan bijaksana, artinya :1. Pestisida yang digunakan telah terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian (Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973).2. Memenuhi kriteria 5 tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, alat, dan cara aplikasi, tepat mutu, tepat jenis, tepat komoditas dan tepat sasaran (Daryanto, 1999). Hal ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap dan tindakan petani dalam penggunaan pestisida serta pengawasan dari pihak pemerintah yang bertanggung jawab langsung terhadap pelaksanaan peraturan penggunaan pestisida tersebut.Masalah dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut :1. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani Non-SLPHT kubis?2. Apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida?3. Apakah petani alumni SLPHT kubis lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani Non-SLPHT kubis?Penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui bagaimanakah pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap pestisida.2. Mengetahui apakah pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Mengetahui bagaimanakah kepatuhan petani alumni SLPHT kubis dan petani Non-SLPHT kubis terhadap peraturan penggunaan pestisida.Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah :1. Pengetahuan, sikap dan tindakan petani alumni SLPHT kubis terhadap pestisida lebih balk daripada petani Non-SLPHT kubis.2. Pengetahuan, sikap dan tindakan terhadap pestisida mempengaruhi petani alumni SLPHT kubis dan petani Non﷓ SLPHT kubis dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida,3. Petani alumni SLPHT kubis Iebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani yang belum pernah dilatih dalam SPLHT kubis.Penelitian ini dilaksanakanan dengan metode survei yaitu mewawancarai petani kubis yang terpilih sebagai sampel untuk memperoleh data primer. Teknik pengambilan sampel yang digunal:an adalah purposive, samplng : sampel dengan sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang pernah mengikuti Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan yang tidak pernah mengikuti SLPHT. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bandung dan Garut mulai bulan Oktober sampai Desember 2000. Wilayah penelitian ini meliputi Kecamatan Lembang, Pangalengan, Cikajang dan Cisurupan. Dipilih dua sampel desa dari tiap kecamatan, dan pada tiap desa terdiri atas petani alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis. Ditentukan 10 petani alumni SLPHT kubis dan 10 petani Non-SLPHT kubis pada tiap desa sampel. Jumlah responden di delapan desa sampel tersebut ialah 160 petani yang terdiri atas 80 petani alumni SLPHT kubis dan 80 petani Non-SLPHT kubis.Hasil penelitian penting yang dapat disimpulkan adalah:1. Pengetahuan dan sikap petani responden SLPHT kubis terhadap pestisida lebih baik daripada petani responden Non-SLPHT kubis di Kabupaten Bandung dan Garut.a. Di Kabupaten Bandung, 72,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 45% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis memiliki pengetahuan tinggi dan sedang terhadap pestisida.b.Di Kabupaten Garut, 62,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 32,5% jumlah petani responden Non SLPHT Kubis memiliki pengetahuan tinggi terhadap pestisida.c. Di Kabupaten Bandung, 82,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 25% jumlah petani Non-SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.d. Di Kabupaten Garut, 60% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 7,5% jumlah petani responden Non SLPHT kubis memiliki tingkat sikap tinggi (baik) dan sedang terhadap pestisida.2. Di Kabupaten Bandung dan Garut hanya tindakan petani responden alumni SLPHT kubis dan Non-SLPHT kubis terhadap pestisida yang mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.a. Di Kabupaten Bandung dan Garut pengetahuan dan sikap petani responden alumni SLPHT kubis dan Non SLPHT kubis terhadap pestisida tidak mempengaruhi mereka dalam mematuhi peraturan penggunaan pestisida.3. Petani responden alumni SLPHT kubis di Kabupaten Garut lebih mematuhi peraturan penggunaan pestisida daripada petani responden SLPHT kubis di Kabupaten Bandung.a. Di Kabupaten Bandung hanya 7,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan 6,3% jumlah petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.b. Di Kabupaten Garut, 52,5% jumlah petani responden alumni SLPHT kubis dan tidak ada (0%) petani responden Non-SLPHT kubis yang menggunakan pestisida sesuai dengan peraturan penggunaan pestisida.

