Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri Kecil dan Menengah (IKM) menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi nasional di berbagai negara. Akan tetapi dalam perkembangannya, IKM menemukan hambatan dalam peningkatan performanya karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal dan infrastruktur yang kurang memadai sehingga menghambat akses terhadap pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah akses keuangan dan akses pasar mempengaruhi pertumbuhan IKM. Menggunakan data Podes 2011, penelitian ini membuktikan bahwa semakin banyak jumlah lembaga keuangan, semakin mudah lembaga keuangan dijangkau, dan keberadaan fasilitas kredit dapat meningkatkan pertumbuhan IKM. Selain itu, faktor konektivitas juga ikut mendorong pertumbuhan IKM karena meningkatkan akses IKM terhadap pasar.

---

Small and Medium Enterprise (SME) become one of national economic growth supports in many countries. But then in its development, it faces obstacles in improving its performance due to limited access to formal financial institutions and inadiquate supply of infrastructure that limit its access to market. This study intends to determine whether access to finance and access to market affect the growth of SME. Using the Podes 2011 data, this study proves that the more the number of financial institutions, easier financial institutions to be accessed, and existence of credit facility can promote the growth of SME. Moreover, connectivity factor also contribute to the growth of SME by improving SME?s acces to market."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akses ke jasa keuangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari World Bank Enterprise Survey dan melibatkan 881 UMKM dari sembilan provinsi di Indonesia sebagai sampel penelitian. Pengujian hipotesis dilakukan dalam menentukan determinan kesuksesan perolehan pinjaman menggunakan metode regresi logistik biner data cross-section. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan laporan keuangan, pemberian jaminan, usia usaha, penjualan usaha, dan jenis kepemilikan usaha secara signifikan mampu memengaruhi akses ke jasa keuangan UMKM di Indonesia. Penelitian ini juga mendiskusikan implikasi dari hasi penelitian baik bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi

---

This study discusses several factors that affect the access to finance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Indonesia. The study utilizes secondary data from World Bank Enterprise Survey and involved 881 MSMEs from nine provinces in Indonesia as the research sample. The hypothesis testing regarding the determinants of obtaining access to external finance is carried out using the binary logistic regression and cross section data. The results of this study indicate that the financial statements lending, the provision of collateral, firm age, firm revenues, and firm ownership significantly influence access to external finance of Indonesian MSMEs. This study also discusses the implications of the results both for policy makers, industry players, and academics."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi pendorong perekonomian utama di Indonesia. Namun permasalahan akses pembiayaan pelaku UMKM merupakan titik penghambat perkembangan bahkan kebertahanan UMKM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. Dimensi akses pembiayaan yang digunakan adalah Aksesibilitas terhadap lembaga keuangan formal/non-formal, karakteristik pemilik, kelayakan atas pembiayaan keuangan, kendala kredit, karakteristik usaha, keterjangkauan, dan peran atau dukungan pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penyebaran kuesioner secara online dan offline kepada 288 responden pemilik UMKM. Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, Mann Whitney test dan Kriskall Wallis test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akses pembiayaan pemilik UMKM di Kabupaten Jember secara keseluruhan tidak memiliki perbedaan yang signifikan baik sebelum masa pandemi Covid-19 maupun pada masa pandemi Covid-19, namun ditemukan perbedaan rata-rata persepsi. Indikator yang terkait adalah risiko bisnis, kemampuan pemenuhan persyaratan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan, dan peran pemerintah.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) since long have been acknowledged as the main actor in Indonesian economic. Nevertheless, the issue of access to finance for MSMEs remains a conundrum and one of the obstacles for the business to develop or even to stay sustainable. The purpose of this study was to analyze access to finance for MSMEs owners in Jember before and during the Covid-19 pandemic. The dimensions of access to finance used were accessibility to financial institutions, owner characteristics, the feasibility for financing, credit constraints, business characteristics, affordability to acquire financing, and the role and support of the government. This research applied quantitative approach using a survey method with online and offline questionnaires distributed to 288 respondents who are MSMEs’ owner. The data analysis used was descriptive statistical analysis, Wilcoxon-signed test, Mann Whitney test, and Kruskall Wallis test. The results of this study indicated that the access to finance for MSME owners in Jember as a whole did not have a significant difference, both before the Covid-19 pandemic and during the Covid-19 pandemic, however, there were differences in the average perception of indicators related to business risk, ability to meet financing requirements, financing needs, and the role of the government."

