Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hampir seluruh penyedia jasa fotokopi di Indonesia ini pasti pernah menfotokopi bahan-bahan berhak cipta seperti buku dan karya tulis lainnya. Rata-rata mereka memperbanyak buku tanpa takut adanya tuntutan pelanggaran hak cipta oleh karena mereka bernaung kepada istilah untuk kepentingan pendidikan. Padahal, kepentingan pendidikan yang dimaksud dalam hak cipta ini mengandung aturan main tersendiri sebagaimana diatur dalam doktrin penggunaan yang wajar (fair use) dari Amerika Serikat. Pembahasan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan ketentuan hukum hak cipta dan doktrin fair use. Kepentingan pendidikan dalam kerangka fair use adalah kepentingan pendidikan yang bersifat non-komersial dan dilaksanakan oleh lembaga non-komersial pula. Sementara itu, tindakan perbanyakan buku oleh penyedia jasa fotokopi bukan merupakan tindakan kepentingan pendidikan yang dikehendaki oleh aturan main doktrin fair use. Oleh karena itu, agar tidak melanggar ketentuan hak cipta, perbanyakan buku oleh penyedia jasa fotokopi ini harus harus melalui prosedur izin terhadap pemegang hak cipta (penerbit buku dan/atau penulis naskah buku), sementara perbanyakan buku oleh instansi pendidikan dibatasi porsinya menggunakan perangkat aturan semacam Calssroom Guidelines dari Amerika Serikat.

---

Almost all the photocopy services in Indonesia have ever photocopied several copyrighted materials such as books and other writings. They reproduce the books without fear of copyright infringement claims because they are ruled by the terms of educational purposes. In fact, the educational purposes which are ruled by copyright law have their own rules as stipulated in the doctrine of fair use of the United States. This study examined the meaning of educational purposes based on the values that exist within the fair use doctrine. The issues of this study were examined using qualitative methods, copyright law, and fair use doctrine. Educational purposes accommodated by fair use doctrine are noncommercial educational uses and are implemented by noncommercial institutions as well. Meanwhile, the reproduction of books by the photocopy services is not a reproduction for educational purposes according to the fair use doctrine. Thus, in order not to infringe the copyright law, the reproduction of books by the photocopy services have to obtain the permission (license) from copyright holder, while the reproduction of books by the educational institutions use a term of limitation such as Classroom Guidelines from United States."

"Fenomena gerakan tanda pagar #MeToo & #BalanceTonPorc menjadi sorotan di berbagai belahan dunia pada tahun 2017 yang dipopulerkan pertama kali oleh Alyssa Milano di akun Twitter nya menjadi tanda pagar #MeToo, kemudian diikuti oleh Sandra Muller dengan #BalanceTonPorc di Prancis. Gerakan feminisme di media sosial menginspirasi banyak seniman dan musisi salah satunya Angèle penyanyi asal Belgia dengan lagu dan video musiknya berjudul Balance Ton Quoi (2019). Angèle menyatakan bahwa jiwa aktivis feminisme di dalam dirinya bergerak hingga lagunya menjadi himne feminisme. Penyampaian pesan di dalam video musiknya kerap dibalut dengan sentuhan humor subversif. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana humor subversif di dalam korpus video musik Balance Ton Quoi dapat menjadi bentuk resistensi terhadap seksisme. Metode penelitian kualitatif oleh Creswell & Poth (2016) dengan korpus penelitian video musik Angèle berjudul Balance Ton Quoi. Teori penelitian yang digunakan antara lain, semiotika Barthes (1957) dalam buku berjudul Mythologies, humor subversif Kramer (2015), dan resistensi Scott (1992) mengenai resistensi terbuka dan resistensi tertutup. Penelitian ini menggunakan lima adegan humor subversif yang dipilih. Hasilnya menunjukkan bahwa perbandingan penggunaan resistensi terbuka dan tertutup adalah 2:4. Selain untuk mengedukasi, resistensi terbuka lebih digunakan demi menciptakan perubahan sosial yang lebih luas, mengungkapkan ketidakadilan, dan membangun solidaritas di antara korban dan pendukung agar menarik massa lebih banyak. Terlebih, pesan ini harus sampai terlebih dahulu kepada objek yang menjadi bahan lelucon sarkas dalam adegan video musik yaitu, para penganut ideologi patriarki, pria, dan pelaku pelecehan seksual.