---

Cabbage is an important vegetables crop, which needs intensification, including cultivation patterns, use of resistant varieties and intensive protection. Many harmful organisms attack cabbages that may cause great financial loss. The crop loss due to pests and diseases on major vegetable crops ranging from 30% to totally loss. Even the low pest attack can reduce vegetable yield and its quality, and reduce the price of vegetables (Sastrosiswojo, 1992a). This is the main reason why the farmers use pesticides as the commonly control measure. Generally, the use of pesticides by the cabbage farmer is very intensive. Since pesticides are used inappropriately, the population of natural enemies and other beneficial insects is reducing (Oka, 1995). Pesticide residues in the environment can be transported by water and air movements (Untung, 1992). This will effect and decrease diversity of species in agricultural ecosystem which will effect ecosystem stability.

Pesticides are harmful (toxic) materials that may cause negative impact to human health and environment. However, proper use of pesticides may contribute advantageous in the development of agricultural sector, especially on food and vegetable crops.

To avoid negative effects on man (human) and environment, the use of pesticides should be done as stated in the pesticide regulation. In Act Number 12, 1992 about Plant Cultivation Systems, it is stated that the use of pesticides should be the last alternative in line with the Integrated Pest Management (IPM) concept. The important considerations to use of pesticides are as follows:

1. The pesticides have been registered and permitted for their use by the Minister of Agriculture (stated in Government Regulation Number 7, 1973).

2. Based on five criteria, i.e. proper in dose, proper in time, and in tools for its application, good quality, good type, right commodity and target of pest or diseases (Daryanto, 1999). Proper use of pesticides is very much affected by knowledge, attitude, and practice (skill) of the farmers and government institution responsible for the implementation of pesticide regulation.

The problems of this study are as follows :

1. What is knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides?

2. What the use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice?

3. What the graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers?

The objectives of this study are as follows:

1. To know whether knowledge, attitude, and practice of pesticides by the graduated farmers (alumni of) IPM, Farmers Field School (IPM FFS) are better than Non-FFS farmers.

2. To know whether the use of pesticides the graduated by farmers from IPM FFS on cabbage and Non-IPM FFS are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. To know whether the graduated farmers from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The hypothesis of this study are as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage are better than Non-IPM FFS against the use of pesticides.

2. The use of pesticides by the graduated farmers from IPM FFS and Non-IPM FFS farmers are affected by their knowledge, attitude, and practice.

3. The graduated from IPM FFS on cabbage follow the pesticide regulation better than Non-IPM FFS farmers.

The gathering of data for the study was done by field surveys. Selected areas were surveyed throng the following techniques : (1) structure surveyed questioners, (2) interview of key informants, i.e. sampled farmers representing the alumni of IPM FFS and Non-IPM FFS on cabbage. The selected areas were sub districts of Lembang and Pangalengan (Bandung district or regency), Cikajang and Cisurupan sub districts (Garut district). The field surveys were conducted from October to December 2000. Two villages were selected from each sub districts. Purposive sampling was used to selected 10 farmers from the alumni of IPM FFS and 10 farmers from Non-IPM FFS on cabbage in each selected village. The number of respondents (sample farmers) in eight sampled village were 160 farmers, namely 80 graduated farmers from IPM FFS on cabbage and 80 Non-IPM FFS farmers.

The important results of this study were as follows:

1. Knowledge, attitude, and practice against the use of pesticide by the graduated farmers from IPM FFS on cabbage were higher or better than Non-IPM FFS farmers.

a. In Bandung, 72,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs on cabbages and 45% Out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately high levels of knowledge in using pesticides.

b. In Garut district, 62,5% out of the number of farmers graduated from IPM FFSs cabbage and 32,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS showed high and moderately levels of knowledge in using pesticides.

c. In Bandung district, 82,5% out of the number of farmers from IPM FFS on cabbage and 25% out the number of farmers from Non-IPM FFS indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticides.

d. In Garut district, 60% out of number of farmers from graduated from 1PM FFSs cabbages and 7,5% out of number of farmers from Non-IPM FFS cabbages indicated high and moderately high levels of attitude against the use of pesticide.