"ABSTRAKDengan berbagai keterbatasan Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama dalam akses pemasaran, ditambah derasnya arus liberalisasi perdagangan AEC, menjadi ancaman eksistensi IKM DKI Jakarta sebagai sektor usaha dengan kearifan lokal yang tinggi. Permasalahan ini kian kompleks dengan pemangkasan kegiatan fasilitasi pameran dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan keikutsertaan pameran dagang serta karakteristik internal IKM terhadap tingkat pertumbuhan omzet. Hasil pengolahan data dengan model logit menunjukkan bahwa beberapa variabel dari kedua faktor tersebut berpengaruh signifikan terhadap probabilitas tingkat pertumbuhan omzet yang tinggi, yaitu rata-rata frekuensi partisipasi pameran dalam setahun dan skala pameran dagang, berupa daya saing layanan terkait produk, cara pemasaran melalui online, domisili IKM di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, merupakan variabel yang berkorelasi signifikan positif, sedangkan, variabel usia partisipasi pameran, sumber pembiayaan pameran oleh Pemerintah dan usia pemilik IKM merupakan variabel yang signifikan berkorelasi negatif terhadap tingkat pertumbuhan omzet.

---

ABSTRACTThe limitations of Small and Medium Industries (SMIs) in market access, plus the rapid flow of trade liberalization AEC, being a threat to the existence of SMI of Jakarta. These problems are increasingly complex with trimming the exhibition facilitation of Jakarta Provincial Government. This study aims to identify relationship between trade show participation and the internal factor of SMI to turnover growth rate of SMEs Jakarta. The results of data processing with logit model showed that some variables of those factors, significantly correlated to sales growth rate of SMIs. Those variables are: annual average frequency of participation fairs and scale trade shows, the competitiveness of services related to product, online marketing, SMIs domicile in South Jakarta and North Jakarta, is variables that significantly correlated positively to the growth rate of turnover. Another variable; age exhibition participation, trade show financing by the Government and owner age are significantly negatively correlated to the sales growth rate"

"Usaha mikro merupakan skala usaha yang paling dominan di Indonesia dan pertumbuhannya menjadi faktor penting yang mendasari pertumbuhan ekonomi nasional. Dibalik perannya yang penting tersebeu, menurut berbagai hasil empiris di sejumlah negara berkembang, usaha mikro masih menghadapi beberapa hambatan yaitu akses keuangan dan akses pasar. Oleh karena itu penelitian ini membahas berusaha menyelidiki dua akses tersebut terhadap usaha mikro di Indonesia dengan menggunakan metode analsis data panel dari Indonesia Family Life Survey. Hasil penelitian ini menyajikan bahwa usaha mikro yang mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan formal dan berada di wilayah dengan infrastruktur yang memadai memiliki kinerja usaha yang lebih baik.

---

Micro enterprises are the most dominant business scale in Indonesia and its growth is the most important factor of national economic growth. Behind its important role, according to various empirical results in some developing countries, micro enterprises still face some difficulties in financial access and market access. Therefore, this study discusses those factors on micro enterprises performance in Indonesia using the data panel analysis method from the Indonesian Family Life Survey. The results of this study indicate micro enterprises that obtain capital loans from formal financial institutions and are located in a region with adequate infrastructure have a better business performance."

"Sektor keuangan syariah dipercaya berperan penting dalam mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, walaupun sektor/industri keuangan syariah Indonesia masih didominasi oleh sektor perbankan, peran industri keuangan non-bank (IKNB) dan pasar modal syariah juga tidak bisa diabaikan. Namun demikian, masih sedikit studi yang membahas mengenai peran IKNB dan pasar modal syariah ini. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan sektor keuangan syariah, yang mencakup sektor perbankan, IKNB dan pasar modal syariah, terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan Vector Autoregression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM), dan data sekunder periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2020. Variabel dependen dalam studi ini adalah Indeks Produksi Industri (proksi pertumbuhan ekonomi), sedangkan variabel independennya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Sukuk Negara (SBSN), Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah, Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, Financial Technology (Tekfin) Syariah, Keterbukaan Perdagangan, Covid-19 dan Inflasi. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan menarik. Pertama, dalam jangka pendek, variabel yang berperan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah SBIS dan SBSN. Kedua, dalam jangka panjang, variabel yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara positif adalah variabel SBSN dan asuransi syariah. Selain itu, variabel eksternal seperti pandemi Covid-19 dan keterbukaan perdagangan juga signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa seluruh sektor keuangan syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia walaupun belum optimal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun kebijakan keuangan syariah agar bisa lebih efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