---

The phenomenon of the #MeToo and #BalanceTonPorc hashtags became the focus of attention in various parts of the world in 2017. It was first popularized by Alyssa Milano on her Twitter account using the #MeToo hashtag, and later followed by Sandra Muller with #BalanceTonPorc in France. The feminist movement on social media inspired many artists and musicians, including Angèle, a singer from Belgium. She released a song and music video titled "Balance Ton Quoi" (2019), in which she expressed that the activist spirit of feminism resides within her, turning her song into a feminist anthem. The messages conveyed in her music video are often wrapped in subversive humor. This research aims to demonstrate how subversive humor in the "Balance Ton Quoi" music video can be a form of resistance against sexism. The qualitative research method by Creswell & Poth (2016) is used, focusing on the corpus of Angèle's music video "Balance Ton Quoi." The research draws upon various theories, including Barthes' semiotics (1957) from the book "Mythologies," Kramer's subversive humor (2015), and Scott's notions of public and hidden transcript (1992). Five selected scenes of subversive humor are analyzed, and the results show that the ratio of public to hidden transcript is 2:4. Public transcript is predominantly used not only for educational purposes but also to bring about broader social change, expose injustices, and build solidarity among victims and supporters to attract a larger audience. Moreover, the message must first reach the objects of sarcastic mockery in the music video, namely, adherents of patriarchal ideology, men, and sexual harassers.

"

"Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya digitalisasi perkembangannya sangat cepat pada saat ini. Perkembangan ini secara bertahap akan dapat mengungkapkan penipuan yang telah terjadi terhadap penciptaan nilai ekonomi. Dalam isu ini, Penulis akan membawa analisis tentang musik digital yang bernama spotify. Musik digital ini sedang digugat oleh penerbit musik besar dengan kerugian $ 1,6 miliar dan ganti rugi yangbernama wixen music publishing, yang mempunyai lisensi lebih dari 200 artis. Gugatan itu diajukan di California pada 29 Desember 2017, anggapan wixen adalah spotify melanggar pelanggaran hak cipta yang disebut hak mekanik, secara khusus menuduh spotify menggunakan ribuan lagu itu tanpa lisensi yang tepat dan izin dari wixen. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif yang berarti kegiatan ilmiah berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum spesifik dengan cara menganalisis. Makalah penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode yuridis normatif. Dalam makalah penelitian ini akan menganalisis penggunaan hak cipta spotify selama menjalankan bisnisnya sesuai dengan hukum, konvensi dan peraturan yang berlaku. Hasil dari makalah penelitian ini adalah untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana spotify menghasilkan uang, legalitas fonogram digital dan menganalisis kasus spotify. Dengan melakukan hal itu diharapkan bahwa dalam makalah penelitian ini dapat memberikan saran untuk perbaikan pada penggunaan hak cipta musik digital dalam perspektif hukum hak cipta dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran hak cipta dalam industri musik digital dalam Konvensi Internasional tentang Hak cipta dan hukum peraturan nasional No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

The advancement of science and technology especially the rapidly digitizing technology nowadays. The development of digitalization will gradually be able to reveal the fraud that has occurred so far against the creation of economic value. In this issue, Writer brings an analysis on digital music named spotify. This digital music is being sued by a major music publisher for $1,6 billion in damages and injuncitve named wixen music publishing, which licenses music from about 200 artists. The lawsuit was filed in California on December 29 2017, wixen assumption is spotify violates copyright infringement which called mechanical rights, specifically alleging spotify is using thousands of it is songs without a proper license and permission from wixen. This research paper is made by using normative judicial method which means a scientific activity based on method, systematics, and certain thoughts that aim to learn one or more specific legal phenomena by analyzing. In this research paper will analyze copyright use of spotify during running its business pursuant to prevailing laws, conventions and regulations. The result of this research paper is to draw a conclusion on how spotify makes money, the legality of digital phonogram and analyze spotify case. By doing so it is hope that in this research paper could provide any suggestion for the improvement on the copyright use of digital music in copyright law perspective and also increase people’s awarness to implement the preventive measures of copyright infringment in digital music industry in International Convention on Copyright and national regulation law no. 28 year 2014 on Copyright."