2. In Bandung and Garut district, only practice of farmers in using pesticides affected graduated farmers from 1PM FFS and Non IPM FFS farmers in the implementation of pesticides regulation on the use of pesticide.

a. In Bandung and Garut district, the obedience of farmers graduated from cabbage IPM FFS and Non-IPM FFS farmers to follow the pesticide in regulation on the use of pesticides were not affected by their knowledge and attitude.

3. The graduated farmers from cabbage IPM FFS in Garut district followed the pesticide regulation better than the alumni of cabbage IPM FFS in Bandung district.

a. In Bandung district, only 7,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and 6,3% out of number of farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticide.

b. In Garut district, 52,5% out of the number of farmers graduated from cabbage IPM FFS and no farmers from Non-IPM FFS obeyed the pesticide regulation on the use of pesticides."

"Pertambahan penduduk dari hari ke hari selalu meningkat, mengakibatkan kebutuhan pangan semakin meningkat pula. Peningkatan produksi pangan memerlukan lahan pertanian, sedangkan lahan pertanian dari hari ke hari luasnya cenderung berkurang.Oleh karena itu satu-satunya usaha peningkatan produksi pertanian agar dapat mengimbangi pertambahan penduduk adalah melalui intensifikasi pertanian, khususnya melalui peningkatan mutu intensifikasi. Dalam peningkatan produksi pertanian, perlindungan tanaman mempunyai peranan yang penting dan menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dari usaha tersebut. Pestisida merupakan bahan-bahan kimia atau alami yang digunakan untuk mengendalikan populasi organisme pengganggu tanaman (OPT) terutama dengan cara membunuh organisme (hama, penyakit, gulma dan sebagainya).Penggunaan pestisida meningkat dengan pesat, terutama di negara-negara berkembang, dimana pestisida dianggap sebagai suatu cara mudah untuk meningkatkan produksi dan seringkali secara aktif dipromosikan dan disubsidi. Namun kerugian dan bahaya penggunaan pestisida lambat laun sangat dirasakan oleh manusia diantaranya : hama menjadi resisten terhadap pestisida, yang kemudian memaksa penggunaan pestisida dalam dosis yang lebih tinggi, sehingga akhimya perlu diciptakan pestisida baru dengan biaya semakin mahal. Pestisida bukan hanya membunuh organisme yang menyebabkan kerusakan pada tanaman, namun juga membunuh organisme yang berguna seperti musuh alami hama. Populasi hama dan serangan hama sekunder bisa meningkat setelah penggunaan pestisida (resudensi).Pestisida yang dipakai di lahan pertanian, hanya sebagian kecil mengenai organisme yang seharusnya dikendalikan, sebagian besar pestisida itu masuk ke dalam udara, tanah, atau air yang bisa membahayakan kehidupan organisme lain. Pestisida yang tidak mudah terurai, akan terserap dalam rantai makanan dan sangat membahayakan serangga, hewan pemakan serangga, burung pemangsa, dan pada akhirnya manusia (bioakumulasi).Menyadari kian besarnya bahaya penggunaan pestisida, maka pemerintah mengintroduksikan konsep pengendalian berdasarkan pendekatan prinsip ekologis (lingkungan) dan ekonomi serta sosial yaitu Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Introduksi PHT dilakukan melalui penyuluhan rutin dan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu.Penggunaan pestisida yang tidak selektif dapat menurunkan populasi musuh alami hama, serangga berguna dan makhluk bukan sasaran. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan keragaman spesies (diversitas spesies) dalam ekosistem pertanian tersebut yang mempengaruhi kestabilan ekosistem dan berarti pula telah terjadi penurunan kualitas lingkungan.Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1. Apakah pemakaian pestisida yang tidak selektif dapat mempengaruhi keragaman spesies serangga di ekosistem sawah?2. Apakah pemakaian pestisida mempengaruhi populasi serangga hama ?3. Apakah pemakaian pestisida mempengaruhi populasi serangga musuh alaminya (predator dan parasitoid telur)?4. Apakah pemakaian pestisida dapat menimbulkan residu pada lahan pertanian dan gabah?5. Apakah penggunaan pestisida dengan sistem Konvensional/Non PHT pada lahan sawah, efisien dibandingkan dengan sistem PHT?Penelitian ini bertujuan untuk :1. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada keragaman spesies/jenis serangga ekosistem sawah.2. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada populasi serangga hama.3. Menelaah pengaruh pemakaian pestisida pada populasi serangga musuh alami (predator dan parasitoid telur).4. Menelaah ada tidaknya residu pestisida pada lahan pertanian dan gabah.5. Menelaah efsiensi yang diperoleh jika tidak menggunakan pestisida (sistem PHT).Hipotesis penelitian ini adalah :1. Pemakaian pestisida menurunkan keragaman spesies/jenis serangga di ekosistem sawah.2. Pemakaian pestisida menurunkan populasi serangga hama.3. Pemakaian pestisida menurunkan populasi serangga musuh alami (predator dan parasitoid telur).4. Terdapat residu pestisida di lahan pertanian dan pada gabah.5. Pemakaian pestisida, pada sistem Non PHT/Konvensional tidak efisien dibandingkan sistem PHT.Metode penelitian eksperimen (Demonstrasi plot) di Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Menggunakan tiga petak lahan masing-masing berukuran 500 m2. Design penelitian One Way Anova, yaitu menguji antara petak Kontrol dengan petak PHT dan petak Non PHT. Parameter yang diamati : populasi dan jenis serangga hama; populasi dan jenis musuh alami (predator). Pengambilan sampel dilakukan pada sub-petak (petak contoh permanen) yang ditetapkan berdasarkan Diagonal System, dan pada masing-masing petak perlakuan terdapat 5 sub petak. Data dianalisis menggunakan SPSS (Statistical Produts and Service Solutions) yaitu Uji F atau Analisis Varian (ANOVA).Hasil Penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :1. Keragaman spesies serangga yang diperoleh pada petak PHT nilai rata-rata sebesar 1.554;1.864 lebih besar dari petak Non PHT (1.127:1.592) dan petak Kontrol (1.380;1.894), pada pertumbuhan fase vegetatif signifikan, dan pada fase generatif tanaman padi, tidak signifikan.2. Populasi serangga hama ulat daun dan wereng coklat pada fase vegetatif, antara Kontrol (392), PHT (280) dan Non PHT (373) tidak signifikan, sedangkan populasi predator antara Kontrol (583), PHT (470) dan Non PHT (193) signifikan. Populasi serangga hama wereng coklat dan walang sangit (fase generatif sistem PHT (320) dan Non PHT (333) tidak signifikan antar perlakuan, sedangkan populasi predator antara Kontrol (376), PHT (342) dan Non PHT (188) signifikan.3. Hasil analisis residu pada sampel lahan dan gabah menunjukkan bahwa pestisida yang digunakan selama penelitian di petak Non PHT/Konvensional tidak terdeteksi (tidak meninggalkan residu) demikian juga pada gabah.4. Jumlah kelompok telur penggerek padi putih tertinggi dijumpai pada petak Kontrol 3 kelompok, diikuti petak PHT 1.66 kelompok dan masing-masing kelompok telur diparasit oleh parasitoid Telenomus sp. (yang persentase tingkat parasitasinya bervariasi), sedangkan terendah pada petak Non PHT yaitu 1.33 kelompok dan tidak terdapat parasitoid Telenomus sp.5. Hasil gabah Kering Panen per Rumpun pada petak Kontrol dan petak PHT hampir sama (55.150 gramfrumpun), sedangkan pada petak Non PHT lebih rendah yaitu 51.49 gramlrumpun (tidak signifikan).6. Jumlah malai per rumpun ketiga petak perlakuan hampir sama, pada petak Kontrol (17.99 malai per rumpun), petak PHT (18.14 malai per rumpun) dan Non PHT/Konvensional (18.14 malai per rumpun) dan tidak signifikan.7. Pelaksanaan sistem PHT lebih efisien dibandingkan dengan sistem Konvensional, terutama terlihat dari penurunan jumlah dan frekuensi penggunaan pestisida. Pemakaian pestisida selama musim tanam menambah input akibat adanya biaya pengendalian OPT sebesar Rp. 628.0001Ha (Enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah per hektar), belum termasuk ongkos pengamatan, sedangkan biaya produksi keseluruhan tanpa menggunakan pestisida sebesar Rp. 2.893.0001Ha (Dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah per hektar), jadi penerapan sistem PHT meningkatkan efisiensi sebesar 21.7% dari input.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :1. Keragaman spesies serangga pada ekosistem sawah dengan penerapan sistem PHT, berkisar antara 0.908 sampai 3.122, lebih besar dibandingkan dengan sistem Non PHT yang berkisar antara 0.592 sampai 2.166. Pemakaian pestisida signifikan menurunkan keragaman spesies serangga di ekosistem sawah.2. Penggunaan pestisida tidak signifikan menurunkan jumiah populasi serangga hama. Jumlah populasi serangga dengan penerapan sistem PHT sebesar 600 per 100 rumpun, sedangkan dengan sistem Non PHT sebesar 706 per 100 rumpun.3. Penggunaan pestisida signifikan menurunkan jumlah populasi predator di ekosistem sawah. Jumlah populasi predator pada penerapan sistem PHT sebesar 812 per 100 rumpun dan dengan sistem Non PHT sebesar 381 per 100 rumpun. Penggunaan pestisida Spontan 400 WSC dan Furadan 3 G menyebabkan populasi parasitoid Telenomus sp. yang menetas dari telur penggerek batang padi putih (T. innotata) menurun.4. Pestisida yang digunakan selama penelitian (2 minggu setelah tanam, pertengahan masa tanam dan 2 minggu menjelang panen) belum meninggalkan residu di tanah dan di gabah, namun demikian bukan berarti tidak berpotensi untuk menimbulkan residu. Hasil analisis tanah ditemukan residu pestisida yang tidak digunakan selama penelitian yaltu : 0.0002 ppm Lindane; 0.0002 ppm HEE dan 0.9859 ppm PCP (pada lahan PHT) serta, 0.0021 ppm Lindane; 0.0001 ppm HEE dan 0.1899 ppm PCP (pada lahan Non PHT).5. Penerapan sistem PHT lebih efisien 21.7% dibandingkan sistem Non PHT/Konvensional yang menggunakan pestisida,dengan tidak memperhatikan Ambang Pengendalian dan keberadaan serangga musuh alami.The total population is rising from day to day; it's also caused the need of food increasingly. The raise of food production needs a wide agriculture field, while it tends to decrease from day to day.

