Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu lembaga negara bantu Presiden yang sangat memberi pengaruh terhadap lembaga negara di bidang eksekutif, terutama lembaga kementerian, adalah lembaga UKP-PPP. UKP-PPP mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nilai pada setiap lembaga kementerian di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan dimana kedudukan lembaga UKP-PPP di lembaga negara Indonesia dan apa saja kewenangan yang dimiliki serta dalam ruang lingkup mana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga UKPPPP adalah lembaga negara bantu Presiden yang berkedudukan dibawah Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan UKP-PPP lahir dari Pasal 4 ayat (1) UUD dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seharusnya Presiden memaksimalkan lembaga negara konstitusional di ruang lingkup kekuasaan Presiden (Eksekutif), yaitu Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2)), Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (Pasal 16 UUD 1945) serta para menteri (Pasal 17 UUD 1945) sebelum membentuk lembaga Negara bantu baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dan terciptanya lembaga negara yang efektif sesuai dengan UUD 1945.

---

This research analyzes, (1) what is the position, and (2) what authority is assigned to the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control of Indonesia from the perspective of the Indonesian Constitutional Law. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the number of the President?s auxiliary unit as defined in the Presidential Decree. One of the most influential auxiliary unit is the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control. This unit is assigned the authority to monitor and assess all of the Government Ministry in Indonesia. This raises the question where is the exact position of this unit within the formal organization of the Government, and the extent this unit has authority in the works of the executive body.

The results of this research indicates that the Presidential Work Unit for Development, Monitoring, and Control is positioned directly under the auspices of the President to advise and assist the President to execute his duty. The constitutional base for its existence is Article 4, (1) of the Indonesian Constitutional Law as further defined in Presidential Decree Number 54 of 2009, and Amended by Presidential Decree Number 10 of 2012. This research concludes that President should maximize the main Presidential Auxiliary Unit namely the Vice President?s Office (Article 4, (2),), the Presidential Advisory Council of the President (Article 16 of the Constitution Law of 1945), and the Ministerial Cabinet (Article 17 of the Constitution Law of 1945) prior to establishing a new auxiliary unit to avoid overlapping authorities and more effective state auxiliary unit as defined by the Constitutional Law of 1945."

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan danpengendalian BMN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, danmenganalisis dan merumuskan tindakan yang dibutuhkan agar pengawasan danpengendalian BMN agar berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metodepengumpulan data berupa wawancara dan telaah dokumen kepada para pihakterkait di tingkat Eselon I Kementerian Komunikasi dan Informatika danpenyebaran kuesioner. Hasil penelitian didapati bahwa pelaksanaan pengawasandan pengendalian BMN kurang optimal karena masih ditemui berbagai macamkelemahan dalam pelaksanaannya. Tindakan yang harus dilakukan agar optimalpengawasan dan pengendalian BMN yaitu: penggunaan IT, pengawasan berlapis,dan koordinasi antara bagian terkait

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the supervision and control ofBMN in the Ministry of Communications and Information Technology, andanalyze and formulate the actions need for the supervision and control of BMN torun optimally. This study uses data collection methods such as interviews anddocument review to the relevant parties at the level of Echelon I Ministry ofCommunication and Information and questionnaires. Results of the study find thatthe supervision and control of BMN less than optimal because they encounter awide range of weaknesses in implementation. Action needs to do such as: use ofIT, layer oversight, and the coordination between the relevant sections somonitoring and control BMN can be optimal."

"Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dimandatkan kepada Kantor Staf Presiden dalam penyelenggaraan infrastrutktur. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis hasil yang dilakukan KSP terhadap penyelenggaraan infrastruktur. Peneliti menggunakan teori monev berbasis hasil dengan alasan lingkup monev KSP yang sampai kepada manfaat/dampak yang dihasilkan dari proyek infrastruktur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatf dengan berpedoman kepada paradigma post-positivist, sehingga analisis peneliti mengacu pada Operasionalisasi Konsep. Adapun representasi penting dari program infrastruktur pada masa kepemerintahan Presiden Joko Widodo adalah Proyek Strategis Nasional. Dari 200 PSN yang ditetapkan, hingga tahun 2019, yang terbangun belum setengah dari total yang direncanakan. Sementara itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan KSP merupakan upaya menyukseskan Program Prioritas Nasional, yang mana seharusnya pembangunan infrastruktur ikut terdongkrak. Analisis monev berbasis hasil menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam tata laksana monev berbasis hasil dalam tubuh KSP, beserta masalah tumpang tindih kewenangan antar K/L yang melaksanakan monev. masalah-masalah tersebut lah yang mengakibatkan monev tidak efektif, sehingga berimbas pada lambatnya realisasi PSN. Rekomendasi yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah perbaikan tata laksana monev di dalam kinerja KSP dengan mengikuti pedoman monev berbasis hasil serta mereformasi proses bisnis antar K/L monev untuk menghasilkan tata kelola monev dalam penyelenggaraan infrastruktur yang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the implementation of monitoring and evaluation mandated by the Presidential Staff Office in the implementation of infrastructure. The purpose of this study is to analyze the implementation of results-based monitoring and evaluation conducted by KSP on infrastructure implementation. The researcher used the results-based monev theory with the reason that the scope of KSP monev arrived at the benefits / impacts resulting dari infrastructure projects. The analytical method used in this research is descriptive qualitative by referring to the post-positivist paradigm, so that the analysis of the researcher refers to the Operationalization of the Concept. The important representation of the infrastructure program during the administration of President Joko Widodo is the National Strategic Project. Of the 200 PSN that have been set, until 2019, there have not been half of the total planned. Meanwhile, the implementation of monitoring and evaluation conducted by KSP is an effort to succeed the National Priority Program, which should be boosted by infrastructure development. The results-based monev analysis shows that there are still problems in the management of results-based monev in the KSP body, along with overlapping issues of authority between K / L that carry out monitoring and evaluation. those problems caused the monitoring and evaluation to be ineffective, resulting in the slow realization of PSN. The recommendation that researchers propose in this study is to improve the management of monitoring and evaluation in the KSP performance by following the results-based monev guidelines and reforming business processes between M & E monev to produce monev governance in the implementation of effective and efficient infrastructure development."

"Instalasi Farmasi di Rumah sakit perlu mendapatkan pengelolaan yang baik, karena Instalasi ini berperan penting dalam menentukan baik tidaknya pelayanan Rumah Sakit dan juga pengeluaran Rumah Sakit untuk Inslalasi ini cukup besar. Di Rumah Sakit Karya Bhakti pengeluaran untuk Instalasi Farmasi tahun 2002 sebesar 36,24 % dari total pengeluaran Rumah Sakit dan dari jumlah tersebut 46,19% adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 2388. Dengan jumlah investasi yang sangat besar tersebut (Rp.8.571.147.483,00) dengan jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian yang akurat.Pengawasan obat dengan jumlah item yang banyak akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokkan obat tersebut menurut tingkat pemakaian. tingkat investasi dan tingkat kekritisannya. Sedangkan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan forecasting menggunakan data tahun yang lalu.Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dan merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan operation research. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan diperoleh informasi tentang manajemen Farmasi, khususnya perencanaan dan pengendalian, sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan suatu jumlah persediaan yang optimal akan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan. Objek yang akan diteliti adalah obat golongan antibiotik, karena obat golongan ini banyak dipakai 30,55 % dari total pemakaian obat dan investasi untuk obat ini cukup besar yaitu 24,05 % dari total investasi obat selama tahun 2002.Dilakukan Analisis ABC indeks la-ids untuk obat golongan ini dan dihitung prakiraan jumlah kebutuhan bulan Januari, Februari dan Maret 2003 untuk antibiotik kelompok A dalam analisis ABC indeks kritis dengan metode Simple Exponential Smoothing dengan at = 0.3 dan patokan penghitungan adalah MAD. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanann yang dilakukan Rumah Sakit dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Untuk antibiotik kelompok A juga dilakukan perhitungan jumlah pemesanan optimal (Economic Order Quntity) serta perhitungan frekuensi pemesanan optimal.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diketahui bahwa Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Bhakti dalam melakukan perencanaan memakai metode Moving Average dan pemesanan dengan Order Cyrcie System namun tidak diperoleh alasan yang jelas mengenai pemilihan metode ini. Dari analisis ABC indeks kritis diperoleh 15 item antibiotik yang terrnasuk kelompok A, 44 kelompok B dan 148 kelompok C. Ke-15 item antibiotik yang termasuk kelompok A tersebut merupakan 35,90 % dari total pemakaian dan 28,46 % dari total investasi. Hasil forecasting terhadap kelompok A setelah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat Rumah Sakit ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Sedangkan dari perhitungan jumlah pemesanan optimal yang apabila dihitung total cost nya dan dibandingkan dengan yang dilakukan RS didapatkan bahwa yang total cost dengan Cara yang dilakukan peneliti hanya 0,36 kali total cost yang dilakukan Rumah Sakit. Frekuensi pemesanan optimal yang dapat dilakukan untuk setiap item antibiotik berkisar antara 36 - 61 kali/tahun, dimana rata ratanya adalah 47,46 kali dan standar deviasi 7,78.Mengacu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelompokkan antibiotik menurut analisis ABC indeks kritis dapat mempermudah pengawasan karena dapat ditentukannya prioritas pengawasan, untuk itu disarankan kepada Rumah Sakit Karya Bhakti untuk membuat pengelompokkan semua obat menurut analisis ABC indeks kritis untuk memudahkan pangawasan, Dari hasil forecasting yang dilakukan dan setelah di uji ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna dengan yang telah dilakukan Rumah Sakit, artinya metode perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit telah cukup baik, disarankan untuk dipertahankan.Total cost yang dilakukan peneliti dengan metode Economic Order Quantity lebih ekonomis dibanding Rumah Sakit (36 %). Frekuensi pemesanan optimum sebaiknya dilakukan Rumah Sakit karena akan menekan biaya dan juga mengurangi jumlah persediaan.Kepustakaan : 25 (1980 - 2002)