"Penelitian atas Hak Cipta sebagai Benda Jaminan didasarkan pada Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak Cipta dan Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk mengetahui keberadaan Hak Cipta dalam kedudukannya sebagai benda serta kemungkinannya sebagi obyek penjaminan atas hutang dalam prespektif Hukum Jaminan Indonesia. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? berdasarkan pasal 2 Undang - undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, sedangkan pengertian Jaminan sebagai jaminan umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Hak Cipta memenuhi seluruh unsur dan keberadaan sebagai benda, tetapi sebagai obyek penjaminan Hak Cipta memiliki kelemahan - kelemahan yaitu peralihan atas Hak Cipta yang tidak menyeluruh melainkan hanya sebagian, tidak terdapatnya nilai tetap atas Hak Cipta, serta belum adanya lembaga penjaminan yang tepat bagi Hak Cipta sebagai Jaminan.

---

Copyright is the exclusive right for the creator or the recipient of the right to publish or reproduce his/her creations and to give others permissions to do so without reducing any restrictions regulated by the existing laws; Article 2 of Copyright Act No. 19 of 2002. Collateral on the other hand is an asset given by debtors to creditors as a guarantee on a particular value of a loan.

The research on Copyright as an object of warranty is based on the Act No. 19 of 2002 on Copyrights and Law, as well as the Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee. This study aims to explore the stand of Copyright in its capacity as an object as well as its potential as collateral with respect to the Indonesian Security Law.

Results of this study conclude that Copyright in fact fulfills all the elements and conditions as an object yet contains some weaknesses as collateral such as; the transfer of Copyright that is only partial instead of full, the absence of a fixed value due to the fact that the value of Copyright is determined based on mutual agreements and professional organizations, and the difficulty of executing copyright as an object of warranty due to its intangible nature."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sikap pemustaka terhadap hak cipta dikaitkan dengan layanan fotokopi di perpustakaan Johannes Oentoro Universitas Pelita Harapan. Sikap pemustaka dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan konatif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei dan pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemustaka memberikan sikap negatif terhadap hak ekonomi dan sikap positif terhadap hak moral. Namun secara keseluruhan pemustaka memeberikan sikap positif terhadap hak cipta dalam kaitannya dengan layanan fotokopi yang ada di perpustakaan Johannes Oentoro. Penulis menyarankan agar perpustakaan memberikan batasan yang tegas, membuat peraturan hanya koleksi terbitan luar negeri yang dapat diperbanyak, memberikan pengawas layanan fotokopi, formulir untuk mendata koleksi yang difotokopi, dan sosialisasi terhadap hak cipta dan Undang-undang Hak Cipta yang berlaku agar dapat dijalankan oleh pemustaka dalam menjalankan kegiatan baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses the library users' attitude towards copyright associated with photocopy service in the Johannes Oentoro library Pelita Harapan University. Users? attitude viewed from the aspect of cognitive, affective, and conative. This study uses a quantitative study with survey methods and data collection in the form of questionnaires and interviews. The study concluded that users provide negative attitude towards economic rights and positive attitude towards moral rights. But overall users provide positive attitude towards copyright in relation to photocopy service in the Johannes Oentoro library. The author suggested that the library provide strict limits on boundaries, invent and create regulation that only imported books can be photocopied, personnel to supervise photocopy service, form to record a collection of photocopied, and disseminate the copyright and its Copyright Act to be applicable for users in running their activities both in universities and society."

"Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman ke arah era digital, buku sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi hak ciptanya, mulai beralih bentuk dari yang tadinya berupa cetakan, menjadi bentuk non cetak atau buku elektronik. Perubahan bentuk ciptaan buku elektronik ini mengakibatkan pencipta atau dalam hal ini penulis, serta penerbit, harus menerapkan mekanisme perlindungan yang lebih kompleks guna melindungi hak cipta dari buku elektronik tersebut karena hak cipta atas buku elektronik rentan pembajakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang ingin mengambil keuntungan dari nilai komersil dari buku elektronik. Berkenaan dengan perkembangan zaman ke arah era digital tersebut, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum cukup mengatur perlindungan hak cipta atas buku eletronik, termasuk mekanisme lisensi hak cipta buku elektronik. Oleh karena itu penulis berpendapat perlu adanya penambahan regulasi mengenai pengaturan hak ekonomi secara khusus terutama atas buku elektronik sehingga hak ciptanya dapat dilindungi dalam pengeksploitisasinya secara komprehensif terutama dalam era digital.