Therefore, the only effort of agriculture production increase in order to balance the increase population is to intensify the agriculture production, and the plant protection has very important role and to be unseperated part of such efforts. Pesticide is chemical substance or the nature used to control the disturbing organism population of plant (OPT), especially by exterminating the organism (pest, plant disease, weed, etc).

The use of pesticide is rapidly increasing, especially in the developing countries where the pesticide is considered as the easy ways to raise the production and it' frequently and actively promoted and subsidized. But, the loss and danger of pesticide utility is gradually experienced mostly by the people, among other things, the insects would be resistance against the pesticide, and they're forced to use it in the higher dosages. Finally, it's created new pesticide with the higher cost. Pesticide is not only exterminating the organism that caused the damages on the plants, but also exterminating the useful organisms such as natural enemies of insects. The insects? population and secondary insects attack can be increasing after the pesticide kills its natural enemies (resurgence).

The pesticide used in the agriculture field is only a small part about the organisme that should be controlled, and the most part of pesticide mixed in to the air, soil, or water that can be endanger other living organisms. The pesticide that is not easily mixed up, will absorbd in the food chains and it's very dangerous for the insects, insect eater of animal, bird attacker, and human in the end (bioaccumulation).

To realize the great deal of danger of pesticide utility, the Government introduces the control system based on the ecological, economical and social principle approach, namely Integrated Pest Management (IPM).

The introduction of IPM is implemented by giving the intensive information and Integrated Pest Management Field School. The unselected pesticide utility can decrease the natural enemies? population of insects, useful insects, an non-target insects. This case can cause the decrease of species diversity in the agriculture ecosystem that influences the ecosystem stability and it also means that it has decreased the environmental quality.