---

Planning Analyses and Medicine Control on Pharmaceutical Instalation at Karya Bhakti Hospital in 2003Pharmaceutical instalation deserve good management because this instalation have an important role in determining the quality of service in the hospital and the cost of this instalation is quite high indeed. In Karya Bhakti hospital on 2002, the cost of this instalation is about 36.24% of total cost of the hospital from such amount 46.19% is paid for 2.388 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine (Rp.8.571.147.483,00), the accurate planning and control system is required. Managing of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Therefore, the planning could be clone by forecasting using the last data.

This research was conducted in pharmaceutical instalation of Karya Bhakti Hospital by qualitative and quantitative approach with operation research. By qualitative approach, we expect the information about pharmaceutical management especially planning and control. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the service. Object the research are antibiotics, because the using of this kind of medicine is 30.55% of total number of all kind of medicine and the invest of antibiotics is quite large number, namely 24.05% of total invest all kind of medicine a long 2002. Critical index ABC analyses is carried out. Requirement in January, February and March 2003 have been estimated for A group of antibiotics by this analyses using Simple Exponential Smoothing method with a = 0.3 and calculation point is MAD. Furthermore, the value were compared with the data of planning which done by the hospital by wilcoxon signed ranks test. Economic order quantity and economic order frequency have been calculated.

The result showed that pharmaceutical instalation in Karya Bhakti hospital, planning was carried out by Moving Average Method, meanwhile ordering was carried out by Order Cycle System, unfortunately there are no definitive reason in choosing these methods. Critical index ABC analyses found that 15 items of antibiotics were belonging A groups, 44 were belonging B groups and 148 were belonging C groups. All of 15 items of antibiotics belonging A groups were 35.90% of total using and 28.46% of total invest. The result of forecasting to A groups compared with planning carried out by hospital showed no significant difference. Meanwhile, calculation of economic order quantity by calculating total cost and compared with those carried out by hospital showed 0.36 times of total cost. Frequency of optimal order for each items of antibiotics is 36-61 times/year with average 47.46 times and standard of deviation 7.78.

The data showed that grouping the antibiotics according to critical index ABC analyses could simply the controlling because the priority of controlling could be determined. Therefore, it could be adviced to the Karya bhakti hospital to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses. The result of forecasting and test showed no significant difference with those carried out by the hospital. It meaned that planning method carried out by hospital is good enough and could be continued. Total cost that was done by researcher by economic order quantity more economic compared by hospital was done (36%). Optimal order frequency better be deducted by hospital because it decreased the cost and amount of stock.

Bibliography : 25 (1980-2002)"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektifitas dewan komisaris, komite audit, dan kualitas bank monitoring sebagai mekanisme corporate governance terhadap financial distress. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hermawan (2009). Efektifitas dewan komisaris dan komite audit dinilai melalui penetapan skor yang dinilai dari beberapa karakteristik yakni independensi, aktivitas, size/ukuran, dan kompetensi. Sedangkan, kualitas bank monitoring diukur dari proporsi pinjaman dari bank yang berkualitas baik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 130 sampel yang terdiri dari 65 perusahaan financial distress dan 65 perusahaan non-financial distress yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa efektifitas dewan komisaris, efektifitas komite audit, serta kualitas bank monitoring berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress. Kemudian dilakukan uji tambahan untuk masing-masing karakteristik dewan komisaris dan komite audit, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik dewan komisaris yakni independensi, aktivitas, size, dan kompetensi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress. Demikian pula dengan masing-masing karakteristik komite audit yakni aktivitas, size, dan kompetensi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap financial distress.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to examine the effectiveness of board, audit committee and the quality of bank monitoring as corporate governance mechanism on financial distress. This research refers to previous research conducted by Hermawan (2009). The effectiveness of board and audit committee is assessed by scoring some characteristics such independence, activity, size, and competence. Meanwhile, the quality of bank monitoring is measured by the loan from bank with a good monitoring quality. Hypotheses testing conducted by logit regression using 130 samples consists of 65 financially distressed firms and 65 non financially distressed firms which listed in Jakarta Stock Exchange during 2009 until 2011. The empiricial results show that the effectiveness of board, audit committee and the quality of bank monitoring have significant impact on the probability of firm experienced financial distress. Furthermore, additional testing conducted for each characteristics of board and audit committee on financial distress. The result shows that each characteristics of board and audit committee which consists of independence, activities, size, and competency have negative significantly influence on financial distress."