---

Along with the changes and developments towards the digital age, books as a form of protected copyrighted creations, start to undergo transformation from the former print version into the non-print version or electronic books. The changes in the form of creation of electronic books have a consequence that the creators, or in this case the authors and publishers, must implement more complex protection mechanism to protect the copyright of the electronic books since the copyright of the electronic books is vulnerable to piracy by irresponsible parties, who want to take advantage of the commercial value of the electronic books. With regard to such developments towards the digital age, "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta" is no longer adequate to govern copyright protection on electronic books, including licensing mechanism for the copyright of electronic books. Accordingly, the author suggests the need for an additional regulation on special economic rights, especially for electronic books, so that the copyright can be protected in its exploitation comprehensively, especially in the digital age."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pengaturan hak cipta terhadap aransemen musik menurut UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doctrinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (UUHC 2002) sudah diatur mengenai karya musik atau lagu. Namun hanya sebatas pemberian definisi atas karya musik atau lagu tersebut. Aransemen musik sendiri tidak diatur dalam batang tubuh UUHC 2002. Aransemen musik diatur dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002 yang menyebutkan bahwa aransemen musik merupakan satu kesatuan yang utuh dengan karya musik atau lagu. Padahal karya musik atau lagu merupakan Ciptaan si Pencipta. Sehingga perlindungan yang diberikan adalah hak cipta. Arasemen musik sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari karya musik yang dilakukan pada proses perekaman. Oleh sebab itu, aransemen musik merupakan bagian dari karya rekaman. Karya rekaman sendiri dilakukan oleh Pelaku (artis, musisi, dan perusahaan rekaman), maka perlindungan yang diberikan adalah hak reproduksi dan performing rights. Dari sini tampak kesalahan konsepsi pengaturan karya musik dalam UUHC 2002 dan kerancuan dalam Penjelasan Resmi Pasal 12 butir (1) huruf d UUHC 2002. Penelitian ini juga menyarankan perlunya revisi UUHC 2002, khususnya untuk bagian karya musik dan revisi pada bagian Penjelasan Resmi Pasal12 butir (1) hurufd UUHC 2002.

---

This thesis discusses the analysis of copyright regulation over musical arrangement prevailing The Law No. 19 Year of 2002 concerning Copyright. This research is doctrinal research. This research indicates that under the Law No. 19 year of 2002 on Copyright (UUCH 2002) regulates musical works or song. However merely on the definition of the musical works or song itself Musical arrangement itself is not regulated in the corpus of UUHC 2002. Musical arrangement is regulated in the Official Elucidation of Article 12 point (1) (d) UUHC 2002 stated that the musical arrangement is a unified whole with the musical works or song. However musical works is created by the Author. Thus, the protection granted to musical works is copyright. Musical arrangement is the enhancement of musical works that is created in the recording process. Therefore, musical arrangement is part of recording works. Recording works itself is performed by the Performers (artist, musician, and recording label), therefore, the protection for musical arrangement is reproduction rights and performing rights. This research suggests to revise the UUHC 2002, especially the part of musical works and revised section on the Official Elucidation of Article 12 par.1 (d) UUHC 2002."

"Skripsi ini membahas mengenai doktrin fiksasi, khususnya terkait dengan interpretasinya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. UUHC Doktrin fiksasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebuah karya agar dapat memperoleh perlindungan hak cipta, hal tersebut dinyatakan pertama kali dalam The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works The Berne Convention sebagai konvensi internasional pertama terkait dengan hak cipta. Indonesia sebagai salah satu negara penandatangan The Berne Convention turut menerapkan syarat tersebut. UUHC dalam Pasal 1 ayat 13 memberikan definisi mengenai fiksasi sebagai "Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun";. Namun definisi fiksasi dalam UUHC diterjemahkan dari WIPO Performance and Phonograms Treaty yaitu perjanjian internasional yang hanya mencangkup pertunjukan dan fonogram. Dengan seluruh jenis karya yang dilindungi sebagaimana yang dicantumkan Pasal 40 ayat 1 UUHC, penerapan definisi fiksasi tersebut tidak tepat. Walaupun hal tersebut tidak menimbulkan permasalahan hukum yang serius, tetapi hasil penelitian menyarankan bahwa suatu revisi terhadap Pasal 1 ayat 13 UUHC perlu dilakukan.