The problem in this investigation, as follows:

1. Can the unselected pesticide utility influence the species diversity of insects in the rice field ecosystem?

2. Does the pesticide utility influence the population of insects?

3. Does the pesticide utility influence the population of insects as its natural enemy (predators and parasitoids)?

4. Can the pesticide utility cause residual on the rice field and unhusked grains?

5. Will the pesticide utility with conventional system or non-IPM system on the rice field, be efficient than IPM system?

This investigation is intended to:

1. To study the influence of pesticide utility on the diversity of insect species on rice field ecosystem.

2. To study the influence of pesticide utility on the insect population.

3. To study the influence of pesticide utility on the insect population as natural anemy.

4. To study either existed or not of pesticide residual in the rice field and unhusked grains.

5. The pesticide utility, on non-IPM system/conventional system is not efficient than IPM system.

Investigation method experiments in Telagasari District, Telagasari -Subdistrict, Karawang Regency, West Java. By using the three plots of land and each of them has a size 500 m2. The investigation design of One Way Anova, is to examine among the control plot, 1PM plot and non IPM plot. The observed parameters are population and short of insects? species; population and short of natural enemy (predators). The sample catchment is implemented on the subplot (permanent sample plot) stated based on the Diagonal System, and each plot of treatment consists of 5 sub-plots. Analysis data is using SPSS (Statistical product and Service Solution), namely F test or Variant Analysis (Anova).

The result of investigation as follows:

1. The diversity of insect species obtained in IPM plot has average value as much as 1.554; 1.864 higher than Non IPM plot (1.127; 1.592) and Control plot (1.380; 1.894), on growth of significant vegetative phase is significant but generative phase is not significant.

2. Insects population of leave caterpillar and Nilaparvata lugens on the vegetative phase among the control (392), IPM (280) and non IPM (373) are not significant, while the predator?s population among the control (583), IPM (470) and non IPM (193) are significant. Insect population of N. lugens and Leptocorisa acuta on the generative phase among the IPM system (320) and non IPM system (333) are not significant, while the predator population among the control (376), IPM system (342) and non IPM system (188) are significant.

3. The residual analysis result on the soil sample and unhusked grains indicated that pesticide utilized during investigation in the non IPM system is not detected (not leaving residual).

4. Total egg group of Tryporiza inotata is highly found in the control plot (3 group), followed by the 1PM plot (1.66 group) and each of them were parisitating by Telenomus sp parasitoid (whose parasitation level percentage is varied), while the lowest nonlPM plot is 1.33 group and is not found parasitoid Telenomus sp.

5. Harvest of dry unhusked grain each cluster in the control plot and the IPM plot are almost the same (55.150 gram/cluster), while non IPM plot is lower, namely 51.490 gram/cluster (it's not significant).

6. Number of malai each cluster in three plots is almost the same. on the control plot (17.99 malai/cluster) is lower than 1PM plot (18.14 malai/cluster) and non IPM plot (18.14 malai/cluster) and it's not significant.

7. Implementation IPM system is more efficient than conventional/non IPM system, especially seen from the decrease of amount anf frequency of pesticide utility during the planting seasons will increase input resulted from plants-disturbing organism control cost as much as Rp. 628.000,00/Ha (six hundred and twenty eight thousand rupiah per hectare), and it's not included the cost of workers, hire of spray equipment, while the whole production cost without using the pesticide as much as Rp. 2.893.000,00/Ha (two million eight hundred and ninety three thousand rupiah per hectare), so the IPM system is increasing efficiently as much as 21.7 % from input.

The conclusion obtained from this investigation as follows:

1. The diversity of insect species on rice field ecosystem by using IPM system, approximately 0.908 up to 3.122 is higher than the non IPM system (0.592 upto 2.166). The pesticide utility is decreasing significant for diversity of insect species in the rice field ecosystem.

2. The pesticide utility is decreasing not significant for the amount of insect population. Total insect population with the IPM system application as much as 600 per 100 clusters, while using the non IPM system as much as 381 per 100 clusters.