"Permintaan masyarakat akan tersedianya listrik yang kian meningkat, terkadang tidak disertai dengan sikap yang bijaksana dalam penggunaannya. Seringkali terjadi pemborosan karena waktu pemakaiannya tidak tepat, ditambah kurangnya kesadaran msayarakat untuk menghemat pemakaian listrik. Oleh karena itu, diperlukan adanya perangkat yang dapat memonitoring secara langsung berapa besar konsumsi listrik yang digunakan. Atas dasar pemikiran tersebut maka dibuatlah rancangan alat yang mampu memonitoring penggunaan daya dan energi listrik secara real-time agar pemakaian listrik menjadi tepat guna. Alat monitoring ini menggunakan Power Line Carrier (PLC) yang memanfaatkan jala-jala listrik dari PLN pada jaringan tegangan rendah pada peralatan rumah tangga. PLC dipilih karena kelebihannya yaitu tidak perlu membangun jaringan baru lagi sebab bisa menggunakan jaringan listrik yang sudah ada. Alat ini dibagi menjadi dua modul utama yaitu modul pengirim dan penerima. Pada modul pengirim, digunakan PLC KQ330, mikrokontroler Arduino UNO, sensor PZEM-004T untuk pengukur besaran listrik berupa arus, tegangan, daya aktif dan energi serta LCD 16x2 sebagai penampil datanya. Modul penerima terdiri dari PLC KQ330, mikrokontroler Arduino UNO, dan modul WiFi ESP32 yang akan menghubungkan modul penerima ke internet melalui platform Internet of Things (IoT), bernama Thinger.io sehingga pengguna dapat mengakses hasil monitoringnya melalui gadget apapun. Informasi besaran listrik ini akan dikirimkan melalui komunikasi serial pada mikrokontroler. Kinerja sistem diukur berdasarkan keberhasilannya mengirimkan data antara sisi pengirim dan penerima secara real-time dengan nilai simpangan rata-rata yang kecil. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan bahwa simpangan pada pembacaan sensor pengukuran listrik PZEM, memiliki nilai sebesar 0.11% untuk tegangan, 0.15% untuk arus, dan 0.48% untuk daya.

---

The increasing of public demand for the availability of electricity, sometimes not balanced by a wise attitude in its use. Waste often happens because the time of use is not right, plus the lack of public awareness to save electricity usage. Therefore, it is needed a device that can monitor directly how much electricity consumption is used. On the basis of these ideas the design of devices that are able to monitor the use of electricity and electrical energy in real time is made so that electricity usage is needed. This monitoring tool uses a Power Line Carrier (PLC) that utilizes electricity grids from PLN on a low voltage network on household appliances. PLC was chosen because of its superiority, which is that it does not need to build a new network anymore because it can use an existing electricity network. This tool is divided into two main modules, the transmitting and receiving modules. In the transmitting module, the PLC KQ330, the Arduino UNO microcontroller, the PZEM-004T sensor are used to measure the electrical quantities in the form of current, voltage, active power and energy and a 16x2 LCD as the display. The receiver module consists of a KQ330 PLC, an Arduino UNO microcontroller, and an ESP32 WiFi module that will connect the receiver module to the internet via the Internet of Things (IoT) platform, called Thinger.io so that users can access the monitoring results through any gadget. Information on the amount of electricity will be sent via serial communication to the microcontroller. System performance is measured based on its success in sending data between the transmitter and receiver sides in real-time with a small average deviation value. Based on the test results, it was found that the deviation on the PZEM electric measurement sensor readings, has a value of 0.11% for voltage, 0.15% for current, and 0.48% for real power."