---

The Islamic finance sector is believed to play an important role in encouraging the development and economic growth of a country. In Indonesia, although the Indonesian Islamic finance sector/industry is still dominated by the banking sector, the role of the non-bank financial industry (IKNB) and the Islamic capital market is also getting bigger and cannot be ignored. However, there are still few studies that discuss the role of IKNB and the Islamic capital market. Therefore, this study aims to analyze the relationship of the Islamic financial sector, which includes the banking sector, IKNB and Islamic capital market, to Indonesia's economic growth. This study uses quantitative methods, with Vector Autoregression (VAR) and Vector Error Correction Model (VECM), and secondary data for the period January 2017 to December 2020. The dependent variable in this study is the Industrial Production Index (IPI), while the independent variable is Certificates. Bank Indonesia Sharia (SBIS), State Sukuk (SBSN), Sharia Third Party Funds (DPK), Sharia Financing, Sharia Insurance, Sharia Financial Technology (fintech), Trade Openness, Covid-19 and Inflation. This research yielded some interesting findings. First, the Islamic banking sector has no significant effect on Indonesia's economic growth in the short term, but has a significant effect on the long term. Second, the capital market sector has a significant effect on economic growth in the short and long term. Third, the NBFI sector has a significant effect on long-term economic growth. In particular, SBIS and SBSN have a positive effect in the short term while Islamic insurance has a positive effect in the long term. Fourth, the variables of Islamic insurance and third party funds were found to have a fluctuating and positive impact on the IPI variable. In addition, external variables such as the Covid-19 pandemic and trade openness also significantly affect Indonesia's economic growth in the long term. Finally, it was found that the most influential variable on IPI was IPI itself. Overall, the research results provide evidence that Islamic finance, particularly Sharia IKNB, plays an important role in encouraging Indonesia's economic growth. These results are expected to be input for relevant policy makers."

"Penelitian ini akan mencoba mengambil sudut pandang dengan melihat keterkaitan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap output dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dengan adanya peraturan yang mendukung peningkatan kredit untuk UMKM dari Bank Indonesia di tahun 2012 diharapkan akan memberikan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan. Walaupun demikian, pengaruh dari kredit UMKM ini akan berbeda dampaknya bagi wilayah-wilayah di Indonesia karena tiap wilayah memiliki karakteristik jenis usaha yang berbeda pula. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana pengaruh kredit tersebut terhadap UMKM di beberapa wilayah di Indonesia dan melihat sektor apa yang memberikan dampak and Medium Enterprises (MSME) credpositif untuk menerima pembiayaan.

---

The focus of this study is analyzing the correlation between Micro, Smallits and MSME output. In 2012 Bank Indonesia issues a regulation that encourage banks to provide MSME with credit, MSMEs are expected to get easier access from getting loan to develop their business. Nevertheless, the impact of these credits are diverse across Indonesian regions, because each regions have their uniqueness in their business activity. This study try to analyze the impact of MSME credit to regions in Indonesia and observing which economic sectors that will get positive return from credits."

"Kebijakan tarif pajak restoran sebesar 10 (sepuluh) persen di DKI Jakarta dirasa kurang mencerminkan kesetaraan diantara para pengusaha makanan dan minuman. Karena dengan pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis usaha makanan dan minuman menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah menanggung beban pajak yang sama atau bahkan secara proporsional lebih tinggi dibandingkan dengan golongan masyarakat berpendapatan besar. Penelitian ini akan menganalisis tentang evaluasi kebijakan pajak restoran di DKI Jakarta dengan menggunakan perhitungan C-Efficiency Ratio dan kriteria good tax policy dari aspek economic efficiency. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perhitungan C-Efficiency Ratio, tingkat efisiensi pemungutan pajak restoran perlu ditingkatkan kembali. Berdasarkan kriteria good tax policy bahwa dalam praktiknya terdapat beberapa asas belum sepenuhnya diaplikasikan dalam pemungutan pajak restoran di DKI Jakarta sehingga diperlukan rekonstruksi kebijakan tarif pajak restoran, salah satunya dapat dibuat dengan model levelling tarif. Dengan levelling tarif diharapkan usaha makanan dan minuman yang selama ini belum terdaftar sebagai objek pajak restoran dapat masuk kedalam sistem pajak restoran sesuai dengan kemampuan yang tercermin dalam peredaran bruto penjualan. Hal ini merupakan salah satu upaya mengoptimalkan penggalian potensi penerimaan pajak restoran di DKI Jakarta.