---

This thesis emphasize on the fixation doctrine, especially with regards to its interpretation under the Law No. 28 of 2014 on Copyright Copyright Law . Fixation doctrine is one of the requirements in which necessary to be satisfied in order to obtain the protection by copyrights, such action was initiated since the enactment of The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works The Berne Convention as the first international convention on copyrights. Indonesia as one of the member states The Berne Convention too apply the requirement in its law. In Article 1 point 13 of the Copyright Law, fixation is defined as "Fixation is an audible sound recording, recording images or both, the which can be seen, heard, Reproduced, or otherwise communicated through any device". However, the definition of fixation as set forth in the Copyright Law was translated from Article 2 point c of WIPO Performance and Phonograms Treaty, namely an international treaty in which only covers performance and phonograms. With all of the protected works set forth in Article 40 point 1 of the Copyright Law, the interpretation of the aforementioned definition of fixation seemed to be incorrect. Although it does not create serious legal consequences, the research resulted to a recommendation that a revision on Article 1 point 13 of the Copyright Law is necessary. "

"Keberadaan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur tentang kepemilikan Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang dibuat dalam suatu hubungan kerja atau berdasarkan pesanan dalam lingkup lembaga swasta. Akan tetapi, dalam Pasal ini hanya dinyatakan bahwa kepemilikan Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat di dalam suatu hubungan kerja, orang yang membuat Ciptaan tersebut dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Pada pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang menjadi hak pihak yang mempekerjakan Pencipta atau pihak yang memesan Ciptaan tersebut kepada Pencipta bila tidak terdapat suatu perjanjian pengalihan Hak Cipta. Dengan menggunakan metodologi hukum normatif, maka dapat dijabarkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pihak yang mempekerjakan Pencipta dan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pihak yang memesan Ciptaan kepada Pencipta. Dalam hal tidak adanya perjanjian pengalihan Hak Cipta di dalam hubungan kerja, maka hak yang dimiliki oleh pihak yang mempekerjakan Pencipta (Perusahaan) adalah tetap dapat memiliki hak ekonomi atas Ciptaan tersebut. Sedangkan hak yang dimiliki oleh pihak yang memesan karya cipta kepada Pencipta adalah hak milik atas benda tersebut/kepemilikan terhadap fisik karya cipta.

---

The existence of article 8 subsection (3) from Copyright Law No. 19 year 2002 has set about ownership right over a creation that is created on an employment relation or based on an order within the scope of private organizations. However, in this article just stated that the copyright ownership over Creations made in employment relationhip, a person who makes the Creation is considered to be the Creator and Copyright holder, unless another exchanged between the two parties. In article was not explained what is rightfully parties that employs creator or parties who ordered the creation of to the creator if there is no a copyright transfer agreement.

By using normative law methodology, it can be elaborated all the rights that owned by the party who employ the Creator and all the rights that owned by a party who orders Creation. In the absence of copyright transfer agreement in employment relation, the party who employs the Creator still has the economic rights of the creations. Whereas the rights owned by the party who orders Creation is title to property."

"Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video, di mana seluruh konten yang terdapat dalam platform tersebut disediakan oleh pengguna sendiri. Platform media sosial Instagram kini tidak hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk kepentingan komersial. Pelanggaran Hak Cipta berupa penggunaan foto dan video tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta sebagai konten untuk kepentingan komersial telah menjadi isu yang sering terjadi di platform media sosial Instagram. Adapun penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang Hak Cipta. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di internet merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform, Instagram, LLC. memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan zaman serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum terkait Hak Cipta di platform media sosial.

---

Instagram is a social media platform focused on photo and video sharing, where all contents are provided and uploaded by the users themselves. Instagram is not only used as a medium of communication, but also for commercial purposes. Copyright infringement as in the use of photograph and video without author’s and/or copyright owner’s permission as content for commercial purposes has become an issue that often occurs on Instagram. This research is a mix of legal normative research and legal empirical research which aims to analyze said problem according to the copyright law. Based on this research, it can be concluded that copyright infringement on Instagram often occurs because of the public assumption that every photo and video found on the internet are “public property” that can be used freely. As the operator of the platform, Instagram, LLC. has limited responsibility but has carried out its obligations in regards to copyright protection and enforcement in its platform. Through this research, the author suggests that the government amends the copyright law in order to establish a comprehensive regulation that is adaptable in this modern era. Furthermore, there is a need to raise copyright awareness on social media platforms amongst the public."