3. The pesticide utility is decreasing significant for the amount of predator population, on the IPM system application as much as 812 per 100 clusters and the nonIPM system as much as 381 per 100 clusters.

4. The pesticide utility of Sponan 400 WSC and Furadan 3 G causes the population of parasitoid Telenomus sp.hatched from eggs of Tryporiza inotata, is decreasing. The pesticide utilized during the investigation is not left the residual in the soil and in the unhusked grains, but its not mean not potential residues. Soil analysis result is found unused residual pesticide during the investigation, namely 0.0002 ppm Lindane; 0.0002 ppm HEE and 0.9895 ppm PCP (on IPM plot) and 0.0021 ppm Lindane; 0.0001 ppm HEE and 0.1899 ppm PCP (on nonIPM plot).

5. The IPM system application is more efficient as much as 21.7 % than the non IPM/conventional system that used the pesticide, without paying attention to control balance and the insects existence as the natural enemies."

"Analisis ini mempunyai latar belakang lingkup makro yaitu melihat kondisi di negara berkembang yang memiliki keterbatasan atau rendahnya tenaga profesional pegawai negeri sipil yang memahami dan menguasai teknologi informasi. Imbas dari kendala yang muncul berakibat pada terganggunya pelaksanaan implementasi teknologi informasi yang telah menjadi program nasional. Secara mikro keadaan tersebut juga terjadi di Indonesia, di mana perencanaan implementasi e-Govemment oleh pemerintah pusat dijabarkan melalui payung kebijakan e-Govemment. Namun hasil yang tampak belum terlihat secara jelas dan nyata dikegiatan sehari-harinya. Berbagai faktor mempengaruhi hal tersebut, salah satunya yang utama adalah tingkat pemahaman pegawai negeri sipil terhadap e-Government mash ,sangat rendah. Apa yang telah dilakukan pada kurun waktu lama saat lalu tidak diikuti dengan kesiapan sumber daya manusia yang handal dan mengerti akan esensi dari e-Government. Mengingat kebijakan ini berkaitan dengan penerapan teknologi informasi yang sangat cepat perkembangannya maka dituntut pula kesiapan tenaga profesional yang cepat memahami dan mengerti implemetasi dari kebijakan e-Government.Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis pemahaman dari para pegawai negeri sipil di Sekretariat Negara terutama para pejabatnya terhadap kebijakan e-Government guna peningkatan kinerja instansi dan pencapaian tujuan sebagai pemerintahan yang baik. Deegan pemahaman yang benar maka implementasinya dapat dituangkan dalam suatu rencana stratejik sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan arah yang benar dan tepat. Penelitian pemahaman ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan operational thinking dari salah satu 7 (tujuh) systems thinking yang ada. Sedangkan kriteria yang digunakan yang sesuai dengan pemahaman operational thinking diambil dari pendapat Eko Indrajit lewat paradigma berbasis teknologi informasi. Kriteria yang dimaksud meliputi Orientasi, Proses Organisasi, Prinsip-prinsip Manajemen, Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal, Komunikasi Eksternal, Model Jasa Pelayanan, dan Prinsip Jasa Pelayanan. lmplementasi kebijakan e-government yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara dapat dibandingkan dengan kebijakan e-Govemment Singapura yang telah dahulu dalam penerapannya.Teori yang mendukung adalah teori kebijakan publik, teori electronic government, toad operational thinking, dan teori implementasi. Untuk mendukung kegiatan penelitian diperlukan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari cara melakukan teknik wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden serta dielngkapi dengan pencarian infonnasi lewat berbagai jurnal dan dokumen. Populasi penelitian adalah para pejabat dan eselon II hingga eselon IV di Sekretariat Negara RI dan metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode sampling yang digunakan adalah nonprobabilily sampling dengan accidental sampling. Responden yang terkumpul sebanyak 27 orang dan perhitungan data yang dipakai adalah skala Likert dengan penentuan skoring.Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut menghasilkan, secara individual tingkat pemahaman para pejabat masih rendah/belum paham. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator yang masih dibawah tingkat paham sehingga berakibat kepada kebijakan pimpinan yang tertuang dalam Rencana Stratejik Sekretariat Negara 2001-2005 yang menjadikan perencanaan e-Govemment tidak jelas dan tidak terarah.Untuk menyiasati gap/masalah yang muncul pertu diusahakan peningkatkan pemahaman dan sosialisasi yang benar tentang e-Govemment lewat berbagai usaha pendidikan dan komitmen kuat individu sehingga implementasinya lewat Rencana Stratejik dapat dijabarkan secara benar dan jelas, sehingga tujuan dari pemerintah agar menjadikan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terwujud."

"Untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, perlu adanya kerja keras dari seluruh bangsa Indonesia pada umumnya dan pegawai negeri sipil selaku pengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada khususnya. Untuk itu perlu peningkatan mutu profesionalisme kerja di kalangan pegawai negeri sipil. Di bulan April tahun 1994, tepatnya tanggal 18, Presiden Soeharto menetapkan Peraturan Pemerintah Nornor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang ditujukan untuk menetapkan jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil yaitu jabatan fungsional yang kriteria pengangkatan dan kenaikan pangkatnya didasarkan pada angka kredit. Dengan adanya jenjang jabatan baru di kalangan pegawai negeri sipil tersebut diharapkan bahwa mutu profesionalisme kerja pegawai negeri sipil akan meningkat, sehingga pegawai negeri sipil akan lebih dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam menjalankan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui observasi langsung ke Badan DIKLAT Departemen Dalam Negeri untuk mendapatkan dokumen-dokumen tertulis serta gambaran umum tentang Badan DIKLAT itu sendiri dan Widyaiswara, wawancara terhadap baik aparat pelaksana maupun Widyaiswara, dan pembuatan kuesioner untuk diisi oleh aparat pelaksana maupun Widyaiswara. Selama penelitian, penulis mendapatkan bahwa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan-peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 ini sudah menunjukkan kelengkapannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya juga menunjukkan pengaruh yang cukup positif, yang berarti bahwa sikap aparat pelaksana maupun Widyaiswara sudah cukup mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Walaupun demikian, pemerintah harus lebih banyak lagi mengeluarkan kebijaksanaannya yang berorientasi terhadap peningkatan mutu pegawai negeri sipil yang diikuti dengan pelaksanaan yang berkesinambungan dan serius."

"Perubahan iklim telah menjadi isu utama dewasa ini. Untuk mencegah danmengurangi dampak perubahan iklim, pada tahun 1992 negara-negara di duniabersepakat untuk membentuk Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa UntukPerubahan Iklim. Dalam perkembangannya konvensi ini menciptakan mekanismepenurunan emisi yang menitikberatkan kepada adanya alih teknologi dari negaramaju ke negara berkembang. Alih teknologi ini diharapkan akan membantunegara berkembang dalam menerapkan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesiasebagai negara berkembang memiliki kepentingan akan alih teknologi di dalammekanisme Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim. Terdapat beberapa kasus alih teknologi di dalam mekanisme KerangkaKerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim di beberapa negaraberkembang. Alih teknologi menjadi kepentingan negara berkembang untukmembangun negara dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena ituperaturan internasional dan nasional akan alih teknologi dalam upaya penurunanemisi di dalam Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai PerubahanIklim harus jelas, adil dan bertanggungjawab.

---

AbstractClimate change has been the main issue nowadays. To prevent and reduce theimpacts of climate change, in 1992 countries in the world agreed to form theUnited Nations Framework Convention on Climate Change. During thedevelopment, the convention has created emission reduction mechanisms whichemphasize technology transfer from developed countries to developing countries.The technology transfer is expected to help developing countries to implement theprovisions of the convention. Indonesia as a developing country has interests intechnology transfer within the mechanism of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change. There are several cases of technology transferwithin the mechanism of the United Nations Framework Convention on ClimateChange in some developing countries. Technology transfer has become an interestof developing countries to develop their countries with sustainable developmentprinciples. Therefore, international and national regulations of technology transferin the effort of reducing emission within United Nations Framework Conventionon Climate Change have to be clear, fair, and responsible."