---

The restaurant tax rate policy of 10 (ten) percent in DKI Jakarta does not reflect equality between food and beverage entrepreneurs. This is because the imposition of the same tax rate for each type of food and beverage business causes low-income groups to bear the same tax burden or even proportionally higher than those with high-income groups. This study will analyze the evaluation of restaurant tax policy in DKI Jakarta using the calculation of the C-Efficiency Ratio and the criteria for good tax policy from the aspect of economic efficiency. The results showed that from the calculation of the C-Efficiency Ratio, the efficiency level of restaurant tax collection needs to be increased again. Based on the criteria of a good tax policy, in practice there are several principles that have not been fully applied in the collection of restaurant taxes in DKI Jakarta, so it is necessary to reconstruct the restaurant tax rate policy, one of which can be made with a rate leveling model. By leveling rates, it is hoped that food and beverage businesses that have not been registered as objects of restaurant tax can enter the restaurant tax system in accordance with their capabilities as reflected in gross sales turnover. This is an effort to optimize the exploration of potential restaurant tax revenues in DKI Jakarta."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif marginal Pajak Penghasilan orang pribadi PPh OP dan reformasi PPh OP pada tahun 2008 terhadap pertumbuhan laba usaha Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM . Pengukuran laba usaha tersebut menggunakan rasio laba usaha sebelum pajak terhadap total seluruh penghasilan bruto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh OP 1770 dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 delapan tahun . Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak DJP.Hasil estimasi menggunakan Ordinary Least Square yang dilakukan untuk setiap tahun pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh OP cenderung dapat meningkatkan rasio laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM, dan peningkatan tersebut menjadi lebih besar setelah dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif PPh tahun 2008. Dengan demikian, reformasi PPh OP tahun 2008 tersebut berhasil meningkatkan kinerja usaha Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

---

This study analyzes the effect of marginal Personal Income Tax rate and its reform in 2008 on the growth of individual taxpayers 39 net income which conduct micro, small and medium business UMKM . The measurement of net income uses the ratio of net income before tax to the total of all gross income earned by the taxpayers which has been reported in Personal Income Tax Return 1770 within the period of 2005 to 2012 eight years . This study uses data obtained from the Directorate General of Tax DGT.The estimation result using ldquo Ordinary Least Square rdquo that are performed for each year of observation shows that the decrease of Personal Income Tax rate tends to increase the profit ratio obtained by the individual taxpayer of UMKM, and the increase becomes bigger after the change of structure and the tariff of Personal Income Tax in 2008. Thus, the Personal Income Tax reform in 2008 was successful in improving the performance of individual SMEs."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang diharapkan berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, masih menghadapi berbagai masalah terutama masalah permodalan. Tesis ini membahas pengaturan prinsip KYC oleh bank terhadap UMKM, dan bagaimana mekanisme pemberian kredit kepada UMKM serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh UMKM Pakaian Jadi di Pasar Tanah Abang dalam memperoleh pembiayaan dari bank. Metode penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan prinsip KYC dilaksanakan dengan ketat oleh bank dan sama untuk semua nasabah termasuk UMKM. Mekanisme pemberian kredit untuk UMKM sama seperti mekanisme pemberian kredit kepada perusahaan tanpa membedakan skala perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan UMKM sulit mendapatkan tambahan modal kerja yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha. Dalam rangka meningkatkan peran dan daya saing UMKM, perlu dipertimbangkan kembali pengaturan prinsip KYC oleh bank untuk UMKM agar lebih fleksibel tetapi tetap aman bagi bank.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs), which are expected to play a significant role in the national economy growth, still faces many problems, particularly the problem of capital. This thesis discusses rules on KYC principles applied by banks to SMEs, loan mechanism for SMEs and the constraints faced by the Garment SMEs in Tanah Abang Market to obtain financing from banks. Normative legal research methods used in this study shows that rules on KYC principles have been executed by the banks strictly and alike for all customers, including SMEs. Loan mechanisms applied for SMEs are similar as those applied for general business form without taking into consideration the scale of the business form. As a result, it is difficult for SMEs to obtain additional working capital as needed to improve or develop its business competitiveness. In order to enhance the role and competitiveness of SMEs, it is necessary to reconsider rules on KYC principles applied by banks to SMEs in a more flexible yet secure